Nama: Suci Tri Wahyuni
Npm: 2313031012

Laporan keuangan sektor publik adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah (pusat maupun daerah) atas pengelolaan keuangan negara/daerah kepada masyarakat. Laporan ini disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Jenis-jenis laporan keuangan sektor publik:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Menunjukkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode. → Tujuannya untuk melihat seberapa efisien dan efektif penggunaan anggaran.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
Menjelaskan perubahan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran dari periode sebelumnya ke periode berjalan.

3. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
Menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah pada akhir periode pelaporan.

4. Laporan Operasional (LO)
Menggambarkan seluruh kegiatan operasional pemerintah, baik yang menghasilkan pendapatan maupun belanja, untuk mengetahui surplus atau defisit operasional.

5. Laporan Arus Kas (LAK)
Menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Menunjukkan perubahan ekuitas dari awal sampai akhir periode, misalnya akibat surplus/defisit atau koreksi lainnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Berisi penjelasan rinci, kebijakan akuntansi, serta informasi tambahan yang tidak dijelaskan di laporan utama.

Nama: Suci Tri Wahyuni
Npm: 2313031012
Kelas: A

Pengertian Populasi dan Sampel
Populasi adalah seluruh subjek atau objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiyono (2019:80), populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Arikunto (2013:174), sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Dengan demikian, pengambilan sampel dilakukan karena peneliti sering kali tidak mampu meneliti seluruh anggota populasi, baik karena keterbatasan waktu, tenaga, maupun biaya.

Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Menentukan Populasi dan Sampel
Seorang peneliti perlu memperhatikan beberapa hal penting berikut:
1. Tujuan Penelitian
Populasi dan sampel harus sesuai dengan tujuan penelitian agar hasilnya relevan dan dapat digeneralisasikan dengan tepat.
2. Karakteristik Populasi
Peneliti harus memahami ciri-ciri atau kriteria khusus dari populasi yang akan diteliti (misalnya usia, jenis kelamin, jurusan, pekerjaan, dll.).
3. Ukuran Populasi
Mengetahui besar kecilnya populasi membantu peneliti menentukan apakah penelitian dilakukan terhadap seluruh populasi (sensus) atau hanya sebagian (sampel).
4. Teknik Pengambilan Sampel (Sampling)
Pemilihan metode sampling harus sesuai dengan jenis penelitian. Contohnya:
• Probability sampling (acak), seperti simple random sampling atau stratified sampling.
• Non-probability sampling, seperti purposive sampling atau convenience sampling.
5. Keterbatasan Peneliti
Waktu, biaya, dan tenaga juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan jumlah sampel yang realistis.
6. Representativitas
Sampel yang dipilih harus dapat mewakili populasi secara proporsional agar hasil penelitian valid dan dapat digeneralisasi.

Contoh Singkat
Misalnya, dalam penelitian “Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa”, maka:
• Populasinya: seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi di universitas tertentu.
• Sampelnya: 80 mahasiswa yang dipilih secara acak dari beberapa kelas.

Daftar Pustaka
Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Nama: Suci Tri Wahyuni
Npm: 2313031012
Kelas: A

Pertimbangan dalam Memilih Teknik Akuntansi Sektor Publik

Dalam memilih teknik akuntansi sektor publik, terdapat beberapa pertimbangan penting yang harus diperhatikan agar laporan keuangan yang dihasilkan mampu mencerminkan kondisi keuangan pemerintah secara akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pertama, tujuan pelaporan keuangan harus menjadi dasar utama. Pemerintah menggunakan laporan keuangan bukan untuk mencari laba, melainkan untuk menunjukkan akuntabilitas publik dan memastikan pengelolaan dana masyarakat dilakukan secara efisien dan efektif. Karena itu, teknik akuntansi yang dipilih harus mampu menggambarkan realisasi anggaran dan posisi keuangan dengan jelas.

Kedua, perlu memperhatikan karakteristik entitas sektor publik, seperti sumber pendanaan yang berasal dari pajak, hibah, atau retribusi, serta adanya pembatasan penggunaan dana. Teknik akuntansi seperti basis kas menuju akrual sering digunakan karena mampu mencatat penerimaan dan pengeluaran kas sekaligus menyiapkan transisi menuju akuntansi akrual penuh.

Ketiga, ketersediaan sumber daya manusia dan sistem informasi juga menjadi pertimbangan. Jika SDM belum memahami pencatatan akrual secara menyeluruh, maka teknik akuntansi sederhana seperti basis kas dapat diterapkan terlebih dahulu sebelum beralih ke sistem yang lebih kompleks.

Selain itu, peraturan dan standar akuntansi pemerintah (SAP) harus dijadikan pedoman utama agar laporan keuangan konsisten dan dapat dibandingkan antarperiode.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, pemerintah dapat memilih teknik akuntansi yang sesuai dengan kapasitas organisasi, tujuan pelaporan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Referensi:
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.
Mahmudi. (2019). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Pemerintahan. Yogyakarta: UII Press.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Nama: Suci Tri Wahyuni
Npm: 2313031012
Kelas: A

Simpulan:
Pengukuran kinerja sektor publik merupakan proses yang sangat penting dalam menilai sejauh mana organisasi pemerintah berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Sistem ini berfungsi sebagai alat untuk mengontrol, mengevaluasi, sekaligus memperbaiki kualitas penyelenggaraan pelayanan publik agar lebih transparan dan akuntabel. Pengukuran kinerja tidak hanya berfokus pada aspek finansial seperti anggaran dan realisasi belanja, tetapi juga mencakup aspek nonfinansial seperti kepuasan masyarakat, mutu pelayanan, serta peningkatan profesionalisme aparatur negara.

Konsep Value for Money menjadi dasar utama dalam penilaian kinerja sektor publik, yang meliputi tiga prinsip utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ketiganya berfungsi untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan dapat menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat. Indikator kinerja yang baik harus mampu mengukur keberhasilan lembaga secara objektif, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, penerapan sistem pengukuran kinerja di sektor publik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan data, kurangnya komitmen aparatur, serta pengaruh kepentingan politik dalam proses evaluasi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan integritas dari seluruh pihak agar sistem ini dapat berjalan dengan baik. Dengan penerapan yang tepat, pengukuran kinerja akan menjadi sarana strategis untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.