Nama : Lola Egidiya
NPM : 2413031087
Kelas : 24C
NPM : 2413031087
Kelas : 24C
Posts made by Lola Egidiya
AKM C2025 -> Diskusi
by Lola Egidiya -
Nama : Lola Egidiya
NPM : 2413031087
Kelas : 24C
Nilai waktu dari uang berarti uang saat ini lebih berharga karena dapat diinvestasikan dan nilainya dipengaruhi inflasi serta bunga.
NPM : 2413031087
Kelas : 24C
Nilai waktu dari uang berarti uang saat ini lebih berharga karena dapat diinvestasikan dan nilainya dipengaruhi inflasi serta bunga.
TA C2025 -> CASE STUDY
by Lola Egidiya -
Nama : Lola Egidiya
NPM : 2413031087
Kelas : 24C
1. kelebihan dan kekurangan penggunaan fair value dibandingkan dengan historical cost dalam konteks pelaporan aset tetap di PT Nusantara Properti.
Kelebihan
Relevansi Pasar yang Optimal: Kelebihan utama bagi PT Nusantara Properti adalah penyediaan informasi yang sangat relevan bagi investor. Karena perusahaan bergerak di pengelolaan dan investasi properti komersial, asetnya adalah inti dari bisnis. Nilai Wajar mencerminkan harga pasar properti yang fluktuatif, memberikan investor pandangan yang lebih baik mengenai posisi keuangan terkini perusahaan di pasar yang dinamis dibandingkan harga beli properti 20 tahun lalu (Biaya Historis). Ini mendukung klaim auditor bahwa Nilai Wajar memberikan informasi yang lebih relevan untuk menilai prospek perusahaan.
Cerminan Peningkatan Kekayaan: Lonjakan signifikan pada nilai aset tercatat, yang juga meningkatkan total aset dan ekuitas, secara jujur mencerminkan apresiasi modal yang tidak terlaporkan sebelumnya. Hal ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang nilai ekonomis riil PT Nusantara Properti, yang penting untuk evaluasi berbasis aset.
Kekurangan
Rendahnya Keandalan karena Sifat Aset: Kekurangan kritis dalam kasus PT Nusantara Properti adalah ancaman terhadap keandalan (reliabilitas) informasi. Properti komersial sering diklasifikasikan sebagai input Level 3 (input yang tidak dapat diobservasi) dalam hierarki Nilai Wajar, yang berarti tidak ada harga pasar aktif. Akibatnya, penilaian aset bergantung pada penilaian oleh pihak ketiga yang didasarkan pada asumsi pasar subjektif, seperti proyeksi sewa masa depan, tingkat kekosongan, dan tingkat diskonto.
Potensi Bias dan Subjektivitas: Ketergantungan pada penilaian (valuasi) yang subjektif ini menimbulkan risiko tinggi bias manajemen atau ketidakakuratan. Pemangku kepentingan memiliki alasan kuat untuk mempertanyakan keandalan nilai wajar tersebut, terutama jika asumsi yang digunakan terlampau optimis untuk menghasilkan lonjakan nilai yang diinginkan. Hal ini berpotensi merusak kredibilitas laporan keuangan PT Nusantara Properti, meskipun metode tersebut sesuai dengan PSAK 16 dan IFRS.
2. sejauh mana penggunaan nilai wajar dapat meningkatkan relevansi tanpa mengorbankan keandalan informasi akuntansi?
Dalam kerangka IFRS dan Standar Akuntansi Indonesia, peningkatan relevansi melalui Nilai Wajar dapat dicapai tanpa mengorbankan keandalan dengan menerapkan pengungkapan (disclosure) yang ketat dan disiplin valuasi. Untuk mempertahankan keandalan, PT Nusantara Properti harus secara wajib mengungkapkan Hierarki Nilai Wajar yang digunakan (PSAK 68/IFRS 13), khususnya jika menggunakan Level 3 (input yang tidak dapat diobservasi, yang kemungkinan besar terjadi pada properti komersial). Perusahaan harus mengungkapkan secara rinci asumsi-asumsi kunci yang digunakan oleh penilai (misalnya, tingkat diskonto, tingkat kekosongan properti, atau pertumbuhan sewa) serta analisis sensitivitas terhadap perubahan asumsi tersebut. Pelaporan yang transparan mengenai asumsi dan metodologi penilaian ini memungkinkan pengguna laporan (investor) untuk menilai sendiri tingkat ketidakpastian (reliabilitas) yang melekat pada angka Nilai Wajar. Dengan demikian, informasi tetap relevan karena mencerminkan nilai saat ini, sementara keandalan dipelihara melalui transparansi dan kemampuan pengguna laporan untuk mengevaluasi dasar penilaiannya secara independen.
3. apa rekomendasi kebijakan Anda terkait penggunaan nilai wajar dalam pelaporan aset tetap di sektor properti? Berikan argumen yang didasarkan pada prinsip-prinsip pelaporan keuangan.
Sebagai anggota Komite Standar Akuntansi Keuangan (DSAK IAI), saya akan merekomendasikan tiga kebijakan utama untuk penggunaan Nilai Wajar pada aset properti, yang berfokus pada keseimbangan antara relevansi dan reliabilitas, sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan keuangan:
Verifikasi Penilaian Independen yang Diperketat (Prinsip Keandalan dan Netralitas):
Rekomendasi: Mewajibkan peninjauan ulang (review) terhadap metodologi penilaian yang digunakan oleh penilai independen setiap kali revaluasi, dengan penekanan khusus pada Justifikasi input Level 3 yang subjektif. Review ini harus menjadi bagian dari cakupan audit eksternal.
Argumen: Ini meningkatkan keandalan dan netralitas informasi dengan mengurangi risiko subjektivitas dan manipulasi. Karena Nilai Wajar properti komersial sangat sensitif terhadap asumsi manajemen, verifikasi pihak ketiga yang lebih ketat diperlukan untuk menjamin nilai yang disajikan bebas dari bias material.
NPM : 2413031087
Kelas : 24C
1. kelebihan dan kekurangan penggunaan fair value dibandingkan dengan historical cost dalam konteks pelaporan aset tetap di PT Nusantara Properti.
Kelebihan
Relevansi Pasar yang Optimal: Kelebihan utama bagi PT Nusantara Properti adalah penyediaan informasi yang sangat relevan bagi investor. Karena perusahaan bergerak di pengelolaan dan investasi properti komersial, asetnya adalah inti dari bisnis. Nilai Wajar mencerminkan harga pasar properti yang fluktuatif, memberikan investor pandangan yang lebih baik mengenai posisi keuangan terkini perusahaan di pasar yang dinamis dibandingkan harga beli properti 20 tahun lalu (Biaya Historis). Ini mendukung klaim auditor bahwa Nilai Wajar memberikan informasi yang lebih relevan untuk menilai prospek perusahaan.
Cerminan Peningkatan Kekayaan: Lonjakan signifikan pada nilai aset tercatat, yang juga meningkatkan total aset dan ekuitas, secara jujur mencerminkan apresiasi modal yang tidak terlaporkan sebelumnya. Hal ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang nilai ekonomis riil PT Nusantara Properti, yang penting untuk evaluasi berbasis aset.
Kekurangan
Rendahnya Keandalan karena Sifat Aset: Kekurangan kritis dalam kasus PT Nusantara Properti adalah ancaman terhadap keandalan (reliabilitas) informasi. Properti komersial sering diklasifikasikan sebagai input Level 3 (input yang tidak dapat diobservasi) dalam hierarki Nilai Wajar, yang berarti tidak ada harga pasar aktif. Akibatnya, penilaian aset bergantung pada penilaian oleh pihak ketiga yang didasarkan pada asumsi pasar subjektif, seperti proyeksi sewa masa depan, tingkat kekosongan, dan tingkat diskonto.
Potensi Bias dan Subjektivitas: Ketergantungan pada penilaian (valuasi) yang subjektif ini menimbulkan risiko tinggi bias manajemen atau ketidakakuratan. Pemangku kepentingan memiliki alasan kuat untuk mempertanyakan keandalan nilai wajar tersebut, terutama jika asumsi yang digunakan terlampau optimis untuk menghasilkan lonjakan nilai yang diinginkan. Hal ini berpotensi merusak kredibilitas laporan keuangan PT Nusantara Properti, meskipun metode tersebut sesuai dengan PSAK 16 dan IFRS.
2. sejauh mana penggunaan nilai wajar dapat meningkatkan relevansi tanpa mengorbankan keandalan informasi akuntansi?
Dalam kerangka IFRS dan Standar Akuntansi Indonesia, peningkatan relevansi melalui Nilai Wajar dapat dicapai tanpa mengorbankan keandalan dengan menerapkan pengungkapan (disclosure) yang ketat dan disiplin valuasi. Untuk mempertahankan keandalan, PT Nusantara Properti harus secara wajib mengungkapkan Hierarki Nilai Wajar yang digunakan (PSAK 68/IFRS 13), khususnya jika menggunakan Level 3 (input yang tidak dapat diobservasi, yang kemungkinan besar terjadi pada properti komersial). Perusahaan harus mengungkapkan secara rinci asumsi-asumsi kunci yang digunakan oleh penilai (misalnya, tingkat diskonto, tingkat kekosongan properti, atau pertumbuhan sewa) serta analisis sensitivitas terhadap perubahan asumsi tersebut. Pelaporan yang transparan mengenai asumsi dan metodologi penilaian ini memungkinkan pengguna laporan (investor) untuk menilai sendiri tingkat ketidakpastian (reliabilitas) yang melekat pada angka Nilai Wajar. Dengan demikian, informasi tetap relevan karena mencerminkan nilai saat ini, sementara keandalan dipelihara melalui transparansi dan kemampuan pengguna laporan untuk mengevaluasi dasar penilaiannya secara independen.
3. apa rekomendasi kebijakan Anda terkait penggunaan nilai wajar dalam pelaporan aset tetap di sektor properti? Berikan argumen yang didasarkan pada prinsip-prinsip pelaporan keuangan.
Sebagai anggota Komite Standar Akuntansi Keuangan (DSAK IAI), saya akan merekomendasikan tiga kebijakan utama untuk penggunaan Nilai Wajar pada aset properti, yang berfokus pada keseimbangan antara relevansi dan reliabilitas, sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan keuangan:
Verifikasi Penilaian Independen yang Diperketat (Prinsip Keandalan dan Netralitas):
Rekomendasi: Mewajibkan peninjauan ulang (review) terhadap metodologi penilaian yang digunakan oleh penilai independen setiap kali revaluasi, dengan penekanan khusus pada Justifikasi input Level 3 yang subjektif. Review ini harus menjadi bagian dari cakupan audit eksternal.
Argumen: Ini meningkatkan keandalan dan netralitas informasi dengan mengurangi risiko subjektivitas dan manipulasi. Karena Nilai Wajar properti komersial sangat sensitif terhadap asumsi manajemen, verifikasi pihak ketiga yang lebih ketat diperlukan untuk menjamin nilai yang disajikan bebas dari bias material.
TA C2025 -> ACTIVITY: RESUME
by Lola Egidiya -
Nama : Lola Egidiya
NPM : 2413031087
Kelas : 24C
Jurnal ini membahas isu sentral dalam akuntansi keuangan saat ini, yaitu pertentangan antara dua konsep pengukuran utama:
Biaya Historis (Historical Cost) dan Nilai Wajar (Fair Value). Penulis mengatakan bahwa Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) semakin mendorong penggunaan Nilai Wajar, terutama karena Biaya Historis dianggap memiliki potensi informasi yang rendah dan berisiko menyebabkan erosi pemeliharaan modal fisik (physical capital maintenance). Saat ini, banyak standar IFRS, seperti pada properti, pabrik, dan peralatan (IAS 16), telah mengadopsi Nilai Wajar sebagai alternatif atau basis pengukuran yang diwajibkan.
Namun, jurnal ini juga mengkaji risiko yang timbul, khususnya saat Nilai Wajar diperluas penggunaannya pada pengukuran awal (initial recognition), yang diusulkan oleh IASB pada tahun 2005. Penulis berpendapat bahwa Nilai Wajar seringkali memiliki tingkat bukti dan keandalan yang rendah di pasar yang tidak aktif, dan penggunaannya dapat membawa risiko dengan memasukkan keuntungan revaluasi yang belum direalisasi ke dalam laba bersih.
Jurnal ini juga menyoroti bagaimana krisis keuangan dapat mengubah pendekatan pengukuran, di mana Nilai Wajar terbukti bermasalah karena ketiadaan harga pasar yang aktif, sehingga menimbulkan dorongan untuk kembali menggunakan pengukuran spesifik entitas (entity-specific measurement). Sebagai kesimpulan, penulis menyarankan perlunya menggunakan kedua pendekatan (Nilai Wajar dan nilai spesifik entitas) untuk memberikan informasi yang benar, dan menyarankan informasi Nilai Wajar disajikan sebagai informasi alternatif untuk mencegah distribusi keuntungan revaluasi yang belum teralisasi.
NPM : 2413031087
Kelas : 24C
Jurnal ini membahas isu sentral dalam akuntansi keuangan saat ini, yaitu pertentangan antara dua konsep pengukuran utama:
Biaya Historis (Historical Cost) dan Nilai Wajar (Fair Value). Penulis mengatakan bahwa Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) semakin mendorong penggunaan Nilai Wajar, terutama karena Biaya Historis dianggap memiliki potensi informasi yang rendah dan berisiko menyebabkan erosi pemeliharaan modal fisik (physical capital maintenance). Saat ini, banyak standar IFRS, seperti pada properti, pabrik, dan peralatan (IAS 16), telah mengadopsi Nilai Wajar sebagai alternatif atau basis pengukuran yang diwajibkan.
Namun, jurnal ini juga mengkaji risiko yang timbul, khususnya saat Nilai Wajar diperluas penggunaannya pada pengukuran awal (initial recognition), yang diusulkan oleh IASB pada tahun 2005. Penulis berpendapat bahwa Nilai Wajar seringkali memiliki tingkat bukti dan keandalan yang rendah di pasar yang tidak aktif, dan penggunaannya dapat membawa risiko dengan memasukkan keuntungan revaluasi yang belum direalisasi ke dalam laba bersih.
Jurnal ini juga menyoroti bagaimana krisis keuangan dapat mengubah pendekatan pengukuran, di mana Nilai Wajar terbukti bermasalah karena ketiadaan harga pasar yang aktif, sehingga menimbulkan dorongan untuk kembali menggunakan pengukuran spesifik entitas (entity-specific measurement). Sebagai kesimpulan, penulis menyarankan perlunya menggunakan kedua pendekatan (Nilai Wajar dan nilai spesifik entitas) untuk memberikan informasi yang benar, dan menyarankan informasi Nilai Wajar disajikan sebagai informasi alternatif untuk mencegah distribusi keuntungan revaluasi yang belum teralisasi.
TA C2025 -> DISKUSI
by Lola Egidiya -
Nama : Lola Egidiya
NPM : 2413031087
Kelas : 24C
Video tentang Historical Cost vs Fair Value Accounting menjelaskan dua cara utama perusahaan mencatat aset di neraca, yaitu Biaya Historis dan Nilai Wajar. Biaya Historis menggunakan harga perolehan awal aset, yang sangat objektif dan mudah diverifikasi, namun bisa jadi tidak relevan lagi jika nilai aset tersebut, seperti properti, telah melonjak drastis selama bertahun-tahun. Sebaliknya, Nilai Wajar menggunakan nilai pasar aset saat ini, memberikan informasi yang lebih relevan tetapi proses penentuannya (seringkali melibatkan ahli) cenderung lebih subjektif. Perusahaan boleh memilih salah satu metode, tetapi harus konsisten dan menerapkan metode yang sama untuk semua aset dalam kategori yang sama (misalnya, semua tanah dan bangunan), tidak boleh memilih-milih. Metode Nilai Wajar umumnya diterapkan pada aset yang nilainya fluktuatif seperti real estat, merek dagang, dan aset tak berwujud lainnya. Singkatnya, video ini menyoroti dilema akuntansi antara menyajikan nilai yang andal (Biaya Historis) dan nilai yang relevan (Nilai Wajar).
NPM : 2413031087
Kelas : 24C
Video tentang Historical Cost vs Fair Value Accounting menjelaskan dua cara utama perusahaan mencatat aset di neraca, yaitu Biaya Historis dan Nilai Wajar. Biaya Historis menggunakan harga perolehan awal aset, yang sangat objektif dan mudah diverifikasi, namun bisa jadi tidak relevan lagi jika nilai aset tersebut, seperti properti, telah melonjak drastis selama bertahun-tahun. Sebaliknya, Nilai Wajar menggunakan nilai pasar aset saat ini, memberikan informasi yang lebih relevan tetapi proses penentuannya (seringkali melibatkan ahli) cenderung lebih subjektif. Perusahaan boleh memilih salah satu metode, tetapi harus konsisten dan menerapkan metode yang sama untuk semua aset dalam kategori yang sama (misalnya, semua tanah dan bangunan), tidak boleh memilih-milih. Metode Nilai Wajar umumnya diterapkan pada aset yang nilainya fluktuatif seperti real estat, merek dagang, dan aset tak berwujud lainnya. Singkatnya, video ini menyoroti dilema akuntansi antara menyajikan nilai yang andal (Biaya Historis) dan nilai yang relevan (Nilai Wajar).