Nama : Yeshicha Indah Cahyani
NPM : 2416041064
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
NPM : 2416041064
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Posts made by Yeshicha Indah Cahyani
Nama : Yeshicha Indah Cahyani
NPM : 2416041064
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Setelah saya baca secara keseluruhan, artikel tersebut membahas tentang penegakan HAM di Indonesia, tepatnya pada tahun 2019. Dimana pada tahun 2019 penegakan HAM di Indonesia berada di tahun yang kelam, mulai dari kemunduran akan mutu HAM, kemacetan agenda HAM, dan serangan terhadap para pembela HAM. Masalah ini ditunjukkan dengan berbagai cara seperti tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, terbatasnya kebebasan berekspresi dan beragama, mengakarnya diskriminasi berbasis gender, dan peningkatan tajam pelanggaran HAM yang berlangsung di Papua.
Namun, menurut saya sendiri yang paling masih banyak terjadi sampai sekarang adalah diskriminasi berbasis gender. Dimana masih banyak orang-orang yang menganggap rendah perempuan dan beranggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi. Padahal di era globalisasi ini, perempuan maupun laki-laki memiliki kesetaraan dan kedudukan yang sama, yang membedakan hanya kodratnya.
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah sebagai bagian dari masyarakat kita harus mengubah pola pikir kita (mindset) mengenai gender, meningkatkan kesadaran masyarakat yang membuat masyarakat paham akan kondisi dan isu-isu hak asasi manusia, serta memberikan edukasi kepada setiap individu tentang HAM dan memberikan pendidikan kepada setiap individu tentang pentingnya penegakan HAM.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab:
Demokrasi Indonesia yang berasal dari budaya adat istiadat atau budaya asli Indonesia memang sudah seharusnya diterapkan. Mengapa? Karena demokrasi yang seperti ini akan sejalan dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia. Sehingga demokrasi ini mudah diterima oleh masyarakat, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, dan dapat menjaga keragaman. Di mana hasilnya demokrasi ini dapat lebih relevan dengan masyarakat, efektif, dan berkelanjutan.
Demokrasi berketuhanan yang maha esa menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menganut agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan tanpa adanya paksaan. Di mana hal ini juga mencerminkan penerapan sila pertama Pancasila, yakni kebebasan untuk beragama dan kita harus saling menghormati antar umat beragama.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Menurut saya praktik demokrasi di Indonesia masih banyak yang tidak sesuai dengan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945. Mengapa? Karena masih banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, praktik politik yang tidak transparan dan tidak adanya keadilan sosial. Meskipun sudah banyak praktik demokrasi yang berupaya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan undang-undang Dasar 1945.
Jika dilihat secara keseluruhan praktik-praktik demokrasi yang tidak sesuai dengan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 dapat berakibat pada pelanggaran HAM. Contohnya pada saat pemilu banyak oknum yang memberikan uang kepada masyarakat dan mendorong masyarakat untuk memilihnya. Padahal sebagai masyarakat kita mempunyai kebebasan untuk berpendapat dan kebebasan memilih wakil rakyat.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Kondisi ini merupakan hal yang serius dalam praktik demokrasi. Karena sudah seharusnya wakil rakyat mementingkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat bukan malah mengatasnamakan suara rakyat untuk kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan kurangnya mekanisme akuntabilitas dan transparansi pada para anggota parlemen dan adanya pelanggaran terhadap amanat yang diberikan rakyat, sehingga dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi publik.
5. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Kekuasaan karismatik yang berasal dari tradisi maupun agama dapat menggerakkan emosi rakyat, sehingga seringkali menimbulkan tantangan bagi demokrasi dan penegakan HAM. Apalagi hal ini digunakan untuk tujuan yang tidak jelas. Di sini masyarakat seringkali mengorbankan kepentingan dan keselamatan mereka untuk kepentingan pemimpin. Di mana hal-hal ini melanggar hak asasi manusia seperti hak untuk hidup dan hak kebebasan berpendapat.
Dalam konteks demokrasi modern sudah seharusnya kekuasaan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, adanya transparansi, dan tidak adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Peningkatan pendidikan politik, peningkatan pemahaman akan pentingnya HAM, dan partisipasi yang seimbang dari masyarakat dapat menciptakan demokrasi yang sehat, terjaga, dan tidak adanya pelanggaran HAM dalam praktik demokrasi.
NPM : 2416041064
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Setelah saya baca secara keseluruhan, artikel tersebut membahas tentang penegakan HAM di Indonesia, tepatnya pada tahun 2019. Dimana pada tahun 2019 penegakan HAM di Indonesia berada di tahun yang kelam, mulai dari kemunduran akan mutu HAM, kemacetan agenda HAM, dan serangan terhadap para pembela HAM. Masalah ini ditunjukkan dengan berbagai cara seperti tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, terbatasnya kebebasan berekspresi dan beragama, mengakarnya diskriminasi berbasis gender, dan peningkatan tajam pelanggaran HAM yang berlangsung di Papua.
Namun, menurut saya sendiri yang paling masih banyak terjadi sampai sekarang adalah diskriminasi berbasis gender. Dimana masih banyak orang-orang yang menganggap rendah perempuan dan beranggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi. Padahal di era globalisasi ini, perempuan maupun laki-laki memiliki kesetaraan dan kedudukan yang sama, yang membedakan hanya kodratnya.
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah sebagai bagian dari masyarakat kita harus mengubah pola pikir kita (mindset) mengenai gender, meningkatkan kesadaran masyarakat yang membuat masyarakat paham akan kondisi dan isu-isu hak asasi manusia, serta memberikan edukasi kepada setiap individu tentang HAM dan memberikan pendidikan kepada setiap individu tentang pentingnya penegakan HAM.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab:
Demokrasi Indonesia yang berasal dari budaya adat istiadat atau budaya asli Indonesia memang sudah seharusnya diterapkan. Mengapa? Karena demokrasi yang seperti ini akan sejalan dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia. Sehingga demokrasi ini mudah diterima oleh masyarakat, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, dan dapat menjaga keragaman. Di mana hasilnya demokrasi ini dapat lebih relevan dengan masyarakat, efektif, dan berkelanjutan.
Demokrasi berketuhanan yang maha esa menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menganut agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan tanpa adanya paksaan. Di mana hal ini juga mencerminkan penerapan sila pertama Pancasila, yakni kebebasan untuk beragama dan kita harus saling menghormati antar umat beragama.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Menurut saya praktik demokrasi di Indonesia masih banyak yang tidak sesuai dengan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945. Mengapa? Karena masih banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, praktik politik yang tidak transparan dan tidak adanya keadilan sosial. Meskipun sudah banyak praktik demokrasi yang berupaya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan undang-undang Dasar 1945.
Jika dilihat secara keseluruhan praktik-praktik demokrasi yang tidak sesuai dengan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 dapat berakibat pada pelanggaran HAM. Contohnya pada saat pemilu banyak oknum yang memberikan uang kepada masyarakat dan mendorong masyarakat untuk memilihnya. Padahal sebagai masyarakat kita mempunyai kebebasan untuk berpendapat dan kebebasan memilih wakil rakyat.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Kondisi ini merupakan hal yang serius dalam praktik demokrasi. Karena sudah seharusnya wakil rakyat mementingkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat bukan malah mengatasnamakan suara rakyat untuk kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan kurangnya mekanisme akuntabilitas dan transparansi pada para anggota parlemen dan adanya pelanggaran terhadap amanat yang diberikan rakyat, sehingga dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi publik.
5. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Kekuasaan karismatik yang berasal dari tradisi maupun agama dapat menggerakkan emosi rakyat, sehingga seringkali menimbulkan tantangan bagi demokrasi dan penegakan HAM. Apalagi hal ini digunakan untuk tujuan yang tidak jelas. Di sini masyarakat seringkali mengorbankan kepentingan dan keselamatan mereka untuk kepentingan pemimpin. Di mana hal-hal ini melanggar hak asasi manusia seperti hak untuk hidup dan hak kebebasan berpendapat.
Dalam konteks demokrasi modern sudah seharusnya kekuasaan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, adanya transparansi, dan tidak adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Peningkatan pendidikan politik, peningkatan pemahaman akan pentingnya HAM, dan partisipasi yang seimbang dari masyarakat dapat menciptakan demokrasi yang sehat, terjaga, dan tidak adanya pelanggaran HAM dalam praktik demokrasi.
Nama : Yeshicha Indah Cahyani
NPM : 2416041064
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
NPM : 2416041064
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Nama : Yeshicha Indah Cahyani
NPM : 2416041064
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
NPM : 2416041064
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Nama : Yeshicha Indah Cahyani
NPM : 2416041064
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Setelah saya baca secara keseluruhan, artikel tersebut membahas tentang penegakan HAM di Indonesia, tepatnya pada tahun 2019. Dimana pada tahun 2019 penegakan HAM di Indonesia berada di tahun yang kelam, mulai dari kemunduran akan mutu HAM, kemacetan agenda HAM, dan serangan terhadap para pembela HAM. Masalah ini ditunjukkan dengan berbagai cara seperti tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, terbatasnya kebebasan berekspresi dan beragama, mengakarnya diskriminasi berbasis gender, dan peningkatan tajam pelanggaran HAM yang berlangsung di Papua.
Namun, menurut saya sendiri yang paling masih banyak terjadi sampai sekarang adalah diskriminasi berbasis gender. Dimana masih banyak orang-orang yang menganggap rendah perempuan dan beranggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi. Padahal di era globalisasi ini, perempuan maupun laki-laki memiliki kesetaraan dan kedudukan yang sama, yang membedakan hanya kodratnya.
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah sebagai bagian dari masyarakat kita harus mengubah pola pikir kita (mindset) mengenai gender, meningkatkan kesadaran masyarakat yang membuat masyarakat paham akan kondisi dan isu-isu hak asasi manusia, serta memberikan edukasi kepada setiap individu tentang HAM dan memberikan pendidikan kepada setiap individu tentang pentingnya penegakan HAM.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab:
Demokrasi Indonesia yang berasal dari budaya adat istiadat atau budaya asli Indonesia memang sudah seharusnya diterapkan. Mengapa? Karena demokrasi yang seperti ini akan sejalan dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia. Sehingga demokrasi ini mudah diterima oleh masyarakat, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, dan dapat menjaga keragaman. Di mana hasilnya demokrasi ini dapat lebih relevan dengan masyarakat, efektif, dan berkelanjutan.
Demokrasi berketuhanan yang maha esa menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menganut agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan tanpa adanya paksaan. Di mana hal ini juga mencerminkan penerapan sila pertama Pancasila, yakni kebebasan untuk beragama dan kita harus saling menghormati antar umat beragama.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Menurut saya praktik demokrasi di Indonesia masih banyak yang tidak sesuai dengan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945. Mengapa? Karena masih banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, praktik politik yang tidak transparan dan tidak adanya keadilan sosial. Meskipun sudah banyak praktik demokrasi yang berupaya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan undang-undang Dasar 1945.
Jika dilihat secara keseluruhan praktik-praktik demokrasi yang tidak sesuai dengan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 dapat berakibat pada pelanggaran HAM. Contohnya pada saat pemilu banyak oknum yang memberikan uang kepada masyarakat dan mendorong masyarakat untuk memilihnya. Padahal sebagai masyarakat kita mempunyai kebebasan untuk berpendapat dan kebebasan memilih wakil rakyat.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Kondisi ini merupakan hal yang serius dalam praktik demokrasi. Karena sudah seharusnya wakil rakyat mementingkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat bukan malah mengatasnamakan suara rakyat untuk kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan kurangnya mekanisme akuntabilitas dan transparansi pada para anggota parlemen dan adanya pelanggaran terhadap amanat yang diberikan rakyat, sehingga dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi publik.
5. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Kekuasaan karismatik yang berasal dari tradisi maupun agama dapat menggerakkan emosi rakyat, sehingga seringkali menimbulkan tantangan bagi demokrasi dan penegakan HAM. Apalagi hal ini digunakan untuk tujuan yang tidak jelas. Di sini masyarakat seringkali mengorbankan kepentingan dan keselamatan mereka untuk kepentingan pemimpin. Di mana hal-hal ini melanggar hak asasi manusia seperti hak untuk hidup dan hak kebebasan berpendapat.
Dalam konteks demokrasi modern sudah seharusnya kekuasaan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, adanya transparansi, dan tidak adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Peningkatan pendidikan politik, peningkatan pemahaman akan pentingnya HAM, dan partisipasi yang seimbang dari masyarakat dapat menciptakan demokrasi yang sehat, terjaga, dan tidak adanya pelanggaran HAM dalam praktik demokrasi.
NPM : 2416041064
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Setelah saya baca secara keseluruhan, artikel tersebut membahas tentang penegakan HAM di Indonesia, tepatnya pada tahun 2019. Dimana pada tahun 2019 penegakan HAM di Indonesia berada di tahun yang kelam, mulai dari kemunduran akan mutu HAM, kemacetan agenda HAM, dan serangan terhadap para pembela HAM. Masalah ini ditunjukkan dengan berbagai cara seperti tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, terbatasnya kebebasan berekspresi dan beragama, mengakarnya diskriminasi berbasis gender, dan peningkatan tajam pelanggaran HAM yang berlangsung di Papua.
Namun, menurut saya sendiri yang paling masih banyak terjadi sampai sekarang adalah diskriminasi berbasis gender. Dimana masih banyak orang-orang yang menganggap rendah perempuan dan beranggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi. Padahal di era globalisasi ini, perempuan maupun laki-laki memiliki kesetaraan dan kedudukan yang sama, yang membedakan hanya kodratnya.
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah sebagai bagian dari masyarakat kita harus mengubah pola pikir kita (mindset) mengenai gender, meningkatkan kesadaran masyarakat yang membuat masyarakat paham akan kondisi dan isu-isu hak asasi manusia, serta memberikan edukasi kepada setiap individu tentang HAM dan memberikan pendidikan kepada setiap individu tentang pentingnya penegakan HAM.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab:
Demokrasi Indonesia yang berasal dari budaya adat istiadat atau budaya asli Indonesia memang sudah seharusnya diterapkan. Mengapa? Karena demokrasi yang seperti ini akan sejalan dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia. Sehingga demokrasi ini mudah diterima oleh masyarakat, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, dan dapat menjaga keragaman. Di mana hasilnya demokrasi ini dapat lebih relevan dengan masyarakat, efektif, dan berkelanjutan.
Demokrasi berketuhanan yang maha esa menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menganut agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan tanpa adanya paksaan. Di mana hal ini juga mencerminkan penerapan sila pertama Pancasila, yakni kebebasan untuk beragama dan kita harus saling menghormati antar umat beragama.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Menurut saya praktik demokrasi di Indonesia masih banyak yang tidak sesuai dengan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945. Mengapa? Karena masih banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, praktik politik yang tidak transparan dan tidak adanya keadilan sosial. Meskipun sudah banyak praktik demokrasi yang berupaya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan undang-undang Dasar 1945.
Jika dilihat secara keseluruhan praktik-praktik demokrasi yang tidak sesuai dengan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 dapat berakibat pada pelanggaran HAM. Contohnya pada saat pemilu banyak oknum yang memberikan uang kepada masyarakat dan mendorong masyarakat untuk memilihnya. Padahal sebagai masyarakat kita mempunyai kebebasan untuk berpendapat dan kebebasan memilih wakil rakyat.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Kondisi ini merupakan hal yang serius dalam praktik demokrasi. Karena sudah seharusnya wakil rakyat mementingkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat bukan malah mengatasnamakan suara rakyat untuk kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan kurangnya mekanisme akuntabilitas dan transparansi pada para anggota parlemen dan adanya pelanggaran terhadap amanat yang diberikan rakyat, sehingga dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi publik.
5. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Kekuasaan karismatik yang berasal dari tradisi maupun agama dapat menggerakkan emosi rakyat, sehingga seringkali menimbulkan tantangan bagi demokrasi dan penegakan HAM. Apalagi hal ini digunakan untuk tujuan yang tidak jelas. Di sini masyarakat seringkali mengorbankan kepentingan dan keselamatan mereka untuk kepentingan pemimpin. Di mana hal-hal ini melanggar hak asasi manusia seperti hak untuk hidup dan hak kebebasan berpendapat.
Dalam konteks demokrasi modern sudah seharusnya kekuasaan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, adanya transparansi, dan tidak adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Peningkatan pendidikan politik, peningkatan pemahaman akan pentingnya HAM, dan partisipasi yang seimbang dari masyarakat dapat menciptakan demokrasi yang sehat, terjaga, dan tidak adanya pelanggaran HAM dalam praktik demokrasi.