Nama: Tisya Aulia Anggraeni
NPM: 2413053097
1. Contoh Masalah Sosial Kontekstual: Ketimpangan Sosial Ekonomi
Ketimpangan sosial ekonomi merupakan perbedaan mencolok antara kelompok masyarakat kaya dan miskin dalam hal pendapatan, pendidikan, dan akses terhadap layanan publik seperti kesehatan, pekerjaan, serta perumahan. Di Indonesia, ketimpangan ini tampak jelas antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Masyarakat kota lebih mudah mendapatkan pendidikan berkualitas dan pekerjaan bergaji tinggi, sedangkan masyarakat di pedesaan sering kali tertinggal secara ekonomi. Akibat dari kondisi ini, muncul kecemburuan sosial, konflik horizontal, serta perasaan tidak adil di tengah masyarakat. Jika dibiarkan, ketimpangan dapat menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghambat pembangunan nasional.
2. Solusi
Untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi, perlu dilakukan beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah harus memperluas akses pendidikan dan pelatihan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf hidup. Kedua, perlu adanya pemerataan pembangunan ekonomi, seperti penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik di daerah tertinggal untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Ketiga, diterapkan kebijakan redistribusi pendapatan melalui sistem pajak progresif dan subsidi tepat sasaran agar kesejahteraan masyarakat miskin dapat meningkat tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam program pemberdayaan ekonomi berbasis lokal untuk mendorong kemandirian dan mengurangi ketergantungan.
3. Teori yang Relevan
a. Teori Konflik (Karl Marx)
Menurut Karl Marx, ketimpangan sosial ekonomi muncul karena adanya perbedaan kepemilikan alat produksi antara kelas borjuis (pemilik modal) dan proletar (pekerja). Ketika kekuasaan ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir orang, maka kelas bawah akan terus tertindas. Oleh karena itu, solusi yang relevan adalah menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih adil dan berpihak pada rakyat kecil, seperti distribusi sumber daya dan kesempatan yang merata.
b. Teori Fungsionalisme Struktural (Talcott Parsons)
Parsons berpendapat bahwa masyarakat akan berjalan seimbang jika setiap bagian dalam sistem sosial menjalankan fungsinya dengan baik. Namun, ketimpangan yang terlalu besar dapat mengganggu keseimbangan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus berperan aktif dalam menciptakan kebijakan sosial-ekonomi yang memastikan setiap lapisan masyarakat dapat berfungsi dan berkontribusi terhadap kestabilan sosial.
4. Kesimpulan
Ketimpangan sosial ekonomi merupakan masalah serius yang dapat memicu konflik dan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya terpadu melalui pemerataan pembangunan, pendidikan yang merata, serta kebijakan ekonomi yang berkeadilan. Berdasarkan teori konflik Karl Marx dan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons, solusi terhadap ketimpangan ini adalah dengan menciptakan sistem sosial yang adil dan seimbang. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup harmonis, sejahtera, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.