Nama: Shakila Yuliandini
NPM: 2411011006

Selamat pagi Pak Roy dan teman-teman, izinkan saya menjawab pertanyaan terkait video di atas.

Terima kasih telah membagikan materi yang sangat penting mengenai "Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".

Pancasila sebagai ideologi negara memang memiliki peran yang krusial dalam membentuk karakter dan arah pengembangan ilmu di Indonesia. Tantangan-tantangan yang di sebutkan dalam video diatas, seperti kapitalisasi, globalisasi, konsumerisme, dan pragmatisme, memang menjadi isu yang perlu dihadapi agar pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia tetap berakar pada nilai-nilai budaya dan ideologi bangsa.

Pancasila sangat penting dalam menerapkan ilmu bagi para ilmuwan dan pendidik untuk terus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek pengembangan ilmu, sehingga ilmu pengetahuan tidak hanya menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat identitas dan kemandirian bangsa.

Semoga materi yang telah kita simak diatas dapat menginspirasi banyak orang untuk lebih memahami dan menerapkan Pancasila dalam konteks pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi semua yang menyaksikan.

Shakila Yuliandini
2411011006

Nama: Shakila Yuliandini
NPM: 2411011006

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat Pagi Bapak Roy dan teman-teman semua, Izin memberikan tanggapan mengenai video yang telah diberikan

Materi ini membahas pentingnya ketahanan ideologi Pancasila di era digital, mengingat ancaman ideologi asing seperti liberalisme, radikalisme, dan komunisme yang mudah masuk melalui teknologi. Dengan jumlah pengguna internet yang besar, terutama generasi milenial, Indonesia dihadapkan pada tantangan menjaga identitas kebangsaan.

Poin Utama:
1. Era Digital sebagai Tantangan dan Peluang
- Informasi global mudah diakses, membawa ancaman sekaligus peluang untuk menyebarkan nilai Pancasila.

2. Pentingnya Ketahanan Ideologi
- Pancasila sebagai pemersatu bangsa harus terus diamalkan untuk menghadapi ancaman ideologi asing.

3. Peran Generasi Muda
- Generasi milenial, yang dominan di dunia digital, perlu diberdayakan melalui pendidikan, konten kreatif, dan sosialisasi nilai kebangsaan.

4. Pendekatan Struktural dan Kultural
- Struktural:Sosialisasi 4 pilar kebangsaan melalui seni budaya, pelatihan, dan lomba.
- Kultural:Pendidikan berbasis nilai Pancasila dan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari.

Kesimpulan:
Ketahanan ideologi Pancasila adalah tanggung jawab bersama. Era digital harus dimanfaatkan untuk memperkuat identitas bangsa, dengan generasi muda sebagai motor penggeraknya. Mari amalkan nilai-nilai Pancasila agar Indonesia tetap kokoh menghadapi tantangan zaman.

Nama: Shakila Yuliandini
NPM: 2411011006

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat Pagi Bapak Roy dan teman-teman semua, Izin memberikan tanggapan mengenai video yang telah diberikan

Materi ini membahas pentingnya ketahanan ideologi Pancasila di era digital, mengingat ancaman ideologi asing seperti liberalisme, radikalisme, dan komunisme yang mudah masuk melalui teknologi. Dengan jumlah pengguna internet yang besar, terutama generasi milenial, Indonesia dihadapkan pada tantangan menjaga identitas kebangsaan.

Poin Utama:
1. Era Digital sebagai Tantangan dan Peluang
- Informasi global mudah diakses, membawa ancaman sekaligus peluang untuk menyebarkan nilai Pancasila.

2. Pentingnya Ketahanan Ideologi
- Pancasila sebagai pemersatu bangsa harus terus diamalkan untuk menghadapi ancaman ideologi asing.

3. Peran Generasi Muda
- Generasi milenial, yang dominan di dunia digital, perlu diberdayakan melalui pendidikan, konten kreatif, dan sosialisasi nilai kebangsaan.

4. Pendekatan Struktural dan Kultural
- Struktural:Sosialisasi 4 pilar kebangsaan melalui seni budaya, pelatihan, dan lomba.
- Kultural:Pendidikan berbasis nilai Pancasila dan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari.

Kesimpulan:
Ketahanan ideologi Pancasila adalah tanggung jawab bersama. Era digital harus dimanfaatkan untuk memperkuat identitas bangsa, dengan generasi muda sebagai motor penggeraknya. Mari amalkan nilai-nilai Pancasila agar Indonesia tetap kokoh menghadapi tantangan zaman.

Nama: Shakila Yuliandini
NPM: 2411011006

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat Pagi Bapak Roy dan teman-teman semua, Izin memberikan tanggapan mengenai video yang telah diberikan.

Pernyataan tersebut mencerminkan adanya konflik internal di tubuh Kejaksaan Republik Indonesia yang melibatkan seorang jaksa, yaitu Jovi Andre, yang merasa dirinya telah menjadi korban upaya kriminalisasi, tindakan sewenang-wenang, dan upaya pemecatan oleh pihak tertentu, khususnya oleh mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tapanuli Selatan, Siti Kholijah Arahab. Berikut tanggapan terhadap isu dan materi yang diangkat:

1. Kriminalisasi Terhadap Jaksa Jovi Andre
- Inti Masalah: Jaksa Jovi menyebut dirinya diframing telah menyebarkan tuduhan terhadap seorang pengawal tahanan, Nela Marcela, yang menggunakan mobil dinas untuk kepentingan tidak pantas (berhubungan badan), meskipun ia mengklaim bahwa ia hanya mengkritik perilaku flexing.
- Analisis: Jika benar terjadi framing dalam publikasi resmi dan surat dakwaan, hal ini menjadi pelanggaran etika profesional dan hukum. Tuduhan serius seperti ini seharusnya didukung oleh bukti konkret dan prosedur yang transparan, bukan sekadar asumsi atau interpretasi sepihak. Proses hukum yang tidak sesuai prosedur dapat mencederai kredibilitas institusi kejaksaan.

2. Tindakan Sewenang-wenang oleh Siti Kholijah Arahab*
- Inti Masalah: Jaksa Jovi menuding mantan Kajari Tapanuli Selatan bertindak sewenang-wenang selama menjabat. Namun, rincian spesifik mengenai tindakan tersebut perlu diperjelas agar dapat dinilai apakah ada pelanggaran kewenangan atau penyalahgunaan jabatan.
- Analisis: Jika tuduhan ini benar, perlu ada penyelidikan internal independen. Namun, tanpa bukti atau data yang kuat, klaim ini bisa dianggap sebagai pernyataan sepihak.

3. Upaya Pemecatan oleh Siti Kholijah Arahab
- Inti Masalah: Ada tudingan bahwa upaya pemecatan ini didasari motif tertentu, bukan berdasarkan evaluasi kinerja atau pelanggaran profesional.
- Analisis: Pemecatan di lingkungan Kejaksaan memiliki mekanisme yang baku. Jika ada intervensi dari oknum tertentu untuk mendorong pemecatan secara tidak sah, maka hal ini merupakan penyalahgunaan wewenang yang patut ditindaklanjuti secara hukum.

4. Kritik terhadap Flexing Menggunakan Mobil Dinas
- Inti Masalah: Jaksa Jovi mengkritik Nela Marcela atas perilaku flexing menggunakan mobil dinas, yang dinilainya tidak pantas karena statusnya sebagai pengawal tahanan, bukan pejabat yang berwenang.
- Analisis: Kritik terhadap penyalahgunaan fasilitas negara adalah hal wajar. Namun, publikasi kritik tersebut di media sosial, terutama platform seperti TikTok yang cenderung bersifat informal, dapat menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, ini menunjukkan keberanian seorang aparat menyoroti penyalahgunaan fasilitas publik. Di sisi lain, hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar etika institusi, terutama jika kritik itu tidak disampaikan melalui mekanisme internal terlebih dahulu.

5. Framing dan Publikasi Informasi Tidak Akurat
- Inti Masalah: Jovi merasa diframing oleh Kejaksaan melalui publikasi di media dan penyusunan dakwaan yang memojokkannya.
- Analisis: Jika benar terjadi framing, hal ini mencerminkan kegagalan institusi dalam menjaga prinsip keadilan dan profesionalisme. Sebaliknya, jika pernyataan Jovi tidak sepenuhnya akurat, hal ini dapat menambah polarisasi dan konflik di internal Kejaksaan. Klarifikasi publik sangat dibutuhkan untuk menjaga reputasi lembaga hukum.

Rekomendasi:
1. Penyelidikan Independen: Diperlukan penyelidikan oleh pihak yang berwenang untuk memastikan apakah tuduhan Jaksa Jovi memiliki dasar yang kuat atau hanya klaim sepihak.
2. Mekanisme Internal: Kritik dan keluhan harus disampaikan melalui mekanisme internal yang tersedia sebelum dipublikasikan ke ruang publik. Ini penting untuk menjaga etika profesi.
3. Evaluasi Kepemimpinan: Jika benar terjadi tindakan sewenang-wenang oleh pejabat tertentu, evaluasi terhadap kepemimpinan di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan harus dilakukan.
4. Etika Media Sosial: Aparat penegak hukum perlu memahami bahwa publikasi kritik di media sosial dapat membawa konsekuensi hukum maupun etika. Kejaksaan perlu memberikan panduan tegas terkait perilaku di dunia maya.

Isu ini memerlukan perhatian serius agar tidak hanya menjaga nama baik individu yang terlibat, tetapi juga integritas lembaga Kejaksaan secara keseluruhan.