Posts made by Devi Nurjayanti Nurjayanti

Nama: Devi Nurjayanti
Npm:2456061004
Prodi: Administrasi Perkantoran

Analisis vidio yutube tentang hakikat konsep geopolitik dan geopolitik indonesia
Hakikat konsep geopolitik Indonesia adalah cara pandang dan sikap bangsa terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan wilayah, yang dikenal dengan istilah Wawasan Nusantara. Geopolitik ini berlandaskan pada ideologi Pancasila dan UUD 1945, dan bertujuan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjamin persatuan bangsa, serta mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Konsep ini dipengaruhi oleh beberapa teori geopolitik dunia, seperti teori Lebensraum dari Friedrich Ratzel yang memandang negara membutuhkan ruang hidup, teori Kjellen yang melihat negara sebagai makhluk hidup dengan unsur geografi, masyarakat, dan pemerintahan, serta teori Mahan dan Spykman yang menekankan pentingnya kekuatan maritim, yang sangat relevan dengan letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan strategis di antara dua benua dan dua samudra. Berbeda dengan teori geopolitik Barat yang cenderung ekspansionis, geopolitik Indonesia bersifat defensif dan integratif, mengutamakan persatuan, keamanan nasional, serta keadilan sosial dalam kerangka negara maritim yang utuh dan berdaulat.
Nama: Devi Nurjayanti
Npm:2456061004
Kelas: Administrasi Perkantoran
jurnal "Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa"
Kearifan lokal merupakan unsur penting dalam kebudayaan yang tidak hanya mencerminkan identitas suatu kelompok etnik, tetapi juga menjadi fondasi kuat dalam membentuk jati diri bangsa Indonesia secara keseluruhan. Di tengah arus globalisasi yang membawa kecenderungan homogenisasi budaya dan mengaburkan batas-batas identitas lokal, nilai-nilai kearifan lokal tampil sebagai penyeimbang yang mampu menjaga keutuhan sosial dan memperkuat kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Jurnal ini menekankan bahwa Indonesia, sebagai negara yang majemuk dan multikultural, memerlukan pengakuan dan penguatan terhadap kearifan budaya lokal agar tidak tercerabut dari akar sejarah dan budayanya sendiri. Melalui revitalisasi nilai-nilai lokal seperti gotong royong, harmoni, solidaritas, dan keseimbangan yang terkandung dalam tradisi masing-masing daerah, bangsa Indonesia diharapkan mampu membangun identitas nasional yang inklusif, kuat, dan tahan terhadap guncangan sosial maupun pengaruh budaya asing. Dengan demikian, kearifan lokal tidak hanya menjadi perekat identitas bangsa, tetapi juga menjadi modal sosial dan budaya dalam menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan beradab, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di mata dunia melalui diplomasi kebudayaan yang berakar pada jati diri sendiri.
Nama :Devi Nurjayanti
Npm: 2456061004
Kelas:Administrasi Perkantoran

Jurnal “Demokrasi sebagai Wujud Sila ke-4 Pancasila” membahas bahwa demokrasi Indonesia idealnya berlandaskan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-4 yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Demokrasi Pancasila menekankan musyawarah mufakat, kearifan kolektif, dan keputusan bersama yang mencerminkan etika serta keadilan sosial, berbeda dengan demokrasi liberal yang menitikberatkan pada suara mayoritas. Penulis menyoroti bahwa praktik demokrasi saat ini cenderung menyimpang dari nilai Pancasila karena adanya pragmatisme politik, politik uang, serta dominasi elite. Oleh karena itu, untuk mewujudkan demokrasi sesuai sila ke-4, diperlukan pendidikan politik yang bermoral, penguatan budaya musyawarah, serta pemilu yang jujur dan adil agar demokrasi benar-benar mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa.

Selain itu, jurnal ini menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga dan menjalankan demokrasi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, bukan hanya menjadi objek dalam pemilu, tetapi juga sebagai pengawas dan penggerak etika politik. Demokrasi Pancasila menuntut partisipasi yang cerdas dan bertanggung jawab dari seluruh elemen bangsa, termasuk lembaga negara, partai politik, dan tokoh masyarakat, agar proses pengambilan keputusan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan demikian, demokrasi bukan sekadar prosedur politik, tetapi harus menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.