Nama: Mahardika Putra Abelva
NPM: 2515061076
Asal Lulusan: SMK NEGERI 3 KUNINGAN
NPM: 2515061076
Asal Lulusan: SMK NEGERI 3 KUNINGAN
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ 2515061076 Mahardika Putra Abelva
Pancasila memiliki urgensi yang sangat mendesak untuk ditegaskan sebagai dasar nilai dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di Indonesia, mengingat ideologi ini merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya dan agama bangsa. Penegasan ini sangat penting agar setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila , melainkan harus menyertakan nilai-nilai tersebut sebagai faktor internal pengembangan IPTEK. Pancasila berfungsi sebagai "ruh" bagi IPTEK , memastikan bahwa aktivitas ilmiah mengakomodir seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tanpa landasan ini, pengembangan ilmu dikhawatirkan dapat menyebabkan sekularisme, seperti yang terjadi pada masa Renaisans di Eropa, dan berkembang tanpa arah atau orientasi yang jelas, terlepas dari akar budaya dan religi bangsa. Oleh karena itu, Pancasila wajib dijadikan rambu-rambu normatif bagi pengembangan IPTEK, yang pada akhirnya akan mengendalikan diri para ilmuwan agar tidak keluar dari cara berpikir bangsa Indonesia. Idealnya, setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa sendiri, sebuah proses yang dikenal sebagai indigenisasi ilmu atau mempribumikan ilmu. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi pegangan dan pedoman, tetapi juga menjamin bahwa kemajuan IPTEK selalu menghormati martabat manusia, meningkatkan kualitas hidup, dan membantu penciptaan masyarakat yang lebih adil.
Nama : Mahardika Putra Abelva
NPM : 2515061076
Kelas : PSTI C
Berdasarkan hasil analisis jurnal “Pengaruh Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pancasila dalam Menyikapi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”, dapat disimpulkan bahwa mata kuliah Pendidikan/Pengembangan Kepribadian Pancasila memiliki peran yang nyata dan positif dalam membentuk sikap mahasiswa dalam menghadapi perkembangan IPTEK
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa sudah memiliki kepribadian Pancasila yang baik. Hal ini terlihat dari sikap jujur, toleran terhadap perbedaan, menghargai pendapat orang lain, serta memiliki kesadaran untuk menjaga nilai kebangsaan. Sikap tersebut tercermin pula dalam cara mahasiswa menyikapi perkembangan teknologi, seperti menggunakan internet secara bertanggung jawab, menyaring informasi yang masuk, menghindari konten negatif, serta memanfaatkan IPTEK untuk kepentingan belajar dan aktivitas produktif lainnya.
Penelitian ini juga membuktikan bahwa mata kuliah Pengembangan Kepribadian Pancasila berpengaruh signifikan terhadap cara mahasiswa menyikapi IPTEK. Artinya, semakin baik pemahaman dan penghayatan mahasiswa terhadap nilai-nilai Pancasila, maka semakin bijak pula mereka dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Walaupun pengaruhnya tidak sepenuhnya dominan karena masih ada faktor lain di luar penelitian, mata kuliah ini tetap memberikan kontribusi penting dalam membentuk karakter mahasiswa di era globalisasi.
Dengan demikian, Pendidikan Pancasila tetap relevan dan penting untuk dipertahankan serta dikembangkan di perguruan tinggi. Mata kuliah ini tidak hanya berfungsi sebagai teori semata, tetapi juga sebagai pedoman nilai agar generasi muda mampu menghadapi kemajuan IPTEK tanpa kehilangan jati diri, moral, dan kepribadian bangsa Indonesia
NPM : 2515061076
Kelas : PSTI C
Berdasarkan hasil analisis jurnal “Pengaruh Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pancasila dalam Menyikapi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”, dapat disimpulkan bahwa mata kuliah Pendidikan/Pengembangan Kepribadian Pancasila memiliki peran yang nyata dan positif dalam membentuk sikap mahasiswa dalam menghadapi perkembangan IPTEK
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa sudah memiliki kepribadian Pancasila yang baik. Hal ini terlihat dari sikap jujur, toleran terhadap perbedaan, menghargai pendapat orang lain, serta memiliki kesadaran untuk menjaga nilai kebangsaan. Sikap tersebut tercermin pula dalam cara mahasiswa menyikapi perkembangan teknologi, seperti menggunakan internet secara bertanggung jawab, menyaring informasi yang masuk, menghindari konten negatif, serta memanfaatkan IPTEK untuk kepentingan belajar dan aktivitas produktif lainnya.
Penelitian ini juga membuktikan bahwa mata kuliah Pengembangan Kepribadian Pancasila berpengaruh signifikan terhadap cara mahasiswa menyikapi IPTEK. Artinya, semakin baik pemahaman dan penghayatan mahasiswa terhadap nilai-nilai Pancasila, maka semakin bijak pula mereka dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Walaupun pengaruhnya tidak sepenuhnya dominan karena masih ada faktor lain di luar penelitian, mata kuliah ini tetap memberikan kontribusi penting dalam membentuk karakter mahasiswa di era globalisasi.
Dengan demikian, Pendidikan Pancasila tetap relevan dan penting untuk dipertahankan serta dikembangkan di perguruan tinggi. Mata kuliah ini tidak hanya berfungsi sebagai teori semata, tetapi juga sebagai pedoman nilai agar generasi muda mampu menghadapi kemajuan IPTEK tanpa kehilangan jati diri, moral, dan kepribadian bangsa Indonesia
Berdasarkan analisis terhadap artikel “Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan di Indonesia” karya Ariesta Wibisono Anditya, dapat disimpulkan bahwa media massa di Indonesia memiliki peran strategis sebagai instrumen kontrol sosial, namun peran tersebut belum dijalankan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
Media massa secara normatif diakui sebagai bagian dari kebijakan non-penal dalam penanggulangan kejahatan, khususnya melalui fungsi preventif, edukatif, dan kontrol sosial. Namun, dalam praktiknya, media massa lebih sering berorientasi pada kepuasan informasi dan kepentingan komersial, sehingga mengabaikan tanggung jawab moral untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Akibatnya, banyak pemberitaan yang tidak diverifikasi dengan baik, bersifat sensasional, bahkan menyesatkan, yang justru berpotensi merusak tatanan sosial dan kepercayaan publik.
Penelitian ini juga menegaskan bahwa lemahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh media massa berdampak pada menurunnya moralitas sosial, meningkatnya sikap individualistik-liberalistik, serta memudarnya semangat persatuan dan keadilan sosial. Media massa belum sepenuhnya mampu membentuk kesadaran hukum dan etika masyarakat, melainkan cenderung hanya menjadi saluran penyebaran informasi tanpa nilai edukatif yang mendalam.
Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penguatan peran media massa sebagai kontrol sosial harus disertai dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila, baik oleh insan pers maupun masyarakat sebagai audiens. Media massa seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai penyampai berita, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter bangsa, penguatan etika sosial, dan penopang demokrasi yang berkeadilan. Tanpa hal tersebut, media massa justru berisiko menjadi faktor yang memperparah krisis moral dan sosial di Indonesia, alih-alih menjadi solusi dalam menekan kejahatan dan menjaga ketertiban sosial
Media massa secara normatif diakui sebagai bagian dari kebijakan non-penal dalam penanggulangan kejahatan, khususnya melalui fungsi preventif, edukatif, dan kontrol sosial. Namun, dalam praktiknya, media massa lebih sering berorientasi pada kepuasan informasi dan kepentingan komersial, sehingga mengabaikan tanggung jawab moral untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Akibatnya, banyak pemberitaan yang tidak diverifikasi dengan baik, bersifat sensasional, bahkan menyesatkan, yang justru berpotensi merusak tatanan sosial dan kepercayaan publik.
Penelitian ini juga menegaskan bahwa lemahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh media massa berdampak pada menurunnya moralitas sosial, meningkatnya sikap individualistik-liberalistik, serta memudarnya semangat persatuan dan keadilan sosial. Media massa belum sepenuhnya mampu membentuk kesadaran hukum dan etika masyarakat, melainkan cenderung hanya menjadi saluran penyebaran informasi tanpa nilai edukatif yang mendalam.
Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penguatan peran media massa sebagai kontrol sosial harus disertai dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila, baik oleh insan pers maupun masyarakat sebagai audiens. Media massa seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai penyampai berita, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter bangsa, penguatan etika sosial, dan penopang demokrasi yang berkeadilan. Tanpa hal tersebut, media massa justru berisiko menjadi faktor yang memperparah krisis moral dan sosial di Indonesia, alih-alih menjadi solusi dalam menekan kejahatan dan menjaga ketertiban sosial
A. Bagaimanakah sistem etika perilaku politik saat ini? Sudah sesuaikah dengan nilai-nilai Pancasila? Jelaskan!
Sistem etika perilaku politik di Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi problematis dan belum sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Reformasi politik yang bergulir sejak akhir 1990-an memang telah membuka ruang demokrasi yang lebih luas, seperti kebebasan berpendapat, pemilihan umum yang relatif terbuka, serta desentralisasi kekuasaan. Namun, pada tataran praktik, etika perilaku politik justru sering kali menyimpang dari nilai moral dan kemanusiaan yang menjadi dasar Pancasila.
Dalam realitas politik, masih banyak dijumpai praktik politik transaksional, korupsi, kolusi, nepotisme, serta penyalahgunaan kekuasaan oleh elit politik maupun birokrasi. Hal ini jelas bertentangan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menuntut perilaku jujur dan bermoral; nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang menghendaki perlakuan adil terhadap seluruh rakyat; serta nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang seharusnya menjadi tujuan akhir dari setiap kebijakan politik.
Selain itu, perilaku politik yang sarat kepentingan kelompok dan partisan juga menunjukkan lemahnya pengamalan sila Persatuan Indonesia. Politik identitas, ujaran kebencian, dan polarisasi masyarakat menjelang pemilu menjadi bukti bahwa etika politik belum sepenuhnya mencerminkan semangat persatuan dan gotong royong. Proses pengambilan keputusan politik pun sering kali mengabaikan prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena kebijakan lebih banyak ditentukan oleh elite, bukan aspirasi rakyat secara substansial.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem etika perilaku politik Indonesia saat ini secara normatif mengakui Pancasila, tetapi secara praktis belum mengimplementasikannya secara konsisten. Pancasila sering kali berhenti sebagai slogan dan simbol, bukan sebagai pedoman etis dalam berpolitik dan bernegara.
B. Bagaimanakah etika generasi muda di sekitar tempat tinggalmu? Apakah mencerminkan etika dan nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia? Berikan solusi mengenai adanya dekadensi moral yang saat ini terjadi!
Etika generasi muda di lingkungan sekitar menunjukkan kondisi yang beragam. Di satu sisi, masih banyak generasi muda yang memiliki sikap positif, seperti saling menghormati, aktif dalam kegiatan sosial, peduli terhadap lingkungan, serta memiliki semangat kebangsaan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan, persatuan, dan gotong royong.
Namun di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat gejala dekadensi moral di kalangan sebagian generasi muda. Perilaku seperti kurangnya sopan santun terhadap orang yang lebih tua, individualisme yang tinggi, rendahnya kepedulian sosial, budaya instan, hingga penyalahgunaan media sosial untuk ujaran kebencian dan konten negatif menunjukkan adanya pergeseran nilai. Fenomena ini menandakan bahwa etika generasi muda belum sepenuhnya mencerminkan nilai luhur bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila.
Dekadensi moral tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain lemahnya keteladanan dari elit dan orang dewasa, pengaruh globalisasi dan budaya luar yang tidak tersaring, serta minimnya internalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan moral dan karakter sering kali bersifat formalitas dan kurang menyentuh praktik nyata.
Beberapa solusi yang dapat ditawarkan antara lain:
1. Penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila, tidak hanya di sekolah, tetapi juga dalam keluarga dan lingkungan masyarakat.
2. Keteladanan dari pemimpin dan orang dewasa, karena generasi muda belajar lebih banyak dari contoh nyata dibandingkan teori.
3. Pemanfaatan media sosial secara positif, dengan mendorong konten edukatif, kebangsaan, dan inspiratif.
4. Revitalisasi peran komunitas dan organisasi kepemudaan sebagai ruang pembentukan etika, kepemimpinan, dan kepedulian sosial.
5. Penegakan norma dan aturan sosial yang konsisten, agar generasi muda memahami batas antara kebebasan dan tanggung jawab.
Dengan langkah-langkah tersebut, generasi muda diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan etis, sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia dan nilai-nilai Pancasila.
Sistem etika perilaku politik di Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi problematis dan belum sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Reformasi politik yang bergulir sejak akhir 1990-an memang telah membuka ruang demokrasi yang lebih luas, seperti kebebasan berpendapat, pemilihan umum yang relatif terbuka, serta desentralisasi kekuasaan. Namun, pada tataran praktik, etika perilaku politik justru sering kali menyimpang dari nilai moral dan kemanusiaan yang menjadi dasar Pancasila.
Dalam realitas politik, masih banyak dijumpai praktik politik transaksional, korupsi, kolusi, nepotisme, serta penyalahgunaan kekuasaan oleh elit politik maupun birokrasi. Hal ini jelas bertentangan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menuntut perilaku jujur dan bermoral; nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang menghendaki perlakuan adil terhadap seluruh rakyat; serta nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang seharusnya menjadi tujuan akhir dari setiap kebijakan politik.
Selain itu, perilaku politik yang sarat kepentingan kelompok dan partisan juga menunjukkan lemahnya pengamalan sila Persatuan Indonesia. Politik identitas, ujaran kebencian, dan polarisasi masyarakat menjelang pemilu menjadi bukti bahwa etika politik belum sepenuhnya mencerminkan semangat persatuan dan gotong royong. Proses pengambilan keputusan politik pun sering kali mengabaikan prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena kebijakan lebih banyak ditentukan oleh elite, bukan aspirasi rakyat secara substansial.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem etika perilaku politik Indonesia saat ini secara normatif mengakui Pancasila, tetapi secara praktis belum mengimplementasikannya secara konsisten. Pancasila sering kali berhenti sebagai slogan dan simbol, bukan sebagai pedoman etis dalam berpolitik dan bernegara.
B. Bagaimanakah etika generasi muda di sekitar tempat tinggalmu? Apakah mencerminkan etika dan nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia? Berikan solusi mengenai adanya dekadensi moral yang saat ini terjadi!
Etika generasi muda di lingkungan sekitar menunjukkan kondisi yang beragam. Di satu sisi, masih banyak generasi muda yang memiliki sikap positif, seperti saling menghormati, aktif dalam kegiatan sosial, peduli terhadap lingkungan, serta memiliki semangat kebangsaan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan, persatuan, dan gotong royong.
Namun di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat gejala dekadensi moral di kalangan sebagian generasi muda. Perilaku seperti kurangnya sopan santun terhadap orang yang lebih tua, individualisme yang tinggi, rendahnya kepedulian sosial, budaya instan, hingga penyalahgunaan media sosial untuk ujaran kebencian dan konten negatif menunjukkan adanya pergeseran nilai. Fenomena ini menandakan bahwa etika generasi muda belum sepenuhnya mencerminkan nilai luhur bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila.
Dekadensi moral tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain lemahnya keteladanan dari elit dan orang dewasa, pengaruh globalisasi dan budaya luar yang tidak tersaring, serta minimnya internalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan moral dan karakter sering kali bersifat formalitas dan kurang menyentuh praktik nyata.
Beberapa solusi yang dapat ditawarkan antara lain:
1. Penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila, tidak hanya di sekolah, tetapi juga dalam keluarga dan lingkungan masyarakat.
2. Keteladanan dari pemimpin dan orang dewasa, karena generasi muda belajar lebih banyak dari contoh nyata dibandingkan teori.
3. Pemanfaatan media sosial secara positif, dengan mendorong konten edukatif, kebangsaan, dan inspiratif.
4. Revitalisasi peran komunitas dan organisasi kepemudaan sebagai ruang pembentukan etika, kepemimpinan, dan kepedulian sosial.
5. Penegakan norma dan aturan sosial yang konsisten, agar generasi muda memahami batas antara kebebasan dan tanggung jawab.
Dengan langkah-langkah tersebut, generasi muda diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan etis, sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia dan nilai-nilai Pancasila.