Pendidikan Kewarganegaraan - D3. Administrasi perkantoran Genap

Nama : Samsa RB
NPM : 2406061012
Kelas : Administrasi Perkantoran

Jurnal tersebut membahas pentingnya demokrasi sebagai perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-4 Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Penulis menguraikan bahwa demokrasi bukan hanya sekadar sistem politik, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang menempatkan musyawarah dan kebijaksanaan sebagai dasar pengambilan keputusan. Demokrasi Pancasila menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, tapi dijalankan dengan cara yang beradab, mengutamakan kepentingan bersama, dan menjunjung tinggi etika serta moral.

selanjutnya, jurnal ini juga menyoroti tantangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang kerap kali melenceng dari nilai-nilai Pancasila, seperti munculnya politik identitas, praktik korupsi, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses demokratis. Penulis menekankan pentingnya pendidikan politik sejak dini serta penguatan karakter bangsa agar nilai-nilai sila ke-4 benar-benar terinternalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, demokrasi di Indonesia tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substansial dan mencerminkan jati diri bangsa.

Nama: erbi sara
Npm: 2406061003
kelas: administrasi perkantoran

menjelaskan bahwa demokrasi di Indonesia merupakan pengejawantahan dari sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Artinya, dalam sistem demokrasi Indonesia, rakyat memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan negara, namun tetap harus dijalankan dengan cara yang bijaksana dan berdasarkan musyawarah. - Artikel ini menjelaskan bahwa pilkada langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah, dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis dan menjamin hak rakyat untuk memilih pemimpin mereka.

Pemilihan kepala daerah di Indonesia tidak selalu mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan proses internal partai politik. Diperlukan upaya untuk memperkuat implementasi nilai-nilai demokrasi sila keempat Pancasila dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.
sarannya: meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan umum
meningkatkan kualitas demokrasi internal partai politik

Nama: Sisilia Ardila Syah
NPM: 2406061008
Kelas: Pendidikan Kewarganegaraan D3 Administrasi Perkantoran

Jurnal yang berjudul "Demokrasi sebagai Wujud Sila Ke-4 Pancasila" membahas bagaimana nilai-nilai demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Demokrasi di Indonesia berbeda dengan demokrasi ala Barat. Kalau di negara Barat lebih menekankan kebebasan individu dan suara terbanyak, demokrasi di Indonesia lebih mengedepankan musyawarah, mufakat, dan nilai-nilai kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan.

Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa nilai-nilai demokrasi Pancasila sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia sejak dulu, seperti dalam tradisi gotong royong dan rembug desa. Nilai-nilai ini mencerminkan bahwa masyarakat kita sudah terbiasa menyelesaikan masalah secara bersama-sama dan tidak individualistis. Sayangnya, dalam praktiknya, masih banyak tantangan seperti kepentingan politik, kurangnya partisipasi masyarakat, dan penyalahgunaan kekuasaan yang membuat penerapan demokrasi belum maksimal.

Melalui jurnal ini, kita diajak untuk lebih memahami bahwa demokrasi bukan hanya soal memilih wakil rakyat saat pemilu, tapi juga bagaimana kita berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan memahami makna demokrasi dari perspektif Pancasila, diharapkan kita bisa menjadi warga negara yang lebih bijak, adil, dan peduli terhadap kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan pribadi atau golongan.

Nama : Dinda ayu selfiah
NPM : 2406061007
KELAS : ADMINISTRASI PERKANTORAN

Menurut saya jurnal ini membahas konsep demokrasi dan pemilihan umum di indonesiaKonsep Demokrasi di Indonesia
- Indonesia menerapkan sistem demokrasi sebagai cara bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
- Proses perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami beberapa fase sejak tahun 1945 hingga sekarang, dari sistem konstitusional sampai ke demokrasi Pancasila.
Pemilihan Umum:
- Pemilu penting dalam menyalurkan aspirasi rakyat.
- Sejak merdeka, Indonesia sudah mengadakan beberapa Pemilu, menunjukkan pengalaman dalam sistem demokrasi.
- Masih ada masalah dalam proses pemilu, seperti konflik antar partai dan ketidakadilan dalam pencalonan.
- Negara memerlukan langkah konkret untuk memperbaiki sistem pemilu agar lebih demokratis dan adil.
menggunakan pendekatan doktrinal untuk menganalisis norma hukum yang berlaku di Indonesia.
- Fokusnya adalah pada bagaimana hukum positif dapat dipahami dan diterapkan dalam konteks demokrasi di Indonesia.

- Kesimpulannya
- Untuk mewujudkan demokrasi yang diinginkan, Indonesia harus terus berbenah dalam sistem pemilihan umum dan penguatan nilai-nilai Pancasila.
- Pemilah umum seharusnya menjadi jembatan untuk mencapai masyarakat yang lebih demokratis dan berkeadilan.

Nama : USWATUN CHASANAH
NPM : 2406061020
Kelas : Administrasi Perkantoran

Jurnal “Demokrasi sebagai Wujud Sila Ke-4 Pancasila” membahas keterkaitan erat antara prinsip demokrasi dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Penulis menekankan bahwa demokrasi Indonesia tidak sama dengan demokrasi liberal Barat. Demokrasi Indonesia berlandaskan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, yang mengutamakan musyawarah, kebijaksanaan, dan perwakilan sebagai jalan untuk mencapai keputusan bersama. Berikut adalah poin-poin pendukung yaitu musyawarah dan mufakat, ini menjadi dasar pengambilan keputusan, bukan voting semata seperti dalam demokrasi liberal kemudian poin yang kedua adalah kepemimpinan yang bijaksana, hal ini dijadikan elemen penting agar keputusan yang diambil mencerminkan kehendak rakyat dan nilai kebaikan bersama yang ketiga perwakilan rakyat berfungsi sebagai penyalur aspirasi, bukan penguasa kehendak rakyat, sehingga perlu bertindak dengan hikmat. 

Penulis menyoroti pentingnya pendidikan politik agar masyarakat memahami peranannya dalam sistem demokrasi berdasarkan Pancasila. Kelebihan dari jurnal ini yaitu relevan dengan konteks demokrasi Indonesia yang khas dan berbeda dari Barat. Menghubungkan antara dasar filosofis (Pancasila) dengan praktik bernegara serta mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang makna musyawarah dan perwakilan. Untuk kelemahan dari artikel ini kurang memberikan contoh konkret implementasi sila keempat dalam praktik politik saat ini dan kurang menyentuh tantangan aktual seperti pragmatisme politik atau lemahnya etika perwakilan. Kesimpulannya jurnal ini memperkuat pentingnya menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik demokrasi Indonesia. Demokrasi sejati bukan hanya soal prosedur, tetapi harus mencerminkan kebijaksanaan, keadilan, dan musyawarah demi kepentingan bersama.

Nama : Regina Alodiya Pasya
NPM : 2406061021
Kelas : Administrasi perkantoran

Jurnal ini membahas tentang pemilihan umum di Indonesia yang seharusnya menjadi wujud nyata dari nilai-nilai pancasila keempat, yaitu yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Tapi, dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu daerah di Indonesia masih belum mencerminkan nilai-nilai tersebut. Masih banyak ditemukan permasalahan seperti konflik internal partai, kecurangan, sulitnya calon independen maju karena syarat' nya yang sulit, dan kurangnya semangat musyawarah dalam pengambilan keputusan.

Jadi, seharusnya ada perbaikan sistem untuk memperkuat prinsip demokrasi Pancasila dalam pemilu, agar tidak hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Nilai musyawarah dan kebijaksanaan harus lebih diutamakan agar pemilu bisa menghasilkan pemimpin yang profesional, berintegritas, dan mampu mewakili aspirasi masyarakat secara adil dan bijaksana.

Nama : Novita Sari
NPM : 2406061006
Kelas : Administrasi Perkantoran

Menurut saya Jurnal dengan judul "Konsep dan Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia"
Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Di Indonesia, konsep penegakan hukum yang berkeadilan masih menghadapi berbagai tantangan dan masalah. Berdasarkan teori negara kesejahteraan yang dikemukakan oleh Kranenburg, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan dan keamanan masyarakatnya. Dalam konteks penegakan hukum, hal ini berarti bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan efektif untuk melindungi hak-hak masyarakat.

Dalam prakteknya, penegakan hukum di Indonesia masih lemah dan tidak adil. Banyak kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Perilaku oknum aparatur negara yang tidak terpuji, seperti praktik KKN dan suap, juga masih sering terjadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia hukum dan memperbaiki sistem hukum yang ada. Selain itu, penegak hukum harus bekerja secara profesional dan berkomitmen menegakkan hukum secara adil dan efektif.

Dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan merupakan unsur yang paling penting dalam penegakan hukum, karena hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak memihak. Kemanfaatan juga penting, karena hukum harus bermanfaat bagi masyarakat. Kepastian hukum juga diperlukan, karena masyarakat harus tahu apa yang diharapkan dari hukum.

Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum yang berkeadilan dapat diwujudkan dengan memperbaiki sistem hukum yang ada dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia hukum. Selain itu, penegak hukum harus bekerja secara profesional dan berkomitmen menegakkan hukum secara adil dan efektif. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa aman dan nyaman, dan ketertiban serta kepastian hukum dapat diwujudkan.

Kesimpulan
Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Di Indonesia, konsep penegakan hukum yang berkeadilan masih menghadapi berbagai tantangan dan masalah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia hukum dan memperbaiki sistem hukum yang ada. Dengan demikian, penegakan hukum yang berkeadilan dapat diwujudkan dan masyarakat dapat merasa aman dan nyaman.

Nama: Nola Dwi Istiqomah
NPM: 2406061002
Kelas: Administrasi Perkantoran

Jurnal ini membahas bagaimana pemilihan umum di Indonesia seharusnya menjadi perwujudan nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Penulis menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia pada dasarnya bertujuan memberi ruang partisipasi rakyat dalam pemerintahan, sesuai amanat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Namun, secara empiris, pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan umum daerah masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut, terutama dalam hal musyawarah dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan oleh wakil rakyat.

masalah masih kerap muncul dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, seperti konflik internal partai, calon yang tidak menerima kekalahan, dan sulitnya calon independen untuk maju. Hal ini menunjukkan bahwa nilai musyawarah dan kebijaksanaan belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik demokrasi, sehingga pemilu sering kali hanya menjadi formalitas atau sekadar simbol demokrasi, bukan sebagai sarana penyaluran aspirasi rakyat yang sejati.

perlunya penguatan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam sistem pemilihan umum, agar pemilu tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga substantif. Dengan demikian, pemilu diharapkan benar-benar menjadi sarana regenerasi kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan mampu mewujudkan kepentingan bersama, sesuai dengan esensi sila keempat Pancasila.

NAMA : NAURA ATHIRA DWI PUTRI
NPM ; 2406061011
KELAS : D3 ADMINISTRASI PERKANTORAN :

DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD SILA KE-4 PANCASILA

Demokrasi itu pada dasarnya berarti kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam konteks Indonesia, demokrasi yang kita anut adalah demokrasi Pancasila, yang artinya nilai-nilai demokrasi kita berdasarkan pada Pancasila, terutama sila ke-4: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Artinya, segala keputusan yang menyangkut rakyat harus melalui musyawarah, bukan keputusan sepihak. Jadi, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita dituntut untuk menghargai pendapat orang lain dan mengutamakan mufakat, bukan memaksakan kehendak.

Sistem demokrasi di Indonesia dijalankan lewat lembaga-lembaga perwakilan seperti DPR dan MPR yang mewakili suara rakyat. Demokrasi juga memberi ruang pada rakyat untuk berpartisipasi, baik dalam pemilu maupun dalam menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Tapi demokrasi bukan berarti bebas sebebas-bebasnya kita tetap harus patuh pada hukum dan etika. Intinya, demokrasi Pancasila menekankan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keadilan sosial.

Nama: Elsa Amelia Sari
Npm: 2406061015
Kelas: Administrasi Perkantoran

Jurnal ini membahas tentang bagaimana nilai-nilai demokrasi yang berlaku di Indonesia sejalan dengan sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Jurnal ini menekankan bahwa demokrasi bukan hanya sistem pemerintahan, tetapi juga merupakan cerminan nilai-nilai luhur bangsa yang menghargai musyawarah, mufakat, dan kepentingan bersama. Demokrasi Pancasila bukan demokrasi liberal Barat, melainkan sistem yang berakar pada budaya gotong royong, konsultasi, dan etika dalam pengambilan keputusan. Hal ini menegaskan bahwa rakyat memiliki posisi penting dalam penyelenggaraan negara, melalui wakil-wakil yang dipilih dan proses musyawarah yang menjunjung tinggi kebijaksanaan.

Selanjutnya di dalam jurnal ini juga menyoroti bahwa masih banyak masalah dalam praktik demokrasi di negara ini, seperti politik uang, egoisme partai politik, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Hal-hal ini membuat demokrasi sering kali tidak mencerminkan semangat Pancasila. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih peduli dan terlibat dalam kehidupan politik secara bijak. Pemimpin yang dipilih pun harus benar-benar mewakili suara rakyat dan mengutamakan musyawarah, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan begitu, demokrasi yang dijalankan bisa benar-benar membawa kebaikan dan keadilan bagi semua.

Nama: Salsabilla Atika Putri
Npm: 2456061005
Kelas: D3 Administrasi Perkantoran

Jurnal ini membahas bagaimana demokrasi di Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan." Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara menjadi fondasi dalam pelaksanaan demokrasi yang berlandaskan musyawarah, kebijaksanaan, dan keadilan sosial. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia tidak sepenuhnya mengadopsi model Barat, melainkan menggunakan pendekatan khas Indonesia yang dikenal sebagai demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila menekankan pentingnya permusyawaratan dalam pengambilan keputusan, di mana suara rakyat diwakili oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Proses ini seharusnya dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan moralitas tinggi. Sayangnya, dalam praktiknya, banyak proses demokrasi, khususnya pemilihan umum kepala daerah (pilkada), yang belum mencerminkan nilai-nilai tersebut secara utuh.

Masalah seperti politik uang, kecurangan dalam kampanye, dominasi partai politik tanpa mekanisme demokratis internal, dan hambatan bagi calon independen menunjukkan adanya penyimpangan dari nilai-nilai sila keempat. Partai politik kerap menjadi instrumen kekuasaan ketimbang sarana memperjuangkan aspirasi rakyat. Akibatnya, proses demokrasi tidak jarang hanya menjadi formalitas tanpa semangat permusyawaratan dan keadilan yang sesungguhnya.

Jadi kesimpulannya, jurnal ini menegaskan pentingnya memperkuat implementasi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Penegakan hukum, pendidikan politik, serta pembenahan internal partai politik menjadi kunci untuk mengembalikan esensi demokrasi sesuai sila keempat. Dengan begitu, pemilihan umum bukan hanya menjadi ajang kekuasaan, tetapi benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan semangat kebersamaan dalam bingkai Pancasila.

Nama : Monika Dita Natasya Situmorang
NPM : 2406061022
Kelas : Administrasi Perkantoran

Demokrasi di Indonesia merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Dalam sistem ini, rakyat memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan, namun tetap dijalankan melalui musyawarah dan kebijaksanaan. Pilkada langsung menjadi salah satu bentuk konkret dari demokratisasi di tingkat daerah, yang bertujuan menjamin hak rakyat dalam memilih pemimpin secara langsung dan adil. Demokrasi Pancasila menekankan bahwa kedaulatan rakyat harus diiringi dengan etika, kepentingan bersama, dan prinsip-prinsip moral.
Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya transparansi, kurangnya akuntabilitas, serta lemahnya demokrasi internal dalam partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan dalam sistem pemilihan umum. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata seperti meningkatkan kualitas demokrasi di internal partai dan memperkuat transparansi dalam setiap proses pemilu, agar demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa.

Nama :Devi Nurjayanti
Npm: 2456061004
Kelas:Administrasi Perkantoran

Jurnal “Demokrasi sebagai Wujud Sila ke-4 Pancasila” membahas bahwa demokrasi Indonesia idealnya berlandaskan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-4 yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Demokrasi Pancasila menekankan musyawarah mufakat, kearifan kolektif, dan keputusan bersama yang mencerminkan etika serta keadilan sosial, berbeda dengan demokrasi liberal yang menitikberatkan pada suara mayoritas. Penulis menyoroti bahwa praktik demokrasi saat ini cenderung menyimpang dari nilai Pancasila karena adanya pragmatisme politik, politik uang, serta dominasi elite. Oleh karena itu, untuk mewujudkan demokrasi sesuai sila ke-4, diperlukan pendidikan politik yang bermoral, penguatan budaya musyawarah, serta pemilu yang jujur dan adil agar demokrasi benar-benar mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa.

Nama : Diajeng putri azzahra
NPM : 2406061017
Kelas : Administrasi Perkantoran
Jurnal ini menjelaskan bahwa pemilu di Indonesia merupakan bagian penting dari pelaksanaan demokrasi yang seharusnya mencerminkan nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila. Namun, dalam praktiknya, demokrasi Indonesia seringkali belum mencerminkan musyawarah dan kebijaksanaan seperti yang diharapkan. Masih banyak ditemukan penyimpangan, seperti dominasi elite partai politik, rendahnya partisipasi masyarakat, hingga sulitnya calon independen untuk maju. Hal ini membuat demokrasi menjadi bersifat prosedural, bukan substansial.

Selain itu, jurnal ini juga menyoroti pentingnya moralitas dan kejujuran dalam pelaksanaan pemilu. Demokrasi Pancasila menekankan musyawarah untuk mufakat dan keadilan bagi seluruh rakyat. Sayangnya, banyak kampanye yang justru mengarah pada konflik, ujaran kebencian, dan hoaks. Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan perbaikan sistem politik dan regulasi, agar nilai-nilai Pancasila benar-benar diterapkan dalam proses pemilihan umum di daerah.

Nama: Eka Setianingsih
NPM: 2406061024
Kelas: Administrasi Perkantoran

Jurnal “Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia” karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni menjelaskan bahwa demokrasi di Indonesia seharusnya tidak hanya dilihat dari segi prosedural semata, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai ideologis bangsa, yaitu Pancasila. Secara khusus, sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” menjadi fondasi utama bagi sistem demokrasi yang ideal di Indonesia. Namun, penulis menilai bahwa praktik pemilihan umum daerah yang ada saat ini masih jauh dari nilai-nilai tersebut. Hal ini terlihat dari minimnya ruang bagi musyawarah, lemahnya peran aspirasi rakyat secara murni, serta dominasi elite partai politik dalam pengambilan keputusan politik.

Penulis juga mengkritisi bahwa pemilihan umum kepala daerah sering kali hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan tanpa mempertimbangkan nilai kebijaksanaan yang seharusnya menjadi inti dari sistem permusyawaratan. Kampanye yang bersifat transaksional, maraknya hoaks, ujaran kebencian di media sosial, hingga mahar politik menunjukkan bahwa proses demokrasi belum dijiwai oleh nilai keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab moral. Bahkan, calon independen yang seharusnya menjadi alternatif dalam demokrasi pun dihambat oleh syarat administratif yang berat, yang justru menutup ruang keterwakilan yang adil. Ini menandakan bahwa sistem demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya berpihak pada rakyat secara merata.

Lebih jauh, jurnal ini mengingatkan bahwa demokrasi Pancasila berbeda dari demokrasi liberal. Demokrasi Pancasila menekankan pada musyawarah mufakat, semangat kekeluargaan, dan gotong royong sebagai prinsip dasar dalam pengambilan keputusan. Namun, realitas politik Indonesia justru menunjukkan adanya degradasi nilai tersebut. Banyak partai politik tidak menjalankan proses demokrasi secara internal—pemilihan calon kepala daerah sering hanya berdasarkan keputusan ketua umum partai, bukan hasil musyawarah. Hal ini tidak hanya merusak semangat demokrasi, tetapi juga membuka ruang dominasi kekuasaan elite yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan.

Nama: Dwinta Keysa Willaputri
NPM: 2456061002
menurut saya jurnal ini membahas bagaimana pemilihan umum di Indonesia seharusnya menjadi wujud nyata dari nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Dalam praktiknya, pemilu memang jadi sarana rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, tapi kenyataannya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah jadi kesepakatan bersama. Masih banyak masalah seperti konflik internal partai, calon yang tidak bisa menerima kekalahan, sampai sulitnya calon independen untuk maju karena syarat yang berat. Hal-hal ini menunjukkan kalau nilai demokrasi yang diidealkan Pancasila belum benar-benar terwujud dalam sistem pemilu kita.
Penulis jurnal menekankan pentingnya memperkuat nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam sistem pemilu untuk menghindari konflik sosial dan memberikan peluang yang adil bagi semua pihak, termasuk calon independen. Demokrasi yang diharapkan bukan cuma sekadar formalitas memilih pemimpin, tapi juga harus mencerminkan musyawarah untuk mufakat, keadilan, serta kebebasan berpendapat dan berserikat. Jadi, pemilu itu bukan cuma soal menang-kalah, tapi bagaimana prosesnya bisa benar-benar adil, jujur, dan transparan sesuai dengan semangat sila keempat Pancasila

Nama : Diva Zaskya Niscala
NPM : 2406061016
Kelas : Administrasi Perkantoran

Menurut saya, artikel ini memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah, masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Meskipun sistem pemilu di Indonesia sudah mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, kenyataan di lapangan menunjukkan banyaknya masalah mulai dari konflik antarpendukung, penyebaran hoaks, hingga sulitnya calon independen untuk ikut bersaing. Padahal, esensi sila keempat adalah musyawarah dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan bersama, bukan sekadar prosedural memilih.

Hal yang cukup disorot dalam artikel ini adalah peran partai politik yang justru sering kali menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Penunjukan calon kepala daerah seringkali dilakukan secara sepihak oleh elite partai tanpa proses demokratis yang terbuka, sehingga melahirkan praktik “hutang politik” yang bisa berpengaruh pada kebijakan saat calon tersebut terpilih. Ironisnya, belum ada regulasi yang secara tegas memberikan sanksi kepada partai politik yang tidak menjalankan prinsip demokrasi secara internal. Padahal, tanpa demokrasi di dalam tubuh partai, akan sulit membangun demokrasi yang sehat di tingkat nasional.

Menurut saya, jika Indonesia ingin benar-benar mewujudkan demokrasi yang berlandaskan Pancasila, maka perbaikannya harus dimulai dari sistem dan aktor politik itu sendiri. Pemilu tidak boleh hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan, tapi harus menjadi cerminan nilai-nilai luhur bangsa. Nilai musyawarah, kejujuran, dan keadilan harus diterapkan, bukan hanya di atas kertas, tapi juga dalam praktik. Tanpa itu, demokrasi kita hanya akan menjadi formalitas tanpa substansi, dan semangat Pancasila hanya menjadi slogan yang kehilangan makna.

Nama : Lafriska Fortuna Saragih
NPM : 2406061014
Kelas : D3 Administrasi Perkantoran

Berdasarkan jurnal yang berjudul "Demokrasi sebagai Wujud Sila Keempat Pancasila", penulis mengkaji keterkaitan antara nilai-nilai demokrasi dengan sila keempat Pancasila, yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Penulis menjelaskan bahwa demokrasi yang berkembang di Indonesia bukanlah demokrasi liberal ala Barat, tetapi demokrasi Pancasila yang berakar pada budaya dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Salah satu ciri utama dari demokrasi Pancasila adalah musyawarah untuk mufakat, yang mencerminkan cara pengambilan keputusan kolektif yang bijaksana dan tidak memaksakan kehendak mayoritas kepada minoritas. Penulis menekankan bahwa implementasi sila keempat menuntut adanya sikap saling menghargai, partisipasi aktif warga negara, serta kepemimpinan yang arif dan bijaksana.

Di sisi lain, jurnal ini juga mengkritisi realitas pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang kerap menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Misalnya, dalam praktik politik modern, sering kali musyawarah tergantikan oleh voting atau dominasi kekuasaan partai, dan keputusan yang diambil lebih mencerminkan kepentingan politik jangka pendek ketimbang kepentingan rakyat secara keseluruhan. Penulis mengajak pembaca untuk merefleksikan kembali esensi demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi etika, moral, dan kebijaksanaan dalam bernegara. Dengan demikian, jurnal ini tidak hanya menjelaskan hubungan teoritis antara demokrasi dan sila keempat Pancasila, tetapi juga mengajak pembaca untuk mengevaluasi dan memperbaiki praktik demokrasi Indonesia agar lebih sesuai dengan jati diri bangsa.

NAMA : Vianda Nawangsari
NPM : 2406061004
KELAS : Administrasi Perkantoran

Dalam jurnal ini, mengulas keterkaitan antara prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Penekanan diberikan bahwa demokrasi yang dianut Indonesia bukan sekadar meniru model demokrasi liberal Barat, melainkan merupakan bentuk demokrasi khas Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur dan budaya lokal, dikenal sebagai demokrasi Pancasila. Salah satu karakter utama dari demokrasi ini adalah pentingnya proses musyawarah dalam pengambilan keputusan, yang mencerminkan semangat kebersamaan dan penghormatan terhadap setiap suara, bukan sekadar kemenangan suara terbanyak.

Adanya jarak antara idealisme demokrasi Pancasila dan kenyataan politik di lapangan. Dalam praktiknya, mekanisme musyawarah sering kali tergantikan oleh sistem pemungutan suara yang lebih menonjolkan kepentingan kelompok atau partai politik tertentu, bahkan cenderung mengabaikan kepentingan rakyat secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan dari nilai-nilai dasar Pancasila. Oleh karena itu, penulis mengajak masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk kembali merenungkan makna demokrasi sejati menurut Pancasila demokrasi yang menjunjung tinggi etika, kearifan, dan kepentingan bersama. Dengan kata lain, jurnal ini tidak hanya membahas secara konseptual hubungan antara sila keempat dan demokrasi, tetapi juga menyerukan perlunya perbaikan dalam pelaksanaan demokrasi agar lebih sesuai dengan identitas bangsa Indonesia.

Nama : Fira Agustina Nur Rahma
NPM : 2406061013
Program Studi : Administrasi Perkantoran

Jurnal ini membahas bagaimana demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila, yakni "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Meskipun sistem pemilihan umum secara langsung sudah diterapkan, praktik di lapangan seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur tersebut. Banyak ditemukan konflik, kecurangan, serta dominasi partai politik yang justru mengabaikan prinsip musyawarah. Pemimpin daerah sering dipilih bukan karena kualitas, melainkan karena dukungan partai, bahkan praktik "hutang budi" ke partai pun masih marak. Ini memperlihatkan bahwa demokrasi kita masih formalitas dan belum meresap ke dalam etika berpolitik.

Penulis jurnal juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap partai politik yang tidak demokratis secara internal. Sistem penunjukan calon kepala daerah oleh ketua umum partai memperlihatkan sikap otoriter yang bertentangan dengan semangat demokrasi. Ditambah lagi, syarat pencalonan independen yang berat membuat ruang demokrasi semakin sempit. Maka, penerapan nilai sila keempat Pancasila bukan sekadar prosedur memilih pemimpin, tetapi menyangkut integritas prosesnya—apakah benar mewakili suara rakyat dan dijalankan dengan semangat keadilan. Demokrasi yang ideal adalah yang menyeimbangkan antara kebebasan, tanggung jawab, dan semangat gotong royong khas Indonesia.

M.Barel Putra Labara
2406061019
Administrasi Perkantoran

demokrasi di Indonesia merupakan pengejawantahan dari sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Artinya, dalam sistem demokrasi Indonesia, rakyat memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan negara, namun tetap harus dijalankan dengan cara yang bijaksana dan berdasarkan musyawarah. - Artikel ini menjelaskan bahwa pilkada langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah, dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis dan menjamin hak rakyat untuk memilih pemimpin mereka.

Pemilihan kepala daerah di Indonesia tidak selalu mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan proses internal partai politik. Diperlukan upaya untuk memperkuat implementasi nilai-nilai demokrasi sila keempat Pancasila dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.
sarannya: meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan umum
meningkatkan kualitas demokrasi internal partai politik

Nama: Dea soval maulida
Npm: 2406061009
kelas: D3 Administrasi perkantoran 24

Artikel ini membahas tentang pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam praktik partai politik di Indonesia sebagai wujud implementasi sila keempat Pancasila. Namun, belum ada regulasi tegas yang memberikan sanksi kepada partai yang tidak menerapkan demokrasi secara utuh, khususnya dalam struktur internal partai. Hal ini kontras dengan negara-negara lain seperti Jerman dan Prancis yang berani membubarkan partai anti-demokratis melalui mekanisme hukum.

Penulis menekankan bahwa demokrasi tidak hanya dinilai dari cara partai berinteraksi secara eksternal, tapi juga bagaimana mereka mengatur diri secara internal. Banyak partai di Indonesia justru menunjukkan sikap diktator, seperti kepemimpinan yang tidak tergantikan dan penunjukan kepala daerah secara sepihak. Ketidaksesuaian ini menjadi ancaman bagi nilai-nilai demokrasi dan bisa berujung pada krisis kepercayaan publik.

Pada akhirnya, penulis menyimpulkan bahwa sistem pemilihan kepala daerah yang ada saat ini belum sepenuhnya mencerminkan semangat sila keempat Pancasila. Konflik, hoaks, dan multitafsir dalam undang-undang menjadi masalah serius yang bisa memicu disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan aturan yang menegaskan pentingnya demokrasi internal partai sebagai fondasi demokrasi Pancasila.