Nama : Lily Suryani Ar
Npm : 2416041025
Kelas : Reg A
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Sebagaimana dicantumkan, dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Republik Indonesia adalah negara hukum. Dalam kaitanya dengan keinginan untuk mengarahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia kita perlu negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyat.
Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 menandai dimulainya sebuah babak baru dalam sistem hukum di Indonesia. Salah satu aspek penting dari reformasi ini adalah transisi menuju rezim politik yang lebih demokratis. Selain itu, reformasi juga mendorong pelaksanaan desentralisasi dengan penyerahan sebagian kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memberikan otonomi lebih luas kepada daerah-daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal masing-masing.

NAMA : Lily suryani ar
NPM : 2416041025
KELAS : Reg A
PRODI : Ilmu Administrasi Negara

NAMA : Lily suryani ar
NPM : 2416041025
KELAS : Reg A
PRODI : Ilmu Administrasi Negara

NAMA : Lily suryani ar
NPM :2416041025
KELAS : Reg A
PRODI : Ilmu Administrasi Negara

Nama : Lily Suryani AR
NPM : 2416041025
Kelas : Reg A
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Tindakan yang dilakukan Ahok saat menjabat sebagai wakil gubernur Jakarta memicu ketegangan dengan sejumlah ormas di Jakarta. Salah satunya adalah FPI, yang menentang Ahok karena ia bukan Muslim, tapi berasal dari keturunan Tionghoa, serta sering mengeluarkan kata-kata kasar.
Banyak faktor yang mempengaruhi
lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.
Reaksi ini mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang ada. Pada 4 November 2016, demonstrasi besar terjadi sebagai bentuk protes, namun banyak yang merasa pemerintah belum menunjukkan keseriusan dalam menegakkan hukum. Karena itu, pada 2 Desember 2016, kelompok-kelompok Muslim kembali berencana menggelar demonstrasi untuk mengawal proses hukum terkait kasus penistaan Al-Qur'an yang melibatkan Ahok.