MKU PKN SIPIL B GENAP 2024/2025

Nama : Vito Pratama Putra
NPM : 2415011047
Kelas : MKU PKN Sipil B

Jurnal ini membahas tentang demokrasi di Indonesia waktu Pemilu Presiden 2019. Intinya, walaupun kita sudah beberapa kali ngadain pemilu, ternyata demokrasi kita masih banyak masalah. Misalnya, masih banyak orang yang nggak percaya sama hasil pemilu, karena ada ribut-ribut, kerusuhan, dan tuduhan kecurangan dari kedua kubu. Jadi walaupun kelihatannya demokratis, tapi belum benar-benar terasa adil atau mendalam buat rakyat.

Lalu, penulis juga nyorotin soal birokrasi kayak camat, kepala daerah, atau pejabat pemerintahyang harusnya netral, tapi malah ikut dukung salah satu calon. Ini bikin kepercayaan masyarakat jadi makin turun, karena seperti ada permainan dari dalam pemerintah sendiri buat ngedukung paslon tertentu.

Selain itu, partai politik juga dianggap nggak berfungsi dengan baik. Mereka lebih fokus nyari orang terkenal, kayak artis buat jadi caleg, daripada nyiapin orang-orang yang bener-bener siap memimpin. Akibatnya, rakyat kayak nggak bener-bener diwakili, cuma dimanfaatkan suaranya pas pemilu doang.

Kesimpulannya, demokrasi di Indonesia masih jalan di tempat. Biar pemilu kita bisa lebih baik dan dipercaya rakyat, semua pihak baik pemerintah, partai, masyarakat, sampai mediaharus kerja sama, jujur, dan profesional. Kalau nggak, ya pemilu cuma jadi formalitas aja, nggak ngasih perubahan nyata.

NAMA : MUHAMMAD NAUFAL MUFID
NPM : 2415011031
KELAS : MKU PKN SIPIL B


Pemilu merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi yang memberi ruang kepada rakyat untuk menyalurkan aspirasi politik secara damai. Namun, pelaksanaannya di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan kedaulatan rakyat. Pemilu 2019 menjadi pemilu serentak pertama yang menggabungkan pileg dan pilpres, menandai ujian bagi sistem presidensial dan kelembagaan partai politik. Sayangnya, pemilu ini justru menimbulkan kompleksitas baru karena partai-partai harus berkoalisi dalam pilpres namun tetap bersaing dalam pileg, menciptakan ketegangan dan kebingungan politik. Selain itu, politisasi identitas, terutama agama, sangat kental dalam pemilu ini. Dukungan kelompok Islam seperti ijtima’ ulama kepada Prabowo dan respons dari NU yang mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin menunjukkan bahwa agama masih menjadi alat politik, meskipun sejarah membuktikan partai Islam belum pernah dominan sejak 1955.

Pemilu seharusnya menjadi ajang evaluasi terhadap kinerja pemerintah, tetapi kenyataannya parpol gagal melakukan kaderisasi dan lebih memilih mencalonkan figur populer seperti artis. Partai juga belum mampu menyusun platform politik yang jelas dan substansial, serta lebih fokus pada ambang batas elektoral daripada memperjuangkan kepentingan rakyat. Fragmentasi partai yang tinggi membuat parpol tidak solid dan semakin kehilangan fungsi representasinya. Hal ini menyebabkan turunnya kepercayaan publik terhadap parpol, yang dianggap hanya mengejar kekuasaan dan sarat kepentingan elite. Praktik-praktik curang seperti politik uang masih marak, mencederai harapan rakyat terhadap perubahan melalui pemilu. Dalam masyarakat yang majemuk, pemilu seharusnya merangkul keberagaman, namun Pilpres 2019 justru memperlihatkan pembelahan sosial dan penggunaan istilah merendahkan seperti “cebong” dan “kampret”, yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Meski demikian, pemilu pascareformasi tetap menunjukkan sisi positif seperti meningkatnya partisipasi publik, keterlibatan lembaga pengawas, dan peran media. Pemilu serentak diharapkan mampu menciptakan hubungan eksekutif dan legislatif yang lebih kuat dan akuntabel, sekaligus memperkuat demokrasi. Namun, untuk mewujudkan pemilu yang benar-benar substantif, masih diperlukan banyak pembenahan dalam sistem politik dan kelembagaan partai di Indonesia.

NAMA : SHELLA VITA
NPM : 2415011051
KELAS : B

Analisis Jurnal “Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019”

Jurnal ini membahas pemilihan umum presiden (pilpres) Indonesia tahun 2019 serta dampaknya terhadap demokrasi di negara tersebut. Mari kita bahas poin-poin utamanya dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti:

Polarisasi Politik: Pemilihan presiden pada tahun 2019 antara Jokowi dan Prabowo menarik banyak perhatian karena persaingan yang ketat dan polarisasi politik yang semakin memperdalam pembelahan sosial di masyarakat.
Demokrasi dan Pilpres: Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemilihan umum presiden menjadi cerminan dari proses demokrasi di Indonesia. Pemilihan presiden adalah salah satu cara bagi masyarakat untuk memilih pemimpin secara demokratis.
Pendalaman Demokrasi: Demokrasi memerlukan proses panjang untuk berkembang. Proses ini termasuk konsolidasi demokrasi, yang merupakan upaya untuk memperkuat komitmen seluruh masyarakat pada prinsip-prinsip demokrasi.
Pemilu dan Pilkada: Pelaksanaan pemilihan umum di tingkat nasional dan daerah (pilkada) merupakan landasan bagi perkembangan demokrasi. Pilkada langsung adalah langkah penting untuk mendalami demokrasi dan menanggapi tuntutan masyarakat lokal.
Peran Masyarakat dalam Demokrasi: Pendalaman demokrasi melibatkan peran negara dan masyarakat. Masyarakat perlu terlibat aktif dalam proses politik, baik pada tingkat nasional maupun lokal, untuk menciptakan pemerintahan yang efektif.
Tantangan Demokrasi: Meskipun demokrasi terus berkembang, ada tantangan yang harus diatasi, seperti kompromi kepentingan antara elit politik dan masyarakat. Partisipasi masyarakat, ketaatan hukum, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah beberapa faktor yang penting.

Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformat. Untuk memenuhi hal itu, semua pihak harus berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pemilu, bukan saja secara prosedural, melainkan juga secara substansial. Dengan kata lain, pilpres dan pileg 2019 perlu disikapi dengan cara-cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat. Ini juga merupakan pemilu yang paling gamang. Sebab, di satu sisi dengan adanya presidential threshold (PT) mereka harus berkoalisi dalam mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presidennya (cawapres), di sisi lain dalam saat yang bersamaan mereka juga harus berjuang secara sendiri-sendiri untuk merebut kursi legislatif. Politisasi Identitas: Berebut Suara Muslim Pemilu serentak 2019 tak lepas dari isu politisasi identitas dan agama. Fenomena politisasi identitas dan agama juga diwarnai dengan berebut suara muslim. Munculnya sejumlah isu yang oleh sebagian umat Islam dipandang merugikan mereka pada akhirnya melahirkan gerakan ijtima’ulama untuk mengusung pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden. Hasil ijtima’ - yang di dalamnya terdapat representasi ulama sebagai penantang petahana merekomendasikan Prabowo untuk memilih cawapres yang berasal dari kalangan ulama (pasangan capres-cawapres bertipe nasionalis-agamis).

Dengan demikian, jurnal ini memberikan wawasan yang penting tentang hubungan antara pemilihan presiden, partisipasi masyarakat dalam proses politik, dan kedalaman demokrasi di Indonesia. Analisis yang mendalam terhadap pemilihan umum presiden tahun 2019 dan dampaknya terhadap dinamika politik serta sosial masyarakat Indonesia memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan potensi dalam memperkuat demokrasi di negara ini. Melalui pemaparan ini, penelitian ini menegaskan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik untuk memastikan pemerintahan yang responsif, transparan, dan berdaya saing dalam konteks global yang terus berubah.

NAMA : RENDI FADLIYANSYAH
NPM :2455011020
KELAS : MKU PKN SIPIL B

Pemilihan umum serentak (pemilu serentak) yang diselenggarakan tahun 2019 di Indonesia merupakan pemilu pertama di mana pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif(pileg). Oleh karena itu, menarik untuk melihat dinamika sosial politik yang terjadi pra-pemilu2019. Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelarempat kali pemilu. Tetapi, pemilu ke lima tahun2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres) memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian publik.Sebagaimana diketahui, untuk kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto, head to head, untuk memperebutkan kursi presiden. Memanasnya kontestasi pilpres 2019 juga diwarnai dengan polarisasi politik antara kedua kubu pendukung capres. Tak ayal bara pilpres
pun cenderung semakin mempertajam timbulnya pembelahan sosial dalam masyarakat. Deepening Democracy dan Tantangannya Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Dalam konteks Indonesia, proses
demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Dinamika politik menjelang pemilu 2019cenderung memanas, terutama terkait tuduhan kecurangan.
Hingga 20 April 2019 Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres/ Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, misalnya, secara resmi telah melaporkan sekitar 1.200 daftar sementara kecurangan Pilpres 2019 kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal yang sama juga terjadi diTim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin yang juga menerima 14.843 laporan dugaan pelanggaranatau kecurangan yang menguntungkan paslon Prabowo-Sandiaga. Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak
hukum. Padahal trust building merupakan suatu keniscayaan dalam proses deepening democracy/konsolidasi demokratisasi

NAMA : DWY RENTIKA NUSA INDAH
NPM : 2415011049
KELAS : B MKU PKN

ANALISIS JURNAL “DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019”

Jurnal berjudul “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” oleh R. Siti Zuhro dalam Jurnal Penelitian Politik Vol. 16 No. 1 (Juni 2019) ini membahas secara kritis dinamika dan tantangan konsolidasi demokrasi di Indonesia, khususnya pada konteks Pemilu Presiden 2019.

Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik.

Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya secara damai. Pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformat, tetapi masih menyisakan banyak persoalan mendasar. Pemilu 2019 menunjukkan polarisasi politik dan pembelahan sosial. Politisi agama dan isu SARA dalam kampanye memperparah konflik antarkelompok masyarakat. Kedua kubu pasangan calon presiden terlibat dalam perebutan suara pemilih muslim, yang kemudian memperkuat narasi identitas dan mempersempit ruang toleransi.

Parpol sebagai pelaku utama pemilu idealnya dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyedia kader calon pemimpin. Namun, saat ini parpol dinilai minim kaderisasi dan cenderung mengusung figur-figur selebritas dalam pemilu menunjukkan rendahnya kualitas politik yang ditawarkan. Kampanye tanpa membahas program-program substantif yang berkaitan dengan kebutuhan rakyat. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap parpol terus menurun.

Proses pendalaman demokrasi/konslidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan juga elemen elemen kekuatan lainnya seperti civil society, elite/aktor, media massa dan medsos serta lembaga survey. Berkenaan dengan hal tersebut semua stakeholders terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas.

NAMA : ROY RENDI SANJAYA
NPM : 2415011046

Jurnal ini membahas kondisi demokrasi di Indonesia saat Pemilu Presiden 2019. Meski Indonesia sudah beberapa kali menggelar pemilu, ternyata masih banyak persoalan yang menghambat kualitas demokrasi kita. Salah satunya adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Hal ini dipicu oleh berbagai keributan, kerusuhan, serta tuduhan kecurangan dari kedua kubu calon presiden. Jadi, meskipun prosesnya terlihat demokratis, rasa keadilan dan kepercayaan publik masih belum benar-benar terasa.

Penulis juga menyoroti peran birokrasi seperti camat, kepala daerah, atau pejabat pemerintah lainnya yang seharusnya netral. Sayangnya, dalam praktiknya, tidak sedikit dari mereka justru ikut mendukung salah satu pasangan calon. Ini menambah keraguan masyarakat, karena muncul kesan bahwa ada campur tangan dari dalam pemerintah untuk memenangkan pihak tertentu.

Selain itu, partai politik juga dinilai belum menjalankan fungsinya dengan baik. Banyak partai lebih tertarik merekrut figur populer, seperti artis, daripada membina kader yang benar-benar siap memimpin. Akibatnya, rakyat tidak merasa benar-benar diwakili dan suara mereka seolah hanya dibutuhkan saat pemilu berlangsung.

Kesimpulannya, demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Agar pemilu bisa lebih kredibel dan membawa perubahan nyata, semua pihak—pemerintah, partai politik, masyarakat, hingga media—perlu bekerja sama secara jujur, transparan, dan profesional. Kalau tidak, pemilu hanya akan jadi seremonial tanpa makna yang mendalam bagi rakyat.

NAMA : M. RAAFI HIDAYATULLAH
NPM : 2455011019
KELAS : B

ANALISIS JURNAL
Edisi Jurnal Penelitian Politik Vol. 16 No. 1 Juni 2019 membahas dua isu penting yang menggambarkan bagaimana aktor-aktor non-politik turut memainkan peran strategis dalam dinamika demokrasi Indonesia, yakni soal netralitas Polri menjelang Pemilu Serentak 2019 dan peran ulama dalam perpolitikan nasional pasca-Orde Baru. Dalam konteks Pemilu, netralitas aparat kepolisian menjadi sorotan karena profesionalisme dan ketidakberpihakan mereka sangat menentukan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Sementara itu, ulama—dengan berbagai sikap dan posisi politiknya—tetap memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan arah kebijakan politik, baik secara langsung melalui partai maupun secara moral melalui pengaruh sosial keagamaan. Kedua kajian ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh elite politik formal, tetapi juga oleh peran aktif dan integritas dari institusi dan tokoh masyarakat di luar lingkar kekuasaan formal.

NAMA : JESICA AJENG SEKAR AYU
NPM : 2415011034
KELAS : B
Analisis jurnal

Dalam Jurnal ini terdapat pengetahuan tentang demokrasi di Indonesia waktu Pemilu Presiden (pilpres) 2019. berbagai tantangan dan perkembangan dalam proses demokrasi di Indonesia pasca reformasi. Meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan dalam sistem politik, seperti peningkatan transparansi dalam pemilu 2019, munculnya lembaga pengawas independen, dan reformasi birokrasi yang bertujuan menjaga profesionalisme dan netralitas, masih banyak hambatan yang perlu diatasi.
Di antaranya adalah penggunaan julukan yang merendahkan dan politisasi identitas (SARA), yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan dapat memicu konflik sosial. Selain itu, proses demokrasi masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya bermakna secara substantif, ditandai oleh polarisasi, hoaks, ujaran kebencian, dan politisasi agama yang menghambat pembangunan kepercayaan publik dan stabilitas sosial-politik. Partai politik cenderung fokus pada kekuasaan dan popularitas, sering mengabaikan fungsi utama sebagai perwakilan rakyat dan pengembangan program nasional.
Tantangan utama lainnya adalah memperkuat demokrasi yang sehat melalui pemilu yang jujur, adil, dan transparan, serta meningkatkan kualitas kompetisi dan partisipasi masyarakat. Di tengah keberagaman sosial dan budaya, penting untuk menjaga toleransi dan nilai-nilai budaya positif agar tidak terjadi konflik yang merusak harmoni sosial. Secara keseluruhan, meskipun Indonesia telah menunjukkan kemajuan, proses demokrasi dan konsolidasi politik masih memerlukan upaya berkelanjutan untuk mencapai kestabilan dan demokrasi yang berkualitas.

NAMA : MUHAMMAD FADHIL HUSAINI
NPM : 2415011039
KELAS : B MKU PKN

Jurnal ini secara mendalam menelisik dinamika demokrasi di Indonesia, khususnya pada momentum krusial Pemilihan Presiden tahun 2019, dan menyajikan sebuah analisis yang cukup kritis terhadap implementasinya. Meskipun Indonesia telah melewati serangkaian proses pemilihan umum sebagai manifestasi dari sistem demokrasi, temuan jurnal ini mengindikasikan bahwa fondasi demokrasi di negeri ini masih menyimpan sejumlah permasalahan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satu isu sentral yang diangkat adalah masih rendahnya tingkat kepercayaan sebagian masyarakat terhadap hasil pemilu. Hal ini ditandai dengan maraknya perdebatan sengit, eskalasi kerusuhan pasca-pemilu, serta tuduhan kecurangan yang saling dilayangkan oleh kedua kubu kandidat presiden. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kualitas proses demokrasi yang dijalankan, seolah-olah aspek formalitas pemilihan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan terciptanya rasa keadilan dan kedalaman partisipasi yang sesungguhnya bagi seluruh lapisan masyarakat.

Lebih lanjut, jurnal ini menyoroti problematik keterlibatan aparatur birokrasi dalam ranah politik elektoral. Penulis menggarisbawahi adanya indikasi kuat bahwa sejumlah pejabat pemerintah di berbagai tingkatan, mulai dari camat, kepala daerah, hingga pejabat struktural lainnya, alih-alih bersikap netral sebagaimana yang diamanatkan oleh prinsip-prinsip demokrasi, justru terindikasi memberikan dukungan secara aktif kepada salah satu pasangan calon presiden. Praktik partisan seperti ini tentu saja berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap integritas dan imparsialitas penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Ketika institusi pemerintah yang seharusnya menjadi wasit yang adil justru terkesan bermain mata dengan salah satu kontestan, maka legitimasi hasil pemilu di mata masyarakat pun menjadi rentan untuk dipertanyakan. Selain itu, jurnal ini juga memberikan kritik terhadap peran dan fungsi partai politik di Indonesia. Alih-alih fokus pada kaderisasi dan penyiapan pemimpin yang kompeten dan memiliki visi yang jelas untuk kemajuan bangsa, partai politik cenderung lebih mengedepankan popularitas instan, misalnya dengan merekrut figur-figur publik seperti artis sebagai calon legislatif. Akibatnya, representasi rakyat yang sesungguhnya menjadi terdistorsi, dan masyarakat merasa bahwa suara mereka hanya dimanfaatkan pada saat pemilu tanpa adanya jaminan bahwa aspirasi mereka akan benar-benar diperjuangkan.

Sebagai konklusi, jurnal ini menyimpulkan bahwa perjalanan demokrasi di Indonesia masih stagnan dan belum mencapai tahap kematangan yang diharapkan. Untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, kredibel, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik, dibutuhkan sinergi dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah sebagai penyelenggara, partai politik sebagai pengusung kandidat, masyarakat sebagai pemilih, hingga media massa sebagai penyalur informasi. Integritas, kejujuran, dan profesionalisme menjadi prasyarat mutlak agar pemilu tidak sekadar menjadi ritual formalitas belaka, melainkan benar-benar mampu menghasilkan perubahan nyata yang positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya reformasi yang mendasar dan komitmen bersama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, potensi terjadinya polarisasi sosial dan erosi kepercayaan terhadap proses demokrasi akan terus menjadi ancaman nyata bagi masa depan bangsa Indonesia.

Nama : Fariha Salsabila
NPM : 2415011030
Kelas : MKU PKN B SIPIL

Sejak Reformasi, Indonesia telah menggelar empat pemilu, dan Pilpres 2019 menjadi sorotan karena mempertemukan Jokowi dan Prabowo, yang memperuncing polarisasi sosial. Pilpres dan pilkada sejak 2004 penting untuk pendalaman demokrasi, meski tantangan tetap ada dalam menciptakan pemerintahan efektif. Negara harus memperkuat kapasitas administratif dan membangun kepercayaan antar aktor politik, sementara masyarakat perlu lebih aktif berpartisipasi. Namun, menjelang Pilpres 2019, politik diwarnai hoaks, ujaran kebencian, dan politisasi agama, menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih prosedural dan perlu penyempurnaan agar mewujudkan kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang efektif.

Pemilu serentak 2019 menjadi uji coba sistem presidensial dan penguatan partai politik, namun diwarnai politisasi identitas dan agama. Partai politik gagal dalam kaderisasi dan lebih mengandalkan selebriti untuk menarik suara. Fragmentasi partai meningkat, dan ketidakpuasan rakyat tumbuh karena partai politik lebih fokus pada kekuasaan daripada menyuarakan aspirasi rakyat. Sistem multipartai menghambat efektivitas pemerintahan, sementara praktik curang seperti vote buying tetap ada. Pemilu di Indonesia memerlukan pendekatan yang menghargai pluralitas agar tidak berujung pada konflik.

Pilpres 2019 menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap nilai budaya Indonesia, dengan adanya polarisasi sosial dan penggunaan istilah seperti “cebong” dan “kampret” yang bertentangan dengan Pancasila. Politisasi identitas (SARA) juga terjadi, menghalangi nilai saling menghormati yang seharusnya dijunjung. Meski begitu, pemilu era reformasi membawa sisi positif, seperti semakin terbukanya kompetisi politik dan kehadiran lembaga pengawas ekstra parlementer. Meskipun demikian, politisasi birokrasi menjadi masalah besar, karena ketidaknetralan birokrasi mengancam legitimasi pemerintah dan penyelenggaraan pemilu. Reformasi birokrasi yang lebih profesional dan bebas dari politik praktis sangat diperlukan untuk memperkuat demokrasi dan pemerintahan yang efektif.

NAMA : DELPITA NOVI ANGGRAINI
NPM : 2415011042
KELAS : B_ TEKNIK SIPIL

Analisi Jurnal

Jurnal ini menekankan pentingnya pemetaan kondisi sosial-politik secara menyeluruh untuk memahami dinamika yang terjadi menjelang Pemilu Serentak 2019. Kesiapan pemangku kepentingan di berbagai bidang—politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan—merupakan kunci untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkualitas. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang ada, diharapkan konsolidasi demokrasi di Indonesia dapat tercapai dengan baik.

Pemilu seharusnya menjadi ajang evaluasi terhadap kinerja pemerintah, tetapi kenyataannya parpol gagal melakukan kaderisasi dan lebih memilih mencalonkan figur populer seperti artis. Partai juga belum mampu menyusun platform politik yang jelas dan substansial, serta lebih fokus pada ambang batas elektoral daripada memperjuangkan kepentingan rakyat. Fragmentasi partai yang tinggi membuat parpol tidak solid dan semakin kehilangan fungsi representasinya. Hal ini menyebabkan turunnya kepercayaan publik terhadap parpol, yang dianggap hanya mengejar kekuasaan dan sarat kepentingan elite. Praktik-praktik curang seperti politik uang masih marak, mencederai harapan rakyat terhadap perubahan melalui pemilu. Dalam masyarakat yang majemuk, pemilu seharusnya merangkul keberagaman, namun Pilpres 2019 justru memperlihatkan pembelahan sosial dan penggunaan istilah merendahkan seperti “cebong” dan “kampret”, yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Demikian untuk pemilu pascareformasi tetap menunjukkan sisi positif seperti meningkatnya partisipasi publik, keterlibatan lembaga pengawas, dan peran media. Pemilu serentak diharapkan mampu menciptakan hubungan eksekutif dan legislatif yang lebih kuat dan akuntabel, sekaligus memperkuat demokrasi. Namun, untuk mewujudkan pemilu yang benar-benar substantif, masih diperlukan banyak pembenahan dalam sistem politik dan kelembagaan partai di Indonesia.

Nama : Zumairul Mufid
NPM : 2415011029
Kelas : B mku pkn sipil

Jurnal tersebut membahas tantangan konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui pelaksanaan Pemilu Presiden 2019. Meskipun pemilu langsung dianggap sebagai kemajuan demokrasi, penulis menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih lebih bersifat prosedural daripada substantif.
Beberapa permasalahan :
Pendalaman Demokrasi Belum Optimal
Pilar-pilar demokrasi seperti partai politik, masyarakat sipil, dan birokrasi belum berfungsi secara efektif. Ini menghambat konsolidasi demokrasi yang sesungguhnya.
Polarisasi dan Politisasi Identitas
Pemilu 2019 memperlihatkan polarisasi tajam masyarakat akibat penggunaan isu agama dan identitas. Ini memperburuk pembelahan sosial dan mengancam kohesi nasional.
Masalah Netralitas Birokrasi
Birokrasi terlibat dalam politik praktis, misalnya melalui dukungan kepada calon tertentu, yang merusak netralitas lembaga negara.
Kegagalan Partai Politik
Banyak partai tidak menjalankan fungsi kaderisasi dengan baik dan lebih memilih figur populer (selebriti) sebagai caleg. Ini menunjukkan lemahnya pelembagaan partai politik.
Minimnya Trust Building
Kurangnya kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara pemilu, partai politik, dan birokrasi, membuat demokrasi Indonesia rapuh dan rawan konflik pasca pemilu.
Solusi yang Ditekankan
Dibutuhkan sinergi antara penyelenggara pemilu, parpol, masyarakat sipil, media, dan pemerintah untuk memperkuat demokrasi substantif, bukan hanya demokrasi formal.

Nama: Azaria Ata Dianty
NPM: 241501114
Kelas: B MKU PKN

Analisis Pemilu Presiden 2019: Tantangan Demokrasi Substansial di Indonesia

Pemilu Presiden 2019 menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Meski secara teknis pemilu berlangsung lancar dan partisipasi masyarakat tergolong tinggi, sejumlah persoalan mendasar masih membayangi kualitas demokrasi secara menyeluruh. Demokrasi prosedural memang berjalan, tetapi esensi demokrasi yang lebih dalam masih belum sepenuhnya terwujud.

Salah satu tantangan besar yang muncul adalah polarisasi politik yang sangat tajam. Kompetisi antara dua calon presiden tidak hanya berlangsung di ranah politik, tetapi juga merembet ke masyarakat, menciptakan perpecahan sosial. Kampanye yang sarat dengan politik identitas serta penyebaran informasi palsu melalui media sosial memperkeruh suasana. Sentimen berbasis agama, etnis, dan golongan digunakan untuk menggalang dukungan, namun justru memperdalam jarak antar kelompok.

Tidak hanya itu, netralitas birokrasi pun menjadi sorotan. Beberapa pejabat pemerintahan, yang seharusnya bersikap netral, justru terlihat berpihak pada salah satu calon, sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Di sisi lain, elite politik dinilai lebih mementingkan kekuasaan daripada substansi demokrasi. Visi dan program kerja sering kali tertutupi oleh kampanye negatif dan adu strategi politik.

Kondisi ini diperburuk dengan lemahnya peran partai politik yang cenderung mengutamakan popularitas ketimbang kualitas calon legislatif. Banyak partai lebih tertarik merekrut tokoh populer seperti artis, daripada mempersiapkan pemimpin yang kompeten. Akibatnya, masyarakat merasa tidak benar-benar diwakili dan hanya dijadikan alat saat pemilu.

Kesimpulannya, meskipun demokrasi Indonesia telah berkembang dari sisi teknis, masih banyak pekerjaan rumah dalam mewujudkan demokrasi yang lebih adil, transparan, dan inklusif. Agar pemilu benar-benar membawa perubahan nyata, diperlukan komitmen bersama dari semua pihak pemerintah, partai politik, masyarakat, dan media untuk membangun budaya politik yang sehat dan berintegritas.

NAMA : MUHAMMAD RAFIF ARDAN

NPM : 2415011119

KELAS : MKU PKN B

 "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019"

Jurnal ini mengkaji dinamika demokrasi Indonesia melalui lensa Pemilu Presiden 2019, yang menjadi pemilu serentak pertama dalam sejarah Indonesia. Penulis menyoroti beberapa tantangan mendasar yang menghambat konsolidasi demokrasi di tanah air.

Pertama, penulis mengidentifikasi masalah politisasi identitas yang mencolok selama kontestasi pilpres. Kedua pasangan calon - Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno - sama-sama memanfaatkan narasi keagamaan untuk mobilisasi politik. Praktik ini tidak hanya mempertajam polarisasi sosial, tetapi juga menggeser fokus dari substansi program pembangunan ke isu-isu identitas yang emosional.

Kedua, jurnal ini mengkritik kinerja partai politik yang dinilai gagal menjalankan fungsi idealnya. Alih-alih menyajikan kader-kader berkualitas dengan platform jelas, banyak partai lebih memilih strategi pragmatis dengan mengandalkan figur selebritas sebagai magnet suara. Fenomena ini mencerminkan lemahnya sistem kaderisasi dan kecenderungan politisi untuk mengambil jalan pintas.

Masalah ketiga yang diangkat adalah politisasi birokrasi. Penulis menemukan bahwa netralitas birokrasi sering terganggu oleh intervensi politik praktis, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini tidak hanya merusak profesionalisme birokrasi, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Pasca-pemilu, situasi semakin kompleks dengan munculnya kerusuhan akibat penolakan salah satu pihak terhadap hasil pemilu. Kejadian ini menunjukkan masih rapuhnya budaya demokrasi di Indonesia, di mana perbedaan pendapat belum sepenuhnya bisa diselesaikan melalui mekanisme institusional yang ada.

Sebagai penutup, jurnal ini menawarkan beberapa rekomendasi penting. Pertama, perlunya reformasi sistemik di tubuh partai politik. Kedua, pentingnya menjaga netralitas birokrasi. Ketiga, perlunya pendidikan politik bagi masyarakat agar lebih kritis dan toleran.

Nama : Nazala Khoirul Azizah
NPM : 2415011033
Kelas : B

Edisi Jurnal Penelitian Politik Vol. 16 No. 1 Juni 2019 membahas dua isu penting yang menggambarkan bagaimana aktor-aktor non-politik turut memainkan peran strategis dalam dinamika demokrasi Indonesia, yakni soal netralitas Polri menjelang Pemilu Serentak 2019 dan peran ulama dalam perpolitikan nasional pasca-Orde Baru. Dalam konteks Pemilu, netralitas aparat kepolisian menjadi sorotan karena profesionalisme dan ketidakberpihakan mereka sangat menentukan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Sementara itu, ulama—dengan berbagai sikap dan posisi politiknya—tetap memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan arah kebijakan politik, baik secara langsung melalui partai maupun secara moral melalui pengaruh sosial keagamaan. Kedua kajian ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh elite politik formal, tetapi juga oleh peran aktif dan integritas dari institusi dan tokoh masyarakat di luar lingkar kekuasaan formal.

Pemilu merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi yang memberi ruang kepada rakyat untuk menyalurkan aspirasi politik secara damai. Namun, pelaksanaannya di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan kedaulatan rakyat. Pemilu 2019 menjadi pemilu serentak pertama yang menggabungkan pileg dan pilpres, menandai ujian bagi sistem presidensial dan kelembagaan partai politik. Sayangnya, pemilu ini justru menimbulkan kompleksitas baru karena partai-partai harus berkoalisi dalam pilpres namun tetap bersaing dalam pileg, menciptakan ketegangan dan kebingungan politik. Selain itu, politisasi identitas, terutama agama, sangat kental dalam pemilu ini. Dukungan kelompok Islam seperti ijtima’ ulama kepada Prabowo dan respons dari NU yang mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin menunjukkan bahwa agama masih menjadi alat politik, meskipun sejarah membuktikan partai Islam belum pernah dominan sejak 1955.

Pemilu seharusnya menjadi ajang evaluasi terhadap kinerja pemerintah, tetapi kenyataannya parpol gagal melakukan kaderisasi dan lebih memilih mencalonkan figur populer seperti artis. Partai juga belum mampu menyusun platform politik yang jelas dan substansial, serta lebih fokus pada ambang batas elektoral daripada memperjuangkan kepentingan rakyat. Fragmentasi partai yang tinggi membuat parpol tidak solid dan semakin kehilangan fungsi representasinya. Hal ini menyebabkan turunnya kepercayaan publik terhadap parpol, yang dianggap hanya mengejar kekuasaan dan sarat kepentingan elite. Praktik-praktik curang seperti politik uang masih marak, mencederai harapan rakyat terhadap perubahan melalui pemilu. Dalam masyarakat yang majemuk, pemilu seharusnya merangkul keberagaman, namun Pilpres 2019 justru memperlihatkan pembelahan sosial dan penggunaan istilah merendahkan seperti “cebong” dan “kampret”, yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

NAMA : FADLAN HABIIBI R
NPM : 2415011052
KELAS : B

Pemilu merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi yang memberi ruang kepada rakyat untuk menyalurkan aspirasi politik secara damai. Namun, pelaksanaannya di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan kedaulatan rakyat. Pemilu 2019 menjadi pemilu serentak pertama yang menggabungkan pileg dan pilpres, menandai ujian bagi sistem presidensial dan kelembagaan partai politik. Sayangnya, pemilu ini justru menimbulkan kompleksitas baru karena partai-partai harus berkoalisi dalam pilpres namun tetap bersaing dalam pileg, menciptakan ketegangan dan kebingungan politik. Selain itu, politisasi identitas, terutama agama, sangat kental dalam pemilu ini. Dukungan kelompok Islam seperti ijtima’ ulama kepada Prabowo dan respons dari NU yang mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin menunjukkan bahwa agama masih menjadi alat politik, meskipun sejarah membuktikan partai Islam belum pernah dominan sejak 1955.

Pemilu seharusnya menjadi ajang evaluasi terhadap kinerja pemerintah, tetapi kenyataannya parpol gagal melakukan kaderisasi dan lebih memilih mencalonkan figur populer seperti artis. Partai juga belum mampu menyusun platform politik yang jelas dan substansial, serta lebih fokus pada ambang batas elektoral daripada memperjuangkan kepentingan rakyat. Fragmentasi partai yang tinggi membuat parpol tidak solid dan semakin kehilangan fungsi representasinya. Hal ini menyebabkan turunnya kepercayaan publik terhadap parpol, yang dianggap hanya mengejar kekuasaan dan sarat kepentingan elite. Praktik-praktik curang seperti politik uang masih marak, mencederai harapan rakyat terhadap perubahan melalui pemilu. Dalam masyarakat yang majemuk, pemilu seharusnya merangkul keberagaman, namun Pilpres 2019 justru memperlihatkan pembelahan sosial dan penggunaan istilah merendahkan seperti “cebong” dan “kampret”, yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Edisi Jurnal Penelitian Politik Vol. 16 No. 1 Juni 2019 membahas dua isu penting yang menggambarkan bagaimana aktor-aktor non-politik turut memainkan peran strategis dalam dinamika demokrasi Indonesia, yakni soal netralitas Polri menjelang Pemilu Serentak 2019 dan peran ulama dalam perpolitikan nasional pasca-Orde Baru. Dalam konteks Pemilu, netralitas aparat kepolisian menjadi sorotan karena profesionalisme dan ketidakberpihakan mereka sangat menentukan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Sementara itu, ulama—dengan berbagai sikap dan posisi politiknya—tetap memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan arah kebijakan politik, baik secara langsung melalui partai maupun secara moral melalui pengaruh sosial keagamaan. Kedua kajian ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh elite politik formal, tetapi juga oleh peran aktif dan integritas dari institusi dan tokoh masyarakat di luar lingkar kekuasaan formal.

NAMA: PRAPANCIA JOHANNES SITORUS
NPM: 2215011100
KELAS: B

Jurnal ini membahas kondisi demokrasi di Indonesia saat Pemilu Presiden 2019. Meski Indonesia sudah beberapa kali menggelar pemilu, ternyata masih banyak persoalan yang menghambat kualitas demokrasi kita. Salah satunya adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Hal ini dipicu oleh berbagai keributan, kerusuhan, serta tuduhan kecurangan dari kedua kubu calon presiden. Jadi, meskipun prosesnya terlihat demokratis, rasa keadilan dan kepercayaan publik masih belum benar-benar terasa.

Penulis juga menyoroti peran birokrasi seperti camat, kepala daerah, atau pejabat pemerintah lainnya yang seharusnya netral. Sayangnya, dalam praktiknya, tidak sedikit dari mereka justru ikut mendukung salah satu pasangan calon. Ini menambah keraguan masyarakat, karena muncul kesan bahwa ada campur tangan dari dalam pemerintah untuk memenangkan pihak tertentu.

Selain itu, partai politik juga dinilai belum menjalankan fungsinya dengan baik. Banyak partai lebih tertarik merekrut figur populer, seperti artis, daripada membina kader yang benar-benar siap memimpin. Akibatnya, rakyat tidak merasa benar-benar diwakili dan suara mereka seolah hanya dibutuhkan saat pemilu berlangsung.

Kesimpulannya, demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Agar pemilu bisa lebih kredibel dan membawa perubahan nyata, semua pihak—pemerintah, partai politik, masyarakat, hingga media—perlu bekerja sama secara jujur, transparan, dan profesional. Kalau tidak, pemilu hanya akan jadi seremonial tanpa makna yang mendalam bagi rakyat

NAMA: MUHAMMAD IQBAL
NPM: 2455011018
KELAS: PKN B SIPIL

ANALISIS JURNAL

Artikel ini mengkaji kegagalan pendalaman demokrasi dalam Pemilu Presiden pada tahun 2019 di Indonesia. Pemilu ini diwarnai berbagai permasalahan, seperti konflik politik, polarisasi sosial, dan lemahnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara, terutama karena:

1. Konsolidasi Demokrasi Lemah: Pilar-pilar demokrasi seperti partai politik, birokrasi, serta lembaga masyarakat sipil belum berfungsi efektif. Pemilu masih bersifat prosedural, bukan substantif.

2. Politisasi Identitas dan Birokrasi: Pemilu 2019 sarat dengan isu politisasi agama, simbol identitas, serta keterlibatan birokrasi dalam politik praktis. Hal ini dapat mengancam netralitas yang adil dan pengakuan sah terhadap pemerintahan.

3. Minim Kaderisasi serta pemilihan yang kurang selektif: Partai politik gagal menjalankan fungsi edukasi dan rekrutmen politik. Banyak yang lebih mengandalkan popularitas tokoh (selebriti) daripada kualitas kader.

4. Hilangnya Etika Demokrasi: Maraknya hoaks, ujaran kebencian, dan intoleransi menunjukkan minimnya budaya politik demokratis yang dewasa.

5. Minimnya kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu dan aparat hukum memperbesar potensi konflik pasca-pemilu.

NAMA : ATIKA PUSPITA SARI
NPM    : 2415011111
KELAS : MKU PKN B SIPIL

DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019

Oleh R. Siti Zuhro

Jurnal ini membahas tentang dinamika demokrasi Indonesia dalam konteks Pemilihan Presiden 2019. Indonesia belum menunjukkan kematangan demokrasi yang diharapkan. Pemilu 2019 justru memperlihatkan berbagai tantangan yang harus diatasi untuk mendorong konsolidasi demokrasi yang lebih substantif.
Dalam Pilpres 2019 diwarnai oleh penolakan hasil pemilu oleh salah satu kandidat, bahkan berujung pada kerusuhan pasca pengumuman hasil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian menjadi penentu akhir, menandakan bahwa demokrasi belum mampu menghadirkan proses transisi kekuasaan yang dapat diterima secara universal oleh semua pihak.

Terdapat pula salah satu isu paling krusial dalam Pilpres 2019 adalah tajamnya polarisasi di tengah masyarakat. Politisasi identitas, seperti penggunaan isu agama dan etnis untuk kepentingan elektoral, memperparah pembelahan sosial. Hal ini sangat berbahaya bagi kohesi nasional dan stabilitas demokrasi jangka panjang.
Partai politik, birokrasi, dan lembaga-lembaga demokrasi lainnya belum menunjukkan kinerja ideal. Banyak institusi justru tersandera oleh kepentingan pragmatis, oligarki politik, serta kurangnya profesionalisme. Hal ini menyebabkan proses demokratisasi menjadi stagnan dan tidak efektif dalam melayani kepentingan publik.

Intinya, melalui refleksi terhadap Pilpres 2019, dapat disimpulkan bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Untuk memperkuat demokrasi, dibutuhkan pembenahan pada berbagai aspek, mulai dari peningkatan kualitas institusi, reformasi birokrasi, hingga pendidikan politik bagi masyarakat. Demokrasi yang berkualitas bukan hanya ditandai oleh rutinitas pemilu, tetapi oleh bagaimana negara dan masyarakat mampu membangun sistem yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

NAMA: ZAHRA APRILIA
NPM: 2415011037
KELAS: MKU PKN SIPIL B

Jurnal ini menyoroti berbagai persoalan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada Pemilu Presiden 2019. Meski pemilu telah berlangsung secara rutin sejak era reformasi, substansi demokrasi masih jauh dari ideal. Salah satu masalah utama adalah rendahnya kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, yang tercermin dari munculnya kerusuhan, tuduhan kecurangan, dan polarisasi yang tajam antarkubu. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur demokratis belum sepenuhnya menjamin keadilan dan rasa percaya dari rakyat.

Netralitas birokrasi juga menjadi sorotan. Banyak pejabat publik, seperti camat atau kepala daerah, terlibat dalam dukungan politik, padahal mereka seharusnya menjaga posisi netral. Keterlibatan ini justru memperkuat kesan bahwa institusi pemerintah tidak independen, dan bahkan digunakan untuk memenangkan calon tertentu.

Di sisi lain, partai politik dinilai gagal menjalankan fungsinya sebagai penyaring dan pengader calon pemimpin. Mereka lebih mengutamakan popularitas daripada kapasitas, sering kali mencalonkan figur-figur selebritas tanpa pengalaman politik yang memadai. Akibatnya, representasi rakyat menjadi lemah, karena suara publik hanya dicari saat pemilu, bukan benar-benar diwakili dalam kebijakan.

Secara keseluruhan, jurnal ini menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia masih stagnan. Untuk mewujudkan pemilu yang adil, kredibel, dan bermakna, dibutuhkan komitmen bersama dari semua elemen bangsa—pemerintah, partai politik, media, dan masyarakat sipil—untuk menegakkan etika, profesionalisme, dan transparansi dalam setiap proses demokrasi. Tanpa itu, pemilu hanya menjadi seremoni tanpa perubahan nyata.

NAMA : NURUL SALAFINIDA
NPM : 2415011043
KELAS : MKU PKN SIPIL B

Analisis Jurnal

Jurnal “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” mengulas menegnai proses pemilu 2019 mencerminkan tantangan besar dalam mewujudkan demokrasi yang matang di Indonesia. Meski pemilu presiden langsung merupakan wujud kemajuan demokrasi, namun pelaksanaannya belum mampu membangun kepercayaan publik secara menyeluruh. Polarisasi tajam antarpendukung calon, maraknya hoaks dan ujaran kebencian, serta kerusuhan pasca pemilu menunjukkan lemahnya konsolidasi demokrasi. Demokrasi yang dijalankan cenderung bersifat prosedural tanpa memperhatikan aspek substansial seperti keadilan, keterlibatan masyarakat secara bermakna, dan akuntabilitas pemimpin.

Masalah utama dalam demokrasi Indonesia juga terletak pada lemahnya peran partai politik dan birokrasi. Banyak partai politik tidak lagi menjadi wadah kaderisasi, melainkan hanya alat elektoral yang pragmatis. Mereka sering mencalonkan tokoh populer tanpa mempertimbangkan kapabilitas politiknya. Birokrasi pun tak netral, karena banyak pejabat publik terseret dalam politik praktis untuk memenangkan calon tertentu. Selain itu, politisasi agama dan identitas yang kuat dalam pemilu 2019 menambah kompleksitas masalah, menciptakan pembelahan sosial yang dalam dan merusak nilai-nilai kebangsaan seperti toleransi dan persatuan.

Penulis menekankan pentingnya membangun kepercayaan antara rakyat dan institusi negara untuk memperkuat demokrasi. Demokrasi yang sehat tidak bisa terwujud tanpa profesionalisme penyelenggara pemilu, kedewasaan partai politik, peran aktif masyarakat sipil, dan media yang obyektif. Pemilu seharusnya menjadi sarana suksesi yang damai dan adil, bukan ajang pertarungan identitas atau alat perebutan kekuasaan semata. Jika demokrasi terus dijalankan secara prosedural tanpa menyentuh substansinya, maka kepercayaan publik akan terus menurun, dan demokrasi hanya akan menjadi rutinitas tanpa makna bagi rakyat.

NAMA : M. KHAIRI DZAKI
NPM : 2415011118
KELAS : B MKWU PKN
l

1.Pendalaman Demokrasi yang Belum Terwujud
Penulis menyoroti bahwa meskipun pemilu dilaksanakan secara langsung dan rutin, **pendalaman demokrasi (deepening democracy)** belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan:
- Pilar-pilar demokrasi (seperti partai politik, civil society, media, dan birokrasi) belum berfungsi maksimal.
- Pemilu cenderung prosedural, bukan substantif—masih fokus pada ritual teknis bukan kualitas hasil.

2. Ketidakpercayaan Publik dan Polarisasi Sosial
Pemilu 2019 memperlihatkan **keretakan sosial yang mendalam**:
- Muncul konflik sosial setelah pengumuman hasil pilpres.
- Ada penolakan dari salah satu kandidat terhadap hasil KPU.
- Polarisasi tajam antara pendukung kandidat—diperparah oleh hoaks, ujaran kebencian, dan politisasi identitas agama.

3. Masalah Partai Politik
Penulis menilai partai politik gagal melakukan kaderisasi:
- Banyak partai mengandalkan selebritas sebagai caleg (bukan kader internal).
- Minimnya ideologi dan platform yang jelas.
- Kampanye lebih bersifat simbolik, bukan substantif.

4. Politisasi Birokrasi
- Terjadi intervensi birokrasi oleh elite politik.
- ASN tidak netral, sering terlibat dalam kampanye atau dukungan terselubung.
- Ditemukan penggunaan fasilitas negara untuk mendukung kandidat tertentu.

5. dentitas dan Agama dalam Politik
Politisasi agama cukup kental, dengan narasi identitas keagamaan dipakai untuk menarik pemilih muslim. Ini menunjukkan:
- Kurangnya kedewasaan demokrasi.
- Kecenderungan menggunakan isu sensitif untuk kepentingan elektoral.

6.Tantangan Demokrasi Substantif
Jurnal menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia masih sebatas:
- Demokrasi prosedural.
- Belum menghasilkan pemerintahan yang efektif, egitim, dan membangun kepercayaan publik

Kesimpulan Analisis:
Tulisan ini komprehensif dan kritis dalam mengevaluasi demokrasi Indonesia melalui lensa Pemilu 2019. Kekuatan jurnal ini ada pada:
- Pendekatan teoritis yang kuat (mengacu pada Whitehead, Migdal, Smith, dll).
- Kajian empiris yang relevan (terkait konflik, netralitas ASN, polarisasi politik, dsb).
- Relevansi tinggi terhadap diskursus demokrasi kontemporer di Indonesia.

Namun, kekurangannya:
- Solusi yang ditawarkan masih bersifat umum.
- Belum cukup mendalami bagaimana peran media sosial dan teknologi dalam kontestasi politik.

NAMA : M. LEONDRA MOORLANDO FAHLEVI
NPM : 2415011040
KELAS MKU PKN SIPIL B

Pemilu merupakan pesta rakyat demokrasi yang diadakan sekali dalam setahun. Namun pesta yang dimaksud bukanlah pesta yang asik, melainkan pada saat Pemilu akan terjadi dimana Negara Indonesia sering terpecah belah. Terpecah belah dikarenakan golongan-golongan orang ataupun sering disebut "Tim Sukses" membangga-banggakan Paslonnya, bahkan hingga mencari kejelekan dan menjatuhkan Pasangan lain.

Asas LUBeR JurDil merupakan asas yang seharusnya diterapkan saat pemilu. Namun faktanya, netralitas pemilihan umum sangatlah jauh dari kata netral. Menyogok sekelompok golongan saat kampanye akan memaksa orang tersebut untuk memilih paslon tersebut. Selain itu, orang-orang yang memegang kursi partai tidak lah 100% orang yang paham akan pemerintahan, terkadang artis juga diikutsertakan untuk menaikkan nama paslon.

Tidak sepenuhnya menyalahkan para politikus, karena hal ini juga bergantung kepada masyarakat, apakah kuat iman, atau mudah dihasut.

NAMA : ADELLIA ANDRI DARMAWAN
NPM : 2415011107
KELAS : MKU PKN B SIPIL

Pemilu Presiden 2019 di Indonesia menjadi momen krusial dalam perjalanan demokrasi elektoral bangsa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemilihan presiden dan legislatif diselenggarakan secara serentak. Hal ini menandai sebuah inovasi dalam sistem politik nasional, namun juga menghadirkan tantangan yang tidak sedikit bagi kualitas demokrasi itu sendiri. Dalam jurnal yang berjudul "Demokrasi Elektoral di Indonesia: Studi Kasus Pemilu Presiden 2019", dijelaskan bahwa meskipun secara prosedural demokrasi berjalan dengan baik—ditandai dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, yakni sekitar 81%—substansi demokrasi masih menghadapi berbagai persoalan serius.

Salah satu isu utama yang mengemuka adalah polarisasi politik yang begitu tajam antara dua kubu, yaitu pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Polarisasi ini tidak hanya terjadi di ruang politik formal, tetapi merembet hingga ke ruang sosial masyarakat, termasuk dalam kehidupan sehari-hari dan interaksi di media sosial. Jurnal tersebut menyoroti bagaimana media sosial memainkan peran besar dalam proses demokrasi, tetapi juga menjadi sarana penyebaran disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian yang menggerus kualitas demokrasi deliberatif.

Di sisi lain, netralitas lembaga-lembaga negara seperti ASN dan aparat keamanan menjadi sorotan penting. Meski tidak terjadi secara masif di seluruh wilayah, terdapat berbagai laporan mengenai ketidaknetralan yang mencederai asas keadilan dalam kontestasi politik. Selain itu, penggunaan politik identitas dalam kampanye politik menjadi catatan negatif dalam proses demokrasi. Isu agama, suku, dan kepercayaan kerap dimanfaatkan untuk memperoleh simpati politik, yang pada akhirnya menimbulkan kekhawatiran akan keberlanjutan pluralisme dan kohesi sosial.

Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka teori demokrasi elektoral dari Larry Diamond, yang menekankan pada aspek kompetisi yang adil, partisipasi yang luas, dan perlindungan terhadap kebebasan sipil. Melalui studi pustaka, analisis media, dan wawancara dengan para pakar, penulis menyimpulkan bahwa meskipun Pemilu 2019 memperlihatkan keberlangsungan sistem demokrasi secara institusional, kualitas demokrasi substantif masih perlu diperkuat. Diperlukan reformasi dalam regulasi pemilu, peningkatan literasi politik masyarakat, serta penegakan etika dan hukum bagi aktor politik agar demokrasi Indonesia tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mampu menjamin keadilan, kebebasan, dan persatuan.

NAMA : WAHYU WURI SUGANDA
NPM : 2455011021
KELAS : MKU PKN SIPIL B

Jurnal Demokrasi Vol.16 No.1 (Juni 2019) merupakan kumpulan kajian dari Pusat Penelitian Politik LIPI yang mengulas dinamika politik Indonesia menjelang Pemilu Serentak 2019, dengan membahas berbagai isu seperti lemahnya penguatan sistem presidensial akibat pragmatisme koalisi partai, mobilisasi perempuan melalui narasi simbolik 'emak-emak' dan 'ibu bangsa', analisis netralitas Polri dalam menjaga keamanan pemilu, fenomena populisme yang hanya dimanfaatkan untuk kepentingan elit politik tanpa memperdalam demokrasi, tantangan konsolidasi demokrasi akibat polarisasi sosial dan lemahnya kepercayaan publik terhadap hasil pilpres, serta peran politik dalam sastra lisan pesantren melalui Shalawat Badar, yang kesemuanya menunjukkan bahwa meskipun Pemilu 2019 berhasil dilaksanakan secara prosedural, namun pendalaman demokrasi substantif di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, termasuk kebutuhan mendesak untuk mereformasi sistem kepartaian, penyelenggara pemilu, serta memperkuat netralitas birokrasi demi terciptanya demokrasi yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.

NAMA : SOFIA ZAHRA SAPUTRI
NPM : 2415011045
KELAS : B
urnal ini membahas tentang dinamika demokrasi di Indonesia pada masa Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, termasuk berbagai tantangan dan perkembangan yang terjadi sejak era reformasi. Walaupun Indonesia telah mencatat sejumlah kemajuan, seperti meningkatnya transparansi dalam penyelenggaraan pemilu, hadirnya lembaga pengawas independen, dan reformasi birokrasi untuk menjaga profesionalisme serta netralitas, masih ada berbagai kendala yang harus diatasi.
Beberapa permasalahan yang mencuat adalah penggunaan istilah merendahkan dan politisasi identitas berbasis SARA, yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Demokrasi di Indonesia pun masih lebih bersifat prosedural daripada substantif, terlihat dari polarisasi politik, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta politisasi agama yang menghambat terciptanya kepercayaan publik dan stabilitas sosial-politik.
Partai politik seringkali lebih fokus mengejar kekuasaan dan popularitas, sehingga mengabaikan peran penting mereka dalam mewakili rakyat dan merancang program pembangunan nasional.
Tantangan besar lainnya adalah memperkuat demokrasi melalui pemilu yang jujur, adil, dan transparan, serta meningkatkan kualitas kompetisi politik dan partisipasi masyarakat. Dalam masyarakat yang beragam secara sosial dan budaya, menjaga toleransi serta nilai-nilai budaya positif sangat penting untuk menghindari konflik yang dapat merusak keharmonisan sosial.
Secara keseluruhan, meskipun Indonesia telah mencatat berbagai kemajuan, proses demokratisasi dan konsolidasi politik tetap membutuhkan upaya berkelanjutan demi tercapainya stabilitas dan kualitas demokrasi yang lebih baik.

NAMA: ARYA ALBANA
NPM: 2415011122
KELAS: B

Jurnal ini membahas dinamika demokrasi Indonesia dalam konteks Pilpres 2019 yang justru menunjukkan tantangan serius dalam proses konsolidasi demokrasi. Penolakan hasil pemilu oleh salah satu kandidat, yang berujung pada kerusuhan, serta keterlibatan Mahkamah Konstitusi sebagai penentu akhir, menunjukkan bahwa transisi kekuasaan belum diterima secara menyeluruh.

Isu utama lainnya adalah polarisasi masyarakat akibat politisasi identitas, terutama isu agama dan etnis, yang memperparah fragmentasi sosial dan mengancam stabilitas demokrasi jangka panjang. Kinerja partai politik, birokrasi, dan lembaga demokrasi pun belum ideal—banyak yang terjebak dalam kepentingan pragmatis dan oligarki.

Secara keseluruhan, Pilpres 2019 menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih dihadapkan pada tantangan struktural dan kultural. Penguatan demokrasi membutuhkan perbaikan institusi, reformasi birokrasi, dan peningkatan literasi politik masyarakat agar demokrasi tidak sekadar prosedural, tetapi juga substansial dan berkelanjutan.

NAMA : AJINA CINDO ANGGORO
NPM : 2415011032

Proses konsolidasi demokrasi di Indonesia masih bersifat tidak stabil dan belum berjalan secara konsisten karena sejumlah pilar utamanya—yakni pemilu, partai politik, masyarakat sipil, serta media massa—belum berfungsi secara optimal dan efektif. Penyelenggaraan pemilu presiden sejatinya merupakan pengejawantahan prinsip-prinsip demokrasi, terutama dalam hal menjamin kebebasan individu serta kesetaraan, khususnya dalam hak-hak politik.

Sebagai komponen utama dalam sistem demokrasi, pemilu menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politiknya dan memilih wakil rakyat serta pemimpin eksekutif secara damai. Pemilu tahun 2019 menjadi uji coba penting bagi penguatan sistem presidensial, pembentukan partai politik yang terinstitusionalisasi, dan koalisi politik yang terstruktur. Namun, pelaksanaannya masih menyisakan sejumlah permasalahan mendasar. Pemilu kali ini memperlihatkan adanya pembelahan politik dan sosial yang tajam. Penggunaan isu agama serta SARA dalam kampanye memperparah ketegangan antar kelompok masyarakat. Kedua kubu calon presiden bersaing ketat dalam merebut suara umat Muslim, yang kemudian memperkuat narasi identitas dan mempersempit ruang toleransi.

Partai politik sebagai aktor utama dalam pemilu seharusnya mampu menjalankan fungsinya dengan baik, khususnya dalam menyediakan kader calon pemimpin. Namun pada kenyataannya, partai politik dinilai lemah dalam proses kaderisasi dan cenderung mengusung tokoh-tokoh selebritas, yang mencerminkan rendahnya kualitas politik yang ditawarkan kepada publik. Kampanye juga cenderung minim gagasan substantif yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Akibat dari kondisi ini, kepercayaan publik terhadap partai politik pun terus mengalami penurunan.

Konsolidasi demokrasi yang mendalam membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan pemilu serta elemen kekuatan lainnya, seperti masyarakat sipil, elite politik, media massa, media sosial, hingga lembaga survei. Oleh karena itu, sinergi yang profesional antar aktor-aktor terkait—termasuk partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah pusat dan daerah, serta aparat penegak hukum—sangat dibutuhkan guna membangun kembali kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Pemilu yang berkualitas tidak akan terwujud tanpa adanya partai politik dan koalisi yang juga berkualitas.