NAMA: M. FAQIH DWINANDA
NPM: 2415061056
KELAS: PSTI D

Tulisan ini membahas dinamika demokrasi di Indonesia dengan menggabungkan perspektif akademik dan realitas sosial-politik yang terjadi, khususnya dalam konteks Pemilu 2019. Berangkat dari pemikiran yang tertuang dalam Jurnal Penelitian Politik, demokrasi di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti penurunan peringkat dalam indeks kebebasan serta praktik demokrasi yang masih cenderung prosedural. Meskipun demokrasi identik dengan kegaduhan, penting untuk memastikan bahwa dinamika tersebut tetap berada dalam jalur yang sehat dan tidak menyimpang dari norma-norma demokrasi.

Salah satu isu sentral adalah polarisasi sosial dan politik identitas yang mengemuka selama Pilpres 2019. Penggunaan label seperti "cebong" dan "kampret" menjadi simbol perpecahan yang tajam di masyarakat. Sentimen agama dan identitas digunakan secara strategis oleh aktor politik untuk meraih dukungan elektoral, yang bahkan memunculkan inisiatif seperti Ijtima’ Ulama yang menunjukkan fragmentasi dalam komunitas keagamaan.

Selain itu, kelemahan institusional juga menjadi sorotan. Partai politik dianggap gagal dalam menjalankan peran kaderisasi dan pendidikan politik, serta lebih fokus pada selebritas dan figur populer ketimbang nilai-nilai ideologis. Ketidaknetralan birokrasi, terutama keterlibatan ASN dan pejabat publik dalam kampanye, memperkuat persepsi tentang lemahnya meritokrasi dan integritas sistem pemerintahan.

Melalui pendekatan analitis berbasis data dan studi kasus yang disajikan oleh para akademisi, tulisan ini menekankan pentingnya transisi dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substantif. Demokrasi tidak cukup hanya memenuhi syarat teknis seperti pemilu, tetapi harus menjamin akuntabilitas, keadilan, dan keterwakilan yang sejati. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan kerusuhan pasca pemilu menunjukkan krisis kepercayaan yang perlu ditangani dengan reformasi kelembagaan dan peningkatan kualitas pendidikan politik.

Dengan demikian, tulisan ini menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh dalam sistem demokrasi Indonesia. Melalui partisipasi aktif masyarakat, peran strategis akademisi, dan penguatan institusi politik, demokrasi yang lebih sehat dan substansial bukan hanya sebuah ideal, tetapi sebuah keharusan yang harus terus diperjuangkan.

Nama : M. Faqih Dwinanda
NPM : 2415061056
Kelas : PSTI D

"Pancasila sebagai Filsafat Ilmu dan Implikasinya terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"

Jurnal ini menjelaskan pentingnya Pancasila sebagai dasar filosofis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Pancasila, sebagai ideologi bangsa, tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bernegara tetapi juga menjadi landasan moral dan etika dalam memajukan IPTEK yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kemanusiaan.
Setiap sila Pancasila memberikan panduan unik:
- Ketuhanan Yang Maha Esa: Mengintegrasikan nilai spiritualitas dan moralitas dalam pengembangan IPTEK, sehingga ilmu tidak hanya mengejar materialisme tetapi juga mendukung keharmonisan hidup.
- Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Mendorong inovasi teknologi yang memperjuangkan kesejahteraan manusia tanpa diskriminasi.
- Persatuan Indonesia: Memastikan IPTEK memperkuat solidaritas dan keutuhan bangsa di tengah globalisasi.
- Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan: Menjamin IPTEK dikembangkan secara demokratis dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Menuntut distribusi manfaat IPTEK yang adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat.
Penulis menekankan bahwa tanpa landasan Pancasila, kemajuan IPTEK berpotensi merusak moralitas dan mentalitas bangsa. Oleh karena itu, integrasi Pancasila sebagai falsafah ilmu diharapkan dapat menciptakan IPTEK yang membawa perbaikan kualitas hidup, kesejahteraan, dan harmoni sosial. Jurnal ini memberikan wawasan yang relevan tentang bagaimana nilai-nilai lokal dapat menjadi filter sekaligus katalis dalam menghadapi tantangan globalisasi di bidang IPTEK.

Nama : M. Faqih Dwinanda
NPM : 2415061056
Kelas : PSTI D

A. Pancasila menjadi landasan etika dan kebijakan dalam pengembangan ilmu Teknik Informatika, terutama menghadapi persaingan global.
- Sila Pertama - Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada disiplin ilmu Teknik Informatika, kita harus menciptakan teknologi yang sesuai dengan nilai spiritual, seperti menjaga privasi dan menghindari penyalahgunaan data. Dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI), etika berbasis moralitas harus diprioritaskan.
- Sila Kedua - Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Teknologi harus digunakan untuk memudahkan akses informasi dan pendidikan bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, seperti aplikasi inklusif untuk penyandang disabilitas.
- Sila Ketiga - Persatuan Indonesia. Pengembangan teknologi di Indonesia perlu memperkuat kesatuan, misalnya platform digital yang memfasilitasi kolaborasi antar daerah.
- Sila Keempat - Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan. Pengambilan keputusan dalam pengembangan teknologi harus melibatkan masyarakat, misalnya konsultasi publik terkait kebijakan digital.
- Sila Kelima - Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Distribusi hasil teknologi harus merata. Contohnya, perluasan infrastruktur internet ke daerah terpencil untuk mengurangi kesenjangan digital.
Proses implementasinya membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri untuk menjamin pengembangan teknologi yang berdaya saing tetapi tetap mengedepankan nilai-nilai Pancasila.

B. Harapan saya kurang lebih seperti:
- Pemimpin Pancasilais. Pemimpin diharapkan mampu memanfaatkan teknologi untuk kepentingan rakyat dengan tetap menjunjung nilai-nilai moral, transparansi, dan inklusivitas. Mereka juga harus visioner dalam mengembangkan ekosistem teknologi nasional.
- Warganegara Pancasilais. Warga Indonesia diharapkan cerdas dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Misalnya, bijak dalam bermedia sosial dengan menyaring informasi sebelum menyebarkan.
- Ilmuwan Pancasilais. Ilmuwan harus menjunjung tinggi etika penelitian dan berorientasi pada solusi yang relevan untuk masyarakat. Inovasi mereka harus berfokus pada keberlanjutan, kesejahteraan sosial, dan kesetaraan.
Pemimpin, warganegara, dan ilmuwan yang Pancasilais dapat memastikan kemajuan teknologi yang mendukung kedaulatan bangsa serta membawa dampak positif yang berkelanjutan.