Menurut saya, status IUCN Red List dan pencantuman dalam Appendix CITES adalah instrumen yang penting namun tidak cukup untuk menjamin perlindungan spesies dari kepunahan. Keduanya bekerja pada level yang berbeda dan memiliki keterbatasan struktural yang membuat efektivitasnya bergantung pada faktor di luar kedua sistem itu sendiri. IUCN Red List berfungsi sebagai instrumen penilaian ilmiah terhadap risiko kepunahan suatu spesies, menggunakan kriteria kuantitatif seperti laju penurunan populasi, ukuran wilayah sebaran (extent of occurrence), luas area huni (area of occupancy), dan ukuran populasi absolut. Kategorinya berjenjang dari Least Concern hingga Extinct. IUCN sendiri tidak memiliki kekuatan hukum untuk memaksa negara melakukan apa pun—ia hanya memberi peringatan status. CITES, sebaliknya, adalah instrumen hukum internasional yang mengatur perdagangan, bukan menilai risiko kepunahan secara langsung. Appendix I melarang perdagangan komersial internasional spesimen liar sepenuhnya, Appendix II mengizinkan perdagangan dengan izin dan kuota, sementara Appendix III bersifat inisiatif satu negara anggota. Karena fokusnya perdagangan lintas batas, CITES tidak menyentuh ancaman domestik seperti perburuan untuk konsumsi lokal, hilangnya habitat, atau perdagangan ilegal yang tidak melintasi perbatasan secara resmi. Keterbatasan utama IUCN adalah sifatnya yang non-regulatif; status "Critically Endangered" tidak otomatis memicu tindakan konservasi konkret di lapangan. Keterbatasan CITES lebih struktural: pengawasannya bergantung pada kapasitas penegakan hukum di masing-masing negara anggota, sementara perdagangan ilegal (jaringan penyelundupan) beroperasi justru di luar jalur resmi yang bisa diawasi CITES.
Contoh Kasus: Trenggiling Sunda (Manis javanica) Trenggiling Sunda adalah contoh nyata kesenjangan antara status formal dan realitas ancaman. Spesies ini berstatus Critically Endangered di IUCN Red List, dengan populasi yang diperkirakan menurun sekitar 80% dalam kurun 1998–2019 akibat eksploitasi berlebihan. Sejak 2016, seluruh delapan spesies trenggiling di dunia—termasuk Manis javanica—telah dimasukkan ke dalam CITES Appendix I, yang melarang perdagangan komersial internasional spesimen liar maupun bagian tubuhnya. Namun status Appendix I ini terbukti tidak menghentikan ancaman utama trenggiling, yaitu perburuan dan perdagangan ilegal. Meskipun berstatus dilindungi hampir di seluruh wilayah sebarannya, perdagangan internasional ilegal—yang sebagian besar didorong permintaan pembeli asal Tiongkok—tetap menyebabkan penurunan populasi yang cepat. Ironisnya, trenggiling justru disebut sebagai mamalia yang paling banyak diperdagangkan secara ilegal di dunia di antara seluruh spesies mamalia, justru setelah larangan penuh diberlakukan. Di Indonesia, trenggiling juga dilindungi secara nasional melalui Peraturan Menteri LHK No. P.106/2018, namun perburuan liar di habitat tersisa seperti perbukitan Pulau Bangka tetap berlangsung karena lemahnya pengawasan lapangan dan minimnya alternatif ekonomi bagi masyarakat lokal.

Sumber:
IUCN/World Land Trust – data penurunan populasi Sunda Pangolin (worldlandtrust.org)
National Geographic – status perdagangan ilegal trenggiling sebagai mamalia paling diperdagangkan (nationalgeographic.com)
Mongabay Indonesia – perlindungan trenggiling di Indonesia melalui Permen LHK No. P.106/2018 (mongabay.co.id)