izin menanggapi argumen Kecin Agressa Setianatandah, saya setuju karena IUCN Red List berfungsi sebagai indikator penilaian risiko kepunahan berbasis data ilmiah global namun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sedangkan CITES berfokus pada regulasi perdagangan internasional tanpa mengontrol ancaman domestik di dalam negeri. Kepunahan spesies lebih sering dipicu oleh faktor lokal seperti fragmentasi habitat, penurunan populasi, hingga perubahan lingkungan yang tidak bisa dihentikan hanya dengan pencantuman status. Oleh karena itu, IUCN Red List dan CITES hanyalah instrumen panduan yang tidak menjamin keselamatan spesies tanpa adanya aksi nyata di lapangan, seperti penegakan hukum, pengelolaan kawasan, dan perlindungan habitat lokal, sebagaimana dicontohkan pada upaya konservasi Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon.
Posts made by Ella Alfiah Anggelia
Status konservasi melalui IUCN Red List dan pencantuman spesies ke dalam Appendiks CITES merupakan dua instrumen utama dalam pemeliharaan keanekaragaman hayati global. Keberadaan kedua instrumen ini tidak serta-merta cukup untuk menjamin perlindungan suatu spesies dari ancaman kepunahan. Meskipun keduanya saling melengkapi, perbedaan mendasar pada fungsi, kriteria, dan mekanisme penerapan membuat efektivitasnya sangat bergantung pada regulasi nasional, penegakan hukum di lapangan, serta perlindungan habitat secara langsung.
- IUCN Red List dan CITES memiliki fokus kerja yang berbeda. IUCN Red List berfungsi sebagai alat diagnostik ilmiah yang menilai risiko kepunahan relatif suatu spesies berdasarkan kriteria kuantitatif, seperti laju penurunan populasi dan cakupan wilayah geografi (IUCN, 2022). Keterbatasan utamanya terletak pada sifatnya yang non-yurisdiksional; penetapan status terancam punah pada IUCN tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat negara untuk menerapkan perlindungan tertentu. Sementara itu, CITES merupakan instrumen berbasis perjanjian internasional yang khusus mengatur dan membatasi perdagangan internasional spesies terancam melalui sistem Appendiks I, II, dan III (CITES, 2023). Keterbatasan CITES adalah ketiadaan yurisdiksi terhadap pemanfaatan atau perdagangan domestik di dalam batas negara, serta ketidakmampuannya untuk menangani ancaman non-perdagangan seperti degradasi habitat.
Kelemahan dan keterbatasan kedua instrumen ini dapat terlihat jelas pada kasus Trenggiling Jawa (Manis javanica) di Indonesia. Secara global, IUCN memasukkan Trenggiling Jawa ke dalam kategori Critically Endangered (Sangat Terancam Punah) akibat penurunan populasi yang drastis, sementara CITES telah memasukkannya ke dalam Appendiks I sejak CoP17 tahun 2016 untuk melarang seluruh perdagangan komersial internasional atas spesies ini (CITES, 2016; IUCN, 2019). Meskipun telah mendapatkan tingkat perlindungan tertinggi dari kedua lembaga internasional tersebut, Manis javanica tetap menjadi salah satu mamalia yang paling banyak diselundupkan dan terancam punah di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa status internasional tidak mampu menghentikan tingginya permintaan pasar gelap, perburuan liar di tingkat lokal, serta konversi lahan hutan yang terus merusak habitat alaminya.
IUCN Red List dan CITES sangat penting sebagai panduan ilmiah dan regulasi lalu lintas perdagangan global, namun tidak cukup berdiri sendiri sebagai satu-satunya jaminan pencegahan kepunahan. Perlindungan spesies yang efektif membutuhkan sinergi mutlak antara instrumen global tersebut dengan penegakan hukum domestik yang tegas melalui perundang-undangan nasional (seperti UU No. 32 Tahun 2024 di Indonesia), perlindungan kawasan habitat primer, serta keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam upaya konservasi (KLHK, 2020).
Daftar Pustaka
1. CITES.(2016). Consideration of Proposals for Amendment of Appendices I and II: Manis javanica. Seventeenth meeting of the Conference of the Parties (CoP17), Johannesburg, South Africa. CITES Secretariat.
2. IUCN. (2019). Manis javanica (Sunda Pangolin). The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T12763A123584856.
3. KLHK. (2020). Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Penguatan Penegakan Hukum dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- IUCN Red List dan CITES memiliki fokus kerja yang berbeda. IUCN Red List berfungsi sebagai alat diagnostik ilmiah yang menilai risiko kepunahan relatif suatu spesies berdasarkan kriteria kuantitatif, seperti laju penurunan populasi dan cakupan wilayah geografi (IUCN, 2022). Keterbatasan utamanya terletak pada sifatnya yang non-yurisdiksional; penetapan status terancam punah pada IUCN tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat negara untuk menerapkan perlindungan tertentu. Sementara itu, CITES merupakan instrumen berbasis perjanjian internasional yang khusus mengatur dan membatasi perdagangan internasional spesies terancam melalui sistem Appendiks I, II, dan III (CITES, 2023). Keterbatasan CITES adalah ketiadaan yurisdiksi terhadap pemanfaatan atau perdagangan domestik di dalam batas negara, serta ketidakmampuannya untuk menangani ancaman non-perdagangan seperti degradasi habitat.
Kelemahan dan keterbatasan kedua instrumen ini dapat terlihat jelas pada kasus Trenggiling Jawa (Manis javanica) di Indonesia. Secara global, IUCN memasukkan Trenggiling Jawa ke dalam kategori Critically Endangered (Sangat Terancam Punah) akibat penurunan populasi yang drastis, sementara CITES telah memasukkannya ke dalam Appendiks I sejak CoP17 tahun 2016 untuk melarang seluruh perdagangan komersial internasional atas spesies ini (CITES, 2016; IUCN, 2019). Meskipun telah mendapatkan tingkat perlindungan tertinggi dari kedua lembaga internasional tersebut, Manis javanica tetap menjadi salah satu mamalia yang paling banyak diselundupkan dan terancam punah di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa status internasional tidak mampu menghentikan tingginya permintaan pasar gelap, perburuan liar di tingkat lokal, serta konversi lahan hutan yang terus merusak habitat alaminya.
IUCN Red List dan CITES sangat penting sebagai panduan ilmiah dan regulasi lalu lintas perdagangan global, namun tidak cukup berdiri sendiri sebagai satu-satunya jaminan pencegahan kepunahan. Perlindungan spesies yang efektif membutuhkan sinergi mutlak antara instrumen global tersebut dengan penegakan hukum domestik yang tegas melalui perundang-undangan nasional (seperti UU No. 32 Tahun 2024 di Indonesia), perlindungan kawasan habitat primer, serta keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam upaya konservasi (KLHK, 2020).
Daftar Pustaka
1. CITES.(2016). Consideration of Proposals for Amendment of Appendices I and II: Manis javanica. Seventeenth meeting of the Conference of the Parties (CoP17), Johannesburg, South Africa. CITES Secretariat.
2. IUCN. (2019). Manis javanica (Sunda Pangolin). The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T12763A123584856.
3. KLHK. (2020). Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Penguatan Penegakan Hukum dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.