Saya setuju dengan pendapat nasywa ghina bahwa IUCN dan CITES belum cukup untuk menjamin suatu spesies terhindar dari kepunahan. Menurut saya, contoh orangutan Sumatra yang digunakan sudah cukup kuat karena menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan di tingkat internasional dan ancaman yang terjadi di lapangan. Penelitian Sherman et al. (2022) mencatat 2.229 kasus kejahatan terhadap orangutan di Indonesia pada periode 2007–2019, dan sebagian besar kasus orangutan Sumatra dan Tapanuli berkaitan dengan perdagangan lokal, bukan perdagangan internasional. Hal ini memperkuat penjelasan bahwa CITES yang berfokus pada perdagangan internasional tidak dapat menangani seluruh bentuk ancaman terhadap spesies. Selain itu, ancaman terhadap orangutan juga mencakup kehilangan, fragmentasi, dan degradasi habitat serta konflik dengan manusia. Jadi, selain status IUCN dan CITES, diperlukan penegakan hukum di tingkat nasional, perlindungan habitat, pengawasan perdagangan lokal, serta pemantauan populasi agar upaya konservasi dapat berjalan lebih efektif.
Posts made by Kecin agressa setiana tandah
Menurut saya, status IUCN Red List dan pencantuman suatu spesies dalam Appendix CITES belum cukup untuk menjamin spesies tersebut terhindar dari kepunahan. Kedua instrumen tersebut memiliki fungsi yang berbeda dan lebih tepat dipandang sebagai dasar untuk menentukan tindakan konservasi, bukan sebagai jaminan bahwa suatu spesies akan pulih. IUCN Red List berfungsi menilai risiko kepunahan suatu spesies secara global. Penilaian dilakukan menggunakan beberapa kriteria yang mencakup ukuran dan perubahan populasi, luas wilayah sebaran, fragmentasi populasi, serta analisis risiko kepunahan. IUCN membagi spesies ke dalam sembilan kategori, termasuk Vulnerable (VU), Endangered (EN), dan Critically Endangered (CR) yang dikategorikan sebagai spesies terancam.
Sementara itu, CITES memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu mengendalikan perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar agar perdagangan tersebut tidak mengancam kelangsungan hidup spesies. CITES menggunakan tiga Appendix. Appendix I mencakup spesies yang terancam punah dan perdagangan internasionalnya hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Appendix II mencakup spesies yang belum tentu terancam punah, tetapi perdagangannya perlu dikendalikan agar tidak membahayakan kelangsungan hidupnya. Appendix III digunakan untuk spesies yang telah dilindungi oleh suatu negara dan negara tersebut meminta bantuan negara lain dalam mengendalikan perdagangannya. Dengan demikian, IUCN lebih berperan sebagai sistem penilaian risiko kepunahan, sedangkan CITES lebih berperan sebagai mekanisme pengaturan perdagangan internasional.
Keterbatasan kedua instrumen tersebut terlihat ketika ancaman terhadap spesies tidak berasal dari perdagangan internasional. IUCN sendiri tidak secara langsung memberikan perlindungan hukum terhadap suatu spesies, sedangkan CITES terutama menangani aspek perdagangan lintas negara. Ancaman seperti kehilangan habitat, perubahan lingkungan, penyakit, rendahnya keberhasilan reproduksi, bencana, atau ukuran populasi yang sangat kecil tetap membutuhkan tindakan konservasi di tingkat nasional dan lapangan. Selain itu, penilaian IUCN juga tidak selalu diperbarui setiap tahun; IUCN menyebutkan bahwa penilaian umumnya dilakukan setiap 5–10 tahun, bergantung pada ketersediaan data dan kondisi spesies.
Contoh yang dapat digunakan di Indonesia ialah badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Spesies ini berstatus Critically Endangered menurut IUCN dan tercantum dalam Appendix I CITES. Badak Jawa saat ini hanya bertahan di Taman Nasional Ujung Kulon, sehingga populasinya sangat terbatas secara geografis. Pemerintah Indonesia juga melakukan pemantauan rutin menggunakan kamera jebak untuk mengetahui populasi dan kondisi habitatnya. Contoh tersebut menunjukkan bahwa meskipun suatu spesies telah memperoleh penilaian risiko tinggi dari IUCN dan perlindungan perdagangan melalui CITES, perlindungan tersebut masih perlu dilengkapi dengan perlindungan habitat, pengawasan populasi, penegakan hukum, pengelolaan kawasan, penelitian, dan program pemulihan populasi.
Dengan demikian, IUCN Red List dan CITES merupakan dua instrumen yang saling melengkapi, tetapi tidak dapat berdiri sendiri sebagai jaminan keselamatan spesies. Keberhasilan konservasi bergantung pada penerapan hasil penilaian dan aturan tersebut melalui tindakan nyata di tingkat nasional dan lokal. Jadi, keberadaan suatu spesies dalam Red List dan Appendix CITES sebaiknya menjadi dasar untuk memperkuat upaya konservasi, bukan dianggap sebagai jaminan bahwa spesies tersebut pasti terhindar dari kepunahan.
Daftar pustaka
CITES. (2025). CITES and CMS. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.
IUCN. (2026). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2026-1.
Direktorat Jenderal KSDAE. (2021). Menuju digital society: Masa depan ras manusia—transformasi digital konservasi alam. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Sementara itu, CITES memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu mengendalikan perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar agar perdagangan tersebut tidak mengancam kelangsungan hidup spesies. CITES menggunakan tiga Appendix. Appendix I mencakup spesies yang terancam punah dan perdagangan internasionalnya hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Appendix II mencakup spesies yang belum tentu terancam punah, tetapi perdagangannya perlu dikendalikan agar tidak membahayakan kelangsungan hidupnya. Appendix III digunakan untuk spesies yang telah dilindungi oleh suatu negara dan negara tersebut meminta bantuan negara lain dalam mengendalikan perdagangannya. Dengan demikian, IUCN lebih berperan sebagai sistem penilaian risiko kepunahan, sedangkan CITES lebih berperan sebagai mekanisme pengaturan perdagangan internasional.
Keterbatasan kedua instrumen tersebut terlihat ketika ancaman terhadap spesies tidak berasal dari perdagangan internasional. IUCN sendiri tidak secara langsung memberikan perlindungan hukum terhadap suatu spesies, sedangkan CITES terutama menangani aspek perdagangan lintas negara. Ancaman seperti kehilangan habitat, perubahan lingkungan, penyakit, rendahnya keberhasilan reproduksi, bencana, atau ukuran populasi yang sangat kecil tetap membutuhkan tindakan konservasi di tingkat nasional dan lapangan. Selain itu, penilaian IUCN juga tidak selalu diperbarui setiap tahun; IUCN menyebutkan bahwa penilaian umumnya dilakukan setiap 5–10 tahun, bergantung pada ketersediaan data dan kondisi spesies.
Contoh yang dapat digunakan di Indonesia ialah badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Spesies ini berstatus Critically Endangered menurut IUCN dan tercantum dalam Appendix I CITES. Badak Jawa saat ini hanya bertahan di Taman Nasional Ujung Kulon, sehingga populasinya sangat terbatas secara geografis. Pemerintah Indonesia juga melakukan pemantauan rutin menggunakan kamera jebak untuk mengetahui populasi dan kondisi habitatnya. Contoh tersebut menunjukkan bahwa meskipun suatu spesies telah memperoleh penilaian risiko tinggi dari IUCN dan perlindungan perdagangan melalui CITES, perlindungan tersebut masih perlu dilengkapi dengan perlindungan habitat, pengawasan populasi, penegakan hukum, pengelolaan kawasan, penelitian, dan program pemulihan populasi.
Dengan demikian, IUCN Red List dan CITES merupakan dua instrumen yang saling melengkapi, tetapi tidak dapat berdiri sendiri sebagai jaminan keselamatan spesies. Keberhasilan konservasi bergantung pada penerapan hasil penilaian dan aturan tersebut melalui tindakan nyata di tingkat nasional dan lokal. Jadi, keberadaan suatu spesies dalam Red List dan Appendix CITES sebaiknya menjadi dasar untuk memperkuat upaya konservasi, bukan dianggap sebagai jaminan bahwa spesies tersebut pasti terhindar dari kepunahan.
Daftar pustaka
CITES. (2025). CITES and CMS. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.
IUCN. (2026). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2026-1.
Direktorat Jenderal KSDAE. (2021). Menuju digital society: Masa depan ras manusia—transformasi digital konservasi alam. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.