NAMA : FELICIA NATALIE BUDIMAN
NPM : 2411011023
KELAS : MANAJEMEN
NPM : 2411011023
KELAS : MANAJEMEN
Posts made by felicia natalie budiman 2411011023
NAMA : FELICIA NATALIE BUDIMAN
NPM : 2411011023
KELAS : MANAJEMEN
NPM : 2411011023
KELAS : MANAJEMEN
Assalamualaikum Pak Roy, selamat pagi izinkan saya memperkenalkan diri :
NAMA : FELICIA NATALIE BUDIMAN
NPM : 2411011023
Sekarang izinkan saya untuk menjawab perintah bapak,
Tanggapan saya adalah :
Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Dalam konteks globalisasi yang semakin cepat, tantangan yang dihadapi Indonesia tidak hanya menyangkut penguasaan teknologi, tetapi juga menjaga karakter bangsa agar tidak tergerus oleh nilai-nilai luar yang bertentangan dengan budaya lokal. Berikut adalah penjelasan mengapa Pancasila menjadi landasan utama yang tak tergantikan dalam penerapan ilmu:
1. Menjaga Identitas Nasional di Tengah Modernisasi
Ilmu pengetahuan dan teknologi sering kali dipengaruhi oleh budaya global yang cenderung bersifat universal dan pragmatis. Di tengah modernisasi, ada risiko bahwa pengembangan IPTEK di Indonesia mengabaikan nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Pancasila, khususnya nilai-nilai dalam sila pertama hingga kelima, memberikan kerangka kerja agar IPTEK berkembang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.
Sebagai contoh, penerapan teknologi dalam pendidikan harus memperhatikan aspek kearifan lokal, seperti metode pembelajaran yang menghormati kebudayaan dan agama setempat. Tanpa dasar Pancasila, perkembangan ilmu bisa menjadi alat asimilasi budaya yang melemahkan identitas nasional.
2. Mengatasi Dampak Kapitalisasi dan Pragmatisme dalam IPTEK
Kapitalisasi ilmu sering kali mengubah tujuan utamanya, yakni demi kesejahteraan manusia, menjadi semata-mata alat untuk meraih keuntungan ekonomi. Pragmatisme yang berorientasi pada hasil cepat juga sering mengabaikan aspek etis dan keadilan sosial.
Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, mengingatkan bahwa ilmu harus digunakan untuk kemanusiaan dan keadilan sosial. Pengembangan teknologi yang berorientasi pasar harus tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok masyarakat kecil dan memastikan hasilnya dapat diakses oleh seluruh rakyat, bukan hanya kalangan tertentu.
3. Memberikan Landasan Etis bagi Ilmuwan dan Praktisi Teknologi
Ilmuwan dan praktisi teknologi memiliki tanggung jawab moral dalam setiap penemuan dan penerapan ilmu. Sebagai landasan etis, Pancasila mengarahkan agar ilmu digunakan untuk kebaikan, bukan untuk kepentingan yang merugikan.
Misalnya, perkembangan teknologi digital seperti kecerdasan buatan dan big data harus tetap berada dalam koridor yang menghormati hak asasi manusia dan privasi individu. Nilai-nilai dalam Pancasila memastikan bahwa pengembangan teknologi di Indonesia tidak bertentangan dengan martabat manusia, keadilan sosial, dan keseimbangan ekologi.
4. Mendorong Pengembangan IPTEK yang Inklusif dan Berbasis Kebutuhan Lokal
Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dan budaya yang sangat kaya. Pancasila mendorong pengembangan IPTEK yang berakar pada potensi lokal ini. Dalam hal ini, sila ketiga dan kelima memainkan peran kunci dalam menyatukan masyarakat untuk bersama-sama mengembangkan inovasi yang inklusif dan adil.
Sebagai contoh, penelitian di bidang teknologi pertanian yang berbasis pada kearifan lokal dapat memberikan solusi nyata bagi petani kecil di daerah terpencil. Dengan demikian, IPTEK tidak hanya menjadi konsumsi elit, tetapi benar-benar menjadi alat untuk menciptakan kesejahteraan merata.
5. Menguatkan Daya Saing Global dengan Nilai-Nilai Moral
Dalam era globalisasi, Indonesia harus memiliki daya saing yang tinggi di bidang IPTEK. Namun, daya saing ini tidak boleh mengorbankan nilai-nilai moral bangsa. Pancasila memberikan keseimbangan antara pencapaian teknologi yang kompetitif secara global dan penerapan nilai-nilai etis yang menjadi ciri khas Indonesia.
Sebagai contoh, negara-negara lain mungkin mengembangkan teknologi yang sangat canggih tetapi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Dengan landasan Pancasila, Indonesia dapat menunjukkan kepemimpinan moral di dunia internasional dengan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Tanpa landasan Pancasila, IPTEK berisiko menjadi alat kapitalisasi, konsumerisme, dan pragmatisme yang merugikan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Sebaliknya, dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, pengembangan IPTEK dapat berjalan selaras dengan identitas nasional, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat.
Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi panduan etis yang memastikan bahwa IPTEK tidak hanya membawa kemajuan material tetapi juga memperkuat nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
NAMA : FELICIA NATALIE BUDIMAN
NPM : 2411011023
Sekarang izinkan saya untuk menjawab perintah bapak,
Tanggapan saya adalah :
Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Dalam konteks globalisasi yang semakin cepat, tantangan yang dihadapi Indonesia tidak hanya menyangkut penguasaan teknologi, tetapi juga menjaga karakter bangsa agar tidak tergerus oleh nilai-nilai luar yang bertentangan dengan budaya lokal. Berikut adalah penjelasan mengapa Pancasila menjadi landasan utama yang tak tergantikan dalam penerapan ilmu:
1. Menjaga Identitas Nasional di Tengah Modernisasi
Ilmu pengetahuan dan teknologi sering kali dipengaruhi oleh budaya global yang cenderung bersifat universal dan pragmatis. Di tengah modernisasi, ada risiko bahwa pengembangan IPTEK di Indonesia mengabaikan nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Pancasila, khususnya nilai-nilai dalam sila pertama hingga kelima, memberikan kerangka kerja agar IPTEK berkembang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.
Sebagai contoh, penerapan teknologi dalam pendidikan harus memperhatikan aspek kearifan lokal, seperti metode pembelajaran yang menghormati kebudayaan dan agama setempat. Tanpa dasar Pancasila, perkembangan ilmu bisa menjadi alat asimilasi budaya yang melemahkan identitas nasional.
2. Mengatasi Dampak Kapitalisasi dan Pragmatisme dalam IPTEK
Kapitalisasi ilmu sering kali mengubah tujuan utamanya, yakni demi kesejahteraan manusia, menjadi semata-mata alat untuk meraih keuntungan ekonomi. Pragmatisme yang berorientasi pada hasil cepat juga sering mengabaikan aspek etis dan keadilan sosial.
Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, mengingatkan bahwa ilmu harus digunakan untuk kemanusiaan dan keadilan sosial. Pengembangan teknologi yang berorientasi pasar harus tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok masyarakat kecil dan memastikan hasilnya dapat diakses oleh seluruh rakyat, bukan hanya kalangan tertentu.
3. Memberikan Landasan Etis bagi Ilmuwan dan Praktisi Teknologi
Ilmuwan dan praktisi teknologi memiliki tanggung jawab moral dalam setiap penemuan dan penerapan ilmu. Sebagai landasan etis, Pancasila mengarahkan agar ilmu digunakan untuk kebaikan, bukan untuk kepentingan yang merugikan.
Misalnya, perkembangan teknologi digital seperti kecerdasan buatan dan big data harus tetap berada dalam koridor yang menghormati hak asasi manusia dan privasi individu. Nilai-nilai dalam Pancasila memastikan bahwa pengembangan teknologi di Indonesia tidak bertentangan dengan martabat manusia, keadilan sosial, dan keseimbangan ekologi.
4. Mendorong Pengembangan IPTEK yang Inklusif dan Berbasis Kebutuhan Lokal
Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dan budaya yang sangat kaya. Pancasila mendorong pengembangan IPTEK yang berakar pada potensi lokal ini. Dalam hal ini, sila ketiga dan kelima memainkan peran kunci dalam menyatukan masyarakat untuk bersama-sama mengembangkan inovasi yang inklusif dan adil.
Sebagai contoh, penelitian di bidang teknologi pertanian yang berbasis pada kearifan lokal dapat memberikan solusi nyata bagi petani kecil di daerah terpencil. Dengan demikian, IPTEK tidak hanya menjadi konsumsi elit, tetapi benar-benar menjadi alat untuk menciptakan kesejahteraan merata.
5. Menguatkan Daya Saing Global dengan Nilai-Nilai Moral
Dalam era globalisasi, Indonesia harus memiliki daya saing yang tinggi di bidang IPTEK. Namun, daya saing ini tidak boleh mengorbankan nilai-nilai moral bangsa. Pancasila memberikan keseimbangan antara pencapaian teknologi yang kompetitif secara global dan penerapan nilai-nilai etis yang menjadi ciri khas Indonesia.
Sebagai contoh, negara-negara lain mungkin mengembangkan teknologi yang sangat canggih tetapi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Dengan landasan Pancasila, Indonesia dapat menunjukkan kepemimpinan moral di dunia internasional dengan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Tanpa landasan Pancasila, IPTEK berisiko menjadi alat kapitalisasi, konsumerisme, dan pragmatisme yang merugikan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Sebaliknya, dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, pengembangan IPTEK dapat berjalan selaras dengan identitas nasional, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat.
Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi panduan etis yang memastikan bahwa IPTEK tidak hanya membawa kemajuan material tetapi juga memperkuat nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
Assalamualaikum Pak Roy. Izin perkenalkan diri,
NAMA : FELICIA NATALIE BUDIMAN
NPM : 2411011023
Izin menjawab forum diskusi ini
MATERI ISI VIDEO
Kasus yang dialami oleh Jaksa Jovi Andrea mencerminkan permasalahan terkait etika penggunaan media sosial, tindakan kriminalisasi, dan perbuatan sewenang-wenang yang dilaporkan ke Komisi III DPR. Terdapat tiga poin utama dalam aduan Jaksa Jovi, yaitu:
1. Upaya Kriminalisasi
Jaksa Jovi mengklaim dirinya menjadi korban kriminalisasi setelah menyampaikan kritik terhadap penggunaan mobil dinas oleh Nela Marcela di media sosial. Tuduhan dalam dakwaan menyatakan bahwa Jaksa Jovi menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk tujuan tertentu, yang dibantah keras oleh Jovi. Ia menegaskan bahwa kritiknya hanya bertujuan untuk mendorong penggunaan aset negara yang lebih bertanggung jawab.
2. Perbuatan Sewenang-wenang
Jaksa Jovi juga melaporkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Siti Kholijah Arahab, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Ia menyatakan bahwa tindakan tersebut berdampak pada reputasinya di institusi hukum.
3. Upaya Pemberhentian
Jaksa Jovi mengungkapkan adanya upaya dari Siti Kholijah untuk memecatnya. Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan terhadap perilaku penggunaan mobil dinas semata-mata demi transparansi dan penegakan hukum.
RANGKUMAN VIDEO
Video ini menyoroti perjuangan Jaksa Jovi Andrea yang melaporkan upaya kriminalisasi, tindakan sewenang-wenang, dan upaya pemecatan dirinya ke Komisi III DPR. Fokus permasalahan berpusat pada kritik terkait penggunaan mobil dinas yang dianggap menyimpang, yang kemudian berkembang menjadi persoalan internal dalam institusi hukum. Jaksa Jovi membantah tuduhan negatif yang ditujukan kepadanya dan menegaskan komitmennya untuk tetap memperjuangkan keadilan.
TANGGAPAN
Kasus ini mencerminkan tantangan besar dalam penggunaan teknologi, terutama media sosial, di era digital. Berikut adalah beberapa poin tanggapan:
1. Kriminalisasi Melalui Media Sosial
Media sosial, yang seharusnya menjadi sarana menyampaikan kritik secara konstruktif, justru dapat menjadi alat untuk menyerang individu dan memunculkan masalah hukum. Kasus Jaksa Jovi menjadi contoh bagaimana unggahan di media sosial dapat disalahpahami atau dimanipulasi sehingga berdampak buruk bagi individu.
2. Perbuatan Sewenang-wenang dalam Institusi
Tuduhan adanya tindakan sewenang-wenang dari atasan menunjukkan adanya masalah internal di lembaga penegak hukum. Hal ini menuntut adanya perbaikan dalam sistem kerja dan tata kelola institusi untuk mencegah konflik serupa di masa depan.
3. Penggunaan Media Sosial yang Tidak Bijak
Media sosial adalah alat yang memiliki dampak besar, baik positif maupun negatif. Kritik yang kurang bijak atau disampaikan tanpa memahami etika komunikasi dapat memicu konflik atau kesalahpahaman, seperti yang terjadi pada Jaksa Jovi.
RELEVANSI DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA
1. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Kritik terhadap penggunaan aset negara, seperti mobil dinas, mencerminkan prinsip keadilan sosial. Namun, media sosial harus digunakan dengan penuh tanggung jawab, tidak menjadi sarana fitnah atau pencemaran nama baik.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Setiap tindakan dan komunikasi, termasuk di media sosial, harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Kasus ini menunjukkan pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan kritik, agar tidak melanggar norma hukum maupun sosial.
3. Persatuan Indonesia
Dalam suatu institusi, penting untuk menjaga persatuan dan saling menghormati antarindividu. Kasus ini menunjukkan bagaimana konflik internal dapat melemahkan persatuan dan menciptakan citra buruk bagi lembaga terkait.
KESIMPULAN
Kasus Jaksa Jovi Andrea menjadi cerminan tantangan yang dihadapi dalam era digital, terutama terkait penggunaan media sosial. Pentingnya bertindak bijak dalam menyampaikan kritik serta menjaga etika komunikasi menjadi pelajaran penting dari kasus ini. Dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang beradab, dan persatuan bangsa, individu maupun lembaga dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik, transparan, dan berintegritas.
NAMA : FELICIA NATALIE BUDIMAN
NPM : 2411011023
Izin menjawab forum diskusi ini
MATERI ISI VIDEO
Kasus yang dialami oleh Jaksa Jovi Andrea mencerminkan permasalahan terkait etika penggunaan media sosial, tindakan kriminalisasi, dan perbuatan sewenang-wenang yang dilaporkan ke Komisi III DPR. Terdapat tiga poin utama dalam aduan Jaksa Jovi, yaitu:
1. Upaya Kriminalisasi
Jaksa Jovi mengklaim dirinya menjadi korban kriminalisasi setelah menyampaikan kritik terhadap penggunaan mobil dinas oleh Nela Marcela di media sosial. Tuduhan dalam dakwaan menyatakan bahwa Jaksa Jovi menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk tujuan tertentu, yang dibantah keras oleh Jovi. Ia menegaskan bahwa kritiknya hanya bertujuan untuk mendorong penggunaan aset negara yang lebih bertanggung jawab.
2. Perbuatan Sewenang-wenang
Jaksa Jovi juga melaporkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Siti Kholijah Arahab, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Ia menyatakan bahwa tindakan tersebut berdampak pada reputasinya di institusi hukum.
3. Upaya Pemberhentian
Jaksa Jovi mengungkapkan adanya upaya dari Siti Kholijah untuk memecatnya. Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan terhadap perilaku penggunaan mobil dinas semata-mata demi transparansi dan penegakan hukum.
RANGKUMAN VIDEO
Video ini menyoroti perjuangan Jaksa Jovi Andrea yang melaporkan upaya kriminalisasi, tindakan sewenang-wenang, dan upaya pemecatan dirinya ke Komisi III DPR. Fokus permasalahan berpusat pada kritik terkait penggunaan mobil dinas yang dianggap menyimpang, yang kemudian berkembang menjadi persoalan internal dalam institusi hukum. Jaksa Jovi membantah tuduhan negatif yang ditujukan kepadanya dan menegaskan komitmennya untuk tetap memperjuangkan keadilan.
TANGGAPAN
Kasus ini mencerminkan tantangan besar dalam penggunaan teknologi, terutama media sosial, di era digital. Berikut adalah beberapa poin tanggapan:
1. Kriminalisasi Melalui Media Sosial
Media sosial, yang seharusnya menjadi sarana menyampaikan kritik secara konstruktif, justru dapat menjadi alat untuk menyerang individu dan memunculkan masalah hukum. Kasus Jaksa Jovi menjadi contoh bagaimana unggahan di media sosial dapat disalahpahami atau dimanipulasi sehingga berdampak buruk bagi individu.
2. Perbuatan Sewenang-wenang dalam Institusi
Tuduhan adanya tindakan sewenang-wenang dari atasan menunjukkan adanya masalah internal di lembaga penegak hukum. Hal ini menuntut adanya perbaikan dalam sistem kerja dan tata kelola institusi untuk mencegah konflik serupa di masa depan.
3. Penggunaan Media Sosial yang Tidak Bijak
Media sosial adalah alat yang memiliki dampak besar, baik positif maupun negatif. Kritik yang kurang bijak atau disampaikan tanpa memahami etika komunikasi dapat memicu konflik atau kesalahpahaman, seperti yang terjadi pada Jaksa Jovi.
RELEVANSI DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA
1. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Kritik terhadap penggunaan aset negara, seperti mobil dinas, mencerminkan prinsip keadilan sosial. Namun, media sosial harus digunakan dengan penuh tanggung jawab, tidak menjadi sarana fitnah atau pencemaran nama baik.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Setiap tindakan dan komunikasi, termasuk di media sosial, harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Kasus ini menunjukkan pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan kritik, agar tidak melanggar norma hukum maupun sosial.
3. Persatuan Indonesia
Dalam suatu institusi, penting untuk menjaga persatuan dan saling menghormati antarindividu. Kasus ini menunjukkan bagaimana konflik internal dapat melemahkan persatuan dan menciptakan citra buruk bagi lembaga terkait.
KESIMPULAN
Kasus Jaksa Jovi Andrea menjadi cerminan tantangan yang dihadapi dalam era digital, terutama terkait penggunaan media sosial. Pentingnya bertindak bijak dalam menyampaikan kritik serta menjaga etika komunikasi menjadi pelajaran penting dari kasus ini. Dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang beradab, dan persatuan bangsa, individu maupun lembaga dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik, transparan, dan berintegritas.