Nama : Aisyah Sathrani Meiva
NPM : 2416041018
Kelas : REG A
Prodi : Ilmu Adm. Negara

Izin menjawab pak, hingga beberapa waktu setelah undang-undang baru, etnis Tionghoa ini sering mengalami diskriminasi, penolakan, dan perjuangan untuk memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, termasuk hak untuk berpolitik. Pada tahun 2015, pelantikan Basuki Tjahaja, juga dikenal sebagai Ahok, sebagai gubernur DKI Jakarta, membuka jalan bagi etnis Tionghoa untuk berpolitik.

Selama masa kepemimpinan Ahok, diharapkan pola kepemimpinan yang ideal, yaitu kepemimpinan yang tegas, cerdas, humanis, berpihak pada rakyat, dan mempertahankan nilai-nilai Indonesiaan. Namun, dalam praktiknya, Ahok dikritik karena terlalu keras, blak-blakan, dan otoriter, bahkan sampai menghujat bawahannya. Gaya seperti ini sangat berbeda dari yang diharapkan, menuai pro dan kontra.

Puncaknya terjadi ketika Ahok melakukan penistaan agama terhadap umat Islam pada tahun 2016. Jutaan orang menghujatnya dan melakukan demo. Untuk meredam kemarahan umat Islam, bahkan Presiden Jokowi harus memastikan bahwa berbagai kebijakan dan tindakan diambil. Meskipun Ahok menghadapi banyak tantangan pada saat itu, menjadi pemimpin bukanlah hal yang mudah. Pemimpin memiliki sifat yang berbeda-beda, tetapi yang terbaik adalah yang tegas dan baik. Pemimpin harus berpikiran rasional dan bertanggung jawab untuk menanggung konsekuensi dari keputusan yang dibuat dan tindakan yang diambil.

Meskipun gaya kepemimpinan Ahok sangat dibutuhkan di Indonesia, ia mendapat tanggapan yang negatif dan berdampak buruk pada kemajuan demokrasi negara itu, yang berpusat pada toleransi dan kebersamaan.

Nama : Aisyah Sathrani Meiva
NPM : 2416041018
Kelas : REG A
Prodi : Ilmu Adm. Negara

Izin menjawab pak, menurut analisis saya tentang video di atas, hukum adalah alat yang digunakan untuk mengatur dan menata negara dan masyarakatnya. Hukum selalu menghasilkan perubahan baru dalam bagaimana diterapkan.

Selama periode 1800-an ke bawah, masyarakat zaman dahulu juga diatur oleh hukum, tetapi dengan hukum alam yang sederhana. Kehidupan masyarakat modern saat ini membutuhkan struktur hukum yang kuat. Hukum modern menjadi peraturan sosial untuk mencapai kepentingan penting dalam modernisasi yang semakin kompleks. Seperti yang dinyatakan dalam UUD 1945, Republik Indonesia adalah negara hukum yang selalu berusaha mengalahkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan internasional. Untuk tujuan ini, Indonesia sendiri membutuhkan hukum yang dapat menjadi tempat yang nyaman untuk memberi keadilan kepada rakyatnya, dan jika hukumnya tidak tegas, koruptor akan menjadi sarang kriminalitas.

Reformasi 1898 membuka lembaran baru dalam sistem hukum Indonesia. Demokratisasi dan desentralisasi adalah dua slogan yang digunakan untuk reformasi. Lembaga pembangunan masyarakat madani dan lembaga pengawasan seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan hukum dan memastikan bahwa penegakan hukum transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penegakkan hukum dapat memastikan keadilan, menghilangkan korupsi, dan membangun negara yang demokratis di Indonesia.

Nama : Aisyah Sathrani Meiva
NPM : 2416041018
Kelas : REG A
Prodi : Ilmu Adm. Negara

Nama : Aisyah Sathrani Meiva
NPM : 2416041018
Kelas : REG A
Prodi : Ilmu Adm. Negara

Nama : Aisyah Sathrani Meiva
NPM : 2416041018
Kelas : REG A
Prodi : Ilmu Adm. Negara

Izin menjawab, Supremasi hukum adalah prinsip yang menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi dalam mengatur negara dan masyarakat, serta menjamin bahwa semua pihak, baik pemerintah maupun warga negara, tunduk pada hukum yang berlaku. Ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, menciptakan keadilan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Di bawah supremasi hukum, hukum harus diterapkan secara adil dan konsisten, sehingga tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, dan setiap pelanggaran harus dikenakan sanksi yang setimpal sesuai proses hukum yang berlaku.