Posts made by Salsa Bila Azzahra_2416041047

NAMA : SALSA BILA AZZAHRA
NPM : 2416041047
KELAS : REG B

Geopolitik Indonesia
Hakikat konsep geopolitik

Geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakan dikaitkan dengan masalah-masalah geopolitik wilayah atau tempat suatu bangsa.
Macam-macam Teori geopolitik 1.Teori Geopolitik Frederich ratzel 2.Teori Geopolitik Rudolf Kjellen 3.Teori Geopolitik Karl Haushofer 4.Teori Geopolitik Halford Mackinder 5.Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan 6.Teori Geopolitik Guilio Douhet William Mitchel,Seversky,Dan JFC Fuller. Konsep Geopolitik Indonesia Teori Geopolitik bangsa Indonesia menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia.Teori geopolitik diperkenalkan pertama kali oleh Ir.Soekarno pada sidang BPUPKI Juni 1945. Prinsip Geopolitik Indonesia tidak mementingkan dalam hal wilayah,tetapi lebih kepada membangun kesatuan bangsa dalam satu wilayah.Konsep wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia wawasan nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD negara Republik Indonesia hakikat dari wawasan nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia.Cara pandang bangsa Indonesia yang pertama yaitu mewujudkan kepulauan nusantara sebagai suatu kebangsaan politik kedua mewujudkan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi 3 mewujudkan kepulauan nusantara sebagai salah satu kesatuan sosial budaya 4 mewujudkan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. Konsep NKRI dicantumkan dalam pasal 1 ayat 1 UUD negara RI tahun 1945 yang isinya negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia kesatuan wilayah Indonesia mencakup satu kesatuan politik 2 kesatuan hukum 3 kesatuan sosial dan budaya 4 kesatuan pertahanan dan keamanan.Kesimpulan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau yang terletak diantara samudra Pasifik dan samudra Hindia serta diantara benua Asia dan Australia.Keunggulan negara Indonesia yaitu 1 jumlah dan potensi penduduknya cukup besar 2 memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya sosial budaya 3 letak wilayah yang strategis dan masih banyak lagi.
NAMA : SALSA BILA AZZAHRA
NPM :2416041047
KELAS : REG B

1. artikel tentang konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste memberikan wawasan penting mengenai dinamika sosial dan politik antara kedua negara. Tanggapan saya adalah bahwa artikel ini menekankan perlunya dialog dan penyelesaian diplomatik untuk mengatasi masalah batas dan interpretasi zona netral. Hal positif yang dapat diambil adalah kesadaran akan akar masalah, termasuk sejarah hubungan dan sentimen antarwarga, serta pentingnya pembangunan yang inklusif. Selain itu, artikel menggarisbawahi peran komunitas dalam resolusi konflik, menunjukkan bahwa kerjasama antarwarga dapat menjadi langkah awal menuju perdamaian yang berkelanjutan
2. Jika Indonesia tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara, wilayah dan bangsa ini berpotensi menghadapi berbagai masalah serius. Pertama, tanpa wawasan yang jelas tentang identitas dan kesatuan bangsa, akan muncul fragmentasi di antara daerah-daerah, yang dapat memicu konflik antar kelompok etnis dan budaya. Kedua, kurangnya pemahaman tentang pentingnya integrasi wilayah dapat mengakibatkan pengabaian terhadap masalah perbatasan, seperti yang terlihat dalam konflik dengan Timor Leste, sehingga meningkatkan ketegangan dan ketidakstabilan. Ketiga, tanpa wawasan nusantara, pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan regional mungkin tidak berkelanjutan, menyebabkan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Secara keseluruhan, konsepsi wawasan nusantara sangat penting untuk menjaga persatuan, stabilitas, dan kesejahteraan seluruh bangsa.
3. konsepsi wawasan nusantara berperan penting dalam mencegah timbulnya konflik seperti yang terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste dengan mengedepankan pemahaman tentang kesatuan dan identitas bangsa yang inklusif. Dengan menekankan pentingnya integrasi wilayah, wawasan ini mendorong dialog dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat di daerah perbatasan, sehingga isu-isu delimitasi dan pengelolaan sumber daya dapat diatasi secara konstruktif. Selain itu, wawasan nusantara mempromosikan penghargaan terhadap keragaman budaya dan sejarah, yang membantu meredakan sentimen negatif antarwarga. Dengan pendekatan yang berbasis pada persatuan dan kolaborasi, konsepsi ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan harmonis, serta mengurangi potensi konflik di masa depan.
NAMA : SALSA BILA AZZAHRA
NPM : 2416041047
KELAS : REG B

1. Artikel "Awan Gelap untuk HAM di Indonesia" mengungkapkan tantangan serius dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia pada tahun 2019, termasuk pelanggaran oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi berbasis gender, serta situasi kritis di Papua. Meskipun demikian, terdapat harapan melalui langkah-langkah reformasi yang diambil pemerintah dan kembalinya pergerakan masyarakat sipil yang aktif. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya HAM dan komitmen untuk perubahan, meskipun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia secara efektif.

2. Demokrasi Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat yang kaya akan keragaman dan musyawarah, di mana keputusan diambil secara kolektif dan mengutamakan kepentingan bersama. Prinsip "Ketuhanan yang Maha Esa" dalam Pancasila menggarisbawahi pentingnya spiritualitas dan nilai-nilai moral dalam kehidupan berbangsa, yang seharusnya menjadi fondasi bagi demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi ketidakselarasan antara prinsip ini dan realitas politik, di mana kepentingan individu atau kelompok tertentu lebih diutamakan. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan spiritual dalam praktik demokrasi untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dan keadilan sosial terjamin bagi seluruh warga negara.

3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam kesesuaian dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun terdapat mekanisme pemilihan umum yang demokratis, banyak isu seperti pembatasan kebebasan berpendapat, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia yang masih terjadi. Selain itu, implementasi prinsip-prinsip Pancasila sering kali terabaikan, terutama dalam konteks partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah. Meskipun ada upaya untuk memperkuat perlindungan HAM, realitas politik menunjukkan bahwa kepentingan kelompok tertentu kadang mengalahkan aspirasi masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia.

4. Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat sangat memprihatinkan dan mencerminkan krisis kepercayaan dalam sistem demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian wakil rakyat tidak menjalankan amanah dengan baik, mengabaikan tanggung jawab mereka untuk mewakili aspirasi dan kebutuhan konstituen. Sikap ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga melemahkan legitimasi lembaga legislatif dan memperburuk ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk aktif mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari para wakil mereka, serta mendorong transparansi dan integritas dalam pengambilan keputusan politik agar demokrasi dapat berfungsi secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik, baik yang berakar dari tradisi maupun agama, sering kali memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk mencapai tujuan politik yang tidak jelas, yang dapat mengarah pada manipulasi dan eksploitasi. Ketika loyalitas ini digunakan untuk memobilisasi massa tanpa mempertimbangkan hak dan kesejahteraan individu, hal ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, di mana partisipasi masyarakat seharusnya menjadi landasan, tindakan semacam ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakpuasan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk kritis dan sadar akan potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta mendorong dialog yang menghormati hak asasi manusia dan memastikan bahwa kebijakan publik tidak mengorbankan kepentingan individu demi ambisi kelompok tertentu