Posts made by Zahra Allisa Herdinansyah (2416041016)

MKU PKn Adminitrasi Negara 2024 -> FORUM JAWABAN ANALISIS VIDEO

by Zahra Allisa Herdinansyah (2416041016) -
NAMA: ZAHRA ALLISA HERDINANSYAH
NPM: 2416041016
KELAS: REG A
PRODI: ADM NEGARA

Berikut adalah Analisis saya mengenai vidio tersebut bahwa terdapat perbedaan antara UUD pengesahan 18 Agustus 1945 dengan UUD 1945 versi yang berlaku sekarang.
UUD 1945 versi pengesahan 18 Agustus 1945 adalah konstitusi pertama Indonesia yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD ini terdiri dari 37 pasal dan merupakan hasil dari perumusan yang dilakukan oleh para pendiri bangsa Indonesia.
Sedangkan, UUD 1945 versi yang berlaku sekarang adalah hasil dari amandemen yang dilakukan pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Amandemen ini dilakukan untuk menyesuaikan UUD 1945 dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Kemudian, ada beberapa perbedaan antara UUD versi pengesahan 18 Agustus 1945 dengan UUD 1945 versi yang berlaku sekarang, di antaranya:
- Sistem pemerintahan. UUD 1945 versi pengesahan 18 Agustus 1945 menggunakan sistem presidensial, sedangkan UUD 1945 versi yang berlaku sekarang menggunakan sistem parlementer.
- Hak asasi manusia. UUD 1945 versi pengesahan 18 Agustus 1945 tidak secara gamblang menyebutkan hak asasi manusia, sedangkan UUD 1945 versi yang berlaku sekarang menjamin hak asasi manusia secara tegas.
- Pemilihan umum. UUD 1945 versi pengesahan 18 Agustus 1945 tidak mengatur secara jelas tentang pemilihan umum, sedangkan UUD 1945 versi yang berlaku sekarang mengatur secara rinci tentang pemilihan umum.
- Otonomi daerah. UUD 1945 versi pengesahan 18 Agustus 1945 tidak mengatur secara jelas tentang otonomi daerah, sedangkan UUD 1945 versi yang berlaku sekarang mengatur secara rinci tentang otonomi daerah.

Kesimpulan
UUD 1945 versi pengesahan 18 Agustus 1945 dan UUD 1945 versi yang berlaku sekarang memiliki beberapa perbedaan, tetapi keduanya tetap merupakan dasar hukum negara Indonesia. UUD 1945 versi yang berlaku sekarang merupakan hasil dari amandemen yang dilakukan untuk menyesuaikan UUD 1945 dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan pemerintahan di Indonesia.

MKU PKn Adminitrasi Negara 2024 -> FORUM JAWABAN ANALIS KASUS

by Zahra Allisa Herdinansyah (2416041016) -
NAMA: ZAHRA ALLISA HERDINANSYAH
NPM: 2416041016
KELAS: REG A
PRODI: ADM NEGARA

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Pendapat saya sebagai mahasiswa, bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, termasuk kurangnya akuntabilitas pemerintah dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak rakyat. Di sisi lain, adanya gerakan masyarakat seperti protes lingkungan di Bali dan Kendeng memberikan harapan bahwa perlawanan terhadap ketidakadilan masih hidup.
Artikel ini juga memberikan wawasan yang Positif bahwa meskipun kondisi HAM suram, upaya reformasi perjanjian internasional terus berjalan. Peran masyarakat sipil dan mahasiswa dalam mengawasi pemerintah juga menunjukkan potensi perubahan positif. Hal ini memotivasi generasi muda untuk lebih aktif memperjuangkan demokrasi yang lebih adil dan inklusif.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Demokrasi Indonesia yang khas mengambil inspirasi dari adat istiadat dan budaya lokal, seperti konsep musyawarah untuk mufakat. Nilai ini tercermin dalam sistem sosial tradisional seperti rembug desa atau sidang adat, di mana keputusan diambil secara kolektif demi kepentingan bersama. Demokrasi Indonesia, meskipun dipengaruhi oleh praktik modern, tetap menjunjung tinggi nilai harmoni dan kebersamaan. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi penyimpangan yang lebih mengedepankan kepentingan elit daripada kepentingan rakyat luas.
Serta terdapat Prinsip Demokrasi Berke-Tuhanan yang Maha Esa yang mengakar pada sila pertama Pancasila, yang menekankan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya sekuler, tetapi juga menjunjung tinggi nilai moral dan spiritual. Demokrasi berke-Tuhanan mengharuskan setiap kebijakan dan keputusan menghormati keberagaman agama dan keyakinan. Namun, tantangan muncul ketika prinsip ini dijadikan alat politik untuk membatasi kebebasan berekspresi atau mendiskriminasi kelompok tertentu, yang bertentangan dengan nilai HAM universal.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Secara prinsip, demokrasi Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang menegaskan hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, seperti yang tercantum dalam artikel, pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan sipil, dan korupsi politik sering kali menjadi masalah utama. Demokrasi yang seharusnya memprioritaskan kesejahteraan rakyat yang sering terhambat oleh kegiatan politik pribadi dan kelompok.
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan banyaknya tantangan Pancasila dan UUD NRI 1945, terutama dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia (HAM).

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Ketika anggota parlemen lebih mementingkan agenda pribadi daripada kepentingan masyarakat, hal ini dapat merusak esensi demokrasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa lemahnya kontrol masyarakat terhadap wakilnya. Menurut saya sebagai mahasiswa, penting untuk mendukung transparansi, memperkuat partisipasi publik, dan mendesak akuntabilitas wakil rakyat.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Sebagai mahasiswa, saya menilai bahwa penyalahgunaan kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama untuk memanipulasi rakyat adalah tindakan yang merugikan demokrasi dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Dalam era demokrasi modern, tindakan ini bertentangan dengan prinsip HAM yang melindungi kebebasan individu dan mencegah eksploitasi. Kekuasaan semacam ini sering digunakan untuk tujuan politik atau kepentingan pribadi, sehingga rakyat menjadi korban manipulasi emosional dan kehilangan hak mereka untuk berpikir kritis serta bebas menentukan pilihan. Demokrasi harus menjunjung transparansi dan keadilan, bukan mengorbankan rakyat untuk kepentingan yang tidak jelas.