NAMA: Diva Febriana Putri
NPM: 2416041042
KELAS: Reguler B
PRODI: FISIP (Ilmu Administrasi Negara)

1. Tanggapan mengenai artikel diatas dan hal positifnya
Jadi, akar atau awal dari konflik ini karena adanya perbedaan pemahaman atas kesepatakan batasan wilayah yaitu dimana zona bebas atau zona netral itu dokosongkan dan tidak milik Indonesia maupun Timor Leste tetapi, Timor Leste menganggap bahwa itu tanah miliknya dan bahkan membangun bangunan disana, sedangkan Indonesia menanggap itu bukan milik keduanya. Konflik ini terjadi juga karena sengketa tanah, perbedaan kepentingan dan budaya, dan ketidakjelasan tentang kesepakatan wilayah. Oleh karena itu yang menyelesaikan konlfik ini tidak hanya pemerintah namun dibutuhkan juga masyarakat yang tinggal disana, agar lebih bisa dibicarakan atau dimusyawarahkan dengan baik dan nantinya pemerintah akan mempertimbangkan.
Untuk hal positifnya mungkin dengan adanya konflik ini masyarakat akan lebih bekerja sama untuk menyelesaikan konflik dan membuat masyarakat sadar untuk mencari solusi yang adil tidak berat sebelah dan akan mendamaikan keduanya.

2. Pendapat dan apa yang terjadi dengan wilayah indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara
Seperti yang kita tahu bahwa wawasan nusantara ini mengedepankan persatuan, kesatuan, dan integrasi walaupun banyak suku, ras, agama, dan antargolongan, wawasan nusantara ini menjaga persatuan bangsa dan menjaga dari ancaman luar negri. tentunya kalau Inonesia tidak memiliki konsep wawasan nusantara akan terjadi perpecahan, ancaman bagi keutuhan negara, disintegrasi, dan ketidakpedulian dengan keberagaman yang ada di Indonesia.

3. Bagaimana konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikel diatas
yaitu dengan mengedepankan persatuan untuk membangun rasa menghargai terhadap perbedaan, membangun rasa kebersamaan di perbatasan, lebih memahami lagi konsep integrasi yaitu persatuan, dan memberikan kesadaran seberapa indahnya jika kita bersatu dan tidak ada konflik.

NAMA: Diva Febriana Putri
NPM: 2416041042
KELAS: Reguler B
PRODI: FISIP(Ilmu Administrasi Negara)

Video tersebut membahas tentang Geopolitik di Indonesia. Yang dimaksud Geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah masalah geografis wilayah atau tempat suatu bangsa. Jadi membuat kita untuk memelihara dan mempertahankan bangsa.
Ada macam teori geopolitik, yang pertama frederich ratzel yang disebut teori ruang, Rudolf kjellen memandang geopolitik sebagai organisme hidup, Kan Haushofer, Halford Mackinder menganut "konsep kekuatan darat" dan mencetuskan Wawasan Benua, Alfred Thyer Mahal menganut "konsep kekuatan maritim yaitu kekuatan di lautan, William Mitchell, Albert Saversky, Giulio Douhet, dan John Frederick Charles Fuller melahirkan teori Wawasan Dirgantara, yaitu kekuatan di udara.
Konsep pancasila sebagai ideologi yaitu sebagai pertimbangan dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan keududukan wilayah geografis Indonesia. Teori geopolitik ini dikenalkan oleh Ir. Soekarna pada saat sidang BPUPKI 1 juni 1945. Dengan prinsip tidak mementingkan wilayah tapi lebih membangun kesatuan bangsa dalam satu wilayah.

Wawasan nusantara juga sebagai geopolitik karena hakikatnya kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. cara pandang bangsa Indonesia yaitu semuanya perwujudan kepulauan tetapi disistem atau bidang yang berbeda, ada yang kesatuan politik, lalu ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan.
NKRI sebagai wilayah ada dalam pasal 1 ayat 1 UUD NRI 1945 dan kesatuan wilayah yang mencakup: 1. kesatuan politik, 2. kesatuan hukum, 3. kesatuan sosial budaya, 4. kesatuan HanKam.

NAMA: Diva Febriana Putri
NPM: 2416041042
KELAS: Reguler b
PRODI: FISIP (Ilmu Administrasi Negara)

Nama : Diva Febriana Putri
NPM : 2416041042
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Di Artikel tersebut ada membahas tentang Penegakan hukum, yaitu adalah usaha yang diambil pemerintah untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban, guna beberapa atau alat kekuasaan negara baik dalam masyarakat dalam bentuk UUD dan sampai aparat penegak hukum seperti Polisi, Hakim, Jaksa, dan Pengacara. Kepastian hukum yaitu perlindungan yustisiable tindakan sewenang wenang yang berarti orang memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan sesuatu, dan masyarakat mengharapkan penegakan hukum yang seadil adilnya. Seperti pasal 27 UUD 1945. Jadi, siapaun dan apapun statusnya itu punya kesamaan yang sama dimata hukum.

Namun, masih saja penegakkan hukum ini tidak adil seperti kasus Ahok, yang melakukan penistaan Agama yang pada saat itu persamaan dimata hukum tidak berlaku karena statusnya Ahok, maka sampai adanya demo untuk meminta keadilan. Hal tersebut sangat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada penegakkan hukum di Indonesia, padahal fungsi negara yaitu untuk menjamin hak hak setiap warga. Sehingga harus dibenahi dan lebih ditegaskan keadilan agar negara di mata rakyat dapt harkat, martabat serta penegakkan hukum dapat dipercayai lagi.

NAMA: DIVA FEBRIANA PUTRI

NPM: 2416041042

KELAS: REGULER B

PRODI: ILMU ADM NEGARA