Nama: Riffa Yudika Permana
NPM: 2415061091
Kelas: PSTI D

Jurnal ini mengulas berbagai tantangan dalam memperkuat demokrasi di Indonesia setelah Pemilu Presiden 2019, dengan menyoroti pentingnya memperdalam praktik demokrasi agar mampu menciptakan sistem yang lebih substansial, efektif, dan bertanggung jawab.

Beberapa isu utama yang diangkat antara lain:
1. Terjadinya polarisasi sosial dan politisasi identitas, yang terlihat dari meningkatnya pembelahan masyarakat serta pemanfaatan isu agama dan identitas untuk meraih dukungan politik, termasuk perpecahan di kalangan umat Islam.
2. Lemahnya peran partai politik, ditandai dengan kegagalan dalam kaderisasi dan pendidikan politik, praktik pencalonan yang bersifat transaksional, ketiadaan visi ideologis yang jelas, serta dominasi kepentingan elit yang melemahkan fungsi representatif partai.
3. Politisasi lembaga birokrasi, yang tercermin dalam ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat publik saat masa kampanye, mengindikasikan lemahnya institusi dan sistem meritokrasi.

Jurnal ini juga membedakan antara demokrasi prosedural—yang berfokus pada aspek teknis seperti penyelenggaraan pemilu—dan demokrasi substantif—yang mencakup nilai-nilai seperti akuntabilitas dan kesetaraan. Disimpulkan bahwa demokrasi di Indonesia saat ini masih lebih menekankan aspek prosedural. Hal ini diperkuat oleh data empiris serta kejadian-kejadian penting, seperti banyaknya pelanggaran pemilu, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, hingga kerusuhan yang terjadi pada 22 Mei 2019—semuanya menunjukkan bahwa fondasi demokrasi masih rapuh.

Jurnal ini menyimpulkan bahwa demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya terkonsolidasi karena pilar-pilar utamanya belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya menyeluruh untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi negara. Reformasi birokrasi, penguatan fungsi partai politik, serta peningkatan literasi politik masyarakat menjadi rekomendasi utama.

Kekuatan jurnal ini terletak pada ketajaman analisisnya yang disusun secara sistematis dan relevan, dengan menggabungkan pendekatan teori dan data lapangan. Namun, kelemahan jurnal adalah minimnya usulan solusi praktis dan kurangnya pembahasan mendalam mengenai aspek struktural jangka panjang. Selain itu, fokusnya yang lebih mengarah pada kritik terhadap elite dan lembaga negara membuatnya kurang menyentuh akar masalah secara menyeluruh.

Nama: Riffa Yudika Permana
NPM: 2415061091
Kelas: PSTI D

Nama: Riffa Yudika Permana
NPM: 2415061091
Kelas: PSTI D

1. Pancasila sebagai Filsafat Ilmu:
- Pancasila bertindak sebagai landasan filosofis yang membimbing proses berpikir dan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.
- Nilai-nilai Pancasila, seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial, memberikan kerangka etis dan moral dalam pengembangan IPTEK.

2. Implikasi terhadap IPTEK:
- Sila Ketuhanan Yang Maha Esa: Menekankan pentingnya nilai-nilai religius dalam pengembangan IPTEK, menjaga keseimbangan antara rasionalitas dan spiritualitas.
- Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Ilmu pengetahuan harus dikembangkan untuk kemaslahatan manusia secara adil, tidak hanya untuk kelompok tertentu.
- Sila Persatuan Indonesia: Pengembangan IPTEK harus memperkuat rasa persatuan dan keutuhan bangsa.
- Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Menekankan pengembangan IPTEK secara demokratis, dengan menghormati kebebasan ilmuwan dan terbuka terhadap kritik.
- Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Pengembangan IPTEK harus memperhatikan keadilan sosial di berbagai bidang kehidupan.

3. Kesimpulan:
- Pancasila sebagai filsafat ilmu diharapkan mampu memberikan arah yang jelas bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yang tidak hanya mencari kebenaran ilmiah tetapi juga memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Nama: Riffa Yudika Permana
NPM: 2415061091
Kelas: PSTI D

1. Peran Pancasila sebagai Paradigma Ilmu
Pancasila berfungsi sebagai landasan etika dan kebijakan dalam pengembangan ilmu, yang dapat dirinci melalui lima sila:
- Sila Ketuhanan Yang Maha Esa: Ilmu harus dikembangkan dengan mempertimbangkan nilai moral dan spiritual, menghindari eksploitasi teknologi yang merugikan umat manusia.
- Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Ilmu digunakan untuk kesejahteraan manusia, menjunjung tinggi nilai keadilan, dan tidak diskriminatif.
- Sila Persatuan Indonesia: Pengembangan teknologi memperkuat integrasi nasional, memperhatikan keberagaman budaya dalam inovasi.
- Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan: Ilmu harus melibatkan partisipasi masyarakat melalui kebijakan ilmiah yang transparan dan demokratis.
- Sila Keadilan Sosial: Ilmu dan teknologi harus mempromosikan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memberdayakan masyarakat.

Dalam konteks global, ilmu yang berdasarkan Pancasila mampu bersaing dengan tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilai luhur bangsa.

2. Harapan terhadap Model Pemimpin, Warganegara, dan Ilmuwan Pancasilais
- Pemimpin Pancasilais: Diharapkan memiliki integritas, mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
- Warganegara Pancasilais: Mampu berpikir kritis, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan memanfaatkan teknologi secara bijak.
- Ilmuwan Pancasilais: Mengembangkan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat, menghormati etika penelitian, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Dengan model ini, Indonesia dapat menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila.