MKU PKN Manajemen 2024/2025

Nama : Neesha Zefanya Putri Irawan
Npm : 2411011071
Kelas : Manajemen

analisis kasus

Konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste, khususnya antara masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat dan masyarakat sub-distrik Passabe, muncul akibat tumpang tindih klaim wilayah yang disebabkan perbedaan antara kesepakatan formal negara dan batas adat yang dipegang masyarakat setempat. Kesepakatan resmi kedua negara menetapkan batas tertentu, namun masyarakat Bikomi Nilulat tetap berpedoman pada batas adat yang diwariskan oleh leluhur mereka, sehingga menimbulkan sengketa dan bentrokan berkali-kali, seperti yang terjadi pada tahun 2012 hingga 2017. Konflik ini tidak hanya dipicu oleh klaim wilayah, tetapi juga aktivitas pembangunan dan pertanian yang dianggap melanggar zona netral atau perjanjian adat, sehingga memicu ketegangan dan bentrokan fisik antarwarga di kedua sisi perbatasan.

Menurut saya, upaya penyelesaian konflik ini dilakukan melalui berbagai pendekatan, mulai dari dialog antar masyarakat, perundingan antar pemerintah Indonesia dan Timor Leste, hingga penegakan zona netral sesuai nota kesepahaman tahun 2005. Namun, penyelesaian masih menemui kendala karena belum melibatkan masyarakat lokal secara optimal dalam penentuan batas wilayah, serta adanya ketimpangan sosial ekonomi yang membuat masyarakat di perbatasan rentan terhadap konflik. Oleh karena itu, selain penyelesaian administratif dan diplomatik, dibutuhkan pendekatan yang lebih humanis dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat setempat agar kesepakatan yang dihasilkan dapat diterima dan ditaati bersama. Pendekatan ini penting agar konflik tidak berulang dan perdamaian di wilayah perbatasan dapat terjaga secara berkelanjutan.

NAMA : ANISA FUTRI
NPM : 2411011119
PRODI : MANAJEMEN

Tentu! Berikut adalah parafrase dari ketiga jawaban tersebut:
1. Tanggapan terhadap isi artikel dan nilai positif yang dapat diambil
Artikel ini memberikan penjelasan yang mendalam mengenai konflik antarwarga di perbatasan Indonesia-Timor Leste, khususnya di wilayah Timor Tengah Utara dan Oecussi. Konflik tersebut disebabkan oleh klaim wilayah yang tumpang tindih, perbedaan pandangan mengenai zona netral, serta adanya ketegangan sosial dan budaya antara masyarakat kedua negara. Hal positif yang bisa diambil dari artikel ini adalah pentingnya penyelesaian masalah melalui cara damai seperti dialog dan mediasi, serta keterlibatan masyarakat setempat. Selain itu, artikel menyoroti perlunya kejelasan batas wilayah dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal agar hubungan antarnegara tetap harmonis dan stabil.
2. Pendapat dan konsekuensi jika Indonesia tidak menerapkan wawasan nusantara
Jika Indonesia tidak memiliki wawasan nusantara, maka negara ini akan kehilangan landasan penting untuk menjaga persatuan dan keutuhan wilayahnya. Tanpa pandangan yang menyatukan seluruh bangsa, rasa cinta tanah air dan solidaritas antarwarga bisa melemah, sehingga mudah terjadi perpecahan dan konflik internal. Akibatnya, wilayah Indonesia menjadi rentan terhadap disintegrasi dan gangguan dari pihak luar karena tidak ada kesadaran kolektif untuk mempertahankan keutuhan negara serta menghormati keberagaman yang ada.
3. Peran wawasan nusantara dalam mencegah konflik seperti yang terjadi di artikel
Wawasan nusantara berfungsi sebagai prinsip yang memandang wilayah Indonesia secara menyeluruh sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, baik dari sisi politik, sosial, ekonomi, maupun pertahanan. Melalui wawasan ini, masyarakat dan pemerintah didorong untuk mengutamakan penyelesaian konflik dengan cara musyawarah dan dialog, serta menjaga persatuan bangsa. Wawasan nusantara juga menanamkan nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman, sehingga potensi konflik yang muncul akibat perbedaan latar belakang atau sengketa wilayah dapat diminimalkan. Dengan demikian, wawasan nusantara menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan integritas bangsa Indonesia.

Nama: Fany Rahmawati
Npm: 2411011052
Prodi: S1 manajemen



Konflik antarwarga kembali terjadi di perbatasan Indonesia–Timor Leste pada Oktober 2013, tepatnya antara warga Timor Tengah Utara (Indonesia) dan Distrik Oecussi (Timor Leste). Bentrokan ini dipicu oleh pembangunan jalan di Timor Leste yang dianggap melanggar wilayah Indonesia dan zona netral yang seharusnya bebas aktivitas. Proyek ini juga merusak beberapa fasilitas serta makam warga, sehingga memicu kemarahan masyarakat.

Konflik berkembang menjadi aksi saling lempar batu yang bahkan melibatkan aparat keamanan Timor Leste. Ketegangan meningkat ketika terjadi insiden pencurian ternak, yang membuat masyarakat Indonesia semakin siaga.

Penyebab utama konflik ini adalah belum selesainya batas wilayah resmi (delimitasi), perbedaan pandangan tentang zona netral, dan adanya sentimen negatif antarwarga pascareferendum Timor Timur. Meski kedua masyarakat memiliki akar budaya yang sama, sejarah dan perebutan sumber daya memperkeruh hubungan.

Penyelesaiannya memerlukan langkah-langkah inovatif untuk menyelesaikan penetapan batas, edukasi kepada masyarakat, serta peningkatan perhatian pemerintah terhadap daerah perbatasan.

*jawaban dari 3 soal yang ada pada artikel tersebut :

1. Apa tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa diambil dari artikel tersebut?

Artikel ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan konflik di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Konflik tersebut terlihat bahwa perbedaan pendapat tentang batas wilayah dan penggunaan zona netral dapat berdampak serius pada hubungan antarwarga. Situasi ini menjadi peringatan bahwa penyelesaian batas negara bukan hanya urusan antar pemerintah, tetapi juga berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Dari artikel ini, sisi positif yang dapat diambil adalah pentingnya pemerintah memberikan perhatian khusus pada daerah perbatasan. Masyarakat di sana harus merasa dilibatkan dan dilindungi oleh negara. Selain itu, artikel ini juga mengajarkan pentingnya menjaga hubungan sosial antarwarga lintas negara agar tidak mudah terprovokasi atau terlibat konflik.

2. Apa yang akan terjadi pada wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?

Tanpa konsep wawasan nusantara, ikatan persatuan antardaerah di Indonesia akan sangat rapuh. Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman untuk melihat seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. Jika konsep ini diabaikan, wilayah-wilayah terpencil seperti daerah perbatasan bisa merasa ditinggalkan dan kehilangan rasa nasionalisme.

Akibatnya, bisa terjadi ketimpangan perhatian dari pemerintah pusat dan masyarakat perbatasan dapat dengan mudah dipengaruhi oleh negara tetangga. Hal ini tentu mengancam kelangsungan negara dan bisa membuka celah terjadinya konflik atau konflik berkepanjangan.

3. Bagaimana wawasan nusantara bisa mencegah konflik seperti yang dibahas dalam artikel?

Wawasan nusantara berperan penting dalam menjaga stabilitas dan mencegah konflik di daerah perbatasan. Dengan adanya kesadaran bahwa seluruh wilayah Indonesia memiliki nilai yang sama, maka setiap daerah—termasuk perbatasan—akan mendapatkan perhatian dan pembangunan yang adil dari pemerintah.

Konsep ini juga mendorong masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui dialog, musyawarah, dan pendekatan budaya, bukan kekerasan. Wawasan nusantara menanamkan rasa persaudaraan, tanggung jawab bersama, dan kesadaran bahwa konflik tidak akan membawa manfaat. Dengan begitu, potensi bentrokan seperti yang terjadi antara warga Indonesia dan Timor Leste bisa dicegah sejak dini melalui sikap saling menghargai dan semangat persahabatan.

NAMA : ANISA FUTRI
NPM : 2411011119
PRODI : MANAJEMEN


1. Tanggapan terhadap isi artikel dan nilai positif yang dapat diambil
Artikel ini memberikan penjelasan yang mendalam mengenai konflik antarwarga di perbatasan Indonesia-Timor Leste, khususnya di wilayah Timor Tengah Utara dan Oecussi. Konflik tersebut disebabkan oleh klaim wilayah yang tumpang tindih, perbedaan pandangan mengenai zona netral, serta adanya ketegangan sosial dan budaya antara masyarakat kedua negara. Hal positif yang bisa diambil dari artikel ini adalah pentingnya penyelesaian masalah melalui cara damai seperti dialog dan mediasi, serta keterlibatan masyarakat setempat. Selain itu, artikel menyoroti perlunya kejelasan batas wilayah dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal agar hubungan antarnegara tetap harmonis dan stabil.
2. Pendapat dan konsekuensi jika Indonesia tidak menerapkan wawasan nusantara
Jika Indonesia tidak memiliki wawasan nusantara, maka negara ini akan kehilangan landasan penting untuk menjaga persatuan dan keutuhan wilayahnya. Tanpa pandangan yang menyatukan seluruh bangsa, rasa cinta tanah air dan solidaritas antarwarga bisa melemah, sehingga mudah terjadi perpecahan dan konflik internal. Akibatnya, wilayah Indonesia menjadi rentan terhadap disintegrasi dan gangguan dari pihak luar karena tidak ada kesadaran kolektif untuk mempertahankan keutuhan negara serta menghormati keberagaman yang ada.
3. Peran wawasan nusantara dalam mencegah konflik seperti yang terjadi di artikel
Wawasan nusantara berfungsi sebagai prinsip yang memandang wilayah Indonesia secara menyeluruh sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, baik dari sisi politik, sosial, ekonomi, maupun pertahanan. Melalui wawasan ini, masyarakat dan pemerintah didorong untuk mengutamakan penyelesaian konflik dengan cara musyawarah dan dialog, serta menjaga persatuan bangsa. Wawasan nusantara juga menanamkan nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman, sehingga potensi konflik yang muncul akibat perbedaan latar belakang atau sengketa wilayah dapat diminimalkan. Dengan demikian, wawasan nusantara menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan integritas bangsa Indonesia.

Nama: Fany Rahmawati
Npm: 2411011052
Prodi: S1 manajemen



Konflik antarwarga kembali terjadi di perbatasan Indonesia–Timor Leste pada Oktober 2013, tepatnya antara warga Timor Tengah Utara (Indonesia) dan Distrik Oecussi (Timor Leste). Bentrokan ini dipicu oleh pembangunan jalan di Timor Leste yang dianggap melanggar wilayah Indonesia dan zona netral yang seharusnya bebas aktivitas. Proyek ini juga merusak beberapa fasilitas serta makam warga, sehingga memicu kemarahan masyarakat.

Konflik berkembang menjadi aksi saling lempar batu yang bahkan melibatkan aparat keamanan Timor Leste. Ketegangan meningkat ketika terjadi insiden pencurian ternak, yang membuat masyarakat Indonesia semakin siaga.

Penyebab utama konflik ini adalah belum selesainya batas wilayah resmi (delimitasi), perbedaan pandangan tentang zona netral, dan adanya sentimen negatif antarwarga pascareferendum Timor Timur. Meski kedua masyarakat memiliki akar budaya yang sama, sejarah dan perebutan sumber daya memperkeruh hubungan.

Penyelesaiannya memerlukan langkah-langkah inovatif untuk menyelesaikan penetapan batas, edukasi kepada masyarakat, serta peningkatan perhatian pemerintah terhadap daerah perbatasan.

*jawaban dari 3 soal yang ada pada artikel tersebut :

1. Apa tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa diambil dari artikel tersebut?

Artikel ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan konflik di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Konflik tersebut terlihat bahwa perbedaan pendapat tentang batas wilayah dan penggunaan zona netral dapat berdampak serius pada hubungan antarwarga. Situasi ini menjadi peringatan bahwa penyelesaian batas negara bukan hanya urusan antar pemerintah, tetapi juga berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Dari artikel ini, sisi positif yang dapat diambil adalah pentingnya pemerintah memberikan perhatian khusus pada daerah perbatasan. Masyarakat di sana harus merasa dilibatkan dan dilindungi oleh negara. Selain itu, artikel ini juga mengajarkan pentingnya menjaga hubungan sosial antarwarga lintas negara agar tidak mudah terprovokasi atau terlibat konflik.

2. Apa yang akan terjadi pada wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?

Tanpa konsep wawasan nusantara, ikatan persatuan antardaerah di Indonesia akan sangat rapuh. Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman untuk melihat seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. Jika konsep ini diabaikan, wilayah-wilayah terpencil seperti daerah perbatasan bisa merasa ditinggalkan dan kehilangan rasa nasionalisme.

Akibatnya, bisa terjadi ketimpangan perhatian dari pemerintah pusat dan masyarakat perbatasan dapat dengan mudah dipengaruhi oleh negara tetangga. Hal ini tentu mengancam kelangsungan negara dan bisa membuka celah terjadinya konflik atau konflik berkepanjangan.

3. Bagaimana wawasan nusantara bisa mencegah konflik seperti yang dibahas dalam artikel?

Wawasan nusantara berperan penting dalam menjaga stabilitas dan mencegah konflik di daerah perbatasan. Dengan adanya kesadaran bahwa seluruh wilayah Indonesia memiliki nilai yang sama, maka setiap daerah—termasuk perbatasan—akan mendapatkan perhatian dan pembangunan yang adil dari pemerintah.

Konsep ini juga mendorong masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui dialog, musyawarah, dan pendekatan budaya, bukan kekerasan. Wawasan nusantara menanamkan rasa persaudaraan, tanggung jawab bersama, dan kesadaran bahwa konflik tidak akan membawa manfaat. Dengan begitu, potensi bentrokan seperti yang terjadi antara warga Indonesia dan Timor Leste bisa dicegah sejak dini melalui sikap saling menghargai dan semangat persahabatan.

NAMA : NADIV NAFIS WAVI
NPM : 2451011026
KELAS : MKU PKN

Analisis Kasus Konflik Komunal di Perbatasan Indonesia–Timor Leste (Bikomi Nilulat – Passabe)

Konflik komunal yang terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste, tepatnya antara masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat di Indonesia dan masyarakat sub-distrik Passabe di Timor Leste, menunjukkan kompleksitas persoalan perbatasan yang bukan sekadar persoalan garis di peta. Konflik ini tidak hanya mencerminkan tumpang tindih klaim wilayah antara kesepakatan formal antarnegara dan batas adat masyarakat lokal, tetapi juga mencerminkan bagaimana politik identitas dan narasi sejarah lokal menjadi faktor penting yang memperpanjang konflik. Banyak pihak cenderung melihat konflik ini hanya dari sisi legal formal—yakni bagaimana garis perbatasan yang sah harus ditaati. Padahal, konflik ini juga berakar pada persoalan psikologis kolektif masyarakat setempat yang merasa batas-batas leluhur mereka diabaikan oleh negara, sehingga muncul rasa keterasingan dari keputusan negara.

Menurut saya, penyelesaian konflik ini selama ini cenderung terjebak pada pendekatan birokratis dan diplomasi negara yang mengutamakan nota kesepahaman dan zona netral, tetapi justru abai pada aspek rekonsiliasi sosial dan pengakuan identitas kultural masyarakat perbatasan. Negara sering kali terlalu menekankan pentingnya stabilitas keamanan melalui kesepakatan di atas kertas, tanpa benar-benar membangun kepercayaan antara negara dan masyarakat lokal. Padahal, masyarakat adat di daerah perbatasan memiliki kearifan lokal sendiri yang bisa menjadi jembatan dalam penyelesaian konflik. Alih-alih hanya mendekatkan kepentingan negara, penting juga untuk menggali memori kolektif masyarakat tentang bagaimana mereka memandang batas wilayah secara turun-temurun. Ini bukan berarti negara harus tunduk pada batas adat sepenuhnya, tetapi negara perlu menghormati dan mengintegrasikan kearifan lokal agar kebijakan yang dibuat tidak terkesan memaksakan kehendak negara kepada rakyatnya.

Lebih dari itu, saya melihat bahwa konflik di Bikomi Nilulat dan Passabe juga tidak bisa dilepaskan dari masalah ketidakadilan pembangunan yang menimpa masyarakat perbatasan. Pemerintah sering kali membangun infrastruktur di wilayah pusat atau kota besar, sementara daerah perbatasan masih tertinggal secara ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Ketimpangan ini memperburuk konflik, karena masyarakat merasa negara hanya hadir ketika ada konflik, tetapi menghilang saat mereka membutuhkan pelayanan dasar. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa solusi konflik perbatasan ini tidak cukup hanya melalui pendekatan diplomatik atau penegakan hukum. Negara perlu melakukan investasi serius dalam pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah perbatasan agar masyarakat tidak merasa terpinggirkan. Dengan begitu, mereka akan lebih merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia (atau Timor Leste) dan akan lebih siap untuk menerima hasil kesepakatan yang dibuat oleh negara.

Dengan demikian, konflik di Bikomi Nilulat dan Passabe ini mencerminkan bagaimana konflik perbatasan tidak hanya soal garis batas, tetapi juga soal keadilan sosial, rekonsiliasi budaya, dan rasa memiliki terhadap negara. Pendekatan yang lebih transformatif dibutuhkan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang dihargai suaranya dalam setiap keputusan. Hanya dengan begitu, konflik perbatasan dapat diselesaikan secara damai dan berkelanjutan, serta membangun rasa kebangsaan yang kuat di tengah masyarakat yang hidup di perbatasan negara.

Nama : Martsha Afifah Putri
Npm : 2451011017
Kelas : S1 Manajemen

Artikel ini menunjukkan bahwa konflik di perbatasan Indonesia–Timor Leste bukan hanya soal batas wilayah, tapi juga menyangkut hubungan sosial, budaya, dan sejarah antarwarga yang dulunya satu rumpun. Tanpa Wawasan Nusantara, Indonesia bisa kehilangan rasa persatuan dan kepedulian terhadap daerah perbatasan, yang akhirnya membuat konflik seperti ini sulit dihindari. Konsep Wawasan Nusantara penting karena menanamkan kesadaran bahwa seluruh wilayah Indonesia, termasuk perbatasan, adalah satu kesatuan yang harus dijaga bersama demi keutuhan bangsa dan kedaulatan negara.

Nama: Ganianda Gumilang
NPM: 2411011058
Kelas: MKU PKN
Prodi: S1 Manajemen

“Konflik Komunal di Perbatasan Indonesia–Timor Leste dan Upaya Penyelesaiannya”

Konflik komunal yang terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste pada tahun 2012 dan 2013 memperlihatkan bahwa batas wilayah negara bukan hanya soal peta dan garis imajiner, tetapi juga menyangkut kehidupan masyarakat, emosi kolektif, dan warisan sejarah yang kompleks. Artikel tersebut tidak hanya menyajikan fakta peristiwa, tetapi juga mengupas berbagai faktor penyebab konflik yang melibatkan interpretasi berbeda terhadap batas wilayah, zona netral, dan sentimen sosial kultural yang belum pulih sepenuhnya pascareferendum Timor Timur.

konflik bermula dari pembangunan infrastruktur oleh pihak Timor Leste yang melanggar kesepakatan batas wilayah dan zona netral. Bentrokan warga yang menyusul pembangunan tersebut menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas sosial di perbatasan jika tidak dibarengi dengan penyelesaian administratif dan penguatan ikatan sosial-budaya. Fakta bahwa aparat keamanan turut terlibat dalam konflik, meski dalam skala terbatas, memperlihatkan bahwa pengendalian situasi masih sangat bergantung pada pendekatan militeristik, bukan dialog masyarakat.

hal positif yang dapat diambil adalah pentingnya peran pemerintah dan lembaga seperti Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam mengidentifikasi titik-titik konflik dan menyusun solusi damai melalui diplomasi bilateral.

Jika Indonesia tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara sebagai cara pandang nasional, maka akan sangat mudah bagi konflik seperti di perbatasan ini berkembang menjadi krisis berkepanjangan. Wawasan nusantara menekankan kesatuan wilayah dan persatuan dalam keberagaman, yang menjadi kunci dalam menjaga integrasi nasional di tengah tantangan global maupun lokal.

Konsepsi wawasan nusantara berfungsi sebagai panduan dalam pembangunan dan pengelolaan wilayah secara adil dan menyeluruh.

Nama : Evania Nurresya Arsana
NPM : 2451011044
Prodi : S1 Manajemen

Izin beri jawaban Analisis 1,
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Menurut saya, artikel ini memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai kompleksitas konflik perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, khususnya dari perspektif komunal atau antarwarga. Yang menarik adalah bahwa konflik ini tidak semata-mata dipicu oleh persoalan batas negara secara administratif, tetapi juga oleh sentimen sosial-budaya dan warisan sejarah pascareferendum Timor Timur. Saya melihat bahwa konflik semacam ini harus dipandang bukan hanya sebagai masalah hukum atau kedaulatan, tetapi juga sebagai persoalan kemanusiaan dan psikologis antarwarga yang telah terpisah secara politis, namun masih terhubung secara kultural.

Hal positif yang saya dapatkan dari artikel ini adalah pentingnya pemahaman lintas budaya dan sejarah dalam menjaga stabilitas wilayah perbatasan. Kita sering mengabaikan bahwa warga perbatasan hidup dalam situasi yang berbeda dari kita yang tinggal di pusat kota. Mereka mengalami langsung dampak dari ketegangan antarnegara. Artikel ini membuka wawasan saya bahwa pendekatan keamanan saja tidak cukup, namun perlu pendekatan sosial, budaya, dan diplomatik yang lebih humanis dan preventif.

2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Jika Indonesia tidak memiliki konsepsi Wawasan Nusantara, maka sangat mungkin akan terjadi krisis identitas kebangsaan dan melemahnya integrasi nasional. Tanpa adanya cara pandang yang mempersatukan seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan, maka tiap daerah bisa saja merasa berjalan sendiri-sendiri tanpa ikatan kepentingan bersama. Ini sangat berbahaya, terutama bagi wilayah perbatasan yang secara geografis jauh dari pusat pemerintahan dan rentan terhadap pengaruh negara tetangga.

Tanpa wawasan nusantara, maka konflik seperti yang terjadi di perbatasan Indonesia–Timor Leste tidak hanya mungkin terus berulang, tetapi juga bisa memicu disintegrasi. Warga perbatasan bisa merasa diabaikan oleh negara dan akhirnya lebih dekat secara emosional dengan negara tetangga. Ketika rasa nasionalisme menurun dan kehadiran negara tidak dirasakan secara nyata, maka celah konflik horizontal dan vertikal akan semakin lebar.

3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikel di atas?
Konsepsi Wawasan Nusantara sangat relevan untuk mencegah dan meredam konflik perbatasan seperti yang dijelaskan dalam artikel. Cara pandang ini mendorong setiap warga negara, termasuk aparat pemerintah, untuk melihat seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan utuh yang harus dijaga bersama. Dalam konteks konflik perbatasan, wawasan nusantara dapat menginspirasi kebijakan yang lebih inklusif dan tidak sentralistik, sehingga kebutuhan dan aspirasi warga perbatasan bisa lebih didengar dan ditanggapi.

Wawasan Nusantara juga menekankan pentingnya kesatuan wilayah dan persatuan bangsa, yang berarti tidak hanya menjaga batas fisik negara, tetapi juga membangun kepercayaan dan hubungan sosial yang harmonis antarwarga di wilayah perbatasan. Pemerintah dapat mengambil pendekatan diplomasi warga (people-to-people diplomacy), meningkatkan fasilitas sosial ekonomi, dan memperkuat identitas nasional melalui pendidikan dan kerja sama budaya. Ketika warga perbatasan merasa menjadi bagian yang utuh dari Indonesia, maka konflik seperti ini akan semakin jarang terjadi.