NAMA : Nabilah Putri Tarevi
NPM : 2415061025
KELAS : PSTI C
NPM : 2415061025
KELAS : PSTI C
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Nabilah Putri Tarevi
NAMA : Nabilah Putri Tarevi
NPM : 2415061025
KELAS : PSTI C
NPM : 2415061025
KELAS : PSTI C
Nama : Nabilah Putri Tarevi
NPM : 2415061025
Kelas : PSTI C
NPM : 2415061025
Kelas : PSTI C
Nama : Nabilah Putri Tarevi
NPM : 2415061025
Kelas : PSTI C
Jurnal ini membahas hubungan antara demokrasi dan implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam konteks pemilihan umum daerah di Indonesia. Pemilihan umum, yang esensinya merupakan manifestasi sistem demokrasi melalui partisipasi aktif warga negara dalam pemerintahan, secara keseluruhan belum sepenuhnya mencerminkan ideologi yang disepakati secara nasional. Sila keempat Pancasila, yang menekankan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, menjadi fokus utama analisis, mengingat Indonesia berstatus sebagai negara hukum dan negara demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, serta spesifikasi deskriptif analitis. Data yang tersedia dianalisis untuk mengevaluasi internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila sebagai landasan normatif pemilihan umum daerah, serta efektivitas implementasi demokrasi dalam pemilihan kepala daerah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara langsung belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Berbagai permasalahan, seperti konflik sosial, diseminasi informasi yang tidak akurat, dan ambigu, menjadi disinsentif terhadap optimalisasi proses demokrasi. Instrumen hukum juga yang mengatur pemilihan kepala daerah dinilai kurang komprehensif dan berpotensi menimbulkan multitafsir. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan urgensi penguatan penegakan hukum pemilihan umum yang lebih tegas dan teratur. Hal ini penting dalam rangka mewujudkan demokrasi yang partisipatif, yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, serta untuk memitigasi konsekuensi negatif seperti disintegrasi sosial.
NPM : 2415061025
Kelas : PSTI C
Jurnal ini membahas hubungan antara demokrasi dan implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam konteks pemilihan umum daerah di Indonesia. Pemilihan umum, yang esensinya merupakan manifestasi sistem demokrasi melalui partisipasi aktif warga negara dalam pemerintahan, secara keseluruhan belum sepenuhnya mencerminkan ideologi yang disepakati secara nasional. Sila keempat Pancasila, yang menekankan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, menjadi fokus utama analisis, mengingat Indonesia berstatus sebagai negara hukum dan negara demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, serta spesifikasi deskriptif analitis. Data yang tersedia dianalisis untuk mengevaluasi internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila sebagai landasan normatif pemilihan umum daerah, serta efektivitas implementasi demokrasi dalam pemilihan kepala daerah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara langsung belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Berbagai permasalahan, seperti konflik sosial, diseminasi informasi yang tidak akurat, dan ambigu, menjadi disinsentif terhadap optimalisasi proses demokrasi. Instrumen hukum juga yang mengatur pemilihan kepala daerah dinilai kurang komprehensif dan berpotensi menimbulkan multitafsir. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan urgensi penguatan penegakan hukum pemilihan umum yang lebih tegas dan teratur. Hal ini penting dalam rangka mewujudkan demokrasi yang partisipatif, yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, serta untuk memitigasi konsekuensi negatif seperti disintegrasi sosial.
Nama : Nabilah Putri Tarevi
NPM : 2415061025
Kelas : PSTI C
Video tersebut menyajikan tinjauan komprehensif mengenai evolusi demokrasi di Indonesia, mulai dari periode awal kemerdekaan hingga era reformasi. Pada masa revolusi, perkembangan demokrasi di Indonesia relatif terbatas. Periode demokrasi parlementer (1945-1959) menandai fase penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, di mana hampir seluruh elemen demokrasi terwujud. Akan tetapi, periode ini mengalami kegagalan yang disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk dominasi faksi politik yang memicu konflik, kondisi sosio-ekonomi yang belum mapan, serta persaingan kepentingan antara Presiden Soekarno dan Angkatan Darat. Selanjutnya, periode demokrasi terpimpin (1959-1965) ditandai dengan meningkatnya ketegangan antara Angkatan Darat, Presiden Soekarno, dan Partai Komunis Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde Baru, kekuasaan awalnya didistribusikan kepada masyarakat, namun dalam perkembangannya, peran militer semakin dominan, yang berakibat pada pembatasan partai politik dan partisipasi publik. Reformasi demokrasi yang dimulai pada tahun 1998 menunjukkan karakteristik yang beririsan dengan periode Orde Baru dan demokrasi parlementer, dengan demokrasi Pancasila sebagai model yang diimplementasikan. Video tersebut menekankan bahwa demokrasi di era reformasi masih dalam proses konsolidasi dan pencarian identitas yang definitif.
NPM : 2415061025
Kelas : PSTI C
Video tersebut menyajikan tinjauan komprehensif mengenai evolusi demokrasi di Indonesia, mulai dari periode awal kemerdekaan hingga era reformasi. Pada masa revolusi, perkembangan demokrasi di Indonesia relatif terbatas. Periode demokrasi parlementer (1945-1959) menandai fase penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, di mana hampir seluruh elemen demokrasi terwujud. Akan tetapi, periode ini mengalami kegagalan yang disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk dominasi faksi politik yang memicu konflik, kondisi sosio-ekonomi yang belum mapan, serta persaingan kepentingan antara Presiden Soekarno dan Angkatan Darat. Selanjutnya, periode demokrasi terpimpin (1959-1965) ditandai dengan meningkatnya ketegangan antara Angkatan Darat, Presiden Soekarno, dan Partai Komunis Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde Baru, kekuasaan awalnya didistribusikan kepada masyarakat, namun dalam perkembangannya, peran militer semakin dominan, yang berakibat pada pembatasan partai politik dan partisipasi publik. Reformasi demokrasi yang dimulai pada tahun 1998 menunjukkan karakteristik yang beririsan dengan periode Orde Baru dan demokrasi parlementer, dengan demokrasi Pancasila sebagai model yang diimplementasikan. Video tersebut menekankan bahwa demokrasi di era reformasi masih dalam proses konsolidasi dan pencarian identitas yang definitif.