Posts made by Feyza Alfarizi 2416041060

MKU PKn Adminitrasi Negara 2024 -> FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

by Feyza Alfarizi 2416041060 -
NAMA: FEYZA ALFARIZI
NPM: 2416041060
KELAS:REGULER B
PRODI:ILMU ADMINISTRASI NEGARA

A. Isi Artikel dan Analisis Penegakan Hak Asasi Manusia
Artikel ini menggambarkan kondisi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang dinilai memprihatinkan, dengan berbagai pelanggaran seperti serangan terhadap pembela HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi berbasis gender. Meski situasi tersebut tampak suram, terdapat optimisme yang muncul melalui gerakan masyarakat serta langkah-langkah reformasi yang dilakukan pemerintah. Salah satu sisi positif dari artikel ini adalah pengakuan terhadap berbagai upaya untuk meningkatkan kondisi HAM, seperti ratifikasi perjanjian internasional dan kebangkitan gerakan mahasiswa sebagai bentuk kontrol sosial. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun ada tantangan besar, masih ada upaya nyata untuk memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia.  

B. Analisis Demokrasi Indonesia dari Nilai-nilai Adat Istiadat
Demokrasi di Indonesia idealnya mengadopsi nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal, seperti musyawarah dan mufakat, yang menjadi prinsip dasar dalam banyak budaya di Indonesia. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi yang menekankan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, demokrasi yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menyoroti pentingnya aspek spiritual dalam kehidupan bernegara. Prinsip ini mendorong masyarakat untuk saling menghormati, bekerja sama, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Namun, dalam praktiknya, nilai-nilai ini sering diabaikan, dan demokrasi justru didominasi oleh kepentingan politik tertentu.  

C. Praktik Demokrasi Indonesia dan Pancasila
Demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan besar, meskipun Pancasila dan UUD NRI 1945 menyediakan kerangka hukum yang jelas. Implementasi prinsip-prinsip tersebut sering kali tidak sesuai, dengan kebijakan yang kurang mencerminkan aspirasi masyarakat dan terkadang mengabaikan nilai-nilai HAM. Contohnya, pembatasan kebebasan berekspresi dan tindakan represif terhadap aktivis menunjukkan bahwa masih terjadi pelanggaran HAM. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih serius untuk memastikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia benar-benar menghormati nilai-nilai Pancasila dan HAM.  

D. Sikap Terhadap Anggota Parlemen

Saya merasa prihatin dengan realitas di mana anggota parlemen sering mengatasnamakan rakyat tetapi lebih fokus pada agenda politik pribadi atau partai mereka. Hal ini menciptakan kesenjangan antara wakil rakyat dan konstituen, sehingga suara masyarakat sering kali terabaikan. Anggota parlemen seharusnya menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Ketika mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dapat menurun, yang pada akhirnya mengurangi partisipasi politik. Oleh sebab itu, anggota parlemen perlu mendengarkan dan benar-benar mewakili kepentingan rakyat, bukan sekadar agenda politik mereka sendiri.  

E. Pendapat tentang Kekuasaan Kharismatik
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama memiliki dua sisi. Di satu sisi, pemimpin dengan kekuasaan ini dapat menginspirasi dan memotivasi masyarakat. Namun, di sisi lain, jika kekuasaan tersebut digunakan untuk memanipulasi loyalitas dan emosi masyarakat tanpa memperhatikan kepentingan mereka, hal ini bisa berbahaya. Penyalahgunaan loyalitas rakyat dapat mengarah pada pelanggaran HAM. Dalam konteks demokrasi, kekuasaan harus dijalankan secara transparan dan akuntabel, dengan menjadikan HAM sebagai pijakan utama. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin kharismatik.

MKU PKn Adminitrasi Negara 2024 -> FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS

by Feyza Alfarizi 2416041060 -
NAMA: Feyza Alfarizi
NPM: 2416041060
KELAS: REGULER B
PRODI: ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Artikel tentang konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste menyoroti kompleksitas isu yang memerlukan perhatian serius, terutama dalam menangani konflik akibat kesalahpahaman dan perbedaan pandangan terkait batas wilayah. Hal positif yang dapat diambil adalah pentingnya dialog dan kerjasama antarnegara dalam menyelesaikan masalah secara damai, melibatkan semua pihak untuk mencegah konflik serupa di masa depan. Tanpa konsepsi wawasan nusantara, Indonesia berisiko menghadapi perpecahan masyarakat berdasarkan etnis atau budaya, meningkatnya ketidakstabilan politik, dan pengabaian wilayah perbatasan, yang dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi. Konsepsi wawasan nusantara menjadi kunci dalam mencegah konflik, dengan memperkuat identitas nasional, mendorong toleransi, meningkatkan dialog antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan pembangunan merata di seluruh wilayah. Pendidikan tentang wawasan nusantara juga penting untuk membangun kesadaran akan persatuan dan toleransi, sehingga konflik dapat diminimalisir, menciptakan stabilitas, serta memperkuat harmoni sosial di Indonesia.