NAMA : Nanda Dwi Fadhilla
NPM : 2416041038
KELAS : Regular B
PRODI : Ilmu Administrasi Negara
NPM : 2416041038
KELAS : Regular B
PRODI : Ilmu Administrasi Negara
Posts made by Nanda Dwi Fadhilla
NAMA : Nanda Dwi Fadhilla
NPM : 2416041038
KELAS : Regular B
PRODI : Ilmu Administrasi Negara
1. Bagaimana isi artikel tersebut? Hal positif apa yang didapatkan?
Isi artikel tersebut menjelaskan bahwa HAM (Hak Asasi Manusia) di Negara Indonesia yang semakin buruk, terlebih ditahun 2019. HAM di Indonesia dilepasliarkan dan mengalami pemberhentian sehingga pelanggaran oleh aparat semakin banyak dan tidak ditindak lanjuti serta bersembunyi dibalik kekuasaannya. Pemerintah juga dianggap kurang adil dalam pemulihan serta kurang gesit dalam pengungapan kebenaran. Pemerintah harus melakukan langkah-langkah reformasi seperti supremasi hukum dan peningkatan pelayanan publik. Berbagai pakar juga setuju dengan implementasi HAM di Indonesia yang tidak dijalankan baik oleh pemerintah sehinga menjadi seburuk-buruknya. Hal positif yang bisa diambil setelah membaca artikel tersebut adalah:
• Kesadaran masyarakat menjadi meningkat diatas kesadaran pemerintah
• Pembentukan lembaga penegakkan HAM
• Memberikan sosialisasi tentang kesadaran HAM serta menjadikan individu yang sadar akan pentingnya HAM
• Kerjasama internasional yang membahas tentang isu HAM
2. Berikan analisis mengenai demokrasi diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat! Serta berikan pendapat mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan Yang Masa Esa!
• Demokrasi yang diambil dari nilai adat dan budaya menunjukan bahwa banyaknya perbedaan keberagaman yang ada di Indonesia dalam penerapan prinsip demokrasi dan nilai-nilai, tetap saja masyarakat memainkan peran dalam musyawarah dan diskusi dalam pengambilan keputusan. Serta mengedepankan kepentingan bersama dan melibatkan berbagai pihak. Hal tersebut sering disebut dengan demokrasi liberatif. Demokrasi yang diambil dari nilai adat dan budaya juga memberikan ruang kepada masyarakat dalam partisipasi aktif dalam kegiatan pemerintah dengan tetap menghormati adat. Hal ini juga membatasi individu untuk tidak mengganggu kepercayaan orang lain dengan tidak mengganggunya.
• Pendapat tentang prinsip demokrasi yang berlandaskan ketuhanan yang maha esa merupakan landasan fundamental yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan. Setiap kebijakan pemerintah harus sejalan dengan moral dan etika yang berlandaskan nilai ketuhanan. Demokrasi ini juga harus memiliki prinsip bahwa individu harus menghormati perbedaan keyakinan sehingga terciptanya keadaan yang rukun, damai sehingga mendukung pelaksanaan demokrasi. Prinsip selanjutnya, masyarakat memiliki tanggungjawab dalam memilih pemerintah yang kompeten, adil dan bijaksana.
3. Apakah praktik demokrasi Indonesia saat ini sudah sejalan dengan nilai-nilai pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat sebagian besar sudah sejalan dengan nilai-nilai pancasila, UUD NRI 1945 dan HAM, salah satunya musyawarah dalam mengambil keputusan, adil dalam bertindak dan masih banyak hal lain. Tetapi disisi pelaksanaan demokrasi belum sesuai dengan pancasila, masih banyak tantangan seperti adanya perbedaan dalam pelaksanaan keadilan sosial, dan penerapan HAM. Di sisi UUD NRI 1945 ada tantangan yang dihadapi seperti korupsi, kedaulatan rakyat dan praktik transaksional. Dan tantangan dalam hal Hak Asasi Manusia yaitu, pelanggaran hak-hak oleh kelompok, intoleransi agama dsb. Oleh karena itu perlu perbaikan secara terus menerus baik dari pemerintah maupun individu agar semakin sejalan dengan nilai-nilai pancasila, UUD NRI 1945 serta HAM.
4. Sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda poitik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Kondisi dimana anggota parlemen melakukan agenda politik sendiri dan berbeda kepentingan nyata masyarakat adalah tantangan serius bagi demokrasi. Dalam hal ini masyarakat menjadi peran penting dalam memilih wakil rakyat yang tidak hanya memberikan janji-janji palsu apalagi memberikan amplop putih berisi uang. Masyarakat wajib mengedepankan penyelesaian masalah untuk kedepannya. Pemerintah juga sebaiknya membuat sistem yang lebih transparan dan akuntanbel agar masyarakat bisa mengawasi kinerja wakil rakyat. Pemerintah juga sebaiknya mendengarkan suara rakyat dan bukan malah membungkamnya, dan pemerintah bisa memberikan layanan tentang aduan masalah yang terjadi disekitar mereka yang berkaitan dengan pelayanan pemerintah.
5. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pendapat yang saya miliki mengenai hal ini yaitu, kegiatan tersebut adalah hal yang sangat salah dan berlawanan dengan HAM. Individu yang dijadikan tumbal dengan tujuan tidak jelas dalam hal politik jelas meklanggar HAM karena individu tersebut tidak diberikan kebebasan berekspresi, jika tidak siap dengan konsekuensi yang mereka hadapi maka bisa menimbulkan masalah psikologis yang terganggu serta jelas individu tersebut akan mengalami diskriminasi. Oleh karena itu pemerintah maupun masyarakat berperan penting dalam memantau dan mengontrol perilaku dan kegiatan kekuasaan oleh wakil rakyat agar tidak merugikan hak dasar individualisasi serta masyarakat luas.
NPM : 2416041038
KELAS : Regular B
PRODI : Ilmu Administrasi Negara
1. Bagaimana isi artikel tersebut? Hal positif apa yang didapatkan?
Isi artikel tersebut menjelaskan bahwa HAM (Hak Asasi Manusia) di Negara Indonesia yang semakin buruk, terlebih ditahun 2019. HAM di Indonesia dilepasliarkan dan mengalami pemberhentian sehingga pelanggaran oleh aparat semakin banyak dan tidak ditindak lanjuti serta bersembunyi dibalik kekuasaannya. Pemerintah juga dianggap kurang adil dalam pemulihan serta kurang gesit dalam pengungapan kebenaran. Pemerintah harus melakukan langkah-langkah reformasi seperti supremasi hukum dan peningkatan pelayanan publik. Berbagai pakar juga setuju dengan implementasi HAM di Indonesia yang tidak dijalankan baik oleh pemerintah sehinga menjadi seburuk-buruknya. Hal positif yang bisa diambil setelah membaca artikel tersebut adalah:
• Kesadaran masyarakat menjadi meningkat diatas kesadaran pemerintah
• Pembentukan lembaga penegakkan HAM
• Memberikan sosialisasi tentang kesadaran HAM serta menjadikan individu yang sadar akan pentingnya HAM
• Kerjasama internasional yang membahas tentang isu HAM
2. Berikan analisis mengenai demokrasi diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat! Serta berikan pendapat mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan Yang Masa Esa!
• Demokrasi yang diambil dari nilai adat dan budaya menunjukan bahwa banyaknya perbedaan keberagaman yang ada di Indonesia dalam penerapan prinsip demokrasi dan nilai-nilai, tetap saja masyarakat memainkan peran dalam musyawarah dan diskusi dalam pengambilan keputusan. Serta mengedepankan kepentingan bersama dan melibatkan berbagai pihak. Hal tersebut sering disebut dengan demokrasi liberatif. Demokrasi yang diambil dari nilai adat dan budaya juga memberikan ruang kepada masyarakat dalam partisipasi aktif dalam kegiatan pemerintah dengan tetap menghormati adat. Hal ini juga membatasi individu untuk tidak mengganggu kepercayaan orang lain dengan tidak mengganggunya.
• Pendapat tentang prinsip demokrasi yang berlandaskan ketuhanan yang maha esa merupakan landasan fundamental yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan. Setiap kebijakan pemerintah harus sejalan dengan moral dan etika yang berlandaskan nilai ketuhanan. Demokrasi ini juga harus memiliki prinsip bahwa individu harus menghormati perbedaan keyakinan sehingga terciptanya keadaan yang rukun, damai sehingga mendukung pelaksanaan demokrasi. Prinsip selanjutnya, masyarakat memiliki tanggungjawab dalam memilih pemerintah yang kompeten, adil dan bijaksana.
3. Apakah praktik demokrasi Indonesia saat ini sudah sejalan dengan nilai-nilai pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat sebagian besar sudah sejalan dengan nilai-nilai pancasila, UUD NRI 1945 dan HAM, salah satunya musyawarah dalam mengambil keputusan, adil dalam bertindak dan masih banyak hal lain. Tetapi disisi pelaksanaan demokrasi belum sesuai dengan pancasila, masih banyak tantangan seperti adanya perbedaan dalam pelaksanaan keadilan sosial, dan penerapan HAM. Di sisi UUD NRI 1945 ada tantangan yang dihadapi seperti korupsi, kedaulatan rakyat dan praktik transaksional. Dan tantangan dalam hal Hak Asasi Manusia yaitu, pelanggaran hak-hak oleh kelompok, intoleransi agama dsb. Oleh karena itu perlu perbaikan secara terus menerus baik dari pemerintah maupun individu agar semakin sejalan dengan nilai-nilai pancasila, UUD NRI 1945 serta HAM.
4. Sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda poitik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Kondisi dimana anggota parlemen melakukan agenda politik sendiri dan berbeda kepentingan nyata masyarakat adalah tantangan serius bagi demokrasi. Dalam hal ini masyarakat menjadi peran penting dalam memilih wakil rakyat yang tidak hanya memberikan janji-janji palsu apalagi memberikan amplop putih berisi uang. Masyarakat wajib mengedepankan penyelesaian masalah untuk kedepannya. Pemerintah juga sebaiknya membuat sistem yang lebih transparan dan akuntanbel agar masyarakat bisa mengawasi kinerja wakil rakyat. Pemerintah juga sebaiknya mendengarkan suara rakyat dan bukan malah membungkamnya, dan pemerintah bisa memberikan layanan tentang aduan masalah yang terjadi disekitar mereka yang berkaitan dengan pelayanan pemerintah.
5. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pendapat yang saya miliki mengenai hal ini yaitu, kegiatan tersebut adalah hal yang sangat salah dan berlawanan dengan HAM. Individu yang dijadikan tumbal dengan tujuan tidak jelas dalam hal politik jelas meklanggar HAM karena individu tersebut tidak diberikan kebebasan berekspresi, jika tidak siap dengan konsekuensi yang mereka hadapi maka bisa menimbulkan masalah psikologis yang terganggu serta jelas individu tersebut akan mengalami diskriminasi. Oleh karena itu pemerintah maupun masyarakat berperan penting dalam memantau dan mengontrol perilaku dan kegiatan kekuasaan oleh wakil rakyat agar tidak merugikan hak dasar individualisasi serta masyarakat luas.
NAMA : Nanda Dwi Fadhilla
NPM : 2416041038
KELAS : Regular B
PRODI : Ilmu Administrasi Negara
1. Bagaimana tanggapanmu mengenai isi artikel? Hal positif apa yang bisa di ambil dalam konflik tersebut?
Tanggapan mengenai masalah yang terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste, khususnya antara masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat dan Sub-distrik Passabe, telah menjadi isu masalah yang berkepanjangan. Konflik ini dipicu oleh ketidakjelasan batas wilayah yang diakibatkan oleh perbedaan klaim antara pemetaan adat dan keputusan formal pemerintah kedua negara. Faktor-faktor yang dimiliki juga menjadikan konflik menjadi semakin lama dan besar. Konflik ini juga membawa banyak dampak negatfi bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Selain banyak dampak negatif, dampak positif juga tertanam dikonflik ini. Hal positif yang dapat diambil yaitu:
• Mendorong kesadaran pemerintah untuk memperhatikan pembangunan serta masyarakat yang terkena dampak di wilayah perbatasan tersebut
• Meningkatkan kerjasama antara negara Indonesia dengan Timor Leste yang dimulai dari penyelesaian masalah
• Sadar akan pentingnya komujnikasi antar dua belah pihak
2. Apa yang akan terjadi dengan wilayah Indonesia jika tidak memiliki konsep wawasan nusantara?
Jika Indonesia tidak memiliki konsep wawasan nusantara dalam menyelesaikan masalah maka masalah yang dihadapi akan semakin besar, ekonomi Indonesia yang mengalami kerugian, keamanan nasional yang terancam akibat konflik yang semakin besar.
3. Bagaimana konsep wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti konflik komunal perbatasan indonsia-timor leste?
Konsep wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti yang telah dibahas adalah:
• Membangun kesadaran masyarakat dalam keberagaman dan persatuan di wilayah perbatasan
• Mendorong keterlibatan masyarakat dalam partisipasi pengelolaan wilayah
• Mendorong pendekatan diplomasi pemerintah dalam menyelesaikan masalah
• Mengembangkan ekonomi
• Menyediakan pendidikan hukum dan peraturan di wilayah perbatasan
NPM : 2416041038
KELAS : Regular B
PRODI : Ilmu Administrasi Negara
1. Bagaimana tanggapanmu mengenai isi artikel? Hal positif apa yang bisa di ambil dalam konflik tersebut?
Tanggapan mengenai masalah yang terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste, khususnya antara masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat dan Sub-distrik Passabe, telah menjadi isu masalah yang berkepanjangan. Konflik ini dipicu oleh ketidakjelasan batas wilayah yang diakibatkan oleh perbedaan klaim antara pemetaan adat dan keputusan formal pemerintah kedua negara. Faktor-faktor yang dimiliki juga menjadikan konflik menjadi semakin lama dan besar. Konflik ini juga membawa banyak dampak negatfi bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Selain banyak dampak negatif, dampak positif juga tertanam dikonflik ini. Hal positif yang dapat diambil yaitu:
• Mendorong kesadaran pemerintah untuk memperhatikan pembangunan serta masyarakat yang terkena dampak di wilayah perbatasan tersebut
• Meningkatkan kerjasama antara negara Indonesia dengan Timor Leste yang dimulai dari penyelesaian masalah
• Sadar akan pentingnya komujnikasi antar dua belah pihak
2. Apa yang akan terjadi dengan wilayah Indonesia jika tidak memiliki konsep wawasan nusantara?
Jika Indonesia tidak memiliki konsep wawasan nusantara dalam menyelesaikan masalah maka masalah yang dihadapi akan semakin besar, ekonomi Indonesia yang mengalami kerugian, keamanan nasional yang terancam akibat konflik yang semakin besar.
3. Bagaimana konsep wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti konflik komunal perbatasan indonsia-timor leste?
Konsep wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti yang telah dibahas adalah:
• Membangun kesadaran masyarakat dalam keberagaman dan persatuan di wilayah perbatasan
• Mendorong keterlibatan masyarakat dalam partisipasi pengelolaan wilayah
• Mendorong pendekatan diplomasi pemerintah dalam menyelesaikan masalah
• Mengembangkan ekonomi
• Menyediakan pendidikan hukum dan peraturan di wilayah perbatasan
NAMA : Nanda Dwi Fadhilla
NPM : 2416041038
KELAS : Regular B
PRODI : Ilmu Administrasi Negara
Dari video yang sudah saya analisis, bahwa indonesia memiliki konsep geopolitik. Geopolitik memiliki arti ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa. Geopolitik juga memiliki berbagai macam politik. Pada konsep geopolitik di Indonesia menjadikan pancasila sebagai ideologi nasional yang diperuntukan sebagai pertimbangan dalam menentukan sikap berpolitik pada kondisi dan kedudukan wilayah Indonesia yang mementingkan pembangunan dalam suatu wilayah.
Kehidupan bernegara dalam konsep NKRI diatur dalam pasal 1 ayat 1 UUD Negara RI 1945 dengan bunyi “Negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang berbentuk republik”. Karena menjadi kesatuan, bangsa Indonesia memiliki keunggulan yaitu jumlah dan potensi penduduknya cukup besar, memiliki keanekaragaman, serta letak wilayah yang strategis. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat yang tinggal di negara strategis ini harus menghormati sesama dengan pendapat serta kepercayaan masing-masing dan tidak menimbulkan konflik yang bisa memecah belah konsep persatuan dan kesatuan yang sudah dimiliki bangsa Indonesia.
NPM : 2416041038
KELAS : Regular B
PRODI : Ilmu Administrasi Negara
Dari video yang sudah saya analisis, bahwa indonesia memiliki konsep geopolitik. Geopolitik memiliki arti ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa. Geopolitik juga memiliki berbagai macam politik. Pada konsep geopolitik di Indonesia menjadikan pancasila sebagai ideologi nasional yang diperuntukan sebagai pertimbangan dalam menentukan sikap berpolitik pada kondisi dan kedudukan wilayah Indonesia yang mementingkan pembangunan dalam suatu wilayah.
Kehidupan bernegara dalam konsep NKRI diatur dalam pasal 1 ayat 1 UUD Negara RI 1945 dengan bunyi “Negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang berbentuk republik”. Karena menjadi kesatuan, bangsa Indonesia memiliki keunggulan yaitu jumlah dan potensi penduduknya cukup besar, memiliki keanekaragaman, serta letak wilayah yang strategis. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat yang tinggal di negara strategis ini harus menghormati sesama dengan pendapat serta kepercayaan masing-masing dan tidak menimbulkan konflik yang bisa memecah belah konsep persatuan dan kesatuan yang sudah dimiliki bangsa Indonesia.
NAMA : Nanda Dwi Fadhilla
NPM : 2416041038
KELAS : Regular B
PRODI : Ilmu Administrasi Negara
NPM : 2416041038
KELAS : Regular B
PRODI : Ilmu Administrasi Negara