NAMA : HENGKY KURNIAWAN
NPM : 2415061105
KELAS : PSTI D
NPM : 2415061105
KELAS : PSTI D
Posts made by Hengky Kurniawan IF UNILA
NAMA : HENGKY KURNIAWAN
NPM : 2415061105
KELAS : PSTI D
Dalam tulisannya, R. Siti Zuhro menyoroti kondisi demokrasi Indonesia yang meskipun telah melalui lima kali pemilu pascareformasi, masih terjebak dalam praktik demokrasi yang bersifat prosedural dan belum menyentuh esensi demokrasi substantif. Aspek penting seperti kualitas partisipasi warga, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi belum berkembang secara optimal.
Pemilu Presiden 2019 menjadi cerminan rapuhnya proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Pertarungan yang kembali mempertemukan Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak hanya memperuncing persaingan politik, tetapi juga memperlebar jurang sosial di tengah masyarakat. Polarisasi makin parah akibat penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta eksploitasi simbol-simbol agama dan identitas demi kepentingan politik, menandakan rendahnya pemahaman etika demokrasi di kalangan pelaku politik dan masyarakat luas.
Zuhro juga mengkritik keras peran partai politik yang dinilai belum mampu menjalankan fungsi idealnya sebagai agen pendidikan dan kaderisasi politik. Banyak partai cenderung mengandalkan popularitas selebritas untuk meraih suara, alih-alih menawarkan visi dan platform politik yang jelas. Akibatnya, proses politik menjadi minim substansi dan tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara mendalam.
Isu lain yang tak kalah penting adalah politisasi birokrasi. Zuhro mencatat bahwa birokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, kerap kehilangan netralitasnya dalam pemilu. Tak jarang pejabat publik terang-terangan berpihak dan bahkan terlibat langsung dalam tim kampanye. Hal ini menggerus kepercayaan publik terhadap pemilu dan mencederai prinsip bahwa birokrasi seharusnya netral dan berfungsi melayani semua golongan secara adil.
Secara keseluruhan, tulisan Zuhro menekankan bahwa demokrasi Indonesia terlalu berfokus pada aspek teknis dan prosedural, seperti pelaksanaan pemilu yang tampak adil, namun belum berhasil mewujudkan demokrasi yang substantif. Demokrasi belum digunakan sebagai sarana untuk membentuk pemerintahan yang benar-benar akuntabel, responsif, dan berpihak pada rakyat, melainkan masih dipenuhi oleh dinamika politik yang penuh intrik serta manipulasi identitas.
NPM : 2415061105
KELAS : PSTI D
Dalam tulisannya, R. Siti Zuhro menyoroti kondisi demokrasi Indonesia yang meskipun telah melalui lima kali pemilu pascareformasi, masih terjebak dalam praktik demokrasi yang bersifat prosedural dan belum menyentuh esensi demokrasi substantif. Aspek penting seperti kualitas partisipasi warga, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi belum berkembang secara optimal.
Pemilu Presiden 2019 menjadi cerminan rapuhnya proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Pertarungan yang kembali mempertemukan Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak hanya memperuncing persaingan politik, tetapi juga memperlebar jurang sosial di tengah masyarakat. Polarisasi makin parah akibat penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta eksploitasi simbol-simbol agama dan identitas demi kepentingan politik, menandakan rendahnya pemahaman etika demokrasi di kalangan pelaku politik dan masyarakat luas.
Zuhro juga mengkritik keras peran partai politik yang dinilai belum mampu menjalankan fungsi idealnya sebagai agen pendidikan dan kaderisasi politik. Banyak partai cenderung mengandalkan popularitas selebritas untuk meraih suara, alih-alih menawarkan visi dan platform politik yang jelas. Akibatnya, proses politik menjadi minim substansi dan tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara mendalam.
Isu lain yang tak kalah penting adalah politisasi birokrasi. Zuhro mencatat bahwa birokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, kerap kehilangan netralitasnya dalam pemilu. Tak jarang pejabat publik terang-terangan berpihak dan bahkan terlibat langsung dalam tim kampanye. Hal ini menggerus kepercayaan publik terhadap pemilu dan mencederai prinsip bahwa birokrasi seharusnya netral dan berfungsi melayani semua golongan secara adil.
Secara keseluruhan, tulisan Zuhro menekankan bahwa demokrasi Indonesia terlalu berfokus pada aspek teknis dan prosedural, seperti pelaksanaan pemilu yang tampak adil, namun belum berhasil mewujudkan demokrasi yang substantif. Demokrasi belum digunakan sebagai sarana untuk membentuk pemerintahan yang benar-benar akuntabel, responsif, dan berpihak pada rakyat, melainkan masih dipenuhi oleh dinamika politik yang penuh intrik serta manipulasi identitas.
Nama : Hengky Kurniawan
NPM : 2415061105
KELAS : PSTI D
Video ini mengulas berbagai tantangan yang dihadapi sistem demokrasi, khususnya di Indonesia, dengan menyoroti kondisi demokrasi yang belakangan ini semakin banyak disorot karena mengalami penurunan kualitas. Narasumber menekankan bahwa dinamika seperti perdebatan dan polemik memang merupakan bagian dari demokrasi, karena terbukanya ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat, namun hal tersebut harus tetap dijaga agar tidak menimbulkan kegaduhan yang merugikan atau melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Berdasarkan laporan dari Freedom House dan Economist Intelligence Unit, Indonesia mengalami penurunan peringkat demokrasi sejak tahun 2013, yang mencerminkan berbagai persoalan seperti menurunnya kebebasan pers dan pelanggaran hak asasi manusia. Menariknya, video ini juga membandingkan situasi tersebut dengan negara demokrasi maju seperti Amerika Serikat, yang turut mengalami tren serupa, menunjukkan bahwa penurunan kualitas demokrasi adalah tantangan global yang membutuhkan perhatian dan solusi kolektif. Meskipun demokrasi sering kali diiringi oleh dinamika yang ribut dan penuh perbedaan pendapat, sistem ini tetap menjadi pilihan utama karena memberikan ruang partisipasi bagi semua warga. Oleh karena itu, penting untuk menjaga agar perbedaan pandangan tetap berada dalam jalur diskusi yang membangun, bukan memecah belah. Kesimpulannya, meski tantangannya besar, dengan keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah, dan para pegiat demokrasi, kualitas demokrasi di Indonesia masih dapat diperbaiki dan diarahkan ke jalur yang lebih baik, sekaligus menjadi bagian dari perbaikan demokrasi secara global.
NAMA : HENGKY KURNIAWAN
NPM : 2415061105
KELAS : PSTI D
1. Latar Belakang
Pancasila memiliki relevansi penting sebagai landasan filsafat ilmu dalam membimbing arah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Namun, kemajuan pesat IPTEK di era modern sering kali mengabaikan nilai-nilai fundamental Pancasila. Hal ini menjadi perhatian serius karena dampaknya terhadap moralitas dan mentalitas masyarakat Indonesia. Perubahan yang dihasilkan dari perkembangan teknologi tanpa pijakan nilai luhur dapat merusak budaya lokal dan harmoni sosial bangsa.
2. Tujuan Penulisan
Tujuan utama dari kajian ini adalah menekankan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman etis dalam pengembangan IPTEK. Dengan panduan ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara kemajuan material yang dihasilkan dari teknologi dan nilai-nilai spiritual yang menjadi fondasi kehidupan bangsa Indonesia.
3. Permasalahan yang Diangkat
Terdapat beberapa masalah yang diidentifikasi, yaitu:
Masuknya Informasi dan Teknologi Global: Derasnya arus informasi dan teknologi asing yang tidak disaring berdasarkan nilai-nilai Pancasila telah melemahkan budaya lokal dan identitas bangsa.
Pengembangan IPTEK Tanpa Pancasila: Inovasi teknologi yang tidak dilandasi nilai-nilai Pancasila berpotensi merusak moralitas masyarakat dan meningkatkan individualisme.
4. Analisis Kritis
Kekuatan Jurnal
Relevansi Tema: Topik yang dibahas sangat sesuai dengan tantangan kontemporer, khususnya bagaimana IPTEK sering kali mengabaikan nilai lokal dan budaya, termasuk nilai-nilai Pancasila.
Peran Pancasila sebagai Paradigma: Penulis berhasil menekankan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga etika dan panduan dalam riset serta pengembangan teknologi.
Kesadaran Tantangan Globalisasi: Jurnal ini secara eksplisit membahas pentingnya memperkuat nilai-nilai Pancasila untuk menghadapi dampak globalisasi yang sering kali menggerus nilai-nilai lokal.
Kelemahan Jurnal
Minim Data Empiris: Jurnal tidak menyertakan data empiris atau studi kasus konkret yang memperkuat argumen. Hal ini membuat pembahasan kurang dapat divalidasi dengan bukti nyata.
Pembahasan Implikasi Kurang Mendalam: Implikasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sektor IPTEK dijelaskan secara umum tanpa uraian detail mengenai dampaknya pada berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, atau sosial.
Tidak Ada Strategi Implementasi: Penulis tidak memberikan langkah-langkah atau strategi praktis untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan IPTEK di Indonesia.
5. Implikasi Terhadap Pengembangan Ilmu dan Teknologi
Potensi Positif
Landasan Etika dan Moral: Penggunaan IPTEK yang dilandasi nilai-nilai Pancasila akan membuat teknologi lebih manusiawi, mencerminkan keadilan, dan menjaga harmoni dengan alam.
Penguatan Identitas Bangsa: Teknologi yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai lokal dapat memperkuat identitas kebangsaan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia secara spesifik.
Pengembangan Berbasis Nilai Lokal: Teknologi yang dihasilkan akan lebih relevan dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi Indonesia, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Tantangan
Dampak Globalisasi: Teknologi dan informasi global yang tidak selaras dengan nilai Pancasila sering kali masuk tanpa filtrasi, sehingga menimbulkan konflik budaya dan nilai di masyarakat.
Ketergantungan pada Teknologi Asing: Sebagian besar teknologi yang digunakan di Indonesia berasal dari luar negeri, sehingga menyulitkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangannya.
6. Kesimpulan
Jurnal ini menyoroti pentingnya Pancasila sebagai landasan filsafat ilmu untuk menghadapi tantangan perkembangan IPTEK. Walaupun terdapat kelemahan, seperti kurangnya data empiris dan minimnya rekomendasi konkret, jurnal ini tetap relevan sebagai refleksi filosofis tentang hubungan antara IPTEK dan nilai-nilai bangsa.
Pancasila harus tetap menjadi pedoman utama untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi yang dicapai tidak hanya membawa keuntungan material, tetapi juga menjaga nilai-nilai budaya, moralitas, dan spiritual bangsa. Hal ini penting agar teknologi yang berkembang tidak hanya bermanfaat secara teknis, tetapi juga mendukung terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab sesuai dengan semangat Pancasila.
NPM : 2415061105
KELAS : PSTI D
1. Latar Belakang
Pancasila memiliki relevansi penting sebagai landasan filsafat ilmu dalam membimbing arah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Namun, kemajuan pesat IPTEK di era modern sering kali mengabaikan nilai-nilai fundamental Pancasila. Hal ini menjadi perhatian serius karena dampaknya terhadap moralitas dan mentalitas masyarakat Indonesia. Perubahan yang dihasilkan dari perkembangan teknologi tanpa pijakan nilai luhur dapat merusak budaya lokal dan harmoni sosial bangsa.
2. Tujuan Penulisan
Tujuan utama dari kajian ini adalah menekankan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman etis dalam pengembangan IPTEK. Dengan panduan ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara kemajuan material yang dihasilkan dari teknologi dan nilai-nilai spiritual yang menjadi fondasi kehidupan bangsa Indonesia.
3. Permasalahan yang Diangkat
Terdapat beberapa masalah yang diidentifikasi, yaitu:
Masuknya Informasi dan Teknologi Global: Derasnya arus informasi dan teknologi asing yang tidak disaring berdasarkan nilai-nilai Pancasila telah melemahkan budaya lokal dan identitas bangsa.
Pengembangan IPTEK Tanpa Pancasila: Inovasi teknologi yang tidak dilandasi nilai-nilai Pancasila berpotensi merusak moralitas masyarakat dan meningkatkan individualisme.
4. Analisis Kritis
Kekuatan Jurnal
Relevansi Tema: Topik yang dibahas sangat sesuai dengan tantangan kontemporer, khususnya bagaimana IPTEK sering kali mengabaikan nilai lokal dan budaya, termasuk nilai-nilai Pancasila.
Peran Pancasila sebagai Paradigma: Penulis berhasil menekankan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga etika dan panduan dalam riset serta pengembangan teknologi.
Kesadaran Tantangan Globalisasi: Jurnal ini secara eksplisit membahas pentingnya memperkuat nilai-nilai Pancasila untuk menghadapi dampak globalisasi yang sering kali menggerus nilai-nilai lokal.
Kelemahan Jurnal
Minim Data Empiris: Jurnal tidak menyertakan data empiris atau studi kasus konkret yang memperkuat argumen. Hal ini membuat pembahasan kurang dapat divalidasi dengan bukti nyata.
Pembahasan Implikasi Kurang Mendalam: Implikasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sektor IPTEK dijelaskan secara umum tanpa uraian detail mengenai dampaknya pada berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, atau sosial.
Tidak Ada Strategi Implementasi: Penulis tidak memberikan langkah-langkah atau strategi praktis untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan IPTEK di Indonesia.
5. Implikasi Terhadap Pengembangan Ilmu dan Teknologi
Potensi Positif
Landasan Etika dan Moral: Penggunaan IPTEK yang dilandasi nilai-nilai Pancasila akan membuat teknologi lebih manusiawi, mencerminkan keadilan, dan menjaga harmoni dengan alam.
Penguatan Identitas Bangsa: Teknologi yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai lokal dapat memperkuat identitas kebangsaan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia secara spesifik.
Pengembangan Berbasis Nilai Lokal: Teknologi yang dihasilkan akan lebih relevan dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi Indonesia, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Tantangan
Dampak Globalisasi: Teknologi dan informasi global yang tidak selaras dengan nilai Pancasila sering kali masuk tanpa filtrasi, sehingga menimbulkan konflik budaya dan nilai di masyarakat.
Ketergantungan pada Teknologi Asing: Sebagian besar teknologi yang digunakan di Indonesia berasal dari luar negeri, sehingga menyulitkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangannya.
6. Kesimpulan
Jurnal ini menyoroti pentingnya Pancasila sebagai landasan filsafat ilmu untuk menghadapi tantangan perkembangan IPTEK. Walaupun terdapat kelemahan, seperti kurangnya data empiris dan minimnya rekomendasi konkret, jurnal ini tetap relevan sebagai refleksi filosofis tentang hubungan antara IPTEK dan nilai-nilai bangsa.
Pancasila harus tetap menjadi pedoman utama untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi yang dicapai tidak hanya membawa keuntungan material, tetapi juga menjaga nilai-nilai budaya, moralitas, dan spiritual bangsa. Hal ini penting agar teknologi yang berkembang tidak hanya bermanfaat secara teknis, tetapi juga mendukung terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab sesuai dengan semangat Pancasila.
NAMA : HENGKY KURNIAWAN
NPM : 2415061105
KELAS : PSTI D
A. Peran Pancasila sebagai Paradigma Ilmu dalam Berbagai Disiplin Ilmu
Sebagai dasar negara, Pancasila dapat dijadikan paradigma untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa. Setiap sila dalam Pancasila memberikan arah kebijakan dan landasan etika dalam pengembangan berbagai disiplin ilmu, sebagaimana dijelaskan berikut:
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kebijakan Ilmu: Pengembangan ilmu dan teknologi harus memperhatikan nilai-nilai keagamaan dan moralitas. Contohnya, teknologi informasi dapat digunakan untuk menciptakan aplikasi berbasis pendidikan keagamaan, yang bertujuan meningkatkan spiritualitas dan pendidikan moral masyarakat.
Landasan Etika: Ilmu tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan norma agama, seperti menyebarkan informasi palsu (hoaks), melakukan penipuan digital, atau kejahatan siber lainnya.
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Kebijakan Ilmu: Ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan dengan prinsip keadilan dan berorientasi pada kemanusiaan, sehingga dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Contohnya, teknologi kesehatan yang murah dan terjangkau untuk masyarakat kurang mampu.
Landasan Etika: Pengembangan teknologi harus mempermudah kehidupan manusia dan mengurangi penderitaan, tanpa menciptakan kesenjangan sosial atau memperburuk ketimpangan ekonomi.
Persatuan Indonesia
Kebijakan Ilmu: Teknologi harus digunakan untuk memperkuat persatuan bangsa dan mempererat hubungan antarsuku, agama, dan budaya. Misalnya, membangun platform digital yang mempromosikan dialog antarbudaya di Indonesia.
Landasan Etika: Ilmu pengetahuan tidak boleh digunakan untuk memecah belah bangsa, melainkan harus menjadi alat untuk memperkuat solidaritas nasional dan persatuan rakyat.
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Kebijakan Ilmu: Keputusan terkait pengembangan teknologi harus berdasarkan musyawarah yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan manfaatnya bagi semua kalangan.
Landasan Etika: Kebijakan dalam pengembangan ilmu harus mencerminkan kebutuhan rakyat banyak, bukan hanya kelompok tertentu, sehingga menciptakan rasa keadilan bagi semua.
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Kebijakan Ilmu: Teknologi dan inovasi harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, seperti mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui digitalisasi.
Landasan Etika: Pengembangan ilmu harus berkontribusi pada pengurangan kesenjangan sosial, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki taraf hidup masyarakat.
B. Harapan terhadap Pemimpin, Warganegara, dan Ilmuwan Pancasilais
Model Pemimpin
Sekarang: Pemimpin Pancasilais harus mampu menjaga transparansi, memberdayakan masyarakat, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Mereka harus menjadi teladan dalam memadukan nilai-nilai Pancasila dengan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam memanfaatkan teknologi untuk pelayanan publik.
Masa Depan: Pemimpin masa depan diharapkan lebih progresif dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan. Namun, mereka harus tetap berpegang pada nilai-nilai moral dan budaya bangsa, sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya modern tetapi juga beretika.
Model Warganegara
Sekarang: Warga Pancasilais saat ini harus aktif menjaga kerukunan, menggunakan teknologi secara positif, dan mendukung pembangunan bangsa. Mereka harus memiliki rasa tanggung jawab sosial dalam setiap tindakannya, baik di dunia nyata maupun digital.
Masa Depan: Warga negara masa depan diharapkan lebih kritis dalam menerima informasi, bertanggung jawab dalam menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu beradaptasi dengan perubahan tanpa melupakan nilai-nilai Pancasila.
Model Ilmuwan
Sekarang: Ilmuwan Pancasilais harus menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka harus menjunjung tinggi etika dalam penelitian dan pengembangan teknologi, serta bertanggung jawab atas dampak yang dihasilkan dari inovasi mereka.
Masa Depan: Ilmuwan masa depan diharapkan menjadi pionir inovasi yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, memberdayakan potensi lokal, dan menciptakan teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Mereka harus mampu membawa Indonesia ke kancah global dengan tetap mengutamakan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan.
Dengan peran aktif dari pemimpin, warga negara, dan ilmuwan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan menjaga keharmonisan sosial dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
NPM : 2415061105
KELAS : PSTI D
A. Peran Pancasila sebagai Paradigma Ilmu dalam Berbagai Disiplin Ilmu
Sebagai dasar negara, Pancasila dapat dijadikan paradigma untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa. Setiap sila dalam Pancasila memberikan arah kebijakan dan landasan etika dalam pengembangan berbagai disiplin ilmu, sebagaimana dijelaskan berikut:
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kebijakan Ilmu: Pengembangan ilmu dan teknologi harus memperhatikan nilai-nilai keagamaan dan moralitas. Contohnya, teknologi informasi dapat digunakan untuk menciptakan aplikasi berbasis pendidikan keagamaan, yang bertujuan meningkatkan spiritualitas dan pendidikan moral masyarakat.
Landasan Etika: Ilmu tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan norma agama, seperti menyebarkan informasi palsu (hoaks), melakukan penipuan digital, atau kejahatan siber lainnya.
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Kebijakan Ilmu: Ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan dengan prinsip keadilan dan berorientasi pada kemanusiaan, sehingga dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Contohnya, teknologi kesehatan yang murah dan terjangkau untuk masyarakat kurang mampu.
Landasan Etika: Pengembangan teknologi harus mempermudah kehidupan manusia dan mengurangi penderitaan, tanpa menciptakan kesenjangan sosial atau memperburuk ketimpangan ekonomi.
Persatuan Indonesia
Kebijakan Ilmu: Teknologi harus digunakan untuk memperkuat persatuan bangsa dan mempererat hubungan antarsuku, agama, dan budaya. Misalnya, membangun platform digital yang mempromosikan dialog antarbudaya di Indonesia.
Landasan Etika: Ilmu pengetahuan tidak boleh digunakan untuk memecah belah bangsa, melainkan harus menjadi alat untuk memperkuat solidaritas nasional dan persatuan rakyat.
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Kebijakan Ilmu: Keputusan terkait pengembangan teknologi harus berdasarkan musyawarah yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan manfaatnya bagi semua kalangan.
Landasan Etika: Kebijakan dalam pengembangan ilmu harus mencerminkan kebutuhan rakyat banyak, bukan hanya kelompok tertentu, sehingga menciptakan rasa keadilan bagi semua.
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Kebijakan Ilmu: Teknologi dan inovasi harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, seperti mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui digitalisasi.
Landasan Etika: Pengembangan ilmu harus berkontribusi pada pengurangan kesenjangan sosial, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki taraf hidup masyarakat.
B. Harapan terhadap Pemimpin, Warganegara, dan Ilmuwan Pancasilais
Model Pemimpin
Sekarang: Pemimpin Pancasilais harus mampu menjaga transparansi, memberdayakan masyarakat, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Mereka harus menjadi teladan dalam memadukan nilai-nilai Pancasila dengan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam memanfaatkan teknologi untuk pelayanan publik.
Masa Depan: Pemimpin masa depan diharapkan lebih progresif dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan. Namun, mereka harus tetap berpegang pada nilai-nilai moral dan budaya bangsa, sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya modern tetapi juga beretika.
Model Warganegara
Sekarang: Warga Pancasilais saat ini harus aktif menjaga kerukunan, menggunakan teknologi secara positif, dan mendukung pembangunan bangsa. Mereka harus memiliki rasa tanggung jawab sosial dalam setiap tindakannya, baik di dunia nyata maupun digital.
Masa Depan: Warga negara masa depan diharapkan lebih kritis dalam menerima informasi, bertanggung jawab dalam menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu beradaptasi dengan perubahan tanpa melupakan nilai-nilai Pancasila.
Model Ilmuwan
Sekarang: Ilmuwan Pancasilais harus menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka harus menjunjung tinggi etika dalam penelitian dan pengembangan teknologi, serta bertanggung jawab atas dampak yang dihasilkan dari inovasi mereka.
Masa Depan: Ilmuwan masa depan diharapkan menjadi pionir inovasi yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, memberdayakan potensi lokal, dan menciptakan teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Mereka harus mampu membawa Indonesia ke kancah global dengan tetap mengutamakan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan.
Dengan peran aktif dari pemimpin, warga negara, dan ilmuwan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan menjaga keharmonisan sosial dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.