Npm : 2515061070
Kelas : PSTI-D
UAS PAI
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ 2515061070 Ahmad Wildan Rozan
Nama : Ahmad Wildan Rozan
NPM : 2515061070
Kelas : PSTI D
Program Studi : Teknik Informatika
Fakultas : Teknik
NPM : 2515061070
Kelas : PSTI D
Program Studi : Teknik Informatika
Fakultas : Teknik
Jurnal “Pengaruh Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pancasila dalam Menyikapi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi” membahas bagaimana Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dapat membentuk sikap mahasiswa dalam menghadapi perkembangan IPTEK. Penulis menjelaskan bahwa perkembangan teknologi modern membawa perubahan besar bagi pola hidup masyarakat dan dapat berdampak positif maupun negatif, terutama bagi mahasiswa sebagai generasi muda. Oleh karena itu, Pendidikan Pancasila diperlukan agar mahasiswa mampu menyaring pengaruh globalisasi sesuai nilai-nilai bangsa.
Penelitian dilakukan pada mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal dengan metode kuantitatif menggunakan kuesioner. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai Pancasila berada dalam kategori baik. Mereka menilai Pendidikan Pancasila penting untuk membangun karakter, menjaga budaya bangsa, serta menjadi pedoman moral dalam kehidupan modern. Pada saat yang sama, sikap mahasiswa dalam menggunakan IPTEK juga baik. Mereka memanfaatkan teknologi untuk belajar, mencari informasi, dan aktivitas produktif lainnya, serta mampu menyaring konten negatif dan menggunakan media digital secara bijak.
Analisis regresi menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara pengembangan kepribadian Pancasila dan kemampuan mahasiswa menyikapi IPTEK. Koefisien regresi 0,616 dengan signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman mahasiswa terhadap Pancasila, semakin baik pula kemampuan mereka menghadapi perkembangan teknologi. Meskipun demikian, hanya 28,2% pengaruh yang berasal dari Pendidikan Pancasila, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain seperti lingkungan sosial, keluarga, dan perkembangan teknologi itu sendiri.
Kesimpulannya, Pendidikan Pancasila berperan penting dalam membentuk karakter mahasiswa agar mampu memanfaatkan teknologi secara positif dan tetap berpegang pada nilai moral bangsa. Penulis menyarankan agar materi Pendidikan Pancasila dibuat lebih menarik dan relevan, serta perlu adanya penguatan literasi teknologi dan filter budaya untuk menjaga identitas bangsa di tengah arus globalisasi.
Penelitian dilakukan pada mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal dengan metode kuantitatif menggunakan kuesioner. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai Pancasila berada dalam kategori baik. Mereka menilai Pendidikan Pancasila penting untuk membangun karakter, menjaga budaya bangsa, serta menjadi pedoman moral dalam kehidupan modern. Pada saat yang sama, sikap mahasiswa dalam menggunakan IPTEK juga baik. Mereka memanfaatkan teknologi untuk belajar, mencari informasi, dan aktivitas produktif lainnya, serta mampu menyaring konten negatif dan menggunakan media digital secara bijak.
Analisis regresi menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara pengembangan kepribadian Pancasila dan kemampuan mahasiswa menyikapi IPTEK. Koefisien regresi 0,616 dengan signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman mahasiswa terhadap Pancasila, semakin baik pula kemampuan mereka menghadapi perkembangan teknologi. Meskipun demikian, hanya 28,2% pengaruh yang berasal dari Pendidikan Pancasila, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain seperti lingkungan sosial, keluarga, dan perkembangan teknologi itu sendiri.
Kesimpulannya, Pendidikan Pancasila berperan penting dalam membentuk karakter mahasiswa agar mampu memanfaatkan teknologi secara positif dan tetap berpegang pada nilai moral bangsa. Penulis menyarankan agar materi Pendidikan Pancasila dibuat lebih menarik dan relevan, serta perlu adanya penguatan literasi teknologi dan filter budaya untuk menjaga identitas bangsa di tengah arus globalisasi.
A. Sistem Etika Perilaku Politik Saat Ini dan Kesesuaiannya dengan Nilai-Nilai Pancasila
Sistem etika perilaku politik di Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi yang memerlukan pembenahan mendalam. Meskipun reformasi telah membuka era baru dengan harapan terwujudnya pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan dekat dengan rakyat, kenyataannya praktik birokrasi dan politik masih menunjukkan banyak penyimpangan etis. Budaya birokrasi lama yang sarat feodalisme tetap bertahan dan bahkan melekat kuat dalam perilaku aparatur pemerintah. Hal ini tampak dari lemahnya independensi birokrasi yang membuat mereka mudah dikendalikan oleh kepentingan politik tertentu, sehingga keputusan yang diambil tidak lagi berorientasi pada pelayanan rakyat, tetapi pada patron politik yang menguasai struktur kekuasaan.
Ketidakadilan dalam pelayanan publik juga menjadi salah satu masalah utama, di mana birokrat sering memberikan perlakuan berbeda kepada masyarakat berdasarkan kedekatan, identitas, atau kepentingan tertentu. Sikap demikian jelas bertentangan dengan prinsip persamaan dan keadilan yang menjadi bagian penting dalam etika politik berdasarkan Pancasila. Integritas aparatur pemerintah pun masih rendah, terlihat dari banyaknya praktik korupsi, gratifikasi, manipulasi administrasi, hingga penyalahgunaan wewenang yang terus terjadi di berbagai tingkat pemerintahan. Ketertutupan birokrasi dalam banyak aspek membuat penyimpangan semakin sulit dikendalikan, karena prinsip transparansi belum dijalankan secara optimal.
Jika dibandingkan dengan nilai-nilai Pancasila, kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian yang cukup signifikan. Sila kedua mengenai “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” seharusnya menjadi landasan perilaku pejabat publik dalam memperlakukan masyarakat secara adil, beretika, dan manusiawi. Namun praktik birokrasi masih jauh dari nilai tersebut. Sila keempat, yang menekankan musyawarah serta kebijaksanaan dalam memimpin, juga belum tercermin dalam praktik politik yang masih dipenuhi kepentingan kelompok dan tidak selalu mengutamakan suara rakyat. Sila kelima, “Keadilan Sosial,” pun belum dapat diwujudkan karena pelayanan publik masih bersifat diskriminatif dan tidak merata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa etika perilaku politik saat ini belum selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan memerlukan reformasi mental serta paradigma baru dalam menjalankan pemerintahan.
---
B. Etika Generasi Muda di Lingkungan Sekitar dan Solusi Terhadap Dekadensi Moral
Etika generasi muda di lingkungan sekitar menunjukkan gambaran yang beragam, namun secara umum terdapat kecenderungan yang mengarah pada terjadinya dekadensi moral. Di satu sisi, banyak anak muda yang menunjukkan perilaku positif seperti aktif dalam kegiatan sosial, kreatif dalam berkarya, serta berpartisipasi dalam kegiatan positif di masyarakat. Namun di sisi lain, tidak sedikit generasi muda yang mengalami penurunan moral akibat pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi, dan lemahnya pembinaan karakter dari lingkungan sekitar. Fenomena seperti menurunnya sopan santun kepada orang tua dan masyarakat, meningkatnya individualisme, perilaku hedonis, serta minimnya rasa tanggung jawab menjadi indikator kuat bahwa etika sebagian generasi muda sudah mulai bergeser dari nilai-nilai bangsa Indonesia.
Media sosial juga memberikan dampak signifikan terhadap perubahan perilaku mereka. Banyak generasi muda yang terjebak dalam perilaku pamer, konsumtif, hingga melakukan cyberbullying, yang menunjukkan hilangnya kontrol nilai dalam interaksi digital. Etika digital yang seharusnya menekankan kesopanan, tanggung jawab, dan empati sering diabaikan. Kondisi ini tentu tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi tata krama, gotong royong, toleransi, dan penghormatan terhadap sesama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebagian etika generasi muda saat ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai moral dan budaya bangsa.
Untuk mengatasi dekadensi moral tersebut, diperlukan beberapa solusi strategis yang menyentuh berbagai aspek pembinaan generasi muda. Pertama, pendidikan karakter harus diperkuat dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan penekanan pada nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, serta sikap saling menghormati. Kedua, keteladanan dari orang tua, guru, dan pemimpin publik sangat penting karena etika lebih mudah ditanamkan melalui contoh daripada hanya lewat nasihat. Ketiga, perlu adanya peningkatan literasi digital agar generasi muda lebih bijak menggunakan teknologi dan menyadari dampak negatif perilaku di dunia maya. Keempat, lingkungan sosial harus dibentuk menjadi ruang yang sehat dan mendukung pertumbuhan moral, misalnya melalui kegiatan positif seperti olahraga, seni, kegiatan keagamaan, serta organisasi pemuda. Kelima, lembaga agama dan komunitas sosial harus berperan aktif dalam membina moralitas generasi muda melalui kegiatan yang membangun akhlak dan karakter.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan etika generasi muda dapat kembali selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan jati diri bangsa, sehingga mereka mampu menjadi generasi yang berintegritas, beretika, dan mampu menjaga moral bangsa di masa depan.
Sistem etika perilaku politik di Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi yang memerlukan pembenahan mendalam. Meskipun reformasi telah membuka era baru dengan harapan terwujudnya pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan dekat dengan rakyat, kenyataannya praktik birokrasi dan politik masih menunjukkan banyak penyimpangan etis. Budaya birokrasi lama yang sarat feodalisme tetap bertahan dan bahkan melekat kuat dalam perilaku aparatur pemerintah. Hal ini tampak dari lemahnya independensi birokrasi yang membuat mereka mudah dikendalikan oleh kepentingan politik tertentu, sehingga keputusan yang diambil tidak lagi berorientasi pada pelayanan rakyat, tetapi pada patron politik yang menguasai struktur kekuasaan.
Ketidakadilan dalam pelayanan publik juga menjadi salah satu masalah utama, di mana birokrat sering memberikan perlakuan berbeda kepada masyarakat berdasarkan kedekatan, identitas, atau kepentingan tertentu. Sikap demikian jelas bertentangan dengan prinsip persamaan dan keadilan yang menjadi bagian penting dalam etika politik berdasarkan Pancasila. Integritas aparatur pemerintah pun masih rendah, terlihat dari banyaknya praktik korupsi, gratifikasi, manipulasi administrasi, hingga penyalahgunaan wewenang yang terus terjadi di berbagai tingkat pemerintahan. Ketertutupan birokrasi dalam banyak aspek membuat penyimpangan semakin sulit dikendalikan, karena prinsip transparansi belum dijalankan secara optimal.
Jika dibandingkan dengan nilai-nilai Pancasila, kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian yang cukup signifikan. Sila kedua mengenai “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” seharusnya menjadi landasan perilaku pejabat publik dalam memperlakukan masyarakat secara adil, beretika, dan manusiawi. Namun praktik birokrasi masih jauh dari nilai tersebut. Sila keempat, yang menekankan musyawarah serta kebijaksanaan dalam memimpin, juga belum tercermin dalam praktik politik yang masih dipenuhi kepentingan kelompok dan tidak selalu mengutamakan suara rakyat. Sila kelima, “Keadilan Sosial,” pun belum dapat diwujudkan karena pelayanan publik masih bersifat diskriminatif dan tidak merata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa etika perilaku politik saat ini belum selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan memerlukan reformasi mental serta paradigma baru dalam menjalankan pemerintahan.
---
B. Etika Generasi Muda di Lingkungan Sekitar dan Solusi Terhadap Dekadensi Moral
Etika generasi muda di lingkungan sekitar menunjukkan gambaran yang beragam, namun secara umum terdapat kecenderungan yang mengarah pada terjadinya dekadensi moral. Di satu sisi, banyak anak muda yang menunjukkan perilaku positif seperti aktif dalam kegiatan sosial, kreatif dalam berkarya, serta berpartisipasi dalam kegiatan positif di masyarakat. Namun di sisi lain, tidak sedikit generasi muda yang mengalami penurunan moral akibat pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi, dan lemahnya pembinaan karakter dari lingkungan sekitar. Fenomena seperti menurunnya sopan santun kepada orang tua dan masyarakat, meningkatnya individualisme, perilaku hedonis, serta minimnya rasa tanggung jawab menjadi indikator kuat bahwa etika sebagian generasi muda sudah mulai bergeser dari nilai-nilai bangsa Indonesia.
Media sosial juga memberikan dampak signifikan terhadap perubahan perilaku mereka. Banyak generasi muda yang terjebak dalam perilaku pamer, konsumtif, hingga melakukan cyberbullying, yang menunjukkan hilangnya kontrol nilai dalam interaksi digital. Etika digital yang seharusnya menekankan kesopanan, tanggung jawab, dan empati sering diabaikan. Kondisi ini tentu tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi tata krama, gotong royong, toleransi, dan penghormatan terhadap sesama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebagian etika generasi muda saat ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai moral dan budaya bangsa.
Untuk mengatasi dekadensi moral tersebut, diperlukan beberapa solusi strategis yang menyentuh berbagai aspek pembinaan generasi muda. Pertama, pendidikan karakter harus diperkuat dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan penekanan pada nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, serta sikap saling menghormati. Kedua, keteladanan dari orang tua, guru, dan pemimpin publik sangat penting karena etika lebih mudah ditanamkan melalui contoh daripada hanya lewat nasihat. Ketiga, perlu adanya peningkatan literasi digital agar generasi muda lebih bijak menggunakan teknologi dan menyadari dampak negatif perilaku di dunia maya. Keempat, lingkungan sosial harus dibentuk menjadi ruang yang sehat dan mendukung pertumbuhan moral, misalnya melalui kegiatan positif seperti olahraga, seni, kegiatan keagamaan, serta organisasi pemuda. Kelima, lembaga agama dan komunitas sosial harus berperan aktif dalam membina moralitas generasi muda melalui kegiatan yang membangun akhlak dan karakter.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan etika generasi muda dapat kembali selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan jati diri bangsa, sehingga mereka mampu menjadi generasi yang berintegritas, beretika, dan mampu menjaga moral bangsa di masa depan.
Jurnal “Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial oleh Media Massa untuk Menekan Kejahatan di Indonesia” membahas peran media massa sebagai alat kontrol sosial yang idealnya dapat membantu pencegahan kejahatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif melalui analisis undang-undang, asas hukum, serta konsep sosial terkait media. Penulis menegaskan bahwa fungsi media massa menurut UU Pers meliputi informasi, edukasi, hiburan, dan kontrol sosial. Namun dalam praktiknya, media massa di Indonesia belum sepenuhnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan, dan persatuan.
Artikel ini menunjukkan bahwa media sering memproduksi berita yang tidak teruji, sensasional, dan bias kepentingan. Orientasi komersial membuat media lebih fokus pada pemenuhan rasa ingin tahu publik daripada membentuk karakter masyarakat. Akibatnya, media belum mampu berfungsi sebagai sarana pendidikan moral dan belum mendorong pembentukan masyarakat berjiwa Pancasila. Fenomena seperti “koran kuning”, berita kekerasan yang berlebihan, serta kurangnya verifikasi informasi menandakan lemahnya penghayatan etika jurnalistik dan nilai Pancasila.
Penulis juga menyoroti bahwa kerja sama antara media dan aparat penegak hukum masih minim, sehingga peran media dalam kontrol sosial tidak berjalan optimal. Media massa belum mampu menciptakan ruang publik yang sehat untuk dialog berbasis nilai Pancasila. Pada akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa media massa hanya menjadi pemuas informasi, bukan pembentuk moral masyarakat. Akibatnya, jiwa patriotik melemah, nilai individualistik meningkat, dan berbagai berita menyesatkan berkontribusi pada rusaknya tatanan sosial. Diperlukan penguatan etika media, literasi publik, dan penghayatan nilai-nilai Pancasila agar media dapat berperan efektif dalam menjaga ketertiban sosial.
Artikel ini menunjukkan bahwa media sering memproduksi berita yang tidak teruji, sensasional, dan bias kepentingan. Orientasi komersial membuat media lebih fokus pada pemenuhan rasa ingin tahu publik daripada membentuk karakter masyarakat. Akibatnya, media belum mampu berfungsi sebagai sarana pendidikan moral dan belum mendorong pembentukan masyarakat berjiwa Pancasila. Fenomena seperti “koran kuning”, berita kekerasan yang berlebihan, serta kurangnya verifikasi informasi menandakan lemahnya penghayatan etika jurnalistik dan nilai Pancasila.
Penulis juga menyoroti bahwa kerja sama antara media dan aparat penegak hukum masih minim, sehingga peran media dalam kontrol sosial tidak berjalan optimal. Media massa belum mampu menciptakan ruang publik yang sehat untuk dialog berbasis nilai Pancasila. Pada akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa media massa hanya menjadi pemuas informasi, bukan pembentuk moral masyarakat. Akibatnya, jiwa patriotik melemah, nilai individualistik meningkat, dan berbagai berita menyesatkan berkontribusi pada rusaknya tatanan sosial. Diperlukan penguatan etika media, literasi publik, dan penghayatan nilai-nilai Pancasila agar media dapat berperan efektif dalam menjaga ketertiban sosial.