NAMA : Cantika Rybi Cahya Insani
NPM : 2415061029
KELAS : PSTI A
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Cantika Rybi Cahya Insani
Nama : Cantika Rybi Cahya Insani
NPM : 2415061029
Kelas : PSTI A
Video tersebut membahas pentingnya memperkuat kembali ideologi Pancasila di era digital dan menekankan perlunya penyesuaian nilai-nilai Pancasila dengan kebutuhan masyarakat modern. Pemerintah didorong untuk merancang silabus Pancasila yang relevan dengan berbagai demografi, mulai dari generasi milenial hingga kelompok dengan pendidikan rendah. Silabus ini perlu dirancang dengan bahasa sederhana dan narasi menarik agar pesan-pesan Pancasila lebih mudah diterima, khususnya oleh generasi muda yang cenderung tidak tertarik pada teori-teori berat. Pendekatan ini dianggap penting untuk meningkatkan daya tarik dan pemahaman generasi muda terhadap Pancasila.
Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Saidurahman, menyoroti dua jalur utama pembinaan ideologi Pancasila: jalur struktural dan kultural. Jalur struktural melibatkan lembaga seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tersampaikan secara efektif, sedangkan jalur kultural berfokus pada peran institusi pendidikan, seperti kampus, dalam membentuk budaya yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Beliau menekankan bahwa sinergi antara kedua jalur ini sangat penting untuk memastikan penerimaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat.
Keberhasilan pembinaan ideologi Pancasila di era digital juga diukur dari meningkatnya toleransi masyarakat. Namun, hal ini harus disertai dengan kebijakan pemerintah yang adil untuk menciptakan keadilan sosial. Kombinasi antara pembinaan yang efektif dan kebijakan yang merata dinilai penting untuk memastikan Pancasila tetap relevan sebagai dasar kehidupan bermasyarakat di era digital.
NPM : 2415061029
Kelas : PSTI A
Video tersebut membahas pentingnya memperkuat kembali ideologi Pancasila di era digital dan menekankan perlunya penyesuaian nilai-nilai Pancasila dengan kebutuhan masyarakat modern. Pemerintah didorong untuk merancang silabus Pancasila yang relevan dengan berbagai demografi, mulai dari generasi milenial hingga kelompok dengan pendidikan rendah. Silabus ini perlu dirancang dengan bahasa sederhana dan narasi menarik agar pesan-pesan Pancasila lebih mudah diterima, khususnya oleh generasi muda yang cenderung tidak tertarik pada teori-teori berat. Pendekatan ini dianggap penting untuk meningkatkan daya tarik dan pemahaman generasi muda terhadap Pancasila.
Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Saidurahman, menyoroti dua jalur utama pembinaan ideologi Pancasila: jalur struktural dan kultural. Jalur struktural melibatkan lembaga seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tersampaikan secara efektif, sedangkan jalur kultural berfokus pada peran institusi pendidikan, seperti kampus, dalam membentuk budaya yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Beliau menekankan bahwa sinergi antara kedua jalur ini sangat penting untuk memastikan penerimaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat.
Keberhasilan pembinaan ideologi Pancasila di era digital juga diukur dari meningkatnya toleransi masyarakat. Namun, hal ini harus disertai dengan kebijakan pemerintah yang adil untuk menciptakan keadilan sosial. Kombinasi antara pembinaan yang efektif dan kebijakan yang merata dinilai penting untuk memastikan Pancasila tetap relevan sebagai dasar kehidupan bermasyarakat di era digital.
Nama : Cantika Rybi Cahya Insani
NPM : 2415061029
Kelas : PSTI A
Berdasarkan video 1 yang telah disimak, kasus yang melibatkan Jaksa Jovi Andrea mengungkap adanya konflik internal di kejaksaan, di mana ia dituduh melakukan tindakan tidak pantas terhadap Nela Marcela, termasuk menyebarkan klaim palsu mengenai penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi. Jovi menilai tuduhan tersebut sebagai fitnah dan merasa bahwa proses hukum yang dihadapinya tidak berjalan adil. Hal ini diperburuk oleh adanya dugaan intervensi serta ketidaktransparanan, seperti tidak diberikannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai hak yang telah dijamin oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, informasi yang menyebar melalui media sosial dinilai telah merusak reputasinya.
Untuk menyelesaikan konflik ini, diperlukan jaminan atas proses hukum yang bebas dari intervensi, pengawasan terhadap pihak-pihak terkait, serta penyelidikan dugaan pelanggaran etika oleh pejabat seperti Siti Holi Jaharrahab. Mediasi melalui lembaga independen dan perbaikan komunikasi publik juga dianggap penting guna memulihkan kepercayaan masyarakat.
Dalam pembelaannya, Jovi menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak melanggar hukum, sebagaimana dikonfirmasi oleh dua ahli hukum. Ia meminta agar tuduhan terhadapnya dibatalkan dan diberikan klarifikasi terkait fitnah yang beredar. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam institusi kejaksaan untuk menjaga kepercayaan publik.
NPM : 2415061029
Kelas : PSTI A
Berdasarkan video 1 yang telah disimak, kasus yang melibatkan Jaksa Jovi Andrea mengungkap adanya konflik internal di kejaksaan, di mana ia dituduh melakukan tindakan tidak pantas terhadap Nela Marcela, termasuk menyebarkan klaim palsu mengenai penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi. Jovi menilai tuduhan tersebut sebagai fitnah dan merasa bahwa proses hukum yang dihadapinya tidak berjalan adil. Hal ini diperburuk oleh adanya dugaan intervensi serta ketidaktransparanan, seperti tidak diberikannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai hak yang telah dijamin oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, informasi yang menyebar melalui media sosial dinilai telah merusak reputasinya.
Untuk menyelesaikan konflik ini, diperlukan jaminan atas proses hukum yang bebas dari intervensi, pengawasan terhadap pihak-pihak terkait, serta penyelidikan dugaan pelanggaran etika oleh pejabat seperti Siti Holi Jaharrahab. Mediasi melalui lembaga independen dan perbaikan komunikasi publik juga dianggap penting guna memulihkan kepercayaan masyarakat.
Dalam pembelaannya, Jovi menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak melanggar hukum, sebagaimana dikonfirmasi oleh dua ahli hukum. Ia meminta agar tuduhan terhadapnya dibatalkan dan diberikan klarifikasi terkait fitnah yang beredar. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam institusi kejaksaan untuk menjaga kepercayaan publik.
Nama : Cantika Rybi Cahya Insani
NPM : 2415061029
Kelas : PSTI A
Pendapat saya menyoroti esensi penting dari Pancasila yang sering kali terabaikan dalam praktik sehari-hari. Memang benar bahwa Pancasila lebih dari sekadar simbol atau materi hafalan; ia adalah sebuah sistem nilai yang memiliki relevansi besar dalam berbagai aspek kehidupan.
Ketika dipahami sebagai sistem etika, Pancasila berperan sebagai kompas moral yang membimbing perilaku individu dan kolektif. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, keadilan, dan persatuan tidak hanya menjadi gagasan ideal, tetapi dapat diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam interaksi sosial, penerapan nilai-nilai ini mendorong penghargaan terhadap keberagaman, sikap empati, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Sementara itu, di ranah politik, Pancasila menggariskan pentingnya musyawarah, keadilan sosial, dan pengabdian pada kepentingan bangsa, bukan semata kepentingan kelompok.
Menghubungkan Pancasila dengan tantangan global memberikan perspektif bahwa nilai-nilai tersebut bersifat universal dan tetap relevan. Dalam era globalisasi yang dipenuhi persaingan dan kompleksitas, Pancasila dapat menjadi pedoman moral yang membedakan bangsa Indonesia.
Sebagai generasi penerus, memahami dan menerapkan Pancasila secara aktif adalah langkah penting untuk memastikan keberlanjutannya sebagai dasar negara yang tidak hanya dihormati, tetapi juga dihidupi dalam setiap aspek kehidupan. Ini juga menuntut kita untuk terus mengkritisi bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan secara nyata, sehingga Pancasila benar-benar menjadi jiwa bangsa.
NPM : 2415061029
Kelas : PSTI A
Pendapat saya menyoroti esensi penting dari Pancasila yang sering kali terabaikan dalam praktik sehari-hari. Memang benar bahwa Pancasila lebih dari sekadar simbol atau materi hafalan; ia adalah sebuah sistem nilai yang memiliki relevansi besar dalam berbagai aspek kehidupan.
Ketika dipahami sebagai sistem etika, Pancasila berperan sebagai kompas moral yang membimbing perilaku individu dan kolektif. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, keadilan, dan persatuan tidak hanya menjadi gagasan ideal, tetapi dapat diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam interaksi sosial, penerapan nilai-nilai ini mendorong penghargaan terhadap keberagaman, sikap empati, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Sementara itu, di ranah politik, Pancasila menggariskan pentingnya musyawarah, keadilan sosial, dan pengabdian pada kepentingan bangsa, bukan semata kepentingan kelompok.
Menghubungkan Pancasila dengan tantangan global memberikan perspektif bahwa nilai-nilai tersebut bersifat universal dan tetap relevan. Dalam era globalisasi yang dipenuhi persaingan dan kompleksitas, Pancasila dapat menjadi pedoman moral yang membedakan bangsa Indonesia.
Sebagai generasi penerus, memahami dan menerapkan Pancasila secara aktif adalah langkah penting untuk memastikan keberlanjutannya sebagai dasar negara yang tidak hanya dihormati, tetapi juga dihidupi dalam setiap aspek kehidupan. Ini juga menuntut kita untuk terus mengkritisi bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan secara nyata, sehingga Pancasila benar-benar menjadi jiwa bangsa.
Nama : Cantika Rybi Cahya Insani
NPM : 2415061029
Kelas : PSTI A
Artikel ini menyoroti pentingnya Pancasila sebagai landasan etika politik di era pasca-kebenaran, terutama dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Sebagai sistem nilai, Pancasila berperan sebagai sumber moral dan hukum yang menjadi pedoman dalam mewujudkan masyarakat demokratis dan harmonis. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya dapat memperkuat tatanan politik dan sosial yang berlandaskan keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan.
Namun, tantangan besar muncul di era pasca-kebenaran, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi melalui media sosial. Fenomena ini mengancam integritas sosial dan politik bangsa, karena informasi yang tidak terverifikasi dengan cepat dapat memicu ketegangan dan konflik di masyarakat. Dalam situasi ini, menjaga nilai-nilai Pancasila menjadi sangat krusial.
Sebagai solusi, generasi muda diharapkan mengambil peran sebagai agen perubahan dengan meningkatkan literasi digital dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan politik. Artikel ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memperkuat etika politik berbasis Pancasila. Sinergi yang baik di antara berbagai pihak akan membantu menjaga stabilitas politik dan sosial di tengah tantangan kompleks era digital.
NPM : 2415061029
Kelas : PSTI A
Artikel ini menyoroti pentingnya Pancasila sebagai landasan etika politik di era pasca-kebenaran, terutama dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Sebagai sistem nilai, Pancasila berperan sebagai sumber moral dan hukum yang menjadi pedoman dalam mewujudkan masyarakat demokratis dan harmonis. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya dapat memperkuat tatanan politik dan sosial yang berlandaskan keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan.
Namun, tantangan besar muncul di era pasca-kebenaran, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi melalui media sosial. Fenomena ini mengancam integritas sosial dan politik bangsa, karena informasi yang tidak terverifikasi dengan cepat dapat memicu ketegangan dan konflik di masyarakat. Dalam situasi ini, menjaga nilai-nilai Pancasila menjadi sangat krusial.
Sebagai solusi, generasi muda diharapkan mengambil peran sebagai agen perubahan dengan meningkatkan literasi digital dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan politik. Artikel ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memperkuat etika politik berbasis Pancasila. Sinergi yang baik di antara berbagai pihak akan membantu menjaga stabilitas politik dan sosial di tengah tantangan kompleks era digital.