Jurnal ini membahas secara mendalam keterkaitan antara hukum dan etika dalam kerangka politik hukum Indonesia, dengan menempatkan Pancasila sebagai sumber nilai dan sumber etika yang mendasari pembangunan hukum nasional. Penulis menjelaskan bahwa tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 tidak dapat dicapai tanpa adanya perumusan politik hukum yang matang, sebab politik hukum berperan sebagai arah dan pedoman dalam pembentukan norma hukum. Melalui pembahasan historis, jurnal ini menunjukkan bahwa sejak awal kemerdekaan, proses perumusan politik hukum sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan tarik-menarik kepentingan berbagai kelompok, sehingga pembentukan hukum tidak pernah sepenuhnya berdiri sebagai proses teknokratis, melainkan sangat erat dengan kompromi atau dominasi politik. Dalam konteks ini, etika dipandang sebagai instrumen penting untuk menjaga agar praktik politik hukum tidak menyimpang dari kepentingan bangsa yang lebih besar.

Penulis juga menguraikan hubungan hukum dan etika melalui tiga dimensi, yaitu substansi dan wadah, keluasan cakupan, serta alasan manusia menaati atau melanggar aturan. Etika digambarkan sebagai landasan moral yang lebih luas daripada hukum, sehingga setiap pelanggaran hukum pasti merupakan pelanggaran etika, meskipun tidak setiap pelanggaran etika dapat dijerat secara hukum. Dengan membandingkan hukum sebagai wadah dan etika sebagai isi moral, jurnal ini menekankan bahwa hukum seharusnya merupakan manifestasi konkret dari nilai-nilai etis yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi relevan dalam politik hukum karena pejabat publik maupun lembaga negara memerlukan pedoman etik agar tidak semata-mata bertindak berdasarkan legalitas formal, melainkan juga mempertimbangkan kebaikan substantif dan tanggung jawab moral.

Lebih jauh, jurnal ini menyoroti tahap perkembangan etika dari doktrin keagamaan hingga menjadi perangkat yang mengatur perilaku profesional dan institusional, seperti kode etik dan peradilan etik. Tahapan ini menggambarkan bagaimana etika yang awalnya bersifat abstrak kemudian mengalami konkretisasi seiring kebutuhan masyarakat untuk mengatur perilaku warganya. Pada titik inilah politik hukum harus mampu menyerap nilai-nilai etis yang telah berkembang agar norma hukum yang dibentuk tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan kebaikan. Pembahasan mengenai berbagai perspektif ahli hukum tentang definisi politik hukum memperlihatkan bahwa politik hukum selalu melibatkan proses pemilihan nilai yang berkembang di masyarakat, kemudian diselaraskan dengan konstitusi, dan akhirnya dituangkan dalam produk hukum.

Secara keseluruhan, jurnal ini menegaskan bahwa hubungan antara hukum dan etika dalam politik hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan, karena hukum hanya dapat berjalan efektif jika didukung oleh kesadaran etis masyarakat dan pejabat publik. Tanpa landasan etika yang kuat, hukum berisiko menjadi alat kekuasaan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Sebaliknya, etika tanpa dukungan hukum akan kehilangan kekuatan mengikatnya. Oleh karena itu, keduanya harus bekerja secara harmonis, terutama dalam proses perencanaan dan pembentukan hukum yang menjadi inti dari politik hukum nasional. Penulis menyimpulkan bahwa keberadaan Pancasila sebagai sumber nilai tertinggi bangsa menjadi kunci dalam harmonisasi ini, karena nilai-nilainya mampu menjadi pedoman moral sekaligus dasar filosofis bagi pembangunan hukum Indonesia agar tetap berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan nasional.

Jurnal ini menegaskan bahwa Pancasila memiliki posisi yang sangat fundamental dalam mengarahkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Indonesia. Penulis menempatkan Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai cerminan nilai budaya, agama, dan karakter bangsa yang telah mengakar dalam sejarah. Karena itu, pengembangan IPTEK tidak boleh berdiri sebagai aktivitas yang netral nilai, melainkan harus selalu mempertimbangkan aspek moral, kemanusiaan, dan etika yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Penulis menguraikan bahwa nilai dasar Pancasila yang bersifat universal kemudian diterjemahkan dalam nilai instrumental dan nilai praktis, yang semuanya berfungsi sebagai pedoman normatif dalam menentukan arah perkembangan IPTEK agar tetap relevan dengan kebutuhan manusia Indonesia.

Melalui pembahasan sejarah, penulis menjelaskan bahwa kebutuhan untuk menjadikan Pancasila sebagai paradigma ilmu sebenarnya sudah muncul sejak awal kemerdekaan, namun baru mendapat perhatian lebih serius ketika dunia akademik mulai menyadari pentingnya identitas keilmuan yang khas Indonesia. Fenomena globalisasi dan kemajuan teknologi yang besar sering kali membawa nilai-nilai luar yang tidak selalu selaras dengan cara pandang bangsa Indonesia, sehingga diperlukan penyaring yang mampu menjaga keseimbangan antara kemajuan dan jati diri nasional. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai tolok ukur etis yang dapat mencegah IPTEK berkembang secara bebas tanpa kontrol, yang berpotensi menimbulkan dehumanisasi, kerusakan lingkungan, atau kesenjangan sosial.

Secara sosiologis, masyarakat Indonesia juga terbukti sensitif terhadap isu-isu moral ketika berhadapan dengan pengembangan teknologi, seperti kontroversi penggunaan energi nuklir atau dampak limbah industri. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan IPTEK yang tidak dirancang berdasarkan nilai kemanusiaan akan sulit diterima oleh masyarakat. Penulis kemudian menegaskan bahwa setiap kemajuan teknologi harus tetap mengutamakan penghormatan terhadap martabat manusia, memperkuat rasa persatuan nasional, dan membuka ruang demokrasi dalam proses perumusan kebijakan. Selain itu, keadilan sosial harus menjadi tujuan utama agar manfaat IPTEK tidak hanya dirasakan oleh kelompok tertentu, tetapi menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Akhirnya, jurnal ini menyimpulkan bahwa urgensi penegasan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK menjadi sangat penting di tengah derasnya arus modernisasi. Indonesia membutuhkan arah pengembangan IPTEK yang tidak hanya mengejar efisiensi dan kemajuan teknis, tetapi juga menjaga keseimbangan spiritual, moral, dan sosial. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama, diharapkan dunia keilmuan Indonesia dapat berkembang tanpa kehilangan identitasnya, sekaligus mampu memberikan kontribusi positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan bangsa.

Jurnal berjudul “Pengaruh Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pancasila dalam Menyikapi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi” karya Mursyidah Dwi Hartati, Ponoharjo, dan Mohamad Khamim ini membahas bagaimana mata kuliah Pengembangan Kepribadian Pancasila berperan dalam membentuk sikap mahasiswa terhadap pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian yang dilakukan pada mahasiswa Program Studi Matematika Universitas Pancasakti Tegal ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kuesioner yang telah diuji validitas serta reliabilitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kepribadian Pancasila yang baik, yang terlihat dari skor jawaban kuesioner yang berada di atas kategori minimal. Kepribadian Pancasila yang baik ditandai dengan kuatnya nilai kejujuran, sikap disiplin, kemampuan menghargai perbedaan, kesadaran nasionalisme, serta pemahaman terhadap pentingnya pendidikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penelitian ini juga menemukan bahwa mahasiswa mampu menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara positif. Mereka memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses belajar, memperluas akses terhadap informasi, serta melakukan aktivitas produktif lainnya seperti transaksi digital dan kegiatan perdagangan. Selain itu, mahasiswa juga menunjukkan kemampuan untuk melakukan penyaringan informasi melalui media sosial dengan cara memblokir konten negatif dan menjaga etika ketika berkomentar di ruang publik. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu membawa dampak negatif selama mahasiswa memiliki filter moral dan pemahaman nilai yang kuat.

Berdasarkan analisis regresi sederhana, penelitian ini membuktikan bahwa mata kuliah Pengembangan Kepribadian Pancasila memberikan pengaruh signifikan terhadap kemampuan mahasiswa dalam menyikapi perkembangan IPTEK. Nilai signifikansi sebesar 0,000 mengonfirmasi bahwa hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat, sementara nilai R² sebesar 28,2% menunjukkan bahwa hampir sepertiga kemampuan mahasiswa dalam menghadapi perkembangan teknologi dipengaruhi oleh mata kuliah tersebut. Meskipun demikian, masih terdapat 71,8% variabel lain di luar penelitian yang turut berkontribusi, seperti lingkungan keluarga, budaya digital, serta kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi.

Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran bahwa penguatan nilai Pancasila melalui pendidikan formal di perguruan tinggi masih sangat relevan dalam menghadapi dinamika global, khususnya arus teknologi yang tidak dapat dibendung. Penelitian ini menekankan bahwa mahasiswa sebagai generasi muda perlu mempertahankan dan mengembangkan kepribadian bangsa agar tidak mudah tergerus oleh pengaruh negatif globalisasi. Jurnal ini menutup pembahasannya dengan rekomendasi bahwa Pancasila harus terus diaktualisasikan melalui metode pembelajaran yang tidak bersifat indoktrinatif, penguatan literasi digital untuk menangkal konten berbahaya, serta dorongan bagi pemerintah untuk memperketat penyaringan arus informasi. Dengan demikian, perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa menghilangkan jati diri bangsa.