Nama : Fathan Rizqi Syahbana
NPM : 2415061022
Kelas PSTI B
Video yang dibahas mengungkap sebuah kasus yang melibatkan dugaan pelanggaran etika oleh seorang pejabat publik bernama Nella Maresella. Persoalan utamanya adalah penggunaan kendaraan milik negara untuk kepentingan pribadi, yang kemudian diungkap oleh seorang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar.
Ironisnya, ketika jaksa tersebut mencoba mengungkap kebenaran, ia justru mengalami pembalasan dengan dijebloskan ke dalam penjara. Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan serius terkait sistem peradilan yang tidak seimbang dan adanya indikasi pembatasan kebebasan berpendapat.
Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan perlakuan hukum antara pejabat dan masyarakat biasa. Tindakan kritis yang seharusnya diapresiasi malah dihukum, yang menandakan potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem pemerintahan.
Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, menegakkan prinsip keadilan yang transparan dan tidak memihak. Kedua, memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang mengungkap praktik koruptif. Ketiga, melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan fasilitas negara.
Terkait sanksi, dalam kasus Nella Maresella, jika terbukti bersalah, sebaiknya dijatuhkan sanksi administratif seperti pencabutan hak penggunaan kendaraan dinas. Sementara untuk Jaksa Jovi Andrea Bachtiar, yang notabene hanya menjalankan fungsi kontrol, seharusnya tidak perlu menerima hukuman. Bahkan, ia patut mendapatkan perlindungan hukum dan kesempatan untuk mengajukan pembelaan.
Inti persoalan adalah perlunya reformasi sistemik dalam penegakan hukum yang lebih berkeadilan, transparan, dan melindungi hak-hak individu yang kritis terhadap penyimpangan.
NPM : 2415061022
Kelas PSTI B
Video yang dibahas mengungkap sebuah kasus yang melibatkan dugaan pelanggaran etika oleh seorang pejabat publik bernama Nella Maresella. Persoalan utamanya adalah penggunaan kendaraan milik negara untuk kepentingan pribadi, yang kemudian diungkap oleh seorang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar.
Ironisnya, ketika jaksa tersebut mencoba mengungkap kebenaran, ia justru mengalami pembalasan dengan dijebloskan ke dalam penjara. Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan serius terkait sistem peradilan yang tidak seimbang dan adanya indikasi pembatasan kebebasan berpendapat.
Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan perlakuan hukum antara pejabat dan masyarakat biasa. Tindakan kritis yang seharusnya diapresiasi malah dihukum, yang menandakan potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem pemerintahan.
Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, menegakkan prinsip keadilan yang transparan dan tidak memihak. Kedua, memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang mengungkap praktik koruptif. Ketiga, melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan fasilitas negara.
Terkait sanksi, dalam kasus Nella Maresella, jika terbukti bersalah, sebaiknya dijatuhkan sanksi administratif seperti pencabutan hak penggunaan kendaraan dinas. Sementara untuk Jaksa Jovi Andrea Bachtiar, yang notabene hanya menjalankan fungsi kontrol, seharusnya tidak perlu menerima hukuman. Bahkan, ia patut mendapatkan perlindungan hukum dan kesempatan untuk mengajukan pembelaan.
Inti persoalan adalah perlunya reformasi sistemik dalam penegakan hukum yang lebih berkeadilan, transparan, dan melindungi hak-hak individu yang kritis terhadap penyimpangan.