Nama: Riffa Yudika Permana
NPM: 2415061091
Kelas: PSTI D
NPM: 2415061091
Kelas: PSTI D
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Riffa Yudika
Nama: Riffa Yudika Permana
NPM: 2415061091
Kelas: PSTI D
Jurnal ini mengkaji secara mendalam praktik demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pemilukada) di Indonesia, dengan menyoroti adanya ketimpangan antara praktik nyata di lapangan dengan prinsip ideal yang terkandung dalam sila keempat Pancasila: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Meskipun secara konstitusional Indonesia merupakan negara demokratis yang berlandaskan Pancasila dan hukum, pelaksanaan pemilu daerah masih menghadapi tantangan yang signifikan.
Salah satu isu utama yang disorot adalah belum menyeluruhnya penghayatan dan penerapan nilai musyawarah dan kebijaksanaan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. Proses pencalonan yang didominasi partai politik dilakukan secara top-down, kerap kali tanpa melibatkan aspirasi masyarakat, sehingga menciptakan budaya politik yang transaksional dan hubungan "utang budi". Praktik ini menjauhkan pemilu dari semangat demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Selain itu, calon perseorangan (independen) juga dihadapkan pada berbagai kendala administratif dan regulatif yang menghambat keadilan dalam partisipasi politik.
Dengan pendekatan hukum normatif dan analisis deskriptif, penelitian ini menelaah regulasi yang ada dan mengaitkannya dengan teori demokrasi serta nilai-nilai Pancasila. Temuan menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum, aturan yang belum tegas, serta rendahnya literasi politik masyarakat menjadi faktor-faktor yang merusak kualitas demokrasi lokal. Situasi ini diperburuk dengan meningkatnya konflik sosial, polarisasi politik, dan penyebaran informasi yang menyesatkan, yang semuanya menunjukkan perlunya pembenahan mendasar dalam sistem pemilukada.
Sebagai solusi, jurnal ini merekomendasikan reformasi menyeluruh terhadap sistem regulasi pemilu daerah agar lebih sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Langkah-langkah penting meliputi penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan pendidikan politik masyarakat, serta penguatan partisipasi publik dalam proses demokrasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan demokrasi Indonesia tidak hanya berjalan dalam kerangka prosedural, tetapi juga mencerminkan semangat musyawarah, kebijaksanaan, dan keadilan sebagaimana diamanatkan oleh sila keempat Pancasila.
NPM: 2415061091
Kelas: PSTI D
Jurnal ini mengkaji secara mendalam praktik demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pemilukada) di Indonesia, dengan menyoroti adanya ketimpangan antara praktik nyata di lapangan dengan prinsip ideal yang terkandung dalam sila keempat Pancasila: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Meskipun secara konstitusional Indonesia merupakan negara demokratis yang berlandaskan Pancasila dan hukum, pelaksanaan pemilu daerah masih menghadapi tantangan yang signifikan.
Salah satu isu utama yang disorot adalah belum menyeluruhnya penghayatan dan penerapan nilai musyawarah dan kebijaksanaan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. Proses pencalonan yang didominasi partai politik dilakukan secara top-down, kerap kali tanpa melibatkan aspirasi masyarakat, sehingga menciptakan budaya politik yang transaksional dan hubungan "utang budi". Praktik ini menjauhkan pemilu dari semangat demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Selain itu, calon perseorangan (independen) juga dihadapkan pada berbagai kendala administratif dan regulatif yang menghambat keadilan dalam partisipasi politik.
Dengan pendekatan hukum normatif dan analisis deskriptif, penelitian ini menelaah regulasi yang ada dan mengaitkannya dengan teori demokrasi serta nilai-nilai Pancasila. Temuan menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum, aturan yang belum tegas, serta rendahnya literasi politik masyarakat menjadi faktor-faktor yang merusak kualitas demokrasi lokal. Situasi ini diperburuk dengan meningkatnya konflik sosial, polarisasi politik, dan penyebaran informasi yang menyesatkan, yang semuanya menunjukkan perlunya pembenahan mendasar dalam sistem pemilukada.
Sebagai solusi, jurnal ini merekomendasikan reformasi menyeluruh terhadap sistem regulasi pemilu daerah agar lebih sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Langkah-langkah penting meliputi penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan pendidikan politik masyarakat, serta penguatan partisipasi publik dalam proses demokrasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan demokrasi Indonesia tidak hanya berjalan dalam kerangka prosedural, tetapi juga mencerminkan semangat musyawarah, kebijaksanaan, dan keadilan sebagaimana diamanatkan oleh sila keempat Pancasila.
Nama: Riffa Yudika Permana
NPM: 2415061091
Kelas: PSTI D
Video ini menyajikan sebuah tinjauan menyeluruh mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia, dimulai dari masa kemerdekaan hingga kondisi terkini. Isi video menggambarkan bagaimana sistem politik Indonesia mengalami transformasi melalui berbagai fase sejarah, rintangan, dan perubahan sosial yang signifikan.
1. Masa Awal Kemerdekaan dan Awal Tumbuhnya Demokrasi
Bagian pertama membahas periode pascakemerdekaan sebagai pondasi bagi lahirnya demokrasi di Indonesia. Dijelaskan tentang pembentukan lembaga-lembaga demokratis seperti parlemen dan partai politik, serta tantangan struktural dan ideologis dalam membangun negara yang baru merdeka. Semangat kolektif untuk mewujudkan pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat menjadi sorotan utama, meskipun situasi saat itu masih diwarnai oleh ketidakstabilan politik dan keterbatasan sumber daya.
2. Masa Orde Baru dan Jalan Menuju Reformasi
Selanjutnya, video menjelaskan bagaimana pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto membelokkan arah demokrasi Indonesia ke arah yang lebih otoriter. Kontrol ketat terhadap media, pembatasan terhadap partai politik, dan pelaksanaan pemilu yang tidak sepenuhnya adil menjadi ciri utama masa ini. Namun, perlahan muncul gerakan perlawanan dari masyarakat sipil yang menjadi cikal bakal reformasi. Krisis besar yang terjadi di akhir 1990-an pun menjadi titik balik menuju sistem politik yang lebih terbuka dan demokratis.
3. Era Reformasi dan Perkembangan Demokrasi Masa Kini
Memasuki era reformasi, Indonesia mulai membangun sistem politik baru yang lebih demokratis. Berbagai pembaruan dilakukan, termasuk perbaikan sistem pemilu, kebebasan pers, serta meningkatnya peran organisasi masyarakat sipil. Meskipun begitu, tantangan tetap ada, seperti korupsi yang meluas, dominasi oligarki politik, ketimpangan sosial-ekonomi, dan rendahnya partisipasi publik di tingkat akar rumput. Video ini juga menyoroti pentingnya reformasi institusional dan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan demokrasi yang lebih substansial.
4. Tantangan Masa Kini dan Prospek Demokrasi Indonesia ke Depan
Di bagian akhir, video mengajak penonton untuk mempertimbangkan berbagai tantangan yang masih dihadapi demokrasi Indonesia saat ini, termasuk penyebaran disinformasi, polarisasi politik, dan masalah integritas dalam pemilu. Namun, di sisi lain, teknologi juga memberikan peluang untuk meningkatkan partisipasi publik dan transparansi pemerintahan. Video ini menekankan pentingnya pendidikan politik, penguatan institusi demokrasi, serta sinergi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam menghadapi tantangan zaman.
NPM: 2415061091
Kelas: PSTI D
Video ini menyajikan sebuah tinjauan menyeluruh mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia, dimulai dari masa kemerdekaan hingga kondisi terkini. Isi video menggambarkan bagaimana sistem politik Indonesia mengalami transformasi melalui berbagai fase sejarah, rintangan, dan perubahan sosial yang signifikan.
1. Masa Awal Kemerdekaan dan Awal Tumbuhnya Demokrasi
Bagian pertama membahas periode pascakemerdekaan sebagai pondasi bagi lahirnya demokrasi di Indonesia. Dijelaskan tentang pembentukan lembaga-lembaga demokratis seperti parlemen dan partai politik, serta tantangan struktural dan ideologis dalam membangun negara yang baru merdeka. Semangat kolektif untuk mewujudkan pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat menjadi sorotan utama, meskipun situasi saat itu masih diwarnai oleh ketidakstabilan politik dan keterbatasan sumber daya.
2. Masa Orde Baru dan Jalan Menuju Reformasi
Selanjutnya, video menjelaskan bagaimana pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto membelokkan arah demokrasi Indonesia ke arah yang lebih otoriter. Kontrol ketat terhadap media, pembatasan terhadap partai politik, dan pelaksanaan pemilu yang tidak sepenuhnya adil menjadi ciri utama masa ini. Namun, perlahan muncul gerakan perlawanan dari masyarakat sipil yang menjadi cikal bakal reformasi. Krisis besar yang terjadi di akhir 1990-an pun menjadi titik balik menuju sistem politik yang lebih terbuka dan demokratis.
3. Era Reformasi dan Perkembangan Demokrasi Masa Kini
Memasuki era reformasi, Indonesia mulai membangun sistem politik baru yang lebih demokratis. Berbagai pembaruan dilakukan, termasuk perbaikan sistem pemilu, kebebasan pers, serta meningkatnya peran organisasi masyarakat sipil. Meskipun begitu, tantangan tetap ada, seperti korupsi yang meluas, dominasi oligarki politik, ketimpangan sosial-ekonomi, dan rendahnya partisipasi publik di tingkat akar rumput. Video ini juga menyoroti pentingnya reformasi institusional dan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan demokrasi yang lebih substansial.
4. Tantangan Masa Kini dan Prospek Demokrasi Indonesia ke Depan
Di bagian akhir, video mengajak penonton untuk mempertimbangkan berbagai tantangan yang masih dihadapi demokrasi Indonesia saat ini, termasuk penyebaran disinformasi, polarisasi politik, dan masalah integritas dalam pemilu. Namun, di sisi lain, teknologi juga memberikan peluang untuk meningkatkan partisipasi publik dan transparansi pemerintahan. Video ini menekankan pentingnya pendidikan politik, penguatan institusi demokrasi, serta sinergi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam menghadapi tantangan zaman.
Nama: Riffa Yudika Permana
NPM: 2415061091
Kelas: PSTI D
NPM: 2415061091
Kelas: PSTI D
Nama: Riffa Yudika Permana
NPM: 2415061091
Kelas: PSTI D
NPM: 2415061091
Kelas: PSTI D