NAMA: Ica Nuria Ilmawati
NPM: 2415061053
KELAS: PSTI-D
NPM: 2415061053
KELAS: PSTI-D
Kiriman dibuat oleh Ica Nuria Ilmawati IF Unila
Nama: Ica Nuria Ilmawati
NPM: 2415061053
Kelas: PSTI-D
Jurnal ini membahas soal demokrasi di Indonesia, terutama dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), yang seharusnya mencerminkan nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Tapi kenyataannya, masih banyak hal yang belum sesuai.
Secara teori, pilkada langsung itu bentuk dari demokrasi rakyat ikut memilih langsung pemimpinnya. Tapi dalam praktik, banyak masalah yang muncul. Misalnya, masih ada kecurangan, politik uang, konflik antar pendukung, bahkan calon yang ditunjuk langsung oleh ketua partai tanpa proses musyawarah.
Penulis juga menyoroti kalau calon independen (yang tidak lewat partai) susah sekali untuk maju, karena syaratnya berat. Padahal, seharusnya semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk ikut serta dalam pemerintahan, sesuai nilai Pancasila. Masalah lain datang dari media sosial. Kampanye sering dipakai untuk menyebar hoaks dan ujaran kebencian, yang membuat masyarakat jadi terpecah. Ini jelas tidak sejalan dengan semangat musyawarah dan persatuan yang ada di Pancasila.
Kesimpulannya, demokrasi di Indonesia masih jauh dari nilai-nilai yang ada di sila keempat. Harus ada perbaikan baik dari sistem, aturan, sampai ke cara berpikir masyarakat agar demokrasi kita beneran jalan sesuai Pancasila, bukan cuma sekadar formalitas lima tahunan.
NPM: 2415061053
Kelas: PSTI-D
Jurnal ini membahas soal demokrasi di Indonesia, terutama dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), yang seharusnya mencerminkan nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Tapi kenyataannya, masih banyak hal yang belum sesuai.
Secara teori, pilkada langsung itu bentuk dari demokrasi rakyat ikut memilih langsung pemimpinnya. Tapi dalam praktik, banyak masalah yang muncul. Misalnya, masih ada kecurangan, politik uang, konflik antar pendukung, bahkan calon yang ditunjuk langsung oleh ketua partai tanpa proses musyawarah.
Penulis juga menyoroti kalau calon independen (yang tidak lewat partai) susah sekali untuk maju, karena syaratnya berat. Padahal, seharusnya semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk ikut serta dalam pemerintahan, sesuai nilai Pancasila. Masalah lain datang dari media sosial. Kampanye sering dipakai untuk menyebar hoaks dan ujaran kebencian, yang membuat masyarakat jadi terpecah. Ini jelas tidak sejalan dengan semangat musyawarah dan persatuan yang ada di Pancasila.
Kesimpulannya, demokrasi di Indonesia masih jauh dari nilai-nilai yang ada di sila keempat. Harus ada perbaikan baik dari sistem, aturan, sampai ke cara berpikir masyarakat agar demokrasi kita beneran jalan sesuai Pancasila, bukan cuma sekadar formalitas lima tahunan.
Nama: Ica Nuria Ilmawati
NPM: 2415061053
Kelas: PSTI-D
Perjalanan demokrasi di Indonesia adalah sebuah kisah yang panjang dan penuh liku, seperti yang tergambar dalam video ini. Setelah meraih kemerdekaan melalui revolusi yang heroik, Indonesia sempat merasakan angin segar demokrasi, meskipun masih dalam batasan-batasan tertentu. Periode yang dikenal sebagai Demokrasi Parlementer, yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1959, seringkali dikenang sebagai masa keemasan demokrasi di negeri ini. Pada masa itu, berbagai partai politik tumbuh subur dan gagasan-gagasan politik beradu dalam parlemen. Sayangnya, periode yang penuh harapan ini harus berakhir.
Kemudian, Indonesia memasuki babak baru yang disebut Demokrasi Terpimpin, dari tahun 1959 hingga 1965. Suasana politik pada masa ini diwarnai oleh ketegangan yang mencolok antara tiga kekuatan utama: militer yang semakin berpengaruh, Presiden Soekarno dengan visi politiknya yang khas, dan Partai Komunis Indonesia yang kala itu memiliki basis massa yang signifikan. Setelah itu, tampuk kepemimpinan beralih ke Orde Baru, yang dimulai dengan harapan akan stabilitas dan pembangunan. Pada awalnya, kekuasaan tampak terdistribusi di antara rakyat. Namun, dalam waktu singkat, sekitar tiga tahun kemudian, peran militer dalam pemerintahan semakin dominan. Hal ini membawa konsekuensi berupa sentralisasi kekuasaan dan pembatasan terhadap partai-partai politik yang ada. Titik balik penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia terjadi pada tahun 1998, dengan dimulainya Era Reformasi. Gelombang perubahan ini membawa angin segar bagi praktik demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum menjadi lebih demokratis, terjadi rotasi kekuasaan antar pemimpin, dan pintu rekrutmen untuk posisi politik terbuka lebih lebar bagi berbagai kalangan.
video ini menyampaikan bahwa perjalanan demokrasi di Indonesia belumlah usai. Proses konsolidasi demokrasi masih terus berlangsung, dan bangsa ini masih terus mencari bentuk dan identitas demokrasinya yang paling sesuai. Tantangan dan dinamika politik akan terus mewarnai perjalanan ini, namun semangat untuk mewujudkan demokrasi yang matang dan berkeadilan tetap menjadi harapan.
NPM: 2415061053
Kelas: PSTI-D
Perjalanan demokrasi di Indonesia adalah sebuah kisah yang panjang dan penuh liku, seperti yang tergambar dalam video ini. Setelah meraih kemerdekaan melalui revolusi yang heroik, Indonesia sempat merasakan angin segar demokrasi, meskipun masih dalam batasan-batasan tertentu. Periode yang dikenal sebagai Demokrasi Parlementer, yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1959, seringkali dikenang sebagai masa keemasan demokrasi di negeri ini. Pada masa itu, berbagai partai politik tumbuh subur dan gagasan-gagasan politik beradu dalam parlemen. Sayangnya, periode yang penuh harapan ini harus berakhir.
Kemudian, Indonesia memasuki babak baru yang disebut Demokrasi Terpimpin, dari tahun 1959 hingga 1965. Suasana politik pada masa ini diwarnai oleh ketegangan yang mencolok antara tiga kekuatan utama: militer yang semakin berpengaruh, Presiden Soekarno dengan visi politiknya yang khas, dan Partai Komunis Indonesia yang kala itu memiliki basis massa yang signifikan. Setelah itu, tampuk kepemimpinan beralih ke Orde Baru, yang dimulai dengan harapan akan stabilitas dan pembangunan. Pada awalnya, kekuasaan tampak terdistribusi di antara rakyat. Namun, dalam waktu singkat, sekitar tiga tahun kemudian, peran militer dalam pemerintahan semakin dominan. Hal ini membawa konsekuensi berupa sentralisasi kekuasaan dan pembatasan terhadap partai-partai politik yang ada. Titik balik penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia terjadi pada tahun 1998, dengan dimulainya Era Reformasi. Gelombang perubahan ini membawa angin segar bagi praktik demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum menjadi lebih demokratis, terjadi rotasi kekuasaan antar pemimpin, dan pintu rekrutmen untuk posisi politik terbuka lebih lebar bagi berbagai kalangan.
video ini menyampaikan bahwa perjalanan demokrasi di Indonesia belumlah usai. Proses konsolidasi demokrasi masih terus berlangsung, dan bangsa ini masih terus mencari bentuk dan identitas demokrasinya yang paling sesuai. Tantangan dan dinamika politik akan terus mewarnai perjalanan ini, namun semangat untuk mewujudkan demokrasi yang matang dan berkeadilan tetap menjadi harapan.
NAMA: Ica Nuria Ilmawati
NPM: 2415061053
KELAS: PSTI-D
NPM: 2415061053
KELAS: PSTI-D
NAMA: Ica Nuria Ilmawati
NPM: 2415061053
KELAS: PSTI-D
NPM: 2415061053
KELAS: PSTI-D