NAMA : Susanti Amelia
NPM : 2416041030
KELAS : Reguler A
PRODI : Ilmu Administrasi Negara
Analisis Kasus
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikananalisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban :
Artikel ini membahas tantangan dan kemajuan dalam penegakan HAM di Indonesia. Meskipun terdapat banyak pelanggaran, seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan diskriminasi, ada juga harapan melalui reformasi yang dilakukan oleh pemerintah dan gerakan masyarakat sipil. Keadaan masalah hak asasi manusia (HAM) di Indonesia selama 2019, menggambarkannya sebagai “tahun gelap” untuk hak asasi manusia. Ini menyoroti beberapa masalah kritis, termasuk: Kurangnya keadilan, Penindasan kebebasan, Pelanggaran yang sedangan. Terlepas dari tantangan ini, artikel ini juga menunjukkan beberapa perkembangan positif, seperti :
-Komitmen terhadap Reformasi: Pengakuan atas upaya Indonesia untuk meratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional merupakan tanda positif, menunjukkan kesediaan untuk terlibat dengan standar hak asasi manusia global.
-Keterlibatan Masyarakat Sipil: Kebangkitan gerakan mahasiswa dan aktivisme masyarakat, terutama di daerah-daerah seperti Bali, menunjukkan meningkatnya kesadaran publik dan permintaan akan akuntabilitas dan reformasi, yang dapat menjadi kekuatan yang kuat untuk perubahan.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budayaasli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesiayang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban :
Demokrasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan tradisi yang beragam di masyarakatnya. Prinsip "Bhinneka Tunggal Ika" mencerminkan semangat bangsa dalam merangkul identitas multikultural dan menumbuhkan rasa persatuan. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati keragaman suku, bahasa, dan adat istiadat sebagai faktor vital dalam menjalankan demokrasi di tengah masyarakat yang beragam.Tradisi yang ada dalam budaya komunitas sering memberikan perhatian pada kesepakatan bersama dalam proses pengambilan keputusan, dengan tujuan untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi melalui dukungan terhadap ketertutupan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat secara merata. Pendekatan ini selaras dengan semangat demokrasi dengan mendorong berdialog dan mengatasi masalah secara bersama-sama. Prinsip "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah salah satu aspek penting dari ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Prinsip ini menyoroti betapa pentingnya spiritualitas dan nilai-nilai moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini menandakan bahwa di Indonesia, demokrasi bukan sekadar sistem politik, tetapi juga merupakan landasan moral yang mengarahkan tindakan warga dan pemimpin politik. Prinsip ini bisa dianggap sebagai kekuatan yang menghubungkan, mengatasi perbedaan etnis dan budaya, serta mendorong rasa identitas bersama di kalangan warga Indonesia. Namun, ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kita perlakukan kelompok agama minoritas dan mengakui pentingnya menyeimbangkan nilai-nilai agama dengan kebebasan demokratis.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila danUUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban :
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan. Meskipun Pancasila dan UUD NRI 1945 menekankan pentingnya HAM, pelanggaran masih terjadi, terutama dalam hal kebebasan berekspresi dan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Terlepas dari cita-cita yang diabadikan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 (UUD 1945), praktik demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang signifikan. Laporan menunjukkan bahwa kualitas hak asasi manusia di Indonesia telah memburuk, dengan isu-isu seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul, khususnya pada tahun 2019, menyoroti kesenjangan antara cita-cita demokrasi dan kenyataan. Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) telah mencatat bahwa pemerintah masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan terkait pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dan penanganan konflik terkait sumber daya alam. Ini menunjukkan bahwa sementara kerangka kerja hak asasi manusia ada, implementasinya sering kurang.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakansuara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengankepentingan nyata masyarakat?
Jawaban :
Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Ini menunjukkan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik agar kepentingan rakyat benar-benar terwakili. Anggota parlemen harus lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yangberakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlumenjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsephak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban :
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik, baik dari tradisi maupun agama, dapat memengaruhi loyalitas rakyat. Namun, ketika kekuasaan ini digunakan untuk tujuan politik yang tidak jelas, hal ini dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Dalam era demokrasi dewasa, penting untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil oleh pemimpin harus menghormati dan melindungi hak-hak individu, serta tidak mengorbankan kepentingan masyarakat demi kepentingan politik.
NPM : 2416041030
KELAS : Reguler A
PRODI : Ilmu Administrasi Negara
Analisis Kasus
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikananalisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban :
Artikel ini membahas tantangan dan kemajuan dalam penegakan HAM di Indonesia. Meskipun terdapat banyak pelanggaran, seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan diskriminasi, ada juga harapan melalui reformasi yang dilakukan oleh pemerintah dan gerakan masyarakat sipil. Keadaan masalah hak asasi manusia (HAM) di Indonesia selama 2019, menggambarkannya sebagai “tahun gelap” untuk hak asasi manusia. Ini menyoroti beberapa masalah kritis, termasuk: Kurangnya keadilan, Penindasan kebebasan, Pelanggaran yang sedangan. Terlepas dari tantangan ini, artikel ini juga menunjukkan beberapa perkembangan positif, seperti :
-Komitmen terhadap Reformasi: Pengakuan atas upaya Indonesia untuk meratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional merupakan tanda positif, menunjukkan kesediaan untuk terlibat dengan standar hak asasi manusia global.
-Keterlibatan Masyarakat Sipil: Kebangkitan gerakan mahasiswa dan aktivisme masyarakat, terutama di daerah-daerah seperti Bali, menunjukkan meningkatnya kesadaran publik dan permintaan akan akuntabilitas dan reformasi, yang dapat menjadi kekuatan yang kuat untuk perubahan.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budayaasli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesiayang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban :
Demokrasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan tradisi yang beragam di masyarakatnya. Prinsip "Bhinneka Tunggal Ika" mencerminkan semangat bangsa dalam merangkul identitas multikultural dan menumbuhkan rasa persatuan. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati keragaman suku, bahasa, dan adat istiadat sebagai faktor vital dalam menjalankan demokrasi di tengah masyarakat yang beragam.Tradisi yang ada dalam budaya komunitas sering memberikan perhatian pada kesepakatan bersama dalam proses pengambilan keputusan, dengan tujuan untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi melalui dukungan terhadap ketertutupan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat secara merata. Pendekatan ini selaras dengan semangat demokrasi dengan mendorong berdialog dan mengatasi masalah secara bersama-sama. Prinsip "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah salah satu aspek penting dari ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Prinsip ini menyoroti betapa pentingnya spiritualitas dan nilai-nilai moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini menandakan bahwa di Indonesia, demokrasi bukan sekadar sistem politik, tetapi juga merupakan landasan moral yang mengarahkan tindakan warga dan pemimpin politik. Prinsip ini bisa dianggap sebagai kekuatan yang menghubungkan, mengatasi perbedaan etnis dan budaya, serta mendorong rasa identitas bersama di kalangan warga Indonesia. Namun, ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kita perlakukan kelompok agama minoritas dan mengakui pentingnya menyeimbangkan nilai-nilai agama dengan kebebasan demokratis.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila danUUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban :
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan. Meskipun Pancasila dan UUD NRI 1945 menekankan pentingnya HAM, pelanggaran masih terjadi, terutama dalam hal kebebasan berekspresi dan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Terlepas dari cita-cita yang diabadikan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 (UUD 1945), praktik demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang signifikan. Laporan menunjukkan bahwa kualitas hak asasi manusia di Indonesia telah memburuk, dengan isu-isu seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul, khususnya pada tahun 2019, menyoroti kesenjangan antara cita-cita demokrasi dan kenyataan. Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) telah mencatat bahwa pemerintah masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan terkait pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dan penanganan konflik terkait sumber daya alam. Ini menunjukkan bahwa sementara kerangka kerja hak asasi manusia ada, implementasinya sering kurang.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakansuara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengankepentingan nyata masyarakat?
Jawaban :
Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Ini menunjukkan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik agar kepentingan rakyat benar-benar terwakili. Anggota parlemen harus lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yangberakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlumenjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsephak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban :
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik, baik dari tradisi maupun agama, dapat memengaruhi loyalitas rakyat. Namun, ketika kekuasaan ini digunakan untuk tujuan politik yang tidak jelas, hal ini dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Dalam era demokrasi dewasa, penting untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil oleh pemimpin harus menghormati dan melindungi hak-hak individu, serta tidak mengorbankan kepentingan masyarakat demi kepentingan politik.