Saya setuju dengan argumen nia, terutama pada bagian yang menjelaskan bahwa status IUCN dan pencantuman dalam CITES bukan merupakan jaminan mutlak bahwa suatu spesies akan terhindar dari kepunahan. Menurut saya, contoh gajah Sumatra cukup menggambarkan permasalahan tersebut. Walaupun gajah Sumatra telah mendapatkan perhatian melalui IUCN dan CITES, ancaman terhadap kelangsungan hidupnya tidak hanya berasal dari perdagangan internasional, tetapi juga dari kerusakan dan kehilangan habitat.

Hal yang menarik adalah IUCN dan CITES sebenarnya memiliki fungsi yang saling melengkapi. IUCN memberikan informasi mengenai tingkat risiko kepunahan berdasarkan data ilmiah, sehingga dapat menjadi dasar untuk menentukan prioritas konservasi. Sementara itu, CITES berperan dalam mengendalikan perdagangan internasional spesies agar eksploitasi melalui perdagangan tidak semakin memperburuk kondisi populasinya. Jadi, keduanya bukan instrumen yang gagal, tetapi memang memiliki ruang lingkup yang berbeda.

Saya juga sependapat bahwa permasalahan utama gajah Sumatra tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengendalikan perdagangan internasional. Ketika habitat hutan berubah menjadi perkebunan atau permukiman, gajah kehilangan ruang hidup dan jalur jelajahnya. Kondisi tersebut dapat meningkatkan konflik antara manusia dan gajah. Dalam situasi seperti ini, perlindungan habitat, pengelolaan kawasan, serta penegakan hukum di tingkat nasional menjadi sangat penting.

Namun, menurut saya, perlu diperhatikan bahwa CITES tetap memiliki peranan penting meskipun tidak secara langsung mengatur alih fungsi lahan. Pengendalian perdagangan internasional dapat mengurangi salah satu bentuk tekanan terhadap satwa dan mencegah eksploitasi berlebihan. Oleh karena itu, CITES sebaiknya tidak dipandang sebagai instrumen yang tidak efektif, tetapi sebagai salah satu bagian dari sistem konservasi yang lebih luas.

Selain itu, keberhasilan konservasi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat lokal. Masyarakat yang tinggal di sekitar habitat gajah memiliki hubungan langsung dengan konflik dan perubahan lingkungan. Program konservasi yang melibatkan masyarakat, memberikan alternatif mata pencaharian, dan mengurangi konflik manusia-gajah dapat membantu meningkatkan efektivitas perlindungan.

Dengan demikian, saya melihat bahwa inti argumen tersebut adalah perlindungan internasional harus diikuti dengan tindakan nyata di tingkat nasional dan lokal. IUCN memberikan informasi ilmiah, CITES mengendalikan perdagangan internasional, sedangkan pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam melindungi habitat serta menangani ancaman di lapangan. Ketiga aspek tersebut perlu berjalan bersama agar upaya konservasi tidak hanya berhenti pada status atau regulasi, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap keberlangsungan populasi spesies.

Berikut versi yang diringkas menjadi ±500 kata, dengan tetap ada bagian yang menunjukkan pendapat/argumentasi pribadi.

Status IUCN Red List dan pencantuman suatu spesies dalam Appendix CITES merupakan instrumen penting dalam konservasi, tetapi keduanya belum cukup untuk menjamin suatu spesies terbebas dari ancaman kepunahan. Hal ini karena IUCN dan CITES memiliki tujuan, kriteria, serta mekanisme yang berbeda dan saling melengkapi.

IUCN Red List berfungsi untuk menilai risiko kepunahan suatu spesies secara global. Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria ilmiah, seperti ukuran dan penurunan populasi, luas persebaran, fragmentasi populasi, serta kemungkinan kepunahan. Kategori Vulnerable (VU), Endangered (EN), dan Critically Endangered (CR) menunjukkan tingkat risiko yang berbeda. IUCN memberikan dasar ilmiah bagi penentuan prioritas konservasi, tetapi status IUCN bukan peraturan hukum yang secara langsung melarang perdagangan atau menjamin perlindungan habitat suatu spesies.

Sementara itu, CITES berfokus pada pengaturan perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar agar perdagangan tidak mengancam kelangsungan hidup spesies. Appendix I mencakup spesies yang terancam punah dan perdagangan internasionalnya sangat dibatasi. Appendix II mencakup spesies yang perdagangan internasionalnya harus dikendalikan agar tidak mengancam keberlangsungannya, sedangkan Appendix III digunakan untuk spesies yang dilindungi di suatu negara dan memerlukan kerja sama negara lain. CITES juga memiliki mekanisme Review of Significant Trade untuk mengevaluasi perdagangan spesies tertentu.

Menurut saya, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa IUCN dan CITES tidak dapat dianggap sebagai jaminan mutlak bagi kelangsungan hidup spesies. Keduanya memberikan dasar yang kuat untuk konservasi, tetapi keberhasilannya tetap bergantung pada penerapan aturan dan tindakan nyata di lapangan. Perdagangan internasional juga bukan satu-satunya penyebab kepunahan. Spesies dapat terancam oleh kehilangan habitat, perubahan penggunaan lahan, perburuan, perubahan iklim, penyakit, dan konflik manusia-satwa. Oleh karena itu, perlindungan melalui CITES tetap perlu disertai tindakan konservasi lainnya.

Contohnya adalah orangutan Sumatra (Pongo abelii) di Indonesia. Spesies ini berstatus Critically Endangered (CR) dalam IUCN Red List dan tercantum dalam CITES Appendix I. Status tersebut menunjukkan risiko kepunahan yang sangat tinggi sekaligus memberikan perlindungan ketat terhadap perdagangan internasional. Namun, orangutan Sumatra masih menghadapi ancaman berupa kehilangan dan fragmentasi habitat akibat pembalakan, konversi hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan, serta aktivitas manusia lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan perdagangan saja tidak dapat mengatasi seluruh penyebab penurunan populasi.

Menurut saya, kasus orangutan Sumatra memperlihatkan bahwa perlindungan habitat memiliki peranan yang sama pentingnya dengan pengendalian perdagangan. Jika habitat terus berkurang, status perlindungan dalam IUCN dan CITES tidak secara otomatis menghentikan penurunan populasi.

Dengan demikian, IUCN dan CITES sebaiknya dipandang sebagai bagian dari sistem konservasi yang lebih luas. IUCN menyediakan informasi ilmiah mengenai risiko kepunahan, sedangkan CITES mengatur perdagangan internasional. Perlindungan yang efektif tetap membutuhkan perlindungan habitat, penegakan hukum, pengelolaan populasi, pemantauan berkala, serta keterlibatan pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, menurut saya, kedua instrumen tersebut sangat penting, tetapi belum cukup menjadi satu-satunya jaminan kelangsungan hidup suatu spesies.

Daftar Pustaka

International Union for Conservation of Nature. (2024). Pongo abelii (Sumatran orangutan). The IUCN Red List of Threatened Species. IUCN Red List – Pongo abelii⁠

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. (2026). CITES glossary: Appendices I, II and III. CITES. CITES – Appendices I, II and III⁠

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. (2026). Reptiles, eels, sharks, corals selected for review of significant trade. CITES. CITES – Review of Significant Trade 2026