NAMA: Ganianda Gumilang
NPM: 2411011058
KELAS: Manajemen
NPM: 2411011058
KELAS: Manajemen
Posts made by Ganianda Gumilang
NAMA: Ganianda Gumilang
NPM: 2411011058
KELAS: Manajemen
NPM: 2411011058
KELAS: Manajemen
NAMA: Ganianda Gumilang
NPM: 2411011058
KELAS: MKU PKN
PRODI: S1 Manajemen
NPM: 2411011058
KELAS: MKU PKN
PRODI: S1 Manajemen
Nama: Ganianda Gumilang
NPM: 2411011058
Kelas: MKU PKN
Prodi: S1 Manajemen
"Awan Gelap untuk HAM di Indonesia"
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan fondasi utama dari kehidupan bernegara yang adil dan demokratis.
Menurut Komnas HAM dan Amnesty International Indonesia, berbagai agenda penegakan HAM mengalami stagnasi. Tidak adanya akuntabilitas atas pelanggaran HAM masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan tindakan represif terhadap pembela HAM menunjukkan betapa lemah komitmen negara terhadap prinsip-prinsip keadilan. Situasi di Papua menjadi potret menyakitkan, di mana pelanggaran HAM terus terjadi tanpa penyelesaian yang jelas. Padahal, konstitusi dan berbagai perjanjian internasional telah diratifikasi Indonesia sebagai komitmen terhadap HAM universal.
Demokrasi Indonesia semestinya tidak hanya meniru sistem Barat, tetapi berdiri di atas nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan keadilan sosial. Adat istiadat berbagai daerah di Indonesia mengajarkan penyelesaian konflik dengan dialog dan konsensus, bukan dominasi kekuasaan.
Salah satu kekhasan demokrasi Indonesia adalah landasannya pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini seharusnya menjadi jaminan moral bahwa kekuasaan dijalankan dengan etika, menjunjung hak hidup dan martabat manusia. Tetapi dalam praktiknya, nilai ketuhanan kerap dimanipulasi untuk membenarkan tindakan otoriter atau kepentingan politik sempit. Ketika agama dijadikan alat mobilisasi kekuasaan, bukan sebagai sumber inspirasi moral, maka demokrasi menjadi rusak dari dalam.
Praktik demokrasi Indonesia hari ini seringkali menyimpang dari cita-cita Pancasila dan UUD 1945. Prinsip persatuan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap HAM sering dikalahkan oleh kepentingan politik jangka pendek. Pembentukan undang-undang yang minim partisipasi publik, pembatasan kebebasan berpendapat, serta kriminalisasi terhadap aktivis menunjukkan ketidaksesuaian antara praktik dan konstitusi.
NPM: 2411011058
Kelas: MKU PKN
Prodi: S1 Manajemen
"Awan Gelap untuk HAM di Indonesia"
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan fondasi utama dari kehidupan bernegara yang adil dan demokratis.
Menurut Komnas HAM dan Amnesty International Indonesia, berbagai agenda penegakan HAM mengalami stagnasi. Tidak adanya akuntabilitas atas pelanggaran HAM masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan tindakan represif terhadap pembela HAM menunjukkan betapa lemah komitmen negara terhadap prinsip-prinsip keadilan. Situasi di Papua menjadi potret menyakitkan, di mana pelanggaran HAM terus terjadi tanpa penyelesaian yang jelas. Padahal, konstitusi dan berbagai perjanjian internasional telah diratifikasi Indonesia sebagai komitmen terhadap HAM universal.
Demokrasi Indonesia semestinya tidak hanya meniru sistem Barat, tetapi berdiri di atas nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan keadilan sosial. Adat istiadat berbagai daerah di Indonesia mengajarkan penyelesaian konflik dengan dialog dan konsensus, bukan dominasi kekuasaan.
Salah satu kekhasan demokrasi Indonesia adalah landasannya pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini seharusnya menjadi jaminan moral bahwa kekuasaan dijalankan dengan etika, menjunjung hak hidup dan martabat manusia. Tetapi dalam praktiknya, nilai ketuhanan kerap dimanipulasi untuk membenarkan tindakan otoriter atau kepentingan politik sempit. Ketika agama dijadikan alat mobilisasi kekuasaan, bukan sebagai sumber inspirasi moral, maka demokrasi menjadi rusak dari dalam.
Praktik demokrasi Indonesia hari ini seringkali menyimpang dari cita-cita Pancasila dan UUD 1945. Prinsip persatuan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap HAM sering dikalahkan oleh kepentingan politik jangka pendek. Pembentukan undang-undang yang minim partisipasi publik, pembatasan kebebasan berpendapat, serta kriminalisasi terhadap aktivis menunjukkan ketidaksesuaian antara praktik dan konstitusi.
Nama: Ganianda Gumilang
NPM: 2411011058
Kelas: MKU PKN
Prodi: S1 Manajemen
“Konflik Komunal di Perbatasan Indonesia–Timor Leste dan Upaya Penyelesaiannya”
Konflik komunal yang terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste pada tahun 2012 dan 2013 memperlihatkan bahwa batas wilayah negara bukan hanya soal peta dan garis imajiner, tetapi juga menyangkut kehidupan masyarakat, emosi kolektif, dan warisan sejarah yang kompleks. Artikel tersebut tidak hanya menyajikan fakta peristiwa, tetapi juga mengupas berbagai faktor penyebab konflik yang melibatkan interpretasi berbeda terhadap batas wilayah, zona netral, dan sentimen sosial kultural yang belum pulih sepenuhnya pascareferendum Timor Timur.
konflik bermula dari pembangunan infrastruktur oleh pihak Timor Leste yang melanggar kesepakatan batas wilayah dan zona netral. Bentrokan warga yang menyusul pembangunan tersebut menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas sosial di perbatasan jika tidak dibarengi dengan penyelesaian administratif dan penguatan ikatan sosial-budaya. Fakta bahwa aparat keamanan turut terlibat dalam konflik, meski dalam skala terbatas, memperlihatkan bahwa pengendalian situasi masih sangat bergantung pada pendekatan militeristik, bukan dialog masyarakat.
hal positif yang dapat diambil adalah pentingnya peran pemerintah dan lembaga seperti Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam mengidentifikasi titik-titik konflik dan menyusun solusi damai melalui diplomasi bilateral.
Jika Indonesia tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara sebagai cara pandang nasional, maka akan sangat mudah bagi konflik seperti di perbatasan ini berkembang menjadi krisis berkepanjangan. Wawasan nusantara menekankan kesatuan wilayah dan persatuan dalam keberagaman, yang menjadi kunci dalam menjaga integrasi nasional di tengah tantangan global maupun lokal.
Konsepsi wawasan nusantara berfungsi sebagai panduan dalam pembangunan dan pengelolaan wilayah secara adil dan menyeluruh.
NPM: 2411011058
Kelas: MKU PKN
Prodi: S1 Manajemen
“Konflik Komunal di Perbatasan Indonesia–Timor Leste dan Upaya Penyelesaiannya”
Konflik komunal yang terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste pada tahun 2012 dan 2013 memperlihatkan bahwa batas wilayah negara bukan hanya soal peta dan garis imajiner, tetapi juga menyangkut kehidupan masyarakat, emosi kolektif, dan warisan sejarah yang kompleks. Artikel tersebut tidak hanya menyajikan fakta peristiwa, tetapi juga mengupas berbagai faktor penyebab konflik yang melibatkan interpretasi berbeda terhadap batas wilayah, zona netral, dan sentimen sosial kultural yang belum pulih sepenuhnya pascareferendum Timor Timur.
konflik bermula dari pembangunan infrastruktur oleh pihak Timor Leste yang melanggar kesepakatan batas wilayah dan zona netral. Bentrokan warga yang menyusul pembangunan tersebut menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas sosial di perbatasan jika tidak dibarengi dengan penyelesaian administratif dan penguatan ikatan sosial-budaya. Fakta bahwa aparat keamanan turut terlibat dalam konflik, meski dalam skala terbatas, memperlihatkan bahwa pengendalian situasi masih sangat bergantung pada pendekatan militeristik, bukan dialog masyarakat.
hal positif yang dapat diambil adalah pentingnya peran pemerintah dan lembaga seperti Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam mengidentifikasi titik-titik konflik dan menyusun solusi damai melalui diplomasi bilateral.
Jika Indonesia tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara sebagai cara pandang nasional, maka akan sangat mudah bagi konflik seperti di perbatasan ini berkembang menjadi krisis berkepanjangan. Wawasan nusantara menekankan kesatuan wilayah dan persatuan dalam keberagaman, yang menjadi kunci dalam menjaga integrasi nasional di tengah tantangan global maupun lokal.
Konsepsi wawasan nusantara berfungsi sebagai panduan dalam pembangunan dan pengelolaan wilayah secara adil dan menyeluruh.