nama : afita nurmala sari
npm : 2453031006
kelas : c

Dalam Video "Historical Cost vs Fair Value Accounting" menjelaskan bagaimana perusahaan mencatat nilai asetnya di neraca. Ada dua cara pencatatan yaitu, menggunakan harga historis saat aset dibeli (historical cost) dan harga pasar saat ini (fair value). Contohnya, jika sebuah kantor yang dibeli 20 tahun lalu seharga 5 juta dolar sekarang harganya sudah naik menjadi 35 juta dolar, perusahaan harus memilih apakah mencatatnya berdasarkan harga beli atau harga pasar sekarang. Mereka harus konsisten memakai salah satu metode dan tidak boleh bolak-balik ganti metode. Metode nilai wajar biasanya dipakai untuk aset dan kewajiban tertentu seperti perlengkapan, merek dagang, dan hutang.

Kesimpulannya video ini menjelaskan perbedaan dan pilihan dalam pencatatan nilai aset oleh perusahaan agar neracanya mencerminkan kondisi sebenarnya atau harga historis pembelian. Penjelasannya cukup mudah dipahami untuk yang baru belajar akuntansi atau keuangan.

nama : afita nurmala sari
npm : 2453031006
kelas : c

:
1. PT Surya Terang menghadapi dilema akuntansi setelah munculnya teknologi baru yang menyebabkan nilai pasar mesin produksinya menurun drastis. Dalam kasus ini, terdapat dua basis pengukuran yang relevan untuk dipertimbangkan, yaitu biaya historis dan nilai wajar. Biaya historis mencatat aset sebesar harga perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Basis ini memiliki kelebihan berupa objektivitas yang tinggi karena didukung bukti transaksi yang jelas dan dapat diverifikasi. Selain itu, biaya historis juga memberikan stabilitas laporan keuangan sehingga mudah dipahami. Namun, kelemahan biaya historis adalah kurangnya relevansi ketika kondisi ekonomi berubah signifikan. Nilai tercatat aset sering kali tidak lagi mencerminkan realitas pasar, sebagaimana terlihat dalam kasus mesin PT Surya Terang.

Sebaliknya, pengukuran menggunakan nilai wajar akan lebih mampu menggambarkan kondisi terkini karena aset dinilai berdasarkan harga yang akan diterima jika dijual pada tanggal pelaporan. Kelebihannya terletak pada relevansi yang tinggi, di mana informasi yang disajikan lebih bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi. Nilai wajar juga memungkinkan penilaian yang lebih tepat terhadap posisi keuangan perusahaan. Namun, pengukuran ini memiliki kelemahan berupa potensi subjektivitas karena bergantung pada metode penilaian dan asumsi tertentu. Selain itu, biaya untuk memperoleh penilaian independen dapat menambah beban perusahaan, dan laporan keuangan menjadi kurang stabil karena fluktuasi nilai pasar.

2. Apabila PT Surya Terang memilih untuk menggunakan model revaluasi sesuai dengan PSAK 16, maka akan timbul implikasi akuntansi terhadap laporan keuangan. Dalam laporan posisi keuangan, nilai tercatat mesin akan disesuaikan menjadi Rp400.000.000 sesuai nilai wajar hasil penilaian independen. Selisih sebesar Rp200.000.000 dari nilai tercatat sebelumnya (Rp600.000.000) akan diakui sebagai rugi revaluasi. Konsekuensinya, laporan laba rugi akan mencatat kerugian sebesar Rp200.000.000 yang secara langsung mengurangi laba tahun berjalan. Di sisi lain, perhitungan beban penyusutan ke depan juga berubah karena akan didasarkan pada nilai baru Rp400.000.000 dikurangi nilai residu Rp100.000.000 dan dibagi dengan sisa umur manfaat mesin.

3.Dalam menilai apakah biaya historis atau nilai wajar lebih tepat digunakan, perlu dilihat dari sisi karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Biaya historis jelas lebih andal karena objektif dan dapat diverifikasi, namun informasi yang dihasilkan dalam kasus ini kurang relevan karena tidak mencerminkan kondisi ekonomi aktual. Sebaliknya, nilai wajar meskipun memiliki kelemahan dari sisi keandalan akibat bergantung pada estimasi dan penilaian, justru lebih relevan karena menggambarkan realitas pasar saat ini. Dengan adanya penilaian independen, keandalan nilai wajar dapat ditingkatkan sehingga pemakai laporan keuangan lebih memahami kondisi sebenarnya dari aset perusahaan. Oleh karena itu, dalam konteks penurunan nilai mesin akibat teknologi baru, penggunaan nilai wajar dianggap lebih memenuhi tujuan penyajian laporan keuangan yang relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi para pemangku kepentingan.

nama : afita nurmala sari
npm :2453031006
kelas : c

Jurnal The Role of Measurement Theory in Supporting the Objectives of the Financial Statements membahas mengenai konsep pengukuran dalam pelaporan keuangan akuntansi. Pengukuran merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan tujuan suatu disiplin pengukuran. Pengukuran merupakan bagian utama dari metodologi penyusunan laporan keuangan, setiap elemen dari laporan keuangan dapat diakui ketika nilai moneternya dapat diukur secara andal. Namun, pengukuran akuntansi tidak sepenuhnya kompatibel dengan teori pengukuran ilmiah. Teori pengukuran dalam teori sosial (representation theory of measurement) menuntut adanya objek yang jelas, atribut yang dapat diukur, dan skala pengukuran yang konsisten. Dalam akuntansi, konsep nilai (value) sering ambigu dan tidak terdefinisikan dengan tegas, sehingga dapat menimbulkan kesenjangan antara teori dan praktik. Setiap hasil pengukuran pada dasarnya merupakan perkiraan yang mengandung ketidakpastian. Namun, dalam praktik akuntansi sering menggambarkan seolah-olah pasti dan faktual, padahal menurut teori pengukuran “true value” tidak pernah ada, hanya terdapat estimasi dengan probabilitas tertentu saja.
Laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi relevan untuk pengambilan keputusan, dengan begitu tujuan ini haruslah di dukung teori pengukuran yang jelas, sehingga informasi yang dihasilkan bisa bias, bermakna, dan dapat dibandingkan antar entitas. Namun, walaupun pengukuran dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari akuntansi, analisis terhadap definisi, tujuan, dan objektif akuntansi memperlihatkan bahwa konsep pengukuran dalam akuntansi tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip ilmiah pengukuran yang ada.

nama : afita nurmala sari
npm :2453031006
kelas : c

Setelah menonton video tersebut pengukuran di akuntansi, saya jadi paham kalau cara kita menilai aset dan hutang di laporan keuangan itu bukan hanya satu. Jadi, data-data yang kita lihat di laporan itu bukan cuma angka yang asal dicatat, tapi ada dasar pengukurannya.
Video itu jelasin ada dua pendekatan utama. Pertama, biaya historis yang simpelnya itu mengukur aset berdasarkan harga pas kita beli dulu. Gampangnya, kalau kita beli motor Rp20 juta, ya itu yang dicatat. Nah, angkanya bakal terus disesuaikan sama penyusutan. Jadi, nilai motor kita yang Rp20 juta itu lama-lama turun karena dipakai, ini namanya disusutin.
Kedua, ada nilai kini, karena dia ngikutin kondisi sekarang. Nilai kini ini dibagi lagi jadi tiga:
• Nilai wajar: harga jual aset kalau kita jual sekarang.
• Biaya kini: biaya untuk membeli aset yang sama persis sepertipunya kita sekarang. Beda sama nilai wajar, ini lebih fokus ke harga beli.
• Nilai pakai: Menghitung berapa banyak duit yang bakal kita dapetin dari aset itu di masa depan. Konsepnya pakai diskonto, jadi nilai uang di masa depan diukur ke nilai sekarang.
Intinya, video ini membahas kalau akuntansi itu bukan hanya soal ,menghitung, tapi juga mikirin gimana cara yang paling pas buat ngasih gambaran yang jujur dan relevan tentang kondisi keuangan perusahaan. Jadi, kita bisa tahu kenapa ada aset yang nilainya bisa beda-beda di laporan keuangan, tergantung metode apa yang dipakai.

nama : afita nurmala sari
npm : 2453031006
kelas : c

1. Secara konseptual, baik PSAK maupun IFRS mengakui nilai wajar sebagai basis pengukuran, khususnya PSAK 68 yang mengadopsi IFRS 13 tentang pengukuran nilai wajar. Namun, PSAK dan IFRS juga menekankan pentingnya mempertimbangkan reliabilitas dan relevansi pengukuran, di mana nilai wajar harus dapat diandalkan dan mencerminkan kondisi pasar yang aktif. Dalam konteks Indonesia, yang pasar pesawatnya terbatas dan volatilitas tinggi, pendekatan nilai wajar sangat menantang secara praktis dan harus diimbangi dengan pengecekan konservatif.
Dengan demikian, keputusan PT Garuda Sejahtera dapat dibenarkan secara prinsip jika dilakukan pengungkapan transparan dan upaya mitigasi ketidakpastian, namun harus hati-hati agar tidak melebih-lebihkan nilai aset tanpa dasar pasar yang kuat.

2.
- Tujuan Laporan Keuangan
a) PSAK : Menyediakan informasi yang berguna untuk pengambil keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan di Indonesia, dengan memperhatikan kebutuhan lokal sekaligus mengacu pada IFRS
b). IFRS : Menyediakan informasi yang relevan dan andal untuk pengambil keputusan ekonomi di seluruh dunia, menekankan transparansi dan komparabilitas internasional
- Karakteristik kualitatif informasi
a) PSAK : Relevansi, keandalan (faithful representation), comparability, understandability
b) IFRS : Relevansi, faithful representation, comparability, verifiability, timeliness, dan understandability
- Basis pengukuran
a). PSAK : Memungkinkan penggunaan nilai wajar maupun biaya historis, menyesuaikan kondisi pasar dan keandalan data
b). IFRS : Pendekatan lebih fleksibel tapi nilai wajar lebih diutamakan jika dapat diandalkan dan relevan
- Asumsi entitas dan kelangsungan usaha
a). PSAK : mengasumsikan entitas beroperasi secara kontinu kecuali ada indikasi sebaliknya
b). IFRS : prinsip kelangsungan usaha sebagai asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan

3. Saya tidak setuju jika Indonesia harus mengikuti sepenuhnya kerangka konseptual IFRS tanpa penyesuaian lokal. Meskipun adopsi IFRS memberikan banyak manfaat, penerapannya tanpa penyesuaian akan mengabaikan realitas unik di Indonesia.
A. Tantangan Ekonomi: Tingkat kematangan pasar modal dan pasar aktif di Indonesia masih terbatas. Banyak industri, seperti penerbangan, memiliki pasar aset bekas yang tidak likuid, membuat penentuan nilai wajar menjadi sangat sulit dan subjektif. Mengadopsi IFRS secara kaku akan memaksa perusahaan menggunakan estimasi yang kurang andal, berpotensi menyesatkan investor.
B. Faktor Sosial dan Budaya: Budaya bisnis di Indonesia sering kali lebih konservatif, dan penggunaan biaya historis dianggap lebih aman dan dapat diandalkan. Transisi ke nilai wajar membutuhkan edukasi yang masif dan perubahan pola pikir dari akuntan, auditor, regulator, dan pengguna laporan keuangan.
C. Kesiapan Regulasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia: Implementasi IFRS yang kompleks membutuhkan auditor dan akuntan yang memiliki keahlian mendalam. Kapasitas sumber daya manusia di Indonesia, terutama di daerah-daerah, masih belum merata untuk sepenuhnya memahami dan menerapkan standar yang rumit ini. Tanpa pengawasan yang kuat dan sumber daya yang memadai, risiko salah saji (misstatement) dalam laporan keuangan bisa meningkat.

Argumen saya adalah Indonesia perlu mengadopsi IFRS dengan adaptasi lokal yang bijaksana. Proses ini sudah dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui konvergensi PSAK-IFRS. Namun, perlu ada fleksibilitas dalam penerapan, terutama terkait dengan standar yang sangat bergantung pada kondisi pasar, seperti pengukuran nilai wajar. Tujuan utama haruslah menciptakan standar yang relevan dan andal dalam konteks ekonomi Indonesia, bukan hanya mengikuti tren global secara buta