Fenomena kelangkaan BBM (solar) dapat dijelaskan melalui paradigma kebijakan publik sebagai masalah kebijakan, bukan sekadar masalah teknis. Solar merupakan BBM bersubsidi sehingga pengaturan harga, kuota, dan distribusinya sangat bergantung pada keputusan pemerintah.
Dalam paradigma siklus kebijakan publik, kelangkaan muncul karena adanya ketidakseimbangan antara permintaan masyarakat dan kebijakan pembatasan subsidi yang diterapkan negara. Saat konsumsi solar melebihi kuota, pemerintah merespons dengan kebijakan pembatasan dan pengetatan distribusi agar subsidi tepat sasaran dan anggaran negara tetap terkendali.
Namun, pada tahap implementasi kebijakan, muncul berbagai kendala seperti data penerima subsidi yang belum akurat, lemahnya pengawasan, serta ketidaksiapan masyarakat dan SPBU. Akibatnya, kebijakan yang bertujuan mengendalikan justru dirasakan sebagai kelangkaan di lapangan.
Dari sudut pandang evaluasi kebijakan, kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan solar bersubsidi relatif berhasil secara fiskal, tetapi menimbulkan dampak sosial berupa antrean panjang dan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, kelangkaan solar mencerminkan tantangan dalam kebijakan publik, yaitu bagaimana menyeimbangkan efisiensi anggaran dengan keadilan dan akses masyarakat.