NAMA: Rizki Eka Bandira Armiza
KELAS : Mandiri A
NPM : 2456041014
PRODI : Ilmu Administrasi Negara
1).Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban :
Artikel tersebut menggambarkan kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, menyoroti berbagai pelanggaran dan kemunduran dalam penegakan HAM.
Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.
Hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal:
• pertama,tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
• Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan.
• Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
• Keempat, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
• elima, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua.
• Dan keenam, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya.
Hal positif yang dapat saya diambil setelah membaca artikel tersebut adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Kesadaran Publik tentang HAM
2. Penguatan Peran Lembaga HAM
3. Perhatian pada Perlindungan Anak dan Perempuan
4. Peningkatan Kesetaraan Gender
2).
Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban:
Berikut analisis menurut saya berdasarkan berbagai aspek budaya dan tradisi lokal:
1. Musyawarah untuk Mufakat
2. Kolektivitas dan Gotong Royong
3. Nilai Keadilan Sosial
4. Kepemimpinan yang Bijaksana
5. Toleransi dan Kebhinekaan
6. Prinsip Kedaulatan Rakyat.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa sebagai berikut:
• Demokrasi Indonesia tidak memisahkan agama dari kehidupan bernegara. Sebaliknya, Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan dasar moral bagi pelaksanaan demokrasi. Hal ini mengarahkan agar kebebasan berpendapat dan keputusan politik tetap mempertimbangkan nilai-nilai etika, moral, dan keagamaan.
• Indonesia adalah negara yang plural dengan beragam agama dan kepercayaan. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa mencakup penghormatan terhadap semua keyakinan tersebut, tanpa mendominasi salah satu agama.
• Salah satu tantangan besar adalah menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dalam demokrasi dengan batasan yang ditentukan oleh norma agama. Ketegangan dapat muncul jika ada kebijakan atau tindakan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama tertentu.
3). Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban:
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini dapat dinilai dari berbagai sudut pandang. Dalam konteks prinsip Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia, berikut adalah analisisnya:
1. Sesuai dengan Pancasila
• Kedaulatan Rakyat (Sila Ke-4): Indonesia mengadopsi demokrasi Pancasila, yang menekankan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan.
• Keadilan Sosial (Sila Ke-5): Meskipun demokrasi memberikan ruang bagi aspirasi masyarakat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang signifikan masih menjadi tantangan.
2. Kesesuaian dengan UUD NRI 1945
• UUD 1945 mengatur bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang berlandaskan hukum (Pasal 1 ayat 3).
3. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia
• Kebebasan Berpendapat dan Pers: Secara umum, kebebasan berpendapat dijamin. Namun, terdapat beberapa kasus kriminalisasi aktivis, pembatasan kebebasan pers, dan penggunaan UU ITE untuk menekan kritik, yang dianggap bertentangan dengan prinsip HAM.
• Perlindungan Minoritas: Masih ada laporan diskriminasi terhadap kelompok agama, etnis, atau gender tertentu, yang menunjukkan tantangan dalam menjunjung nilai-nilai HAM secara universal.
4). Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban:
Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi menjalankan agenda pribadi,Ketidakcocokan antara agenda politik anggota parlemen dan kepentingan masyarakat dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Anggota parlemen seharusnya menjadi wakil yang mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,bukan kepentingan pribadi.
5). Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban:
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama. Hal ini dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan kerugian bagi rakyat, terutama jika loyalitas rakyat dipergunakan untuk tujuan yang tidak jelas.Pada era demokrasi dewasa ini, pemimpin yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik seharusnya harus bertanggung jawab atas kebijakan yang mereka buat dan tidak boleh membiarkan kekuasaan tersebut merugikan hak-hak individu atau kelompok.
KELAS : Mandiri A
NPM : 2456041014
PRODI : Ilmu Administrasi Negara
1).Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban :
Artikel tersebut menggambarkan kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, menyoroti berbagai pelanggaran dan kemunduran dalam penegakan HAM.
Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.
Hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal:
• pertama,tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
• Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan.
• Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
• Keempat, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
• elima, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua.
• Dan keenam, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya.
Hal positif yang dapat saya diambil setelah membaca artikel tersebut adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Kesadaran Publik tentang HAM
2. Penguatan Peran Lembaga HAM
3. Perhatian pada Perlindungan Anak dan Perempuan
4. Peningkatan Kesetaraan Gender
2).
Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban:
Berikut analisis menurut saya berdasarkan berbagai aspek budaya dan tradisi lokal:
1. Musyawarah untuk Mufakat
2. Kolektivitas dan Gotong Royong
3. Nilai Keadilan Sosial
4. Kepemimpinan yang Bijaksana
5. Toleransi dan Kebhinekaan
6. Prinsip Kedaulatan Rakyat.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa sebagai berikut:
• Demokrasi Indonesia tidak memisahkan agama dari kehidupan bernegara. Sebaliknya, Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan dasar moral bagi pelaksanaan demokrasi. Hal ini mengarahkan agar kebebasan berpendapat dan keputusan politik tetap mempertimbangkan nilai-nilai etika, moral, dan keagamaan.
• Indonesia adalah negara yang plural dengan beragam agama dan kepercayaan. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa mencakup penghormatan terhadap semua keyakinan tersebut, tanpa mendominasi salah satu agama.
• Salah satu tantangan besar adalah menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dalam demokrasi dengan batasan yang ditentukan oleh norma agama. Ketegangan dapat muncul jika ada kebijakan atau tindakan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama tertentu.
3). Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban:
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini dapat dinilai dari berbagai sudut pandang. Dalam konteks prinsip Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia, berikut adalah analisisnya:
1. Sesuai dengan Pancasila
• Kedaulatan Rakyat (Sila Ke-4): Indonesia mengadopsi demokrasi Pancasila, yang menekankan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan.
• Keadilan Sosial (Sila Ke-5): Meskipun demokrasi memberikan ruang bagi aspirasi masyarakat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang signifikan masih menjadi tantangan.
2. Kesesuaian dengan UUD NRI 1945
• UUD 1945 mengatur bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang berlandaskan hukum (Pasal 1 ayat 3).
3. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia
• Kebebasan Berpendapat dan Pers: Secara umum, kebebasan berpendapat dijamin. Namun, terdapat beberapa kasus kriminalisasi aktivis, pembatasan kebebasan pers, dan penggunaan UU ITE untuk menekan kritik, yang dianggap bertentangan dengan prinsip HAM.
• Perlindungan Minoritas: Masih ada laporan diskriminasi terhadap kelompok agama, etnis, atau gender tertentu, yang menunjukkan tantangan dalam menjunjung nilai-nilai HAM secara universal.
4). Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban:
Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi menjalankan agenda pribadi,Ketidakcocokan antara agenda politik anggota parlemen dan kepentingan masyarakat dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Anggota parlemen seharusnya menjadi wakil yang mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,bukan kepentingan pribadi.
5). Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban:
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama. Hal ini dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan kerugian bagi rakyat, terutama jika loyalitas rakyat dipergunakan untuk tujuan yang tidak jelas.Pada era demokrasi dewasa ini, pemimpin yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik seharusnya harus bertanggung jawab atas kebijakan yang mereka buat dan tidak boleh membiarkan kekuasaan tersebut merugikan hak-hak individu atau kelompok.