Armaya Siti Hayyina
2456031025
Mandiri A

Sejak Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945, upaya membangun sistem demokrasi sudah mulai dilakukan. Salah satu langkah awal yang penting adalah dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X, yang memberi dorongan kepada masyarakat untuk membentuk partai politik sebagai sarana partisipasi dalam kehidupan bernegara. Partai politik kemudian menjadi saluran utama dalam menyampaikan aspirasi, memilih pemimpin, dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Perjalanan demokrasi di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Pada periode demokrasi parlementer (1945–1959), berbagai prinsip demokrasi memang diterapkan, namun sistem ini tidak bertahan lama akibat konflik ideologis yang tajam serta lemahnya kondisi ekonomi. Selanjutnya, era Demokrasi Terpimpin (1959–1965) ditandai dengan sentralisasi kekuasaan dan dominasi politik oleh tiga kekuatan besar: nasionalis, militer, dan komunis, yang menyebabkan ruang kebebasan politik semakin menyempit.

Pada masa Orde Baru (1966–1998), demokrasi tampak seperti hidup, namun sebenarnya dikendalikan secara ketat oleh militer. Pemilu tetap dilaksanakan, tetapi hanya sebagai formalitas tanpa kebebasan politik yang sesungguhnya. Baru pada era Reformasi (1998 hingga kini), demokrasi kembali diberi napas. Pemilihan umum berlangsung lebih terbuka, kebebasan berpendapat mulai dihargai, dan partisipasi masyarakat meningkat. Meski begitu, tantangan baru pun muncul, seperti maraknya politik uang, penyebaran hoaks, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik.

Seperti yang disampaikan dalam video dari Narasi, demokrasi memang tidak lepas dari hiruk-pikuk perdebatan. Namun justru dari keramaian itulah demokrasi mendapatkan nyawanya—karena semua orang diberi ruang untuk menyuarakan pendapat dan ikut dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi memang bukan sistem yang tanpa cela, tapi sejauh ini tetap menjadi pilihan terbaik untuk menjamin kebebasan dan keterlibatan rakyat dalam pemerintahan.

Armaya Siti Hayyina
2456031025
Mandiri A

Dalam telaah saya terhadap jurnal ini, inti pembahasannya terletak pada proses konsolidasi demokrasi yang terjadi selama Pemilihan Presiden 2019. Meski partisipasi politik masyarakat mengalami lonjakan, pemilu tersebut belum mampu mewujudkan proses pergantian kepemimpinan yang ideal, apalagi membangun tingkat kepercayaan publik yang solid. Hal ini tampak dari sikap salah satu kandidat yang menolak hasil rekapitulasi suara dari KPU, sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) harus turun tangan untuk menyelesaikan perselisihan.

Menurut pandangan saya, kondisi ini mencerminkan bahwa demokrasi di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai kendala. Elemen-elemen utama demokrasi yang seharusnya menopang proses konsolidasi ternyata belum bekerja secara optimal. Salah satu indikasinya adalah terjadinya kericuhan sosial setelah hasil pemilu diumumkan, yang menunjukkan masih rapuhnya sistem demokrasi nasional.

Saya juga berpendapat bahwa tingginya tingkat partisipasi dalam pemilu tidak secara otomatis menjadi indikator keberhasilan demokrasi. Tanpa adanya fondasi institusional yang kuat serta kepercayaan publik yang kokoh, partisipasi yang besar justru bisa memicu ketegangan. Maka dari itu, saya percaya bahwa upaya memperkuat demokrasi di Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh—tidak hanya lewat proses elektoral, tetapi juga melalui reformasi institusi, peningkatan literasi politik masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten.

Armaya Siti Hayyina
2456031025
Mandiri A

Video tersebut mengulas alasan mengapa sistem demokrasi masih menjadi pilihan banyak negara, meskipun kerap kali dinilai "ribut" atau penuh perdebatan. Dalam sistem ini, setiap individu memiliki ruang untuk menyuarakan pendapatnya, yang secara alami dapat memunculkan perbedaan sudut pandang dan diskusi terbuka. Justru karena keterbukaannya inilah, demokrasi dipercaya mampu menciptakan stabilitas dan kesejahteraan dalam jangka panjang.

Selain itu, video ini juga menekankan bahwa negara-negara dengan sistem demokrasi umumnya menunjukkan capaian yang lebih baik dalam hal perlindungan hak asasi manusia, tingkat korupsi yang lebih rendah, serta kualitas hidup warganya yang lebih baik—baik dari segi kesehatan maupun kebahagiaan. Artinya, demokrasi tidak semata-mata soal kebebasan berbicara, tetapi juga berkaitan erat dengan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Namun, tantangan terhadap demokrasi di era modern juga menjadi sorotan. Dalam beberapa tahun terakhir, kepercayaan publik terhadap demokrasi mulai melemah, dipicu oleh berbagai dinamika global dan nasional. Sebagai contoh, laporan dari Freedom House menunjukkan adanya penurunan skor demokrasi di Indonesia. Bahkan, negara-negara dengan tradisi demokrasi yang kuat seperti Amerika Serikat pun menghadapi tekanan yang serupa.

Armaya Siti Hayyina
2456031025
Mandiri A

Armaya Siti Hayyina
2456031025
Mandiri A