Mengapa Pancasila Perlu Menjadi Dasar dalam Pengembangan IPTEK

Artikel ini menekankan satu gagasan penting: setiap bentuk kemajuan dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di Indonesia semestinya tidak dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Bagi penulisnya, Pancasila bukan sekadar dasar negara atau ideologi politik, tetapi juga harus berperan sebagai rambu etis yang memandu arah perkembangan ilmu dan teknologi di tanah air.

Pokok Pemikiran Utama:
Pancasila dianggap mencerminkan nilai budaya, tradisi, dan keyakinan masyarakat Indonesia. Karena itu, bila IPTEK bertumbuh tanpa menegakkan nilai-nilai tersebut, maka perkembangan teknologi yang ada dikhawatirkan menjadi “kosong moral”. Teknologi memang dapat membawa manfaat besar, namun tanpa pedoman etis, inovasi berpotensi mengganggu keseimbangan sosial, budaya, maupun moral bangsa.
Penulis menyoroti bahwa Pancasila penting dijadikan pegangan dalam tiga hal utama:
Dasar Pembentukan Regulasi:
Karena Pancasila adalah sumber dari seluruh aturan hukum nasional, maka segala kebijakan mengenai riset dan pengembangan IPTEK wajib selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Setiap langkah pengembangan teknologi tidak boleh bertentangan dengan prinsip tersebut.

Filter Terhadap Arus Globalisasi:
IPTEK yang masuk dari luar negeri sering membawa nilai-nilai individualistik atau konsumtif. Di sinilah Pancasila berfungsi sebagai “penyaring” agar kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi tanpa kehilangan identitas, karakter, dan jati diri bangsa.

Panduan Etis bagi Para Ilmuwan:
Peneliti dan pengembang teknologi perlu menjadikan Pancasila sebagai pedoman moral.
Sila Pertama: Pengembangan teknologi harus mempertimbangkan nilai religius dan tidak merusak lingkungan atau mengancam kemanusiaan.
Sila Kelima: Manfaat IPTEK hendaknya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil, bukan hanya oleh kelompok tertentu.

Kesimpulan Singkat
Pada akhirnya, artikel tersebut menegaskan bahwa Pancasila harus ditetapkan secara tegas sebagai dasar nilai dalam dunia IPTEK Indonesia. Dengan begitu, perkembangan ilmu dan teknologi tidak hanya berorientasi pada kemajuan material, tetapi tetap berada dalam koridor moral, budaya, dan keadilan sosial. Teknologi adalah sarana, sementara Pancasila menjadi arah dan tujuan yang membimbing pemanfaatan teknologi itu sendiri.

Nama : Roesli Abdul Aziz
NPM : 2515061106
Kelas : PSTI D


etika dalam dunia politik tampaknya masih jauh dari gambaran yang ideal dan belum benar-benar mencerminkan nilai-nilai fundamental Pancasila. Berbagai penyimpangan dan kelemahan masih tampak jelas, seperti kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan serta praktik korupsi yang muncul akibat minimnya kemandirian, baik dari sisi sistem maupun dari sikap para pelakunya. Selain itu, layanan publik juga kerap tidak berjalan secara adil dan merata, bahkan cenderung berpihak pada kelompok politik tertentu, sehingga memperlihatkan kondisi politik kita sekarang.
Nilai-nilai penting seperti kejujuran, keadilan, kedisiplinan, serta pelayanan yang cepat dan tepat sering dikesampingkan. Akibatnya, birokrasi yang terbentuk menjadi tidak profesional, koruptif, dan sulit dipercaya. Tantangan besar yang sedang dihadapi birokrasi Indonesia adalah ketidaksiapan banyak aparat untuk benar-benar menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat, serta rendahnya integritas dan kemandirian yang pada akhirnya memicu pelanggaran etika politik.
Jika pola pemerintahan yang keliru ini dibiarkan terus berlangsung, maka nilai-nilai luhur Pancasila hanya akan menjadi slogan tanpa makna dan tidak dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan negara maupun pelayanan publik. Karena itu, dibutuhkan tekad kuat dan perubahan cara pandang secara menyeluruh agar birokrasi dapat kembali berjalan sesuai tujuan reformasi dan prinsip demokrasi berlandaskan Pancasila.

Dalam lingkungan saya, perilaku etis generasi muda tampak menunjukkan dua sisi yang berbeda.
Sisi positif:
Banyak anak muda sekarang sangat kreatif dan cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, menunjukkan semangat inovasi yang tinggi. Mereka juga memiliki rasa kebersamaan yang kuat dalam kelompok dan cukup peka terhadap isu-isu sosial, yang mencerminkan nilai dari Sila ke-3 dan ke-5.
Sisi negatif:
Namun, sebagian dari mereka tampak kurang menjaga sopan santun terhadap orang yang lebih tua, sering memakai bahasa yang terlalu santai, dan menunjukkan kecenderungan individualistis. Mereka juga kurang tertarik pada kegiatan yang membutuhkan musyawarah atau kerja sama, serta mudah terbawa arus informasi di media sosial—sebuah tanda menurunnya adab yang berkaitan dengan Sila ke-4.
Untuk menghadapi masalah moral yang berkembang saat ini, beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain:


1. Menyempurnakan kurikulum pendidikan agar lebih menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran, tanggung jawab, musyawarah, dan solidaritas, bukan hanya lewat teori tetapi juga melalui aktivitas langsung di sekolah maupun masyarakat.
2. Keluarga serta tokoh masyarakat perlu memberikan contoh nyata dalam bersikap. Menghidupkan kembali kegiatan sosial seperti gotong royong atau organisasi kepemudaan dapat membantu mengurangi sikap individualistis dan membangun rasa tanggung jawab sosial.
3. Memberikan pembinaan mengenai etika dalam beraktivitas di dunia digital, termasuk kemampuan berpikir kritis, penggunaan bahasa yang santun, serta menghindari penyebaran hoaks dan perilaku perundungan daring.
4. Di ruang publik maupun lingkungan kerja, perlu ada sistem yang benar-benar menghargai integritas dan profesionalisme, sehingga perilaku tidak etis tidak mendapat ruang atau keuntungan apa pun.