གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ hafni dzaki haniyah

MKU PKN PSTI C DAN D 2024 -> FORUM JAWABAN ANALISIS VIDEO

hafni dzaki haniyah གིས-
NAMA : HAFNI DZAKI HANIYAH
NPM : 2415061061
KELAS : PSTI-C

ANALISIS VIDEO OLEH HAFNI

perkembangan demokrasi di indonesia
1. pada masa revolusi kemerdekaan, pada masa ini demokrasi sangat terbatas, hanya 2 pers yang mendukung demokrasi pada masa itu yaitu TEMPO dan ROBERT CRIBB
2. demokrasi parlementer (1945-1959), pada masa ini, demokrasi di indonesia berada pada puncak kejayaan karena semua elemen demokrasi banyak yang terlibat, tetapi demokrasi parlementer gagal, karena banyaknya politik aliran, basis sosial ekonomi yang masih lemah, dan berselisih paham antara soekarno dan TNI-AD
3. perkembangan demokrasi terpimpin (1959-1965), pada masa ini pemerintahan didominasi oleh tida kekuatan, yaitu soekarno, ABRI, dan PKI
4. demokrasi pada masa orde baru (orba), pada 3 tahun awal masa orde baru pemerintahan berorientasi pada rakyat, tetapi 3 tahun setelahnya ABRI mulai mendominasi dan pemerintah mulai mencampuri urusan dan kedaulatan rakyat
5. perkembangan demokrasi pada masa reformasi (1998-sekarang), negara kita mulai menggunakan demokrasi pancasila yang mana karakteristiknya sangat berbeda dengan demokrasi pada masa orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer.

karakteristik demokrasi era reformasi :
1. pemilu yang dilakukan jauh lebih demokratis dari yang sebelum-sebelumnya
2. rotasi kekuasaan dilakukan mulai dari pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa
3. pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka
4. sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat

MKU PKN PSTI C DAN D 2024 -> FORUM JAWABAN ANALISIS JURNAL

hafni dzaki haniyah གིས-
NAMA : HAFNI DZAKI HANIYAH
NPM : 2415061061
KELAS : PSTI-C

ANALISIS JURNAL OLEH HAFNI

Pokok-Pokok Bahasan :
a. Demokrasi dalam Perspektif Pancasila
Demokrasi Indonesia harus dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila.
Sila keempat berisi nilai-nilai seperti musyawarah, mufakat, keadilan, dan perwakilan yang seharusnya mewarnai proses pemilu.

b. Problematika Demokrasi dalam Pilkada.
Banyak praktik dalam pilkada yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti:
Maraknya konflik pasca pemilu.
Tidak terbukanya akses untuk calon independen.
Dominasi partai politik yang tidak demokratis secara internal.
Kampanye yang dipenuhi hoaks dan ujaran kebencian.

c. Peran Partai Politik
Ditegaskan bahwa partai politik berperan penting, namun banyak partai yang justru melemahkan nilai-nilai demokrasi karena tidak menjalankan mekanisme internal yang demokratis (contoh: penunjukan kepala daerah hanya oleh ketua umum).

d. Aspek Regulasi
Undang-Undang Pilkada dan konstitusi belum secara eksplisit menjabarkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dalam tata cara pilkada.
Syarat calon independen dinilai memberatkan dan tidak mencerminkan keadilan serta kesetaraan dalam demokrasi.

Kesimpulan

1. Pilkada langsung belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila.

2. Banyak aspek pelaksanaan pilkada yang menimbulkan disintegrasi, hoaks, dan konflik sosial.

3. Perlu penguatan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam pelaksanaan pilkada, termasuk reformasi internal partai politik dan regulasi yang lebih adil bagi calon independen.