Nama : Lola Egidiya
NPM : 2413031087
Kelas : 24C

1. Tantangan Utama PT Sumber Hijau dalam Menyelaraskan Ekspansi dengan Keberlanjutan dan SDGs
Tantangan utama yang dihadapi PT Sumber Hijau adalah konflik kepentingan fundamental antara tujuan ekonomi jangka pendek (ekspansi dan laba) dengan tujuan keberlanjutan jangka panjang (ESG dan SDGs). Ekspansi ke Kalimantan Timur langsung memicu kritik karena berpotensi merusak hutan hujan tropis dan mengganggu masyarakat adat. Ini menciptakan jurang yang lebar antara narasi ekonomi perusahaan (lapangan kerja dan pertumbuhan regional – SDG 8) dengan dampak lingkungan dan sosial aktualnya (melanggar SDG 13 dan SDG 15).
Tantangan pelaporan berikutnya adalah mengelola ekspektasi stakeholder yang berbeda. Stakeholder global (investor ESG) menuntut transparansi dan akuntabilitas lingkungan yang tinggi, sementara stakeholder lokal (masyarakat adat dan LSM) menuntut mitigasi risiko sosial dan lingkungan secara nyata, bukan hanya di atas kertas. Jika PT Sumber Hijau gagal menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang mereka tawarkan sebanding (atau melebihi) kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, pelaporan keberlanjutan mereka—sekalipun menggunakan standar GRI dan merujuk pada SDGs—hanya akan dianggap sebagai "greenwashing" atau pencitraan belaka, yang justru akan merusak reputasi jangka panjang perusahaan.

2. Teori Akuntansi Positif dan Normatif dalam Pelaporan Keberlanjutan
Teori Akuntansi Positif (PAT) dapat digunakan untuk memahami mengapa PT Sumber Hijau memilih untuk memperkuat pelaporan keberlanjutannya saat ini. PAT berasumsi bahwa manajemen berperilaku rasional dan oportunistik, bertujuan memaksimalkan kepentingan mereka. Dalam kasus ini, dorongan untuk menggunakan GRI dan SDGs mungkin didasari oleh tiga hipotesis PAT: Hipotesis Bonus Plan (manajemen ingin menunjukkan kinerja ESG yang baik untuk memengaruhi kompensasi mereka), Hipotesis Kontrak Utang (memperoleh utang atau investasi dengan biaya modal lebih rendah dari investor ESG global), dan Hipotesis Biaya Politik (mengurangi tekanan dari pemerintah, LSM, atau regulator terkait izin ekspansi). PAT melihat pelaporan keberlanjutan sebagai alat strategis manajemen untuk memanipulasi atau merespons tekanan lingkungan demi keuntungan perusahaan.
Sebaliknya, Teori Akuntansi Normatif berfokus pada apa yang seharusnya dilakukan PT Sumber Hijau. Teori ini menyarankan bahwa pelaporan keberlanjutan seharusnya bertujuan untuk memberikan informasi yang paling relevan dan faithful representation tentang kinerja ESG perusahaan, terlepas dari kepentingan manajemen. Pendekatan normatif akan menyarankan agar PT Sumber Hijau mengintegrasikan penuh biaya lingkungan (reklamasi, de-forestrasi) dan biaya sosial (kompensasi masyarakat adat) ke dalam laporan keuangannya, meskipun PSAK belum mewajibkannya. Tujuannya adalah untuk memenuhi tanggung jawab akuntabilitas sosial perusahaan dan memastikan bahwa laporan tersebut secara etis benar dan memandu keputusan stakeholder menuju keberlanjutan.

3. Integrasi Pelaporan SDGs ke dalam Laporan Keuangan
Meskipun PSAK belum secara khusus mengatur pelaporan ESG, PT Sumber Hijau dapat mengintegrasikan pelaporan SDGs dengan menerapkan kerangka Laporan Terintegrasi (Integrated Reporting - ). Pendekatan ini menyajikan gambaran holistik dengan menjelaskan bagaimana perusahaan menciptakan nilai melalui penggunaan dan pengelolaan Enam Modal (Six Capitals), termasuk Modal Alam dan Modal Sosial. Untuk metrik pelaporan, perusahaan dapat menggunakan GRI (Global Reporting Initiative) untuk mengukur dampak non-finansial dan SASB (Sustainability Accounting Standards Board) untuk fokus pada isu ESG yang material secara finansial spesifik bagi industri kelapa sawit. Penerapannya mencakup pengakuan biaya lingkungan hidup (SDG 13 & 15) sebagai liabilitas di laporan keuangan, dan pengungkapan biaya terkait komunitas adat (SDG 8) sebagai bagian dari biaya risiko operasional. Dengan cara ini, informasi keberlanjutan dikaitkan langsung dengan kinerja keuangan, tidak hanya disajikan sebagai laporan terpisah.

4. Saran Penyusunan Narasi Laporan Keberlanjutan
Sebagai akuntan yang bertanggung jawab, saya akan menyarankan PT Sumber Hijau menyusun narasi yang seimbang dan berorientasi pada materialitas. Untuk stakeholder global (investor ESG), narasi harus kuantitatif, strategis, dan berbasis risiko. Perusahaan harus menjelaskan bagaimana risiko deforestasi (SDG 15) dan perubahan iklim (SDG 13) dihitung, dikelola, dan dimitigasi, menggunakan metrik GRI/SASB yang terstandar untuk menunjukkan akuntabilitas finansial. Sementara itu, untuk stakeholder lokal (LSM dan masyarakat adat), narasi harus kualitatif, transparan, dan berempati. Perusahaan harus secara terbuka mengakui konflik yang terjadi akibat ekspansi, menjelaskan langkah-langkah mitigasi sosial secara rinci (seperti skema pembagian manfaat dan perlindungan masyarakat adat), dan memberikan data konkret mengenai kontribusi ekonomi lokal (SDG 8). Tujuan akhirnya adalah membangun kepercayaan (trust) dengan menunjukkan bahwa kritik didengar dan direspons dengan tindakan substantif, bukan hanya janji-janji kosong.

Nama : Lola Egidiya
NPM : 2413031087
Kelas : 24C

Esensi dari artikel ini adalah bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDGs) harus dipandang sebagai peluang bisnis strategis, bukan sekadar beban kepatuhan. SDGs lahir dari tekanan global akibat degradasi lingkungan dan ketegangan sosial, tetapi dokumen ini secara efektif bertindak sebagai "bola kristal" bagi perusahaan, memberikan panduan jangka panjang yang jelas untuk investasi dan identifikasi peluang bisnis baru di masa depan. Dengan menyelaraskan tujuan dan strategi inti perusahaan dengan SDGs—seperti yang dicontohkan oleh Novozymes—bisnis mendapatkan kejelasan tentang prioritas global jangka panjang yang didukung penuh oleh kekuatan politik. Intinya, SDGs memperkuat sinergi antara pembuat kebijakan, masyarakat sipil, dan sektor swasta, menjadikannya platform yang sah dan kredibel bagi bisnis untuk merangkul keberlanjutan.

Nama : Lola Egidiya
NPM : 2413031087
Kelas : 24C

Video pendek berjudul "Reporting on SDGs" dari kanal Askel Sustainability Solutions ini menjelaskan secara ringkas tentang pelaporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) oleh perusahaan dan menyentuh aspek yang relevan dengan kasus PT Lestari Mineral.
Menurut saya video ini menekankan bahwa pelaporan SDGs bukan hanya sekadar kepatuhan, tetapi merupakan upaya untuk menunjukkan kontribusi positif perusahaan terhadap isu-isu keberlanjutan global. Intinya, perusahaan harus menghubungkan strategi bisnis inti mereka dengan SDG yang relevan dan mengukur dampaknya menggunakan metrik yang kredibel. Dalam konteks PT Lestari Mineral, video ini menggarisbawahi urgensi bagi perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada biaya reklamasi (akuntansi konservatif), tetapi juga pada bagaimana operasi mereka (penambangan nikel) memengaruhi SDG tertentu, seperti SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), dan terutama SDG 15 (Ekosistem Daratan) yang sangat relevan dengan isu lingkungan hidup dan reklamasi tambang.

video ini menyarankan agar perusahaan mengidentifikasi risiko dan peluang yang terkait dengan SDGs. Bagi PT Lestari Mineral, risiko utamanya adalah dampak lingkungan yang negatif, yang dapat diatasi dengan transparansi yang lebih tinggi mengenai biaya lingkungan hidup dan reklamasi, sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang mengutamakan keberlanjutan. Video ini memperkuat gagasan bahwa pelaporan keberlanjutan, termasuk biaya lingkungan, harus menjadi bagian integral dari pelaporan keuangan, selaras dengan tekanan pemerintah Indonesia untuk merumuskan standar akuntansi yang mencerminkan nilai-nilai keberlanjutan dan transparansi sosial. Pendekatan akuntansi konservatif PT Lestari Mineral dapat dilihat sebagai langkah awal yang baik dalam membangun kredibilitas laporan keberlanjutan mereka.

Nama : Lola Egidiya
NPM : 2413031087
Kelas : 24C

1. Manajemen PT Lestari Mineral menerapkan konservatisme akuntansi dengan mengakui biaya reklamasi (biaya lingkungan) lebih awal, sehingga laba terlihat lebih rendah. Motivasinya adalah kehati-hatian (prudence) untuk mengurangi risiko tuntutan atau denda di masa depan dan legitimasi sosial untuk menunjukkan tanggung jawab lingkungan kepada regulator dan masyarakat. Dampaknya adalah: bagi investor laba terlihat kecil (negatif), sementara bagi regulator dan komunitas timbul kepercayaan karena dana lingkungan dianggap sudah disisihkan dengan memadai (positif).

2.Sebagai akuntan, saya akan mempertahankan kebijakan konservatif selama itu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (PSAK/IFRS) dan merefleksikan substansi ekonomi yang paling realistis. Mengikuti keinginan investor untuk mengubah kebijakan menjadi lebih agresif agar laba lebih tinggi bertentangan dengan prinsip etika, terutama Objektivitas dan Integritas. Akuntan dilarang membiarkan bias atau tekanan memengaruhi pertimbangan profesional hanya untuk memuaskan satu pihak. Tujuannya adalah menyajikan laporan yang jujur dan tidak menyesatkan.

3. Ekonomi politik standard-setting adalah proses di mana penetapan standar akuntansi dipengaruhi oleh tarik-menarik kekuatan lobi dari berbagai kelompok kepentingan, bukan murni teknis.Tingkat Nasional (Kasus PT Lestari): Standar keberlanjutan yang dirumuskan pemerintah dipengaruhi oleh tekanan politik asosiasi industri tambang yang melobi agar aturan pengakuan biaya lingkungan tidak terlalu ketat, sehingga tidak membebani laba dan daya saing mereka.Tingkat Global: Ketika standar IFRS baru dibuat, negara-negara besar (misalnya, Uni Eropa atau AS) melobi agar standar tersebut selaras dengan kepentingan pasar modal atau industri keuangan mereka (contohnya, lobi dari bank saat merumuskan standar instrumen keuangan).

4. Dalam konteks Indonesia, pendekatan standard-setting berbasis prinsip (IFRS) yang diterapkan melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) lebih relevan. Alasannya adalah:
a. Sesuai dengan Globalisasi Pasar Modal: Indonesia adalah bagian dari pasar modal global. Adopsi IFRS memastikan laporan keuangan perusahaan Indonesia dapat dibandingkan (comparable) secara internasional, yang penting untuk menarik investasi asing seperti kasus investor luar negeri PT Lestari Mineral.

b. Mendorong Pertimbangan Profesional: Dalam lingkungan bisnis yang kompleks dan cepat berubah, seperti industri pertambangan nikel, akuntan membutuhkan fleksibilitas untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntansi pada transaksi baru. Pendekatan berbasis prinsip mendorong akuntan untuk menggunakan pertimbangan profesional dan etika yang tinggi (seperti yang dituntut dalam kasus kebijakan konservatif PT Lestari Mineral), daripada sekadar mencari celah dalam aturan (yang sering terjadi pada rules-based).

c. Mengakomodasi Isu Kompleks: Isu biaya lingkungan dan keberlanjutan seringkali melibatkan estimasi dan ketidakpastian yang tinggi. Standar berbasis prinsip lebih mampu mengakomodasi sifat kompleks dan berorientasi masa depan dari isu-isu ini, mendorong akuntan untuk berfokus pada substansi ekonomi daripada bentuk hukum yang kaku.

Nama : Lola Egidiya
NPM : 2413031087
Kelas : 24 C

Menurut saya, akuntansi keperilakuan (behavioral accounting) merupakan pandangan kritis dan esensial yang menandai pergeseran dari paradigma akuntansi tradisional yang berasumsi bahwa pengambil keputusan adalah aktor yang sepenuhnya rasional, logis, dan konsisten. Aspek perilaku melihat akuntansi bukan sekadar alat teknis untuk mengumpulkan dan melaporkan data, melainkan sebagai praktik sosial dan perilaku yang tertanam dalam proses pengambilan keputusan individu dan organisasi.
Urgensinya sangat tinggi karena keputusan keuangan dalam dunia nyata seringkali secara sistematis irasional , dipengaruhi oleh dinamika kognitif, emosional, dan organisasi. Faktor-faktor perilaku seperti bias kognitif (misalnya, overconfidence, confirmation bias, framing) dapat secara signifikan mendistorsi interpretasi dan penggunaan informasi akuntansi. Selain itu, motivasi, kepercayaan (trust), dan budaya organisasi menjadi faktor mediasi yang memengaruhi penerimaan dan efektivitas sistem akuntansi. Mengabaikan aspek perilaku dapat menyebabkan strategi keuangan yang suboptimal dan, dalam kasus ekstrem, memicu penipuan (fraud) karena pelanggaran etika dan perilaku profesional, seperti yang dicontohkan dalam kasus Enron. Oleh karena itu, akuntansi keperilakuan penting untuk meningkatkan kualitas keputusan, kinerja organisasi, dan integritas pelaporan.


Proses Standard-Setting dan Ekonomi Politik dalam Akuntansi Keperilakuan
Aspek perilaku memiliki peran signifikan dalam ekonomi politik standard-setting akuntansi, karena proses penetapan standar bukanlah kegiatan teknis murni, melainkan arena politik dan sosial tempat faktor perilaku serta kelembagaan saling berinteraksi. Dalam kerangka ini, ekonomi politik merujuk pada pengaruh konteks kelembagaan, kerangka regulasi, dan dinamika politik terhadap bagaimana informasi akuntansi diinterpretasikan dan digunakan. Standard-setting (penetapan standar) dipandang sebagai upaya oleh pembuat kebijakan untuk merancang aturan yang tidak hanya menyediakan informasi yang akurat tetapi juga resilien terhadap bias dan mempertimbangkan keterbatasan kognitif pengguna. Para pembuat standar harus menyadari bahwa pengaruh perilaku sangat bergantung pada konteks (misalnya, perbedaan di sektor publik atau berbagai budaya). Tantangannya adalah mencapai keselarasan yang efektif antara fitur sistem akuntansi dengan kognisi manajerial , sebab standar yang terlalu kompleks dapat membebani pengguna (cognitive load), sehingga mengurangi efektivitasnya dan mendorong kepatuhan simbolis daripada keterlibatan substantif. Oleh karena itu, standar harus dirancang dengan kesadaran perilaku untuk memastikan bahwa insentif, sistem kontrol, dan mekanisme akuntabilitas yang ditetapkan dapat memitigasi distorsi perilaku dan selaras dengan norma kelembagaan yang ada.