Jurnal karya Ika Setyorini dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah ini membahas krusialnya peran Pancasila sebagai pedoman normatif dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di Indonesia. Penulis berargumen bahwa Pancasila, sebagai kristalisasi nilai budaya dan agama bangsa, harus mengakomodasi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas ilmiah. Hal ini didasari kekhawatiran bahwa pengembangan ilmu yang terlepas dari ideologi bangsa dapat menyebabkan sekularisme atau kehilangan orientasi yang jelas, seperti yang pernah terjadi pada masa Renaissance di Eropa. Selain itu, kemajuan IPTEK yang bersifat kumulatif perlu diselaraskan dengan kebenaran nilai yang sering kali bersifat non-kumulatif agar tidak terjadi percampuradukan yang merugikan.

Dalam analisisnya, jurnal ini merumuskan empat pemahaman utama mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu: IPTEK tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila, nilai Pancasila harus menjadi faktor internal pengembangan, Pancasila berperan sebagai rambu normatif, dan pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya bangsa sendiri (indigenisasi ilmu). Secara rinci, setiap sila Pancasila memberikan landasan etika: Sila pertama menempatkan manusia sebagai bagian dari alam semesta yang harus diolah secara rasional namun tetap religius; Sila kedua menekankan tujuan IPTEK untuk kesejahteraan bersama; Sila ketiga mendorong nasionalisme dan persaudaraan melalui kemajuan teknologi; Sila keempat menuntut adanya kebebasan ilmiah yang demokratis dan terbuka terhadap kritik ; serta Sila kelima menjaga keseimbangan keadilan antara manusia dengan Tuhannya, sesamanya, dan lingkungannya.

Landasan urgensi ini juga ditinjau dari tiga aspek: historis, sosiologis, dan politis. Secara historis, amanat mencerdaskan kehidupan bangsa dalam Pembukaan UUD 1945 harus didasarkan pada nilai Ketuhanan dan kemanusiaan, meskipun diskusi spesifik mengenai Pancasila sebagai dasar ilmu baru menguat sekitar tahun 1980-an di perguruan tinggi. Secara sosiologis, masyarakat menuntut agar pengembangan IPTEK (seperti isu nuklir atau limbah industri) memperhatikan dampak kemanusiaan dan lingkungan. Sementara secara politis, para pemimpin negara dari Soekarno hingga era reformasi telah memberikan dorongan, meskipun implementasinya masih bersifat apologis atau berupa himbauan moral.

Kesimpulan

Kesimpulan dari jurnal ini menegaskan bahwa kehadiran IPTEK memiliki dua sisi mata uang: memberikan kemudahan hidup namun juga berpotensi mengancam eksistensi nilai kemanusiaan, sebagaimana dicontohkan oleh dampak bom atom. Oleh karena itu, penegasan Pancasila sebagai dasar nilai menjadi sangat mendesak untuk menghadapi pluralisme nilai dan dominasi teknologi negara barat yang dapat mengikis kepribadian bangsa. Pancasila mutlak diperlukan sebagai penyaring (filter) dan rambu normatif agar pengembangan IPTEK di Indonesia tetap terkendali, menghormati martabat manusia, dan tidak keluar dari akar budaya bangsa Indonesia.

Ringkasan Jurnal
Jurnal pengaruh mata kuliah Pengembangan Kepribadian Pancasila terhadap sikap mahasiswa dalam menghadapi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)1. Penelitian dilakukan di Universitas Pancasakti Tegal dengan populasi 103 mahasiswa, di mana 40 orang diambil sebagai sampel2222. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner berskala Likert dan diolah menggunakan analisis deskriptif serta regresi sederhana333. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden memiliki kepribadian Pancasila yang baik dan mampu menyikapi IPTEK secara positif, dengan mata kuliah tersebut memberikan pengaruh signifikan sebesar 28,2%444444444.

Metodologi
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif verifikatif5. Subjek penelitian adalah mahasiswa semester II Program Studi Matematika tahun akademik 2016/20176. Teknik pengambilan sampel menggunakan proportionate cluster random sampling (70% dari tiap kelas)77. Instrumen kuesioner telah diuji validitas dan reliabilitasnya menggunakan Pearson Product Moment8. Analisis regresi linear sederhana menggunakan SPSS menghasilkan persamaan $Y = 12,525 + 0,616X$ dengan nilai signifikansi 0,000 (< 0,05), yang membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikan variabel independen terhadap dependen9999.

Jurnal ini menegaskan pentingnya pendidikan Pancasila sebagai ideologi pemersatu dan filter budaya di tengah arus informasi global.

Jurnal berjudul "Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan Di Indonesia" mengangkat tesis yang sangat relevan dalam kriminologi modern. Penulis, Ariesta Wibisono Anditya, mengidentifikasi kebuntuan dalam kebijakan hukum pidana (penal policy) yang selama ini menjadi tumpuan utama penanggulangan kejahatan. Hukum pidana dinilai memiliki keterbatasan fundamental: bersifat represif, fragmentaris, dan lebih berorientasi pada pelaku (offender-oriented) ketimbang pencegahan.Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pendekatan strategis berupa kebijakan non-penal melalui fungsi preventif media massa sebagai sarana kontrol sosial. Media massa diposisikan tidak hanya sebagai penyebar informasi, tetapi sebagai instrumen yang mampu mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap hukum dan perilaku menyimpang. Kekuatan Kerangka Teoretis dan Filosofis yaitu Kekuatan utama penelitian ini terletak pada upayanya mendudukkan kembali Pancasila sebagai landasan etika jurnalistik yang hidup (living ethics), bukan sekadar simbol negara. Penulis membangun argumentasi yang kokoh dengan mengintegrasikan dua ranah besar. Filsafat Nilai Pancasila yaitu Menggunakan teori Notonagoro, penulis membedah Pancasila ke dalam tiga kategori nilai: nilai materiil (berguna bagi unsur manusia), nilai vital (berguna untuk aktivitas), dan nilai kerohanian (berguna bagi rohani). Kerangka ini digunakan untuk mengukur kualitas pemberitaan; bahwa berita yang melanggar etika dan kebenaran pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai vital dan kerohanian bangsa. Doktrin Hukum Pers yaitu Penulis menyandingkan fungsi ideal pers sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 40 Tahun 1999 (informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial) dengan realitas di lapangan. Analisis ini diperkuat dengan kutipan dari Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum (dan media) seharusnya dimaknai sebagai tatanan sosial yang utuh, bukan sekadar aturan formal. Temuan Substansial yaitu Kesenjangan Idealitas dan Realitas
Melalui analisis normatifnya, jurnal ini mengungkap temuan kritis bahwa fungsi kontrol sosial media massa di Indonesia belum terlaksana sesuai nilai Pancasila. Penulis mengidentifikasi beberapa patologi utama dalam praktik media massa saat ini:
Dominasi Jurnalisme Kuning: Mengutip kritik Satjipto Rahardjo, penulis menyoroti fenomena "koran kuning" yang memberitakan hukum dan kejahatan secara sensasional, bombastis, dan tidak etis (misalnya menampilkan foto korban secara vulgar). Hal ini dilakukan demi kepentingan komersial semata, yang justru menjauhkan fungsi edukasi hukum.
Disinformasi yang Merusak: Masih banyaknya berita yang tidak teruji kebenarannya (hoaks) yang berpotensi merusak tatanan sosial. Media dinilai hanya berfungsi sebagai "pemuas informasi" tanpa menanamkan pembentukan kepribadian sosial yang berjiwa Pancasila.
Erosi Jiwa Patriotik: Kegagalan media dalam menanamkan nilai moral berkontribusi pada berkembangnya masyarakat yang individualis-liberalis, di mana kepentingan pribadi diutamakan di atas kepentingan bangsa.
Evaluasi Kritis Metodologis: Kelemahan Mendasar
Meskipun argumen filosofisnya kuat, penelitian ini memiliki kelemahan metodologis yang signifikan yang perlu dikritisi secara akademis:
Absennya Validasi Empiris: Sebagai penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual, penulis menarik kesimpulan yang bersifat sosiologis tanpa dukungan data empiris. Klaim bahwa "masih banyak berita tidak teruji" atau "media gagal menanamkan nilai" tidak didukung oleh data kuantitatif (misalnya statistik pelanggaran kode etik dari Dewan Pers) atau analisis isi (content analysis) terhadap sampel berita tertentu. Tanpa data ini, kesimpulan penulis berisiko terjebak pada asumsi subjektif.
Generalisasi Media: Jurnal ini cenderung menggeneralisasi "media massa" sebagai entitas tunggal. Tidak ada pembedaan yang jelas antara media arus utama (mainstream) yang terikat kode etik ketat dengan media abal-abal atau media sosial. Padahal, karakteristik dan dampak dari kedua jenis media ini sangat berbeda dalam konteks kontrol sosial. Blind Spot: Konteks Digital dan Ekonomi-Politik
Analisis dalam jurnal ini terasa kurang kontekstual dalam menghadapi tantangan era informasi modern:
Ketertinggalan Isu Media Sosial: Meskipun penulis menyinggung tentang internet dan UU ITE, analisis mendalam mengenai media sosial absen. Padahal, disrupsi terbesar terhadap nilai Pancasila saat ini (ujaran kebencian, polarisasi, post-truth) dominan terjadi di media sosial, bukan di media massa konvensional yang terlembaga. Tantangan buzzer dan algoritma media sosial yang memecah belah persatuan (Sila ke-3) luput dari pembahasan mendalam.
Ekonomi Politik Media: Penulis menyadari adanya aspek bisnis dalam media, namun tidak mengeksplorasi bagaimana struktur kepemilikan media (oligarki media) mempengaruhi independensi redaksi. Seringkali, kegagalan media menjalankan fungsi kontrol sosial bukan karena jurnalis tidak paham Pancasila, melainkan karena intervensi pemilik modal yang memiliki afiliasi politik.
Rekomendasi Solusi dan Arah Penelitian Lanjutan
Solusi yang ditawarkan penulis, seperti pelatihan ulang wartawan dan pengawasan KPI, bersifat normatif dan standar. Untuk memperkuat gagasan "Jurnalisme Pancasila", diperlukan langkah yang lebih operasional dan penelitian lanjutan:
Pengembangan Indikator Konkret: Perlu dirumuskan indikator teknis "Berita Berbasis Pancasila". Misalnya, bagaimana menerjemahkan sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" ke dalam pedoman peliputan korban kekerasan seksual yang empatik, bukan eksploitatif.
Metode Penelitian Campuran (Mixed Method): Penelitian selanjutnya harus menggabungkan analisis normatif dengan studi empiris (survei audiens atau analisis big data berita) untuk mengukur secara presisi tingkat kepatuhan media terhadap nilai-nilai Pancasila.
Literasi Digital Semesta: Menggeser fokus solusi dari sekadar regulasi media ke penguatan literasi digital masyarakat. Masyarakat yang cerdas dan berjiwa Pancasila akan menjadi filter alami yang mematikan pasar bagi jurnalisme sensasional dan hoaks.
kesimpulannya:
Jurnal ini berhasil menyalakan "lampu kuning" mengenai bahaya degradasi peran media massa dari agen edukasi menjadi sekadar komoditas industri. Kritik penulis bahwa media belum optimal mengamalkan Pancasila adalah valid secara kualitatif. Namun, untuk menjadikan gagasan ini sebagai kebijakan kriminal yang efektif, diperlukan transisi dari retorika normatif menuju strategi operasional yang berbasis data empiris dan adaptif terhadap ekosistem digital yang kompleks.