Posts made by Nabilah Putri Tarevi

Nama: Nabilah Putri Tarevi
NPM: 2415061025
Kelas: PSTI C

A. Peran Pancasila sebagai Paradigma Ilmu
1. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
- Kebijakan Ilmu: Pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati nilai-nilai spiritual dan moral. Penelitian dan inovasi harus mempertimbangkan etika dan dampak sosial.
- Landasan Etika: Ilmuwan diharapkan untuk tidak hanya mengejar pengetahuan, tetapi juga mempertimbangkan implikasi moral dari penemuan mereka, seperti dalam bidang bioteknologi dan kesehatan.

2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
- Kebijakan Ilmu: Ilmu pengetahuan harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi ketidakadilan. Penelitian harus inklusif dan melibatkan partisipasi masyarakat.
- Landasan Etika: Peneliti harus menghormati hak asasi manusia dan berkomitmen untuk tidak melakukan eksploitasi terhadap subjek penelitian.

3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia
- Kebijakan Ilmu: Ilmu pengetahuan harus berkontribusi pada persatuan dan kesatuan bangsa. Penelitian yang dilakukan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.
- Landasan Etika: Ilmuwan harus mengedepankan kolaborasi antar disiplin ilmu dan antar daerah untuk menciptakan solusi yang holistik bagi permasalahan bangsa.

4. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
- Kebijakan Ilmu: Pengambilan keputusan dalam penelitian dan pengembangan Iptek harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.
- Landasan Etika: Ilmuwan harus transparan dalam proses penelitian dan bersedia untuk mendengarkan masukan dari masyarakat.

5. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- Kebijakan Ilmu: Ilmu pengetahuan harus diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan. Penelitian harus fokus pada isu-isu yang relevan bagi masyarakat yang kurang beruntung.
- Landasan Etika: Peneliti harus berkomitmen untuk menggunakan hasil penelitian mereka untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Proses di Tengah Persaingan Global Dalam menghadapi persaingan global, penerapan Pancasila sebagai paradigma ilmu dapat dilakukan dengan:
- Mendorong kolaborasi internasional yang tetap menghormati nilai-nilai lokal.
- Mengembangkan inovasi yang tidak hanya bersaing secara global tetapi juga relevan dengan konteks lokal.
- Memastikan bahwa hasil penelitian dan teknologi yang dihasilkan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kalangan elit.

B. Harapan Mengenai Model Pemimpin, Warganegara, dan Ilmuwan yang Pancasilais
1. Model Pemimpin Pancasilais
- Pemimpin diharapkan memiliki integritas, transparansi, dan mampu mendengarkan aspirasi rakyat. Mereka harus mampu mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
- Pemimpin juga harus berkomitmen untuk menciptakan kebijakan yang berkeadilan sosial dan berkelanjutan, serta mampu memanfaatkan Iptek untuk kemajuan bangsa.

2. Model Warganegara Pancasilais
- Warganegara diharapkan memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban mereka, serta aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi. Mereka harus menghargai perbedaan dan berkontribusi pada persatuan bangsa.
- Warganegara juga diharapkan untuk menggunakan Iptek secara bijak, dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari tindakan mereka.

3. Model Ilmuwan Pancasilais
- Ilmuwan diharapkan untuk tidak hanya fokus pada pencapaian akademis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial. Mereka harus berkomitmen untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
- Ilmuwan juga harus berperan sebagai agen perubahan, yang mampu menjembatani antara ilmu pengetahuan dan kebijakan publik, serta berkontribusi dalam menciptakan solusi untuk tantangan yang dihadapi bangsa.
Nama: Nabilah Putri Tarevi
NPM: 2415061025
Kelas: PSTI C

A. Tanggapan terhadap berita tersebut menunjukkan bahwa hoaks merupakan masalah serius yang dapat memengaruhi masyarakat, terutama dalam konteks politik. Penyebaran hoaks yang masif di media sosial dapat mengaburkan fakta dan memecah belah masyarakat. 
Untuk mengantisipasi dampak negatif penyebaran hoaks, saya akan melakukan beberapa langkah, antara lain:
- Mengedukasi diri dan orang lain tentang cara membedakan informasi yang valid dan hoaks. Ini termasuk memahami sumber berita, memeriksa fakta, dan mengenali tanda-tanda berita yang mencurigakan.
- Menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang benar dan valid, serta memberikan klarifikasi terhadap berita hoaks yang beredar.
- Jika menemukan berita hoaks di media sosial, melaporkannya kepada platform yang bersangkutan agar dapat dihapus.
- Mengajak teman dan keluarga untuk berdiskusi tentang isu-isu terkini dengan pendekatan kritis, sehingga mereka lebih terbuka terhadap informasi yang valid.

B. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat menyebabkan disintegrasi sosial, hilangnya nilai-nilai kemanusiaan, dan meningkatnya ketidakadilan. Media sosial, sebagai salah satu produk iptek, sering kali digunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. 
Solusi yang dapat saya sampaikan untuk pengembangan iptek yang lebih baik adalah:
- Mengedukasi generasi muda tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan iptek, sehingga mereka dapat menciptakan inovasi yang beretika dan bermanfaat bagi masyarakat.
- Mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang mengatur penggunaan teknologi dan media sosial agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta menegakkan sanksi bagi pelanggar.
- Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.

C. Sikap konsumerisme yang tinggi di Indonesia menyebabkan negara ini menjadi pasar bagi produk teknologi dari negara lain yang lebih maju.
 Solusi yang dapat diambil berdasarkan program studi/jurusan yang saya ambil adalah:
- Mendorong penelitian dan pengembangan produk teknologi lokal yang dapat bersaing dengan produk luar negeri. Ini bisa dilakukan melalui kolaborasi antara universitas, industri, dan pemerintah.
- Menyediakan pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi generasi muda dalam bidang teknologi, sehingga mereka dapat menciptakan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal.
- Mengikuti kampanye untuk menggunakan produk teknologi dalam negeri, sehingga masyarakat lebih sadar akan pentingnya mendukung produk lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.
- Mengembangkan teknologi yang memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Indonesia, sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya kompetitif tetapi juga berkelanjutan.
Nama: Nabilah Putri Tarevi
NPM: 2415061025
Kelas: PSTI C

Jurnal ini membahas Pancasila sebagai filsafat ilmu dan implikasinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Indonesia. Pancasila, yang merupakan ideologi dasar negara, berfungsi sebagai pedoman hidup dan nilai-nilai yang harus dipegang oleh bangsa Indonesia. Dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat, Pancasila diharapkan dapat menjadi filter yang menjaga moralitas dan etika dalam penggunaan IPTEK.

Pancasila terdiri dari lima sila yang masing-masing memiliki implikasi penting dalam pengembangan IPTEK:

1. Ketuhanan yang Maha Esa: Sila ini menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, manusia sebagai makhluk religi diharapkan untuk menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi yang menciptakan dan menguasai alam semesta. Oleh karena itu, dalam pengembangan ilmu pengetahuan, penting untuk menanamkan nilai-nilai religius, moral, dan etika. Hal ini mencakup pengajaran tentang batasan kemampuan manusia dalam berpikir dan pentingnya mengembalikan segala sesuatu kepada Sang Pencipta. Selain itu, sila ini juga mendorong sikap saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda, sehingga tercipta kerukunan hidup di masyarakat.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Sila ini mengarahkan pengembangan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan, dengan menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam penggunaan IPTEK. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti bahwa setiap individu harus diperlakukan dengan adil, menghormati harkat dan martabat manusia, serta tidak semena-mena terhadap orang lain. Dalam konteks IPTEK, ini berarti bahwa pengembangan teknologi harus memperhatikan dampaknya terhadap manusia dan lingkungan, serta berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup semua orang.

3. Persatuan Indonesia: Sila ini mendorong rasa nasionalisme dan persatuan di antara seluruh rakyat Indonesia. Dalam pengembangan IPTEK, kemajuan teknologi diharapkan dapat memperkuat hubungan antar daerah dan masyarakat, serta menciptakan solidaritas di antara berbagai suku, agama, dan budaya. Dengan memanfaatkan IPTEK, diharapkan persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud dan terpelihara, sehingga menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan: Sila ini menyiratkan bahwa pengembangan IPTEK harus dilakukan secara demokratis. Setiap ilmuwan dan peneliti harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, sambil tetap menghormati kebebasan orang lain. Selain itu, penting untuk memiliki sikap terbuka terhadap kritik dan masukan dari pihak lain. Dengan demikian, pengembangan IPTEK dapat dilakukan dengan cara yang inklusif dan partisipatif, yang melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Sila ini menekankan perlunya keadilan dalam pengembangan IPTEK, agar semua rakyat Indonesia mendapatkan manfaat yang setara. Keadilan sosial berarti bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan adil dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks ini, pengembangan IPTEK harus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak milik orang lain. Dengan demikian, diharapkan tercipta masyarakat yang adil dan makmur, di mana semua orang dapat merasakan manfaat dari kemajuan teknologi.

Pancasila sebagai filsafat ilmu diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan menciptakan kehidupan yang sejahtera, aman, dan damai. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan bangsa Indonesia dapat menghadapi tantangan global dengan lebih baik, sambil tetap mempertahankan identitas dan jati diri sebagai bangsa yang beradab dan bermoral. Pancasila bukan hanya sekadar ideologi, tetapi juga merupakan landasan yang kuat untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

PSTI C dan D MKU Pancasila 2024 -> Forum Analisis Jurnal

by Nabilah Putri Tarevi -
Nama : Nabilah Putri Tarevi
NPM : 2415061025
Kelas : PSTI C

Jurnal tersebut membahas secara mendalam mengenai urgensi Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di Indonesia. Pancasila, sebagai ideologi negara, merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diakomodasi dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ilmiah dan pengembangan Iptek.

- Pancasila sebagai Landasan Nilai: Pancasila harus menjadi pegangan utama dalam setiap pengembangan Iptek di Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap inovasi atau penelitian yang dilakukan harus selaras dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

- Pengembangan Iptek yang Berbasis Pancasila: Setiap perkembangan Iptek harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal dalam proses pengembangan. Ini berarti bahwa Pancasila berfungsi sebagai rambu normatif yang dapat membimbing para ilmuwan dan peneliti dalam menjalankan tugas mereka. Dengan demikian, pengembangan Iptek tidak akan lepas dari akar budaya dan karakter bangsa Indonesia, melainkan akan mengedepankan integrasi antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai lokal yang ada.

- Dampak Negatif dari Iptek yang Tidak Berbasis Nilai: kemajuan Iptek yang tidak berakar pada nilai-nilai Pancasila dapat mengakibatkan sekularisme dan dampak negatif lainnya bagi masyarakat. Misalnya, dalam konteks penggunaan teknologi yang merusak lingkungan atau yang tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

- Peran Nilai-nilai Pancasila dalam Iptek: Setiap sila Pancasila memberikan arahan moral dan etika yang penting dalam pengembangan Iptek. Misalnya, sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengajak untuk mempertimbangkan aspek spiritual dan moral dalam setiap pengembangan ilmu. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memberikan dasar moral bagi manusia dalam mengembangkan Iptek untuk kesejahteraan bersama. Sila Persatuan Indonesia menekankan pentingnya rasa kesadaran akan nasionalisme dan persatuan dalam memajukan Iptek, sedangkan sila Keadilan Sosial mengingatkan bahwa kemajuan Iptek harus menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

- Konteks Historis dan Sosiologis Pancasila: Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan Iptek telah dibahas dalam berbagai diskusi di kalangan intelektual, terutama sejak tahun 1980-an. Dalam konteks ini, Pancasila mulai dirasakan sebagai kebutuhan mendesak di perguruan tinggi dan lembaga-lembaga pendidikan yang mencetak kaum intelektual. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesadaran akan perlunya mengaitkan pengembangan Iptek dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

- Kesadaran Masyarakat terhadap Isu Kemanusiaan: Misalnya, rencana pembangunan pusat tenaga nuklir harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin ditimbulkan. Kesadaran ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengembangan Iptek tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Dengan demikian, pengembangan Iptek diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap kehidupan masyarakat, meningkatkan harkat dan martabat manusia, serta menjaga kelestarian lingkungan dan keadilan sosial.