Posts made by felicia natalie budiman 2411011023

nama : Felicia Natalie Budiman
npm : 2411011023
kelas : manajemen

Dalam jurnal ini, dibahas pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, dalam pelaksanaan pemilihan umum tingkat daerah. Sila keempat mengajarkan prinsip demokrasi yang berdasarkan musyawarah dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan melalui perwakilan rakyat. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu di daerah sering kali tidak sesuai dengan semangat Pancasila. Munculnya berbagai permasalahan seperti tindakan curang, konflik antar calon, serta dukungan buta dari para pendukung menjadi cerminan lemahnya internalisasi nilai demokrasi yang sejati.

Tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi yang sehat. Reformasi sistem pemilu perlu dilakukan agar pemilu menjadi sarana yang benar-benar mewakili kehendak rakyat. Salah satu langkah penting yang bisa diambil adalah membuka ruang lebih luas bagi calon independen, sehingga tidak semua kekuasaan politik bergantung pada partai politik. Ketergantungan yang terlalu tinggi pada partai justru berpotensi menjauhkan praktik politik dari nilai-nilai demokrasi yang digariskan dalam Pancasila.

Meski demikian, partai politik tetap memiliki fungsi vital dalam sistem demokrasi Indonesia. Mereka bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, serta menjadi saluran utama dalam menyuarakan kehendak rakyat. Oleh sebab itu, partai politik harus memastikan bahwa sikap dan kebijakan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Agar demokrasi di Indonesia berjalan konsisten, diperlukan regulasi dan sanksi yang tegas bagi lembaga politik yang menyimpang dari prinsip dasar demokrasi Pancasila.
nama : Felicia Natalie Budiman
npm : 2411011023
kelas : manajemen

Perjalanan Demokrasi di Indonesia

Perjalanan sistem demokrasi di Indonesia mengalami lima fase penting:
1. Masa Revolusi Kemerdekaan
Pada periode awal pasca-kemerdekaan, pelaksanaan demokrasi masih sangat terbatas. Kebebasan politik belum berkembang luas, dan hanya ada dua surat kabar yang aktif mendukung proses demokrasi saat itu.
2. Masa Demokrasi Parlementer (1945–1959)
Di era ini, Indonesia merasakan praktik demokrasi yang paling ideal. Unsur-unsur demokrasi diterapkan dalam kehidupan berpolitik. Namun, sistem ini tidak bertahan karena terjadinya konflik antar partai politik berbasis ideologi (seperti nasionalis dan agama), lemahnya kondisi ekonomi masyarakat, serta adanya kesamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dan militer.
3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965)
Pada masa ini, arah politik dikuasai oleh tiga kekuatan besar: Presiden Soekarno, PKI (Partai Komunis Indonesia), dan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Sistem demokrasi menjadi terpusat dan bersifat otoriter.
4. Masa Orde Baru (1966–1998)
Di bawah pemerintahan Soeharto, demokrasi diterapkan secara formal tetapi tidak substansial. Pemerintah mengontrol sistem politik melalui Golkar, membatasi kebebasan masyarakat untuk bersuara, dan mengatur pemilu yang kurang adil.
5. Era Reformasi (1998–sekarang)
Dimulai setelah jatuhnya rezim Orde Baru, masa ini ditandai dengan meningkatnya transparansi pemerintahan, terbukanya ruang partisipasi rakyat, serta adanya kebebasan pers dan berpendapat. Pemilu dilaksanakan secara lebih demokratis, dan partai-partai politik tumbuh tanpa pembatasan ketat.

Kesimpulan:
Demokrasi di Indonesia telah berkembang dari sistem yang tertutup menuju sistem yang lebih terbuka dan melibatkan rakyat. Namun, penguatan nilai-nilai demokrasi yang sejalan dengan Pancasila masih perlu terus dijaga agar tidak menyimpang dari jati diri bangsa.