Paradigma Kebijakan Publik, Gejala Empiris, dan Dampak Kelangkaan BBM Solar

1. Paradigma Kebijakan Publik

Paradigma kebijakan publik adalah cara pandang atau kerangka berpikir dalam memahami, merumuskan, dan menilai kebijakan. Beberapa paradigma yang relevan untuk kasus kelangkaan BBM solar:
- Paradigma Rasional: Pemerintah harus mengambil keputusan berbasis data: kebutuhan konsumsi solar nasional, distribusi, dan stok cadangan energi.
- Paradigma Inkremental: Kebijakan dilakukan dengan penyesuaian bertahap, misalnya penambahan kuota solar subsidi di daerah tertentu, atau memperbaiki distribusi tanpa perubahan radikal.
- Paradigma Kesejahteraan (Welfare State): Kebijakan harus menjamin akses masyarakat terhadap energi murah, karena solar memengaruhi transportasi barang, produksi nelayan, dan pertanian.
- Paradigma Good Governance: Penekanan pada transparansi distribusi, akuntabilitas Pertamina/agen penyalur, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

2. Gejala Empiris (Fakta di Lapangan)
Beberapa gejala yang sering muncul saat terjadi kelangkaan solar subsidi:
- Antrian Panjang di SPBU, terutama kendaraan angkutan barang, bus, dan nelayan.
- Keterlambatan Distribusi Barang karena kendaraan logistik kesulitan mendapat solar.
- Maraknya Penyimpangan Distribusi seperti penimbunan atau penyalahgunaan solar subsidi untuk industri besar.
- Harga di Tingkat Konsumen Naik karena biaya transportasi meningkat.
- Protes atau Keluhan Publik dari sopir truk, nelayan, hingga petani.

3. Dampak Kelangkaan BBM Solar
Dampak ini bisa dilihat dari aspek ekonomi, sosial, dan politik:
1. Ekonomi:
- Biaya logistik meningkat → harga barang kebutuhan pokok naik (inflasi).
- Produktivitas nelayan menurun karena sulit melaut.
- Industri kecil yang bergantung pada solar terganggu.

2. Sosial:
- Menurunnya daya beli masyarakat.
- Konflik sosial di SPBU akibat perebutan solar.Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.
3. Politik:
- Turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
- Tekanan politik terhadap pembuat kebijakan (DPR, kementerian, Pertamina).
- Isu subsidi BBM menjadi perdebatan kebijakan energi nasional.

Kebijakan Penanggulangan Stunting di Indonesia

Stunting (kerdil) merupakan keadaan di mana tinggi badan anak lebih pendek dibanding anak lain seusianya, hal ini juga kenal dengan kondisi gagal tumbuh pada anak Balita. Stunting disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang diperoleh oleh bayi/janin selama masa 1000 hari pertama kehidupan, di mana hal ini dapat menyebabkan kematian janin. Efek jangka pendeknya dapat menyebabkan perkembangan otak, pertumbuhan masa tubuh dan komposisi badan terhambat, serta gangguan metabolisme glukosa, lipid, protein dan hormone. Efek jangka panjang dapat menyebabkan menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, kekebalan tubuh, kapasitas kerja, dan terjadinya penyakit, seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes, kanker, dan disabilitas lansia (James dalam Jalal 2007). 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Situasi ini jika tidak diatasi dapat mempengaruhi kinerja pembangunan Indonesia baik yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan. Jika anak-anak terlahir sehat, tumbuh dengan baik dan didukung oleh pendidikan yang berkualitas maka mereka akan menjadi generasi yang menunjang kesuksesan pembangunan bangsa. Sementara stunting dapat berdampak pada penurunan IQ anak Indonesia sebanyak 10 – 15 poin, prestasi akademik anak yang buruk, lebih lanjut anak diprediksi meraih pendapatan 20% lebih rendah diusia kerja, sehingga memperparah kemiskinan dan mengancam kelangsungan hidup generasi mendatang (Jalal 2007; Cahyono, Manongga dan Picauly 2016). Berdasarkan beberapa penelitian yang telah banyak dilakukan, kejadian stunting dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. 

Secara internal, stunting dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berhubungan langsung dengan tumbuh kembang bayi atau balita, seperti pola asuh, pemberian ASI ekslusif, pemberian MP-ASI, pemberian imunisasi lengkap, kecukupan protein dan mineral, penyakit infeksi, dan genetik. Secara eksternal dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi keluarga, seperti tingkat pendidikan ibu, status pekerjaan ibu, dan pendapatan keluarga.

Dokumen terlampir