NAMA: ZAHRA APRILIA
NPM: 2415011037
KELAS: MKU PKN SIPIL B

Jurnal ini menyoroti berbagai persoalan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada Pemilu Presiden 2019. Meski pemilu telah berlangsung secara rutin sejak era reformasi, substansi demokrasi masih jauh dari ideal. Salah satu masalah utama adalah rendahnya kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, yang tercermin dari munculnya kerusuhan, tuduhan kecurangan, dan polarisasi yang tajam antarkubu. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur demokratis belum sepenuhnya menjamin keadilan dan rasa percaya dari rakyat.

Netralitas birokrasi juga menjadi sorotan. Banyak pejabat publik, seperti camat atau kepala daerah, terlibat dalam dukungan politik, padahal mereka seharusnya menjaga posisi netral. Keterlibatan ini justru memperkuat kesan bahwa institusi pemerintah tidak independen, dan bahkan digunakan untuk memenangkan calon tertentu.

Di sisi lain, partai politik dinilai gagal menjalankan fungsinya sebagai penyaring dan pengader calon pemimpin. Mereka lebih mengutamakan popularitas daripada kapasitas, sering kali mencalonkan figur-figur selebritas tanpa pengalaman politik yang memadai. Akibatnya, representasi rakyat menjadi lemah, karena suara publik hanya dicari saat pemilu, bukan benar-benar diwakili dalam kebijakan.

Secara keseluruhan, jurnal ini menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia masih stagnan. Untuk mewujudkan pemilu yang adil, kredibel, dan bermakna, dibutuhkan komitmen bersama dari semua elemen bangsa—pemerintah, partai politik, media, dan masyarakat sipil—untuk menegakkan etika, profesionalisme, dan transparansi dalam setiap proses demokrasi. Tanpa itu, pemilu hanya menjadi seremoni tanpa perubahan nyata.

NAMA: ZAHRA APRILIA
NPM: 2415011037
KELAS: MKU PKN SIPIL B

Demokrasi Indonesia saat ini tengah berada dalam persimpangan kritis, di mana pelbagai tantangan seperti erosi kepercayaan publik terhadap institusi negara, minimnya transparansi dalam proses legislasi, serta apatisme politik masyarakat menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan sistem demokratis yang sehat. Meskipun kebebasan berpendapat merupakan jantung dari demokrasi itu sendiri, kebebasan tersebut haruslah berjalan berdampingan dengan penghormatan terhadap hukum dan prinsip-prinsip prosedural, agar demokrasi tidak tereduksi menjadi sekadar kebisingan tanpa arah.

Nama: ZAHRA APRILIA
NPM: 2415011037
KELAS: B MKU PKN SIPIL

Nama: Zahra Aprilia
NPM: 2415011037
Kelas: B Teknik Sipil
Tugas Analisis Video Pembelajaran: Filsafat dan Filsafat Pancasila

Filsafat merupakan salah satu ilmu yang paling tua dan mendasar dalam sejarah perkembangan pemikiran manusia. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, *philosophia*, yang secara harfiah berarti “cinta akan kebijaksanaan.” Dalam konteks yang lebih luas, filsafat dapat dipahami sebagai suatu bentuk pemikiran mendalam dan reflektif untuk mencari kebenaran yang sejati dengan pendekatan yang menyeluruh. Filsafat tidak hanya berkaitan dengan hal-hal abstrak, tetapi juga menjadi landasan dalam melihat dan memahami realitas kehidupan secara rasional dan logis.

Dalam sejarah perkembangannya, filsafat memiliki banyak aliran yang masing-masing menawarkan cara pandang berbeda terhadap dunia dan eksistensi manusia. Salah satunya adalah aliran rasionalisme yang menekankan bahwa akal atau rasio merupakan sumber utama pengetahuan. Dalam pandangan ini, segala sesuatu harus dapat dijelaskan secara masuk akal. Di sisi lain, ada pula aliran materialisme yang berpandangan bahwa dunia ini hanya terdiri dari materi. Dengan kata lain, semua realitas yang ada adalah fisik dan bisa dijelaskan secara ilmiah. Kemudian ada individualisme yang menekankan pentingnya kebebasan dan kemerdekaan individu, serta nilai-nilai kebenaran yang harus dimiliki dan diperjuangkan oleh setiap manusia secara mandiri. Berbeda lagi dengan hedonisme, yang memandang bahwa kesenangan hidup merupakan hal yang paling tinggi nilainya. Dalam aliran ini, kebahagiaan menjadi tujuan utama dari segala tindakan manusia.

Mempelajari filsafat memberikan banyak manfaat, terutama dalam hal pengembangan cara berpikir seseorang. Dengan belajar filsafat, seseorang akan terbiasa berpikir secara logis, kritis, dan menyeluruh. Filsafat juga membantu kita untuk lebih bijaksana dalam menyikapi berbagai permasalahan hidup karena setiap persoalan dipandang tidak hanya dari satu sisi, melainkan dari berbagai sudut pandang yang rasional dan mendalam.

Ketika filsafat digabungkan dengan nilai-nilai dasar yang terdapat dalam ideologi bangsa Indonesia, maka lahirlah filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila merupakan hasil refleksi kritis dan rasional terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila. Nilai-nilai tersebut tidak hanya diambil dari ajaran universal, tetapi juga berasal dari kearifan lokal dan budaya bangsa Indonesia. Maka dari itu, filsafat Pancasila menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai dasar dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalamnya terdapat unsur-unsur yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ciri utama dari filsafat Pancasila adalah bahwa ia merupakan hasil dari pemikiran mendalam yang diyakini sebagai suatu sistem nilai dan norma yang paling sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara dalam konstitusi, tetapi juga dijadikan sebagai pandangan hidup dan pedoman dalam bersikap, bertindak, serta berperilaku sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya melandasi setiap aspek kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia.

Filsafat Pancasila juga dibangun atas tiga dasar utama dalam dunia filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi dalam filsafat Pancasila membahas tentang hakikat atau keberadaan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Sementara itu, aspek epistemologi membahas bagaimana pengetahuan tentang Pancasila diperoleh, dipahami, dan diajarkan secara sistematis. Lalu, dari segi aksiologi, filsafat Pancasila memberikan panduan mengenai bagaimana nilai-nilai tersebut dimanfaatkan atau diterapkan dalam kehidupan nyata, terutama dalam pembentukan sikap dan moral masyarakat.

Dari video pembelajaran yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa filsafat bukan hanya sekadar ilmu yang mempelajari konsep-konsep abstrak, tetapi juga sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks kebangsaan. Filsafat Pancasila menjadi bukti bahwa nilai-nilai yang bersumber dari budaya bangsa dapat dirumuskan secara rasional dan dijadikan pedoman untuk membangun kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat yang plural. Sebagai mahasiswa, memahami dan menginternalisasi filsafat Pancasila menjadi sangat penting agar kita mampu berpikir kritis, bertindak bijaksana, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan di tengah dinamika kehidupan yang terus berkembang.

Nama: Zahra Aprilia
Npm: 2415011037
Kelas: B PKN Teksip

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut? Hal positif apa yang bisa anda ambil dari kejadian tersebut?
•Tanggapan saya terhadap aksi demonstrasi di tengah pandemi: Aksi demonstrasi yang digelar di tengah pandemi Covid-19 sangat berisiko terhadap penyebaran virus karena melibatkan kerumunan orang yang sulit dikendalikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menyampaikan aspirasi, faktor kesehatan harus menjadi prioritas utama. Ke depan, kita perlu mencari cara yang lebih aman untuk mengekspresikan pendapat, seperti melalui diskusi daring, petisi online, atau audiensi langsung dengan pihak berwenang. Selain itu, pemerintah harus lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat agar tidak terjadi gejolak yang bisa memicu aksi demonstrasi besar yang justru membahayakan kesehatan publik.

2. Bagaimanakah menurut pendapatmu mengenai tata cara mengemukakan pendapat di tempat umum seperti demonstran yang merusak fasilitas umum saat menyampaikan orasinya tetapi merasa tidak bersalah meskipun telah jelas-jelas merusak dan bagaimanakah cara menyalurkan aspirasi yang lebih baik di tengah pandemi covid-19?
•Pendapat saya tentang tata cara menyampaikan pendapat dan alternatifnya di tengah pandemi: Merusak fasilitas umum dalam sebuah demonstrasi jelas merupakan pelanggaran hukum dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Di masa pandemi, kita perlu menyalurkan aspirasi dengan cara yang tidak menimbulkan kerumunan dan lebih aman, seperti mengadakan forum diskusi virtual, mengajukan petisi online, atau mengirimkan surat terbuka. Dengan cara ini, kita bisa tetap menyampaikan pendapat tanpa membahayakan kesehatan banyak orang atau merusak fasilitas umum yang menjadi kebutuhan bersama.

3. Bagaimanakah solusimu mengenai permasalahan benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh dalam konteks tetap mengedepankan antara hak dan kewajiban yang seimbang?
•Solusi terhadap benturan kepentingan pengusaha dan buruh: Benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh sering kali terjadi karena perbedaan antara keuntungan perusahaan dan kesejahteraan pekerja. Solusi terbaik adalah mencari titik tengah yang menguntungkan kedua belah pihak. Pengusaha harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan upah yang adil, jaminan sosial, dan lingkungan kerja yang aman bagi buruh. Sementara itu, buruh juga harus profesional dan menaati peraturan perusahaan. Pemerintah berperan penting dengan menetapkan kebijakan yang adil, seperti upah minimum yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan perlindungan bagi buruh, tanpa memberatkan pengusaha. Dialog terbuka antara serikat pekerja dan pengusaha juga perlu dijaga untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

4. Jelaskan hal yang perlu diperbaiki dalam rangka menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara sehingga mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam konsep bermasyarakat, berbangsa dan bernegara?
•Pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban antara negara dan warga negara: Untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perlu ada keseimbangan yang jelas antara hak dan kewajiban. Negara harus memastikan kebijakan yang transparan, menegakkan hukum dengan adil, dan menjamin kesejahteraan rakyat tanpa diskriminasi. Di sisi lain, warga negara juga harus taat pada aturan yang berlaku, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, serta menggunakan hak-haknya dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Hal ini akan menciptakan suasana yang kondusif untuk kehidupan yang lebih harmonis dan sejahtera.