izin menanggapi, menurut saya analisis tersebut secara ilmiah sangat tepat membongkar miskonsepsi bahwa status IUCN dan CITES otomatis menjamin keselamatan spesies dari kepunahan. IUCN berfungsi sebatas alat diagnosis biologis tanpa kekuatan hukum, sementara CITES terbukti memiliki celah struktural karena hanya mengatur perdagangan lintas batas dan tak menyentuh ancaman utama seperti kerusakan habitat maupun perburuan domestik. Pada kasus trenggiling Sunda (Manis javanica), larangan total Appendix I justru memicu peningkatan harga di pasar gelap akibat permintaan yang tetap tinggi (inelastic demand), yang pada akhirnya semakin merangsang insentif ekonomi pemburu lokal. Kasus ini menegaskan bahwa regulasi top-down dari instrumen internasional akan selalu gagal jika tidak diimbangi oleh penegakan hukum nasional di tingkat tapak serta pelibatan insentif ekonomi berbasis masyarakat di sekitar habitat.
Posts made by Assifa Dealsa Yova
Upaya pencegahan kepunahan satwa endemik Indonesia memerlukan integrasi yang solid antara instrumen hukum nasional dan traktat internasional. Secara internasional, Indonesia telah meratifikasi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) melalui Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978. CITES menempatkan satwa dengan tingkat ancaman tertinggi—seperti Harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae)—ke dalam Apendiks I, yang secara ketat melarang seluruh perdagangan komersial internasional atas spesies tersebut maupun produk turunannya (CITES, 2023). Di sisi lain, International Union for Conservation of Nature (IUCN) memasukkan Harimau Sumatra ke dalam IUCN Red List dengan status Kritis (Critically Endangered) akibat penurunan populasi yang drastis (IUCN, 2021). Penetapan status oleh IUCN dan regulasi CITES berperan penting sebagai kerangka rujukan global yang menekan negara untuk menyusun kebijakan perlindungan secara komprehensif.
Di tingkat nasional, perlindungan satwa diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya—yang kini telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024—serta Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 (Kementerian LHK, 2024). Perangkat hukum ini mengategorikan satwa terancam punah sebagai satwa yang dilindungi serta mengancam pelaku kejahatan keanekaragaman hayati dengan sanksi pidana dan denda. Meskipun kerangka hukum telah tersedia, efektivitas pelaksanaannya di lapangan masih dihadapkan pada hambatan penegakan hukum dan perlindungan habitat berbasis bentang alam.
Secara argumentatif, efektivitas instrumen hukum nasional dan internasional masih mengalami hambatan pada tiga aspek utama. Pertama, terdapat defisit penegakan hukum akibat penjatuhan vonis sanksi pidana yang relatif ringan, sehingga belum memberikan efek jera (deterrent effect) yang optimal bagi sindikat kejahatan satwa liar. Kedua, regulasi internasional seperti CITES berfokus pada pengawasan perdagangan, tetapi kurang menjangkau isu fragmentasi habitat akibat alih fungsi lahan dan deforestasi di tingkat lokal. Padahal, penurunan kualitas dan luas habitat merupakan pemicu utama meningkatnya konflik satwa dengan manusia serta penurunan populasi secara signifikan. Ketiga, luasnya kawasan konservasi di Indonesia tidak sebanding dengan ketersediaan personel Polisi Kehutanan serta alokasi anggaran pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, efektivitas hukum nasional perlu ditingkatkan melalui harmonisasi antara pembatasan perdagangan CITES dan pendekatan perlindungan bentang alam ekologis yang terintegrasi.
Daftar Pustaka
CITES. (2023). Appendices I, II and III valid from 21 May 2023. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. https://cites.org/eng/app/appendices.php
IUCN. (2021). Panthera tigris ssp. sumatrae. The IUCN Red List of Threatened Species 2021. International Union for Conservation of Nature. https://www.iucnredlist.org/
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jakarta: Kementerian LHK RI.
Di tingkat nasional, perlindungan satwa diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya—yang kini telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024—serta Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 (Kementerian LHK, 2024). Perangkat hukum ini mengategorikan satwa terancam punah sebagai satwa yang dilindungi serta mengancam pelaku kejahatan keanekaragaman hayati dengan sanksi pidana dan denda. Meskipun kerangka hukum telah tersedia, efektivitas pelaksanaannya di lapangan masih dihadapkan pada hambatan penegakan hukum dan perlindungan habitat berbasis bentang alam.
Secara argumentatif, efektivitas instrumen hukum nasional dan internasional masih mengalami hambatan pada tiga aspek utama. Pertama, terdapat defisit penegakan hukum akibat penjatuhan vonis sanksi pidana yang relatif ringan, sehingga belum memberikan efek jera (deterrent effect) yang optimal bagi sindikat kejahatan satwa liar. Kedua, regulasi internasional seperti CITES berfokus pada pengawasan perdagangan, tetapi kurang menjangkau isu fragmentasi habitat akibat alih fungsi lahan dan deforestasi di tingkat lokal. Padahal, penurunan kualitas dan luas habitat merupakan pemicu utama meningkatnya konflik satwa dengan manusia serta penurunan populasi secara signifikan. Ketiga, luasnya kawasan konservasi di Indonesia tidak sebanding dengan ketersediaan personel Polisi Kehutanan serta alokasi anggaran pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, efektivitas hukum nasional perlu ditingkatkan melalui harmonisasi antara pembatasan perdagangan CITES dan pendekatan perlindungan bentang alam ekologis yang terintegrasi.
Daftar Pustaka
CITES. (2023). Appendices I, II and III valid from 21 May 2023. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. https://cites.org/eng/app/appendices.php
IUCN. (2021). Panthera tigris ssp. sumatrae. The IUCN Red List of Threatened Species 2021. International Union for Conservation of Nature. https://www.iucnredlist.org/
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jakarta: Kementerian LHK RI.