Posts made by Salsa Bila Azzahra_2416041047

MKU PKn Adminitrasi Negara 2024 -> FORUM JAWABAN ANALISIS JURNAL

by Salsa Bila Azzahra_2416041047 -
NAMA : SALSA BILA AZZAHRA
NPM : 2416041047
KELAS : REGULER B
PRODI : ADM NEGARA

analisis saya tehadap jurnaal adalah
membahas isu penegakan hukum dan perlindungan negara terkait dengan kasus penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mantan Gubernur DKI Jakarta. melakukan analisis kritis terhadap keputusan hukum yang diambil, serta respons masyarakat dan negara terhadap situasi tersebut.

2. Pendekatan Analisis
menggunakan pendekatan analisis hukum dan sosial, mengeksplorasi bagaimana hukum di Indonesia dapat berfungsi dalam konteks kebebasan beragama dan perlindungan hak-hak individu. merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 untuk menekankan bahwa setiap warga negara memiliki posisi yang sama di depan hukum.

3. Konteks Sosial dan Politik
memberikan konteks sejarah mengenai diskriminasi yang dialami oleh komunitas Tionghoa di Indonesia, serta bagaimana Ahok, sebagai seorang tokoh dari etnis tersebut, menjadi simbol perubahan. jurnal mencatat bahwa kepemimpinan Ahok yang tegas dan transparan telah menarik dukungan publik, meskipun juga menghadapi tantangan besar.

4. Kasus Penistaan Agama
jurnal trsbt menjelaskan bahwa kasus penistaan agama yang dialami Ahok bukanlah hanya soal hukum, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial yang lebih luas. Demonstrasi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Muslim menuntut keadilan menunjukkan adanya ketegangan antara hukum dan nilai-nilai agama menekankan bahwa keputusan hukum harus tetap berlandaskan pada asas keadilan, bukan tekanan publik.

5. Perlindungan Hukum
Dalam bagian mengenai perlindungan hukum, kemuadian merujuk pada teori-teori perlindungan hukum, menyoroti pentingnya tindakan preventif dan represif dalam menjaga ketertiban umum dan berpendapat bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi semua warganya dari ketidakadilan, termasuk Ahok yang menjadi sasaran kritik.

Kesimpulan
saya menyimpulkan bahwa penegakan hukum di Indonesia harus berupaya mencapai keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan individu.

MKU PKn Adminitrasi Negara 2024 -> FORUM JAWABAN ANALISIS VIDEO

by Salsa Bila Azzahra_2416041047 -
NAMA : SALSA BILA AZZAHRA
NPM : 2416041047
KELAS : REGULER B
PRODI : ADM NEGARA

poin kunci mengenai pengembangan blended learning dalam konteks pendidikan hukum dan sistem hukum di Indonesia.

1. Pengembangan Blended Learning dalam Pendidikan Hukum
Blended learning, yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan online, menawarkan fleksibilitas yang signifikan dalam pendidikan hukum. Model ini memungkinkan mahasiswa untuk
Akses Materi Secara Efisien: Mahasiswa dapat mengakses bahan ajar kapan saja dan di mana saja, yang sangat membantu dalam memahami konsep-konsep hukum yang kompleks.
Interaksi yang Lebih Baik: Dengan adanya platform online, diskusi dan kolaborasi antara mahasiswa dan dosen dapat berlangsung lebih dinamis, meskipun dalam format jarak jauh.
Praktik Hukum: Simulasi kasus hukum dan role-playing dapat dilakukan secara virtual, memungkinkan mahasiswa untuk mengasah keterampilan praktis mereka.
2. Peran Hukum dalam Masyarakat Modern
Hukum modern berfungsi sebagai kerangka untuk mengatur perilaku sosial dan menjamin keadilan. Dalam konteks Indonesia, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai
Pendorong Pembangunan: Hukum yang efektif dapat mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.
Pencipta Keadilan Sosial: Hukum perlu menjawab tantangan ketidakadilan dan memberikan perlindungan bagi kelompok yang rentan.
3. Reformasi Hukum dan Partisipasi Masyarakat
Reformasi hukum yang dimulai pada 1998 telah membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengawasan hukum. Beberapa poin penting dalam hal ini adalah
Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat: Organisasi seperti Polish Watch dan Mappi memainkan peran penting dalam memantau dan mengevaluasi penegakan hukum, memastikan bahwa hukum diimplementasikan secara adil.
Keterbukaan dan Akuntabilitas: Reformasi telah mendorong transparansi dalam proses hukum, memberikan masyarakat akses untuk mengetahui dan memahami sistem hukum.
4. Tantangan Penegakan Hukum
Walaupun banyak kemajuan telah dicapai, masih terdapat berbagai tantangan dalam penegakan hukum, seperti Kurangnya Pemahaman Hukum: Banyak masyarakat yang masih kurang memahami hak dan kewajiban mereka, yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan hukum.
Korupsi dan Penyalahgunaan Kewenangan: Penegakan hukum yang tidak konsisten dan korupsi masih menjadi masalah serius yang perlu diatasi.
5. Pentingnya Pendidikan Hukum yang Berkualitas
Pendidikan hukum yang berkualitas sangat penting untuk menciptakan profesional hukum yang kompeten. Ini harus mencakup
Pengajaran Etika dan Tanggung Jawab Profesional: Mahasiswa perlu dibekali dengan moralitas dan etika dalam praktik hukum.
Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran: Penggunaan teknologi dalam pembelajaran hukum harus diperkuat untuk menciptakan lulusan yang siap menghadapi tantangan di dunia nyata.
Kesimpulan
Pengembangan blended learning dalam pendidikan hukum di Indonesia merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penegakan hukum. Dengan memanfaatkan teknologi dan mendorong partisipasi masyarakat, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat lebih transparan, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keterpaduan antara pendidikan, hukum, dan keterlibatan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan negara hukum yang efektif dan berkeadilan