Nama : M. Paundra Napynka Ali
NPM : 2455061016
Kelas : PSTI - A

Menanggapi video ke2 pak mengenai "ideologi pancasila di Era digital"

Video kedua membahas pentingnya peran Pancasila dalam membentuk karakter masyarakat di era digital, khususnya dalam menghadapi tantangan modernisasi dan digitalisasi. Pemerintah, melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), disarankan untuk merancang silabus yang sesuai dengan demografi masyarakat. Tujuannya agar nilai-nilai Pancasila lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh berbagai kalangan, termasuk generasi milenial dan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Narasi yang terlalu filosofis dan kompleks perlu dihindari, dan materi disederhanakan agar dapat menjangkau lebih banyak orang. Selain itu, pendekatan dalam menanamkan ideologi Pancasila harus dilakukan melalui dua jalur utama, yakni struktural dan kultural. Secara struktural, BPIP memiliki peran penting dalam memastikan sosialisasi Pancasila berjalan efektif dengan kebijakan yang mendukung. Sedangkan secara kultural, pendidikan di kampus-kampus dan media lain yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan Pancasila. Integrasi antara kedua jalur ini diyakini akan memastikan nilai-nilai Pancasila tersampaikan dengan baik kepada masyarakat dari berbagai lapisan. Keberhasilan inisiatif ini akan tercermin dari meningkatnya toleransi di masyarakat, khususnya dalam interaksi di media sosial. Namun, hal ini perlu didukung oleh kebijakan pemerintah yang memajukan keadilan sosial. Dengan pendekatan yang tepat, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi dasar yang kokoh bagi masyarakat untuk berperilaku positif di tengah arus digitalisasi.

Nama : M. Paundra Napynka Ali
NPM : 2455061016
Kelas : PSTI - A

Menanggapi persoalan video mengenai "jaksa Tapsel jovi andrea ngadu bikin DPR Geram, ungkap kronologi kasus berujung buli"

Kasus yang melibatkan Jaksa Tapsel, Jovi Andrea, yang mengadu hingga membuat anggota DPR geram berawal dari sebuah video yang viral. Dalam video tersebut, Jovi Andrea mengungkapkan adanya dugaan tindakan tidak adil dalam penanganan kasus yang ia hadapi. Hal ini kemudian memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang merasa bahwa permasalahan tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan keadilan.

Kronologi kejadian bermula ketika Jovi Andrea, yang merupakan seorang jaksa di Tapanuli Selatan (Tapsel), merasa tidak diperlakukan dengan adil dalam kasus yang sedang ditangani. Video yang diunggah Jovi berisi keluhannya mengenai proses hukum yang ia jalani dan mengungkapkan sejumlah ketidakberesan yang menurutnya terjadi. Video tersebut kemudian viral, mengundang perhatian banyak orang, termasuk anggota DPR yang akhirnya geram dan mengutuk cara Jovi mengungkapkan keluhannya di media sosial.

Berdasarkan pengakuannya, Jovi merasa bahwa dia telah dibuli dan diperlakukan secara tidak profesional dalam konteks pekerjaan serta kasus yang dihadapinya. Video tersebut dianggap mencederai etika profesi hukum dan melemahkan kredibilitas lembaga kejaksaan. Dalam video itu, Jovi tidak hanya mengungkapkan frustrasinya, tetapi juga menuduh adanya tekanan dan manipulasi dalam proses hukum yang dijalani, yang berujung pada proses pemidanaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

Akibatnya, muncul protes keras dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR yang merasa bahwa masalah ini bisa merusak citra aparat penegak hukum, serta menunjukkan adanya celah dalam sistem peradilan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Banyak yang mengecam cara Jovi menyampaikan masalah ini ke publik, mengingat bahwa seharusnya masalah internal bisa diselesaikan melalui saluran yang lebih profesional dan terstruktur.

Nama : M. Paundra Napynka Ali
NPM : 2455061016
Kelaa : PSTI - A

Tanggapan mengenai video pembelajaran yang menjelaskan materi "Pancasila sebagai sistem etika"

Sistem etika merujuk pada seperangkat nilai dan norma yang membimbing perilaku manusia dalam menentukan apa yang benar dan salah, baik dan buruk, serta bagaimana seharusnya manusia berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat. Pancasila menyediakan kerangka etika yang mendasari hubungan antar individu serta hubungan antara individu dan negara.

Pancasila mesti diperlukan sebagai sistem etika kita karena asas asas dan aspek yang dimiliki pancasila.
1. Menjaga Persatuan dalam Keberagaman
2. Menghadapi Tantangan Demokrasi
3. Menghadapi Tantangan Demokrasi
4. Pembangunan keadilan sosial

Di tengah pluralitas budaya dan pemikiran, tidak semua pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap nilai-nilai Pancasila. Relativisme nilai, di mana setiap orang atau kelompok memiliki penafsiran yang berbeda terhadap kebenaran moral, menjadi salah satu tantangan besar dalam mewujudkan Pancasila sebagai sistem etika yang universal di Indonesia. Salah satu tantangan terbesar adalah ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap institusi negara yang dianggap gagal dalam menegakkan keadilan sosial, hukum, dan moral. Korupsi, ketimpangan ekonomi, serta pelanggaran hak asasi manusia mengurangi efektivitas Pancasila sebagai sistem etika yang membimbing perilaku sosial dan politik.

NAMA : M. PAUNDRA N. A.
NPM : 2455061016
KELAS : PSTI - A

Tanggapan terkait isi materi yang diberikan oleh dosen pak roy adalah sebagai berikut :

Di tengah dinamika politik global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, pemikiran mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia semakin relevan. Salah satu hal yang menarik untuk dibahas adalah bagaimana Pancasila berperan sebagai etika politik di era pasca-kebenaran, sebuah era yang ditandai oleh relativisme kebenaran dan pluralitas pandangan yang kian mengemuka. Dalam konteks ini, Pancasila bukan hanya sebagai dasar konstitusional, tetapi juga sebagai sebuah sistem nilai yang memberikan arah dan pedoman bagi kehidupan politik dan berbangsa yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Era Pasca-Kebenaran: Tantangan terhadap Kebenaran Objektif

Istilah "era pasca-kebenaran" merujuk pada sebuah situasi di mana kebenaran objektif seringkali disubordinasikan oleh narasi-narasi yang lebih didorong oleh kepentingan politik atau emosional. Di dunia yang semakin terbuka dengan adanya media sosial dan informasi yang cepat tersebar, batas antara fakta dan opini menjadi kabur, dan banyak pihak yang lebih memilih kebenaran yang sesuai dengan ideologi atau preferensinya daripada mencari kebenaran yang bersifat objektif dan universal. Fenomena ini menghadirkan tantangan besar dalam politik, di mana informasi yang salah atau manipulatif sering kali digunakan untuk meraih kekuasaan atau mendominasikan opini publik.

Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, mengandung nilai-nilai yang dapat menjadi etika politik yang dapat menyatukan bangsa Indonesia dalam menghadapi era pasca-kebenaran. Pancasila bukan hanya sekadar rumusan norma, tetapi juga sebuah panduan moral dalam menjalankan kehidupan berpolitik dan berbangsa
Pancasila, dalam konteks ini, tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai penuntun moral yang membantu masyarakat untuk memilah kebenaran dalam suasana informasi yang serba cepat dan terkadang menyesatkan. Dalam menghadapi relativisme kebenaran, Pancasila mengajarkan tentang pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai universal yang melampaui kepentingan sektoral, baik itu ideologi politik, agama, atau kelompok sosial tertentu. Di dalam Pancasila, terdapat keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama, antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, sebagai etika politik, Pancasila tidak hanya mengatur relasi kekuasaan, tetapi juga membentuk cara berpolitik yang etis, penuh empati, dan bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial di era pasca-kebenaran ini.

Nama : M. Paundra N. A.
NPM : 2455061016
Kelas : PSTI - A

Setiap permasalahan pasti ada solusi. Dimana suatu acuh tak acuh pasti tidak akan tidak pernah punah. Masyarakat, manusia itu berbeda bedaa tapi kita memang benar harus memilah yg baik dan benar. Warga negara Idonesia (WNI) pasti sudah berpedoman pada asas dan sila2 pancasila. Mengikuti suatu kaidah yang berlaku hal ini sudah terharuskan dimana perjuangan mengimplifikasikan pancasila itu ada di dari leluhur2 kita terdahulu. Tetapi tidak menggeser kemungkinan yang kontra pada hal tersebut juga sedikit. Pasti ada yg tidak setujuu dan hal ini memang harus dibantah sebenar2nyaa. Pancasila itu adalah pedoman positif yg sudah di setujui khalayak ramai. Hal ini sangat sakral jadi jika ada suatu seseorang yg menentang hal ini. Berarti dia sudah melawan, bergeser ke arah kiri, tidak mengakui kedaulatannya sendiri meskipun demikian kita tetap.selalu merangkul saudara2 kitaa, demi mencapat hal2 baik dari sila sila pancasila kita.