Nama: Cici Widya Pratiwi
NPM: 2416041034
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Administrasi Negara
NPM: 2416041034
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Administrasi Negara
Posts made by Cici Widya Pratiwi
Nama: Cici Widya Pratiwi
NPM: 2416041034
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Administrasi Negara
NPM: 2416041034
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Administrasi Negara
Nama: Cici Widya Pratiwi
NPM: 2416041034
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Administrasi Negara
NPM: 2416041034
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Administrasi Negara
Nama: Cici Widya Pratiwi
NPM: 2416041034
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Administrasi Negara
Analisis Materi Geopolitik Indones
Hakikat Konsep Geopolitik
Geopolitik membahas bagaimana kebijakan suatu negara dipengaruhi oleh letak geografis dan kondisi wilayahnya. Indonesia, dengan karakter geografisnya sebagai negara kepulauan yang strategis, memiliki pendekatan geopolitik yang unik dan berorientasi pada persatuan bangsa.
Macam-macam Teori Geopolitik
Teori geopolitik dari para tokoh seperti Ratzel, Kjellen, Haushofer, Mackinder, Mahan, dan lainnya memberikan dasar pemikiran berbeda-beda terkait pengaruh geografi terhadap kekuatan negara. Namun, Indonesia lebih mengutamakan pendekatan geopolitik berbasis persatuan wilayah dan ideologi, tidak semata-mata pada ekspansi atau dominasi wilayah seperti beberapa teori klasik.
Konsep Geopolitik Indonesia
Berbasis Pancasila: Geopolitik Indonesia menempatkan Pancasila sebagai dasar untuk menentukan kebijakan nasional. Pendekatan ini berorientasi pada nilai-nilai keadilan, persatuan, dan kedamaian.
Kesatuan Wilayah: Prinsip utama adalah menjaga kesatuan bangsa dalam kerangka negara kesatuan (NKRI). Wawasan Nusantara menjadi wujud nyata konsep ini, menekankan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah satu kesatuan utuh dalam aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan-keamanan.
Sidang BPUPKI (1 Juni 1945): Konsep geopolitik ini diperkenalkan oleh Ir. Soekarno untuk membangun semangat persatuan dan menghadapi tantangan geografis Indonesia yang luas dan beragam.
Cara Pandang Bangsa Indonesia
1. Kesatuan Politik: Menjaga keutuhan politik nasional.
2. Kesatuan Ekonomi: Memastikan keseimbangan pembangunan di seluruh wilayah.
3. Kesatuan Sosial Budaya: Menghormati keberagaman sambil memperkuat identitas nasional.
4. Kesatuan Pertahanan-Keamanan: Memperkuat keamanan dengan mempertimbangkan posisi strategis Indonesia.
Kehidupan Bernegara dalam Konsep NKRI
Sebagai negara kesatuan, Indonesia memiliki prinsip kesatuan dalam:
Politik
Hukum
Sosial-budaya
Pertahanan-keamanan
Semua ini dijamin dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 untuk memastikan integrasi dan stabilitas negara.
Keunggulan Geopolitik Indonesia
1. Jumlah Penduduk Besar: Memberikan potensi besar untuk pembangunan dan pertahanan.
2. Keanekaragaman Sosial Budaya: Menjadi kekayaan dan daya tarik di dunia internasional.
3. Letak Strategis: Berada di persimpangan dua samudra dan dua benua, memberi keuntungan geopolitik dan ekonomi.
Indonesia menggunakan pendekatan geopolitik yang berorientasi pada persatuan dan integrasi wilayah, bukan dominasi. Geopolitik Indonesia bertujuan menjaga kesatuan bangsa dalam kerangka negara kesatuan yang didukung nilai-nilai Pancasila dan wawasan Nusantara. Letak strategis dan kekayaan budaya menjadikan Indonesia sebagai negara dengan keunggulan geopolitik yang signifikan.
Kesimpulan dari analisis materi terkait geopolitik Indonesia adalah bahwa letak geografis, kekayaan alam, dan keanekaragaman budaya memberikan posisi strategis sekaligus tantangan bagi Indonesia. Pendekatan geopolitik Indonesia menekankan persatuan wilayah, yang diwujudkan melalui wawasan Nusantara dan prinsip NKRI.
Namun, geopolitik Indonesia tidak hanya berfokus pada wilayah domestik, tetapi juga memainkan peran penting dalam konteks internasional, seperti melalui ASEAN, gagasan Poros Maritim Dunia, dan dinamika Indo-Pasifik. Untuk menghadapi ancaman modern seperti perubahan iklim, konflik regional, dan persaingan global, Indonesia membutuhkan strategi yang adaptif dan sinergi antara diplomasi, pertahanan, serta pembangunan ekonomi.
NPM: 2416041034
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Administrasi Negara
Analisis Materi Geopolitik Indones
Hakikat Konsep Geopolitik
Geopolitik membahas bagaimana kebijakan suatu negara dipengaruhi oleh letak geografis dan kondisi wilayahnya. Indonesia, dengan karakter geografisnya sebagai negara kepulauan yang strategis, memiliki pendekatan geopolitik yang unik dan berorientasi pada persatuan bangsa.
Macam-macam Teori Geopolitik
Teori geopolitik dari para tokoh seperti Ratzel, Kjellen, Haushofer, Mackinder, Mahan, dan lainnya memberikan dasar pemikiran berbeda-beda terkait pengaruh geografi terhadap kekuatan negara. Namun, Indonesia lebih mengutamakan pendekatan geopolitik berbasis persatuan wilayah dan ideologi, tidak semata-mata pada ekspansi atau dominasi wilayah seperti beberapa teori klasik.
Konsep Geopolitik Indonesia
Berbasis Pancasila: Geopolitik Indonesia menempatkan Pancasila sebagai dasar untuk menentukan kebijakan nasional. Pendekatan ini berorientasi pada nilai-nilai keadilan, persatuan, dan kedamaian.
Kesatuan Wilayah: Prinsip utama adalah menjaga kesatuan bangsa dalam kerangka negara kesatuan (NKRI). Wawasan Nusantara menjadi wujud nyata konsep ini, menekankan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah satu kesatuan utuh dalam aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan-keamanan.
Sidang BPUPKI (1 Juni 1945): Konsep geopolitik ini diperkenalkan oleh Ir. Soekarno untuk membangun semangat persatuan dan menghadapi tantangan geografis Indonesia yang luas dan beragam.
Cara Pandang Bangsa Indonesia
1. Kesatuan Politik: Menjaga keutuhan politik nasional.
2. Kesatuan Ekonomi: Memastikan keseimbangan pembangunan di seluruh wilayah.
3. Kesatuan Sosial Budaya: Menghormati keberagaman sambil memperkuat identitas nasional.
4. Kesatuan Pertahanan-Keamanan: Memperkuat keamanan dengan mempertimbangkan posisi strategis Indonesia.
Kehidupan Bernegara dalam Konsep NKRI
Sebagai negara kesatuan, Indonesia memiliki prinsip kesatuan dalam:
Politik
Hukum
Sosial-budaya
Pertahanan-keamanan
Semua ini dijamin dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 untuk memastikan integrasi dan stabilitas negara.
Keunggulan Geopolitik Indonesia
1. Jumlah Penduduk Besar: Memberikan potensi besar untuk pembangunan dan pertahanan.
2. Keanekaragaman Sosial Budaya: Menjadi kekayaan dan daya tarik di dunia internasional.
3. Letak Strategis: Berada di persimpangan dua samudra dan dua benua, memberi keuntungan geopolitik dan ekonomi.
Indonesia menggunakan pendekatan geopolitik yang berorientasi pada persatuan dan integrasi wilayah, bukan dominasi. Geopolitik Indonesia bertujuan menjaga kesatuan bangsa dalam kerangka negara kesatuan yang didukung nilai-nilai Pancasila dan wawasan Nusantara. Letak strategis dan kekayaan budaya menjadikan Indonesia sebagai negara dengan keunggulan geopolitik yang signifikan.
Kesimpulan dari analisis materi terkait geopolitik Indonesia adalah bahwa letak geografis, kekayaan alam, dan keanekaragaman budaya memberikan posisi strategis sekaligus tantangan bagi Indonesia. Pendekatan geopolitik Indonesia menekankan persatuan wilayah, yang diwujudkan melalui wawasan Nusantara dan prinsip NKRI.
Namun, geopolitik Indonesia tidak hanya berfokus pada wilayah domestik, tetapi juga memainkan peran penting dalam konteks internasional, seperti melalui ASEAN, gagasan Poros Maritim Dunia, dan dinamika Indo-Pasifik. Untuk menghadapi ancaman modern seperti perubahan iklim, konflik regional, dan persaingan global, Indonesia membutuhkan strategi yang adaptif dan sinergi antara diplomasi, pertahanan, serta pembangunan ekonomi.
Nama: Cici Widya Pratiwi
NPM: 2416041034
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Administrasi Negara
A. Bagaimana isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisis secara jelas, lalu hal positif apa yang didapat setelah membaca artikel tersebut
Artikel tersebut membahas mengenai hari Hak Asasi Manusia yang akan diperingati pada tanggal 10 Desember, pada tahun 2019 tercatat bahwa HAM di Indonesia masih dalam kondisi buruk atau bisa dikatakan kelam karena ada banyak hal yang terjadi seperti banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM mengalami kemunduran, bahkan ada begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.
Hal ini dikarenakan aparat keamanan yang tidak adil dan tidak akuntabilitas terhadap pelanggar HAM. Kebebasan dalam berekspresi dan kebebasan beragama dibatasi dengan aturan sewenang-wenang serta praktik kebijakan. Dan adanya diskriminasi gender terhadap perempuan yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan. serta Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Bahkan di papua pelanggaran HAM meningkat tajam. Tetapi banyak hal yang dilakukan oleh Indonesia untuk memperbaiki sistem Hak Asasi Manusia, masyarakat sipil pun terus melakukan ketikan baik tentang bagaimana Hak Asasi Manusia dilakukan dengan baik.
Hal positif yang saya dapatkan bahwa HAM sangat penting sebagai perlindungan setiap orang, HAM perlu di junjung tinggi karena HAM merupakan sebuah pegangan hidup setiap orang. Kita juga harus berperilaku adil tanpa adanya perlakuan yang khusus terhadap seseorang atau suatu kelompok. Dengan perkembangan zaman juga kita harus menghindari sikap diskriminasi dan merendahkan seseorang baik itu perempuan atau laki-laki.
B. Berikan analisis mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dan bagaimana pendapat mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa
Demokrasi Indonesiab yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat atau budaya merupakan tindakan yang baik, karena dalam sistem pemerintahan pun dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya. Sistem pemerintahan yang diambil secara aman, kekeluargaan, dan tertib pastinya akan diterima oleh masyarakat dan dijalankan oleh masyarakat dengan baik, karena dalam sistem pemerintahan itu mereka tidak semena-mena dan tetap menghormati HAM setiap warga. Selain itu juga seperti yang tercantum pada sila keempat bahwa pengambilan keputusan berprinsip pada Musyawarah dan Mufakat, nah nilai-nilai ini merupakan cerminan dari nilai-nilai adat istiadat karena dalam pengambilan keputusan setiap orang atau anggota akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka.
Dalam konteks demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, prinsip ini mengakui bahwa kepercayaan kepada Tuhan merupakan sumber moralitas dan kebenaran yang harus dimasukkan dalam kebijakan dan sistem negara yang menghormati pluralisme dan keberagaman. Demokrasi yang ada di Indonesia berusaha memberikan keseimbangan antara kebebasan individu dengan nilai-nilai agama dan spiritualitas yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan adanya hal ini Demokrasi mendorong masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sambil tetap menjaga penghormatan terhadap Tuhan.
C. Bagaimana praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia
Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk demokrasi yang berkeadilan, tantangan utama yang dihadapi adalah dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan HAM secara konsisten, serta memastikan bahwa kebebasan dan hak-hak rakyat tidak terkompromikan oleh kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Tetapi menurut saya Indonesia masih dalam proses menyesuaikan dengan Pancasila dan UUD RI 1945 karena memang benar sebagian besar Indonesia ada yang sudah sesuai dengan semua itu tetapi nyatanya masih banyak hal-hal yang terjadi yang melenceng dari kesuaian Pancasila, UUD 1945, dan HAM.
Pancasila memang diterapkan dalam kehidupan dan diimplementasikan sebagai warga negara tetapi, ada beberapa penerapan Pancasila yang tidak sesuai. Seperti adanya ketidakadilan dalam suatu golongan yang dimana hal ini melenceng dari sila Pancasila.
UUD RI 1945 juga memang dilaksanakan dengan baik hak-hak diberikan secara baik tetapi ada beberapa hal yang dibatasi karena adanya kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat sebagai warganegara itu terbatas.
Dan terakhir HAM, HAM dijamin oleh sebuah konstitusi yang dimana Pemaknaan HAM juga sebagian besar sudah dilakukan secara baik, tetapi pada beberapa kasus HAM belum diterapkan secara maksimal bahkan terkadang HAM dalam kasus tidak dimasukkan tetapi dihilangkan.
D. Bagaimana sikap mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat
Menurut saya itu sudah melanggar daripada tujuan mereka, anggota parlemen yang seharusnya mewakili suara-suara rakyat, kepentingan-kepentingan rakyat dan bertindak untuk kepentingan umum, bukan malah untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ketika mereka mengatasnamakan suara rakyat tapi tidak sesuai dengan harapan masyarakat, hal itu menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara nilai demokrasi dan praktik yang terjadi.
Praktik yang seperti ini pastinya merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan pemerintahan. Demokrasi yang seharusnya menuntut akuntabilitas, transparansi, dan kesetiaan kepada rakyat yang memilih mereka malah mengecewakan mereka. Oleh karena itu, penting untuk terus memperbaiki sistem pengawasan politik, meningkatkan kesadaran politik masyarakat, dan mendorong transparansi serta integritas dalam setiap kebijakan yang diambil karena tujuan utama mereka adalah pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan masyarakat.
Dalam hal pemilihan pun kini harus dipikirkan benar-benar jangan karena pemberian suatu hal atau tekanan malah memilih anggota yang bodong, yang harusnya memilih anggota parlemen yang benar-benar mendengar kita dan kepentingan kita ini malah mengutamakan kepentingan sendiri dan golongan.
E. Bagaiman pendapat mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini
Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan menggerakkan loyalitas serta emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Kekuasaan semacam ini bisa berpotensi mengeksploitasi perasaan dan keyakinan rakyat, membuat mereka lebih mudah dipengaruhi tanpa pemahaman yang mendalam mengenai akibat dari tindakan tersebut. Tindakan seperti ini bisa berbahaya, terutama bila tujuan yang dimaksud tidak jelas atau bahkan bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Dalam konteks demokrasi, pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk menggerakkan rakyat dengan cara yang manipulatif dapat merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi, yang seharusnya mengutamakan kebebasan individu, kesetaraan, dan pengakuan atas hak-hak asasi manusia. Demokrasi dewasa ini menuntut adanya pemahaman yang lebih rasional dan berbasis pada fakta dalam setiap pengambilan keputusan politik. Namun, ketika emosi dan loyalitas diperalat untuk tujuan yang tidak jelas maka hak individu untuk membuat pilihan yang bebas dan berbasis informasi yang benar menjadi terganggu.
Hubungan dengan konsep HAM bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpikir secara bebas, membuat keputusan berdasarkan pengetahuan, dan tidak dipaksa untuk mengorbankan dirinya atau orang lain demi tujuan yang tidak jelas atau dipaksakan. Manipulasi emosi dan loyalitas dapat mengarah pada pelanggaran HAM, seperti pembatasan kebebasan berpendapat, kebebasan memilih, dan hak untuk tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu.
Demokrasi dewasa ini mengharuskan adanya pengakuan terhadap hak-hak individu serta perlindungan terhadap warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan, termasuk dari pihak-pihak yang menggunakan pengaruhnya secara kharismatik untuk tujuan yang merugikan. Oleh karena itu, sangat perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap praktik-praktik semacam ini agar hak-hak asasi manusia tetap dijaga dan dihormati.
NPM: 2416041034
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Administrasi Negara
A. Bagaimana isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisis secara jelas, lalu hal positif apa yang didapat setelah membaca artikel tersebut
Artikel tersebut membahas mengenai hari Hak Asasi Manusia yang akan diperingati pada tanggal 10 Desember, pada tahun 2019 tercatat bahwa HAM di Indonesia masih dalam kondisi buruk atau bisa dikatakan kelam karena ada banyak hal yang terjadi seperti banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM mengalami kemunduran, bahkan ada begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.
Hal ini dikarenakan aparat keamanan yang tidak adil dan tidak akuntabilitas terhadap pelanggar HAM. Kebebasan dalam berekspresi dan kebebasan beragama dibatasi dengan aturan sewenang-wenang serta praktik kebijakan. Dan adanya diskriminasi gender terhadap perempuan yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan. serta Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Bahkan di papua pelanggaran HAM meningkat tajam. Tetapi banyak hal yang dilakukan oleh Indonesia untuk memperbaiki sistem Hak Asasi Manusia, masyarakat sipil pun terus melakukan ketikan baik tentang bagaimana Hak Asasi Manusia dilakukan dengan baik.
Hal positif yang saya dapatkan bahwa HAM sangat penting sebagai perlindungan setiap orang, HAM perlu di junjung tinggi karena HAM merupakan sebuah pegangan hidup setiap orang. Kita juga harus berperilaku adil tanpa adanya perlakuan yang khusus terhadap seseorang atau suatu kelompok. Dengan perkembangan zaman juga kita harus menghindari sikap diskriminasi dan merendahkan seseorang baik itu perempuan atau laki-laki.
B. Berikan analisis mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dan bagaimana pendapat mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa
Demokrasi Indonesiab yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat atau budaya merupakan tindakan yang baik, karena dalam sistem pemerintahan pun dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya. Sistem pemerintahan yang diambil secara aman, kekeluargaan, dan tertib pastinya akan diterima oleh masyarakat dan dijalankan oleh masyarakat dengan baik, karena dalam sistem pemerintahan itu mereka tidak semena-mena dan tetap menghormati HAM setiap warga. Selain itu juga seperti yang tercantum pada sila keempat bahwa pengambilan keputusan berprinsip pada Musyawarah dan Mufakat, nah nilai-nilai ini merupakan cerminan dari nilai-nilai adat istiadat karena dalam pengambilan keputusan setiap orang atau anggota akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka.
Dalam konteks demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, prinsip ini mengakui bahwa kepercayaan kepada Tuhan merupakan sumber moralitas dan kebenaran yang harus dimasukkan dalam kebijakan dan sistem negara yang menghormati pluralisme dan keberagaman. Demokrasi yang ada di Indonesia berusaha memberikan keseimbangan antara kebebasan individu dengan nilai-nilai agama dan spiritualitas yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan adanya hal ini Demokrasi mendorong masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sambil tetap menjaga penghormatan terhadap Tuhan.
C. Bagaimana praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia
Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk demokrasi yang berkeadilan, tantangan utama yang dihadapi adalah dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan HAM secara konsisten, serta memastikan bahwa kebebasan dan hak-hak rakyat tidak terkompromikan oleh kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Tetapi menurut saya Indonesia masih dalam proses menyesuaikan dengan Pancasila dan UUD RI 1945 karena memang benar sebagian besar Indonesia ada yang sudah sesuai dengan semua itu tetapi nyatanya masih banyak hal-hal yang terjadi yang melenceng dari kesuaian Pancasila, UUD 1945, dan HAM.
Pancasila memang diterapkan dalam kehidupan dan diimplementasikan sebagai warga negara tetapi, ada beberapa penerapan Pancasila yang tidak sesuai. Seperti adanya ketidakadilan dalam suatu golongan yang dimana hal ini melenceng dari sila Pancasila.
UUD RI 1945 juga memang dilaksanakan dengan baik hak-hak diberikan secara baik tetapi ada beberapa hal yang dibatasi karena adanya kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat sebagai warganegara itu terbatas.
Dan terakhir HAM, HAM dijamin oleh sebuah konstitusi yang dimana Pemaknaan HAM juga sebagian besar sudah dilakukan secara baik, tetapi pada beberapa kasus HAM belum diterapkan secara maksimal bahkan terkadang HAM dalam kasus tidak dimasukkan tetapi dihilangkan.
D. Bagaimana sikap mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat
Menurut saya itu sudah melanggar daripada tujuan mereka, anggota parlemen yang seharusnya mewakili suara-suara rakyat, kepentingan-kepentingan rakyat dan bertindak untuk kepentingan umum, bukan malah untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ketika mereka mengatasnamakan suara rakyat tapi tidak sesuai dengan harapan masyarakat, hal itu menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara nilai demokrasi dan praktik yang terjadi.
Praktik yang seperti ini pastinya merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan pemerintahan. Demokrasi yang seharusnya menuntut akuntabilitas, transparansi, dan kesetiaan kepada rakyat yang memilih mereka malah mengecewakan mereka. Oleh karena itu, penting untuk terus memperbaiki sistem pengawasan politik, meningkatkan kesadaran politik masyarakat, dan mendorong transparansi serta integritas dalam setiap kebijakan yang diambil karena tujuan utama mereka adalah pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan masyarakat.
Dalam hal pemilihan pun kini harus dipikirkan benar-benar jangan karena pemberian suatu hal atau tekanan malah memilih anggota yang bodong, yang harusnya memilih anggota parlemen yang benar-benar mendengar kita dan kepentingan kita ini malah mengutamakan kepentingan sendiri dan golongan.
E. Bagaiman pendapat mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini
Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan menggerakkan loyalitas serta emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Kekuasaan semacam ini bisa berpotensi mengeksploitasi perasaan dan keyakinan rakyat, membuat mereka lebih mudah dipengaruhi tanpa pemahaman yang mendalam mengenai akibat dari tindakan tersebut. Tindakan seperti ini bisa berbahaya, terutama bila tujuan yang dimaksud tidak jelas atau bahkan bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Dalam konteks demokrasi, pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk menggerakkan rakyat dengan cara yang manipulatif dapat merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi, yang seharusnya mengutamakan kebebasan individu, kesetaraan, dan pengakuan atas hak-hak asasi manusia. Demokrasi dewasa ini menuntut adanya pemahaman yang lebih rasional dan berbasis pada fakta dalam setiap pengambilan keputusan politik. Namun, ketika emosi dan loyalitas diperalat untuk tujuan yang tidak jelas maka hak individu untuk membuat pilihan yang bebas dan berbasis informasi yang benar menjadi terganggu.
Hubungan dengan konsep HAM bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpikir secara bebas, membuat keputusan berdasarkan pengetahuan, dan tidak dipaksa untuk mengorbankan dirinya atau orang lain demi tujuan yang tidak jelas atau dipaksakan. Manipulasi emosi dan loyalitas dapat mengarah pada pelanggaran HAM, seperti pembatasan kebebasan berpendapat, kebebasan memilih, dan hak untuk tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu.
Demokrasi dewasa ini mengharuskan adanya pengakuan terhadap hak-hak individu serta perlindungan terhadap warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan, termasuk dari pihak-pihak yang menggunakan pengaruhnya secara kharismatik untuk tujuan yang merugikan. Oleh karena itu, sangat perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap praktik-praktik semacam ini agar hak-hak asasi manusia tetap dijaga dan dihormati.